DPR Dukung Pengembangan Layanan Angkutan Barang Kereta

PK-Sejahtera Online. Rencana PT PT Kereta Api (Persero) untuk mengembangkan layanan angkutan barang baik pengangkutan hasil industri, pertanian, dan lainnya mendapat dukungan dari kalangan DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia.

Peningkatan bisnis angkutan barang, selain menguntungkan bagi perusahaan milik negara itu, juga bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagi pengguna jasa angkutan barang terutama kalangan pengusaha, pemanfaatan jasa kereta api bisa meningkatkan efisiensi anggaran untuk distribusi barang. Sedangkan bagi pemerintah, pengalihan sebagian angkutan ke jasa kereta api akan menekan tingkat kerusakan jalan akibat muatan berlebih seperti selama ini terjadi.

Menurut Yudi, dana triliunan rupiah untuk perbaikan bisa dialihkan ke pos yang lebih dibutuhkan rakyat. Yudi menyontohkan rencana PT KA yang akan mengembangkan layanan angkutan barang dari Sukabumi ke Jakarta, khususnya hingga ke Pelabuhan Tanjung Priok. Langkah tersebut menurut Yudi akan mendatangkan tiga manfaat sekaligus bagi multi stake holder dari layanan tersebut.

PKS: Turuti Tim 8, SBY Tampar Polri-Kejagung

INILAH.COM, Jakarta. Kesimpulan sementara diberikan tim 8 terkait kasus Chandra-Bibit yang tak cukup bukti. Jika itu dilakukan, Presiden SBY dinilai menampar wajah kepolisian dan kejaksaan.

"Memang pilihan ini berat, karena itu artinya tanpa secara tidak langsung menampar wajah Kapolri dan Jaksa Agung, kalau rekomendasi ini menjadi permanen dan ditindaklanjuti. Kalau berani maka presiden bukan menegur keras tapi menampar," tutur Nasir Jamil.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS itu kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (10/11) terkait hasil sementara tim 8 yang diserahkan ke kepolisian. Jika rekomendasi sementara itu permanen, tuturnya, SBY harus menghormati dan menindaklanjuti rekomendasi itu. Begitu juga dengan kalangan DPR. "Terutama parpol yang berkoalisi dengan pemerintah," katanya.

Konsekuensinya, lanjut Nasir, ada situasi luar biasa yang diambil alih SBY. Yakni dimana Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri bertanggungjawab ke SBY dan harus mengambil tindakan mengatasi situasi ini.

PKS : Semangat Kepahlawanan Jangan Tinggal Kenangan

PK-Sejahtera Online. Keberhasilan bangsa Indonesia keluar dari belenggu penjajahan merupakan hasil perjuangan para pahlawan, yang mengeluarkan segenap upaya hingga titik darah penghabisan guna mengusir penjajah dari bumi pertiwi.

Demikian disampaikan Ketua DPD PKS Jakarta Selatan Drs. Khoiruddin M.Sc di Jakarta, (10/11), dalam ranggka memaknai hari pahlawan.

“350 tahun dalam belenggu kolonial belanda ditambah 3,5 tahun dijajah Jepang, adalah waktu yang panjang. Dan penjajahan itu sendiri yang akhirnya membangkitkan jiwa patriotisme yang melahirkan semangat untuk merdeka, bebas dari segala bentuk penindasan” tuturnya.

Oleh karena itu, keberhasilan para pejuang dalam membawa Indonesia ke alam kemerdekaan haruslah dilanjutkan dengan semangat untuk membangun bangsa.

Menkes Diminta Perjelas Empat Masalah Pokok

PK-Sejahtera Online. Anggota Komisi IX DPR RI Ledia Hanifa meminta Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih untuk memperjelas 4 masalah pokok. Hal itu menurutnya penting untuk mengklarifikasi kecurigaan berbagai pihak yang menuding Endang memiliki kedekatan dengan barat.

"Tantangan besar buat Menkes yang baru adalah isu bahwa dia dekat dengan pihak asing. Karena itu dalam 100 hari ke depan, Menkes harus dapat menyelesaikan 4 hal," kata Ledia di Jakarta, Senin (9/11).

Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat itu menguraikan keempat tersebut adalah pertama, komitmen anggaran 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD untuk kesehatan seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Anggaran tersebut harus dialokasikan untuk memberi pelayanan kesehatan terbaik dalam aspek promotif, preventif, maupun kuratif bagi masyarakat. Dengan anggaran yang cukup diharapkan semua masyarakat terjamin hak hidup sehatnya.

Sayangnya, kata Ledia, saat ini pemerintah terlihat sudah puas dengan alokasi anggaran yang ada. Padahal dari pemanfaatan anggaran yang tersedia, lebih banyak terserap untuk membayar gaji pegawainya bukan untuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan. "Diharapkan dengan kepemimpinan Meskes baru terjadi perubahan yang signifikan dalam alokasi anggaran," ujarnya.

Calhaj Melahirkan di Madinah, Indikator Buruknya Pelayanan Kesehatan Haji

Jakarta. Kasus calon haji yang melahirkan di Madinah mengundang keprihatinan dari sejumlah kalangan. Insiden tersebut dinilai sebagai bukti buruknya pelayanan kesehatan haji di Indonesia.

“Kami merasa sangat prihatin terhadap kejadian adanya calon haji dari Indonesia yang melahirkan di Madinah. Hal ini menjadi indikator buruknya pelayanan kesehatan haji di Indonesia," kata Anggota Chairul anwar dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (10/11/2009).

Chairul menjelaskan, kejadian tersebut membuat semua pihak terheran-heran. Pasalnya, mana mungkin seseorang yang sedang hamil 7 bulan bisa lolos dari pemeriksaan tim kesehatan yang berlapis.

“Kami menilai ini adalah bentuk keteledoran dari petugas kesehatan haji di Indonesia dan di Saudi Arabia,” tegas Chairul.