PAN: Suara PKS di 2014 Bakal Hilang 40%

JAKARTA. Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merubah haluan dari partai Islam menjadi partai tengah merupakan terobosan yang riskan dan beresiko besar. Imbasnya, partai berlambang bulan sabit kembar itu diprediksi akan kehilangan 40 persen suara pada Pemilu 2014 mendatang.

Demikian dipaparkan Ketua DPP PAN Bidang Politik, Bima Arya Sugiharto, di Jakarta, Kamis (24/6/2010).

"Kalau disurvei 40 persen pemilih PKS kecewa dengan langkah ini. PKS akan kehilangan 40 persen suaranya yang akan lari ke partai Islam lain. Sementara pemilih baru yang akan memilih PKS tentunya membutuhkan bukti bahwa PKS telah berubah," paparnya.

Menjadi Partai Terbuka

Menjelang 2014, terkesan banyak strategi dan taktik mulai dijalankan partai-partai politik untuk memenangi Pemilu. Sama sekali tidak salah karena pemilu membuka ajang pertarungan ideologi antarpartai demi kemenangan visi dan misi masing-masing. Wajar kalau mereka berusaha menyempurnakan diri dan lebih menjelaskan apa sebenarnya visi dan misi serta tantangan masing-masing agar pemilih bisa menentukan dengan pasti, dan agar jangan sampai salah mengerti atau salah asumsi. Sikap demikian tentu kita sambut positif.

Khusus tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ada kesan dia bergerak makin ke tengah, makin merapat ke negeri Obama dengan sengaja memilih hotel lambang Amerika (Ritz Carlton) sebagai tempat munas ke-2 yang berakhir hari Minggu lalu. Tentang itu, ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin menyatakan bahwa yang dilakukan PKS bukan suatu strategi atau taktik, melainkan sesuai ajaran Islam untuk menjadi umat di tengah. Produk-produk kebajikannya harus bisa dinikmati semua kalangan, bukan hanya orang muslim saja.

Apa pun, langkah PKS tersebut sama sekali tidak terduga dan seakan menafikan pendapat Profesor Harvard, Samuel Huntington, dalam buku Clash of Civilizations (1996), khususnya tentang Islam dan Barat.

DPRD DKI: Perbaikan Pelayanan Transportasi Perlu Libatkan Pusat

Jakarta. Upaya Kementerian Perhubungan (Perhub) untuk memperbaiki sistem transportasi massal dengan menerapkan standar pelayanan minimum (SPM) mendapat sorotan tajam. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SPM dinilai tidak akan berhasil tanpa melibatkan peran pemerintah pusat.

"Tanpa ada keterlibatan pemerintah pusat, peraturan itu (RPP) hanya akan jadi peraturan yang tidak bisa dilaksanakan," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin saat dihubungi wartawan, Kamis (24/6/2010).

Pemerintah pusat yang dimaksud oleh ketua komisi yang juga membidangi masalah transportasi ini adalah peran dari kementerian dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan SPM tersebut.

Ijinkan kami terus Bekerja

di kaskus pan emang banyak yang golput ...
jadi biasa deh kalau emang pada kenceng kritik2nya ...
terima kasih agan dan sahabat semua atas 'kontrol dan pengawasannya'
doakan kami bisa terus berbuat untuk indonesia
meski dihadapan agan2 seolah tidak berguna

dulu pks dibilang eksklusif , dicaci-caci dituduh antek teroris
sekarang platform terbuka dan nasionalis, dituduh munafik, dan antek amerika

bayangkan kalau semua ini harus sibuk kami tanggapi
maka kami tak akan sempat bekerja untuk negeri ini

Gedung Baru Dewan Tidak Krusial

Lebih Setuju Bangun Kawasan Pemerintahan Terintegrasi dengan Pemkot

SURABAYA. Usul anggota DPRD Surabaya untuk memiliki gedung baru dewan menuai pro dan kontra. Sinyal penolakan pembangunan gedung baru dewan itu disuarakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Suyanto. Pria yang juga wakil ketua DPRD Surabaya itu berpendapat bahwa pembangunan gedung baru dewan dianggap tidak krusial untuk saat ini. ''Karena gedung ini masih layak," ujarnya kemarin (23/6).

Justru Suyanto setuju jika pemkot membangun kawasan pemerintahan yang integral di mana gedung dewan masuk dalam penataan tersebut. ''Karena idealnya memang demikian," tutur dia.

Suyanto menjelaskan, berdasar UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memang harus demikian. Dengan begitu, kontrol terhadap eksekutif lebih mudah.

Jangan Beratkan Murid

WAKIL Ketua DPRD Kota Pontianak Arif Joni Prasetyo mengingatkan agar biaya penerimaan siswa baru yang akan dilaksanakan mulai 1 Juli, harus dilakukan transparan dan tidak memberatkan orang tua.

“Jika ada pungutan dalam penerimaan siswa baru, pungutan tersebut harus dibuat sedemikian rupa, agar tidak memberatkan orang tua,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Rabu (23/6).

Mantan pendidik ini meminta kepada pihak sekolah agar pungutan yang ditarik tersebut tidak menyebabkan calon siswa urung mendaftar dikarenakan ketiadaan biaya.

“Jangan sampai karena pungutan yang terlalu tinggi menyebabkan anak menjadi tidak sekolah. Apalagi anak tersebut memiliki potensi dan prestasi,” katanya.

Andi Rahmat : Sumbar Perlu Pemimpin yang Peduli Rakyat

Padangmedia.Com, PADANG. Sumatera Barat dulu punya tokoh nasional seperti Sutan Syahrir, HAMKA atau H.Agus Salim. Kini Sumbar juga punya tokoh nasional yang penuh pengalaman yaitu Irwan Prayitno. Apalagi figur itu kini berpasangan dengan Muslim Kasim yang cukup berpengalaman di bidang pemerintahan.

“Pengalamannya di kancah nasional tak diragukan lagi. Ia pernah duduk sebagai anggota DPRI RI di beberapa komisi, sehingga membuatnya telah memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin Sumbar lima tahun ke depan,” ungkap Andi Rahmat, Anggota DPR RI dari fraksi PKS lewat orasinya, Selasa (22/06), dalam Kampanye Terbuka pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2010-2015, Irwan Prayitno- Muslim Kasim.

Anggota DPR RI yang dikenal vokal untuk mengusut tuntas Century Gate tersebut juga menyampaikan bahwa jika Sumbar ingin lebih baik pasca gempa haruslah memiliki pemimpin yang peduli rakyat. Hal itulah yang ditemukan dalam sosok seorang Irwan yang kemudian berpasangan dengan Muslim Kasim sebagai kandidat pemimpin daerah Sumbar lima tahun mendatang.