Perluasan lapangan kerja jadi PR ke depan

Sukoharjo (Espos). Pimpinan daerah yang baru dihadapkan pada tantangan perluasan lapangan kerja menyusul pengangguran masih menjadi persoalan hingga saat ini.

Hal tersebut terungkap dalam Sarasehan Membangun Sukoharjo Menuju Kesejahteraan Rakyat Pasca-Pemilu tahun 2010 di Istana Hapsari, Kamis (8/7). Hadir dalam acara itu, tiga orang pembicara yaitu Calon Wakil Bupati Sukoharjo terpilih, Haryanto, Asisten Pemerintahan, Sumarsono serta Dosen STAIN, drs Abdullah Faishol. Haryanto mengatakan, jumlah pengangguran dengan lapangan kerja yang ada sekarang sangat tidak seimbang. Tenaga kerja, imbuh dia, jumlahnya saat ini melampaui lapangan kerja yang tersedia.

Kondisi demikian, lanjut Haryanto, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan para pimpinan daerah yang baru beserta birokrasi solid di belakangnya. “Dari total penduduk Sukoharjo yang mencapai 800.000 orang lebih, harus diketahui 15%-20%-nya statusnya boro. Jadi mereka terpaksa merantau karena tidak ada lapangan kerja di Sukoharjo,” paparnya. Menjadi PR para pimpinan daerah ke depan, lanjut dia, adalah perluasan lapangan kerja bagi warga.

Disdik Dinilai Lepas Tangan

SUKOHARJO. Dinas pendidikan (Disdik) Sukoharjo dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan justru membebani orangtua siswa. Penilaian itu dilontarkan oleh Komisi IV DPRD Sukoharjo terhadap penetapan batas bawah biaya seragam sekolah sebesar Rp 400.000 per siswa.

Nilai tersebut menurut anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo M Samrodin terlalu tinggi untuk ukuran seragam sekolah. Selain itu, belum adanya rincian yang jelas mengenai besaran biaya seragam menimbulkan banyak persoalan di lapangan.

“Dinas Pendidikan dalam menentukan batas atas dan bawah terlalau tinggi, rinciannya digunakan untuk apa juga tidak jelas,” ujarnya, Kamis (8/7).

Cagub PKS Ungguli Golkar di Pilkada Sumbar

VIVAnews. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sementara pemilihan gubernur Sumatera Barat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten/kota, menempatkan pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim mendapat jumlah suara terbanyak.

Pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera ini menang di 14 kota dan kabupaten di Sumbar. Irwan-MK unggul dengan perolehan suara 657.763 suara atau 32,63 persen dari total suara sah.

Raihan suara pasangan tersebut mengalahkan perolehan suara pasangan yang diusung Golkar, Marlis Rahman-Aristo Munandar. Marlis dan Aristo hanya memenangkan Pilkada di tiga daerah yakni Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.

PKS Curiga, Satpol Bersenpi Ladang Bisnis Baru

INILAH.COM, Jakarta. Anggota Komisi II dari FPKS Agus Purnomo mencurigai ada motivasi bisnis di balik rencana Mendagri mempersenjatai Satpol PP.

Kecurigaan Agus bisa dilihat dari biaya yang bisa dihitung untuk membeli peralatan hingga berlatih. Diakui dia, kalau ini bisnis maka akan menjadi ladang yang menarik.

"Tapi indikasi bisnisnya saya tidak punya bukti," kata Agus usai diskusi di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (7/7).