MUI tak Persulit Pengurusan Sertifikasi Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan mengatakan selama ini pihaknya selaku pemberi sertifikasi halal berupaya tak memberatkan pelaku usaha. Biaya sertifikasi yang dikutip, katanya, hanya untuk biaya laboratorium dan persidangan.

"Bahkan, khusus untuk usaha kecil dan menengah, pihaknya menggratiskan. Untuk UKM kita tidak tarik biaya, karena semua dibayarkan oleh Pemda," katanya.

Ia menjelaskan saat ini setidaknya untuk biaya satu sertifikasi halal dikenai biaya Rp 200 ribu hingga Rp 2 juta. Masa berlaku sertifikat sampai dua tahun yang bisa diajukan untuk diperpanjang kembali.

Aklamasi, DPR Setuju Darmin Jadi Gubernur Bank Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA. Deputi Gubernur Senior, Darmin Nasution, akhirnya menjadi gubernur Bank Indonesia (BI) setelah terpilih secara aklamasi oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari.

Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis, yang memimpin rapat Kamis malam ini, di Jakarta, mengatakan bahwa semua fraksi di Komisi XI DPR menyetujui memilih Darmin menjadi Gubernur BI meski dengan berbagai catatan.

"Dengan demikian semua fraksi setuju (Darmin menjadi Gubernur BI)," ujar Emir yang dilanjutkan dengan mengetuk palu tanda persetujuan disahkan oleh rapat itu. Sebelumnya, rapat tersebut direncanakan untuk melakukan voting, namun akhirnya diputuskan dengan aklamasi Darmin terpilih. Namun, usai Emir mengetuk palu, sejumlah anggota meminta agar "catatan-catatan" yang menempel dalam keputusan aklamasi itu dijelaskan dan ditegaskan berlakunya "catatan" itu.

Perlindungan Anak dari Kekerasan Perlu Tindakan Nyata

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Kekerasan terhadap anak masih terus berlangsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, perlindungan terhadap anak hanya dapat diatasi dengan tindakan yang nyata.

Presiden SBY menegaskan, ada tiga tanggung jawab yang perlu dilakukan dengan tindakan nyata dalam pidato peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2010, yakni perlindungan, pendidikan, dan kasih ayang kepada anak. Pasalnya, tindakan kejahatan terhadap anak, seperti kekerasan, ekspoitasi, diskriminasi, diterlantarkan, sanksi dari hukum tidak tepat, dan pergaulan sesat masih kerap terjadi.

''Kami perlu melindungi anak dari berbagai tindak kejahatan. Itu bagian child protection dan child security,'' ujar Presiden SBY, Kamis (23/7).