SPN: UMK Sukoharjo Rp 769.000

Sukoharjo (Espos). Pascaaudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Senin (9/11), upah minimum kabupaten (UMK) Sukoharjo untuk 2010 mendatang disepakati Rp 769.000 seperti usulan yang diajukan Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto.

Hal itu ditegaskan pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sukoharjo yang juga tergabung sebagai anggota dewan pengupahan Kota Makmur, Sukarno ketika dijumpai Espos, Rabu (11/11). Karno menjelaskan, setelah melalui proses panjang hingga terakhir yaitu pengembalian usulan UMK Sukoharjo oleh Gubernur Jateng lantaran masih bermasalah, kini Gubernur setuju menetapkan UMK 2010 senilai Rp 769.000 atau sama dengan usulan Bupati.

“Setelah Gubernur mengembalikan usulan UMK Sukoharjo, kami dari SPN Sukoharjo bersama dengan SPN Jateng sepakat meminta audiensi dengan Gubernur. Kebetulan Senin lalu kami diterima Gubernur bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng,” jelasnya.

PDIP Diminta Briefing PKS & Gerindra

VIVAnews. Pengajuan Hak Angket Century sudah memperoleh dukungan dari 73 anggota dewan dari 7 unsur fraksi. Namun Fraksi PDIP sebagai inisiator angket berharap agar jumlah tersebut masih dapat terus bertambah, terlepas dari kemungkinan perbedaan pandangan antara individu dan fraksi terkait soal Century.

"Anggota DPR harus berani mengambil sikap soal Century. Tinggalkan fraksi apabila fraksi membatasi kebebasan, kewenangan, dan hak anggotanya," ujar Gayus Lumbuun, inisiator angket dari Fraksi PDIP di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 November 2009. Menurut Gayus, fraksi tidak dapat membatasi hak anggotanya yang telah diatur dalam konstitusi.

Menjelang usul pengajuan Angket Century ke Badan Musyawarah DPR esok hari, Fraksi PDIP memang semakin gencar melakukan komunikasi dan lobi-lobi terhadap anggota fraksi lain. Fraksi yang berdiri di luar pemerintah ini bahkan tak segan-segan memberikan briefing kepada fraksi lain. "PKS dan Gerindra pun minta untuk di-briefing," ujar Eva Sundari.

FPKS Minta Di-Briefing Pansus Century

INILAH.COM, Jakarta. Fraksi PDIP DPR menjadi inisiator Pansus Hak Angket Bank Century. Fraksi itu bahkan mengklaim telah menerima banyak dukungan atas pembentukan Pansus itu. Termasuk dari Fraksi PKS yang dikabarkan minta dipaparkan mengenai rencana itu.

"Kami akan rapat internal fraksi hari ini pukul 17.00 WIB tentang pembentukan pimpinan Pansus," kata anggota Komisi IX F-PDIP Eva Kusuma Sundari, dalam jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11).

Pansus ini, jelasnya, adalah gabungan dari Komisi III, Komisi XI, dan Komisi VI DPR. Bahkan, kata Eva, sudah ada banyak dukungan dari anggota dewan dari tujuh fraksi berupa tanda tangan dan pernyataan sikap.

DPP Golkar kondisikan 23 DPD II se-Jateng menangkan Wisnu

Semarang (Espos). Sebanyak 23 pimpinan DPD II Partai Golkar se-Jateng dikumpulkan oleh pengurus DPP di Ruang VIP Bandara Ahmad Yani Semarang, Senin (9/11) dalam upaya konsolidasi pemenangan Wisnu Suhardono sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Jateng. Sementara incumbent, Bambang Sadono diminta agar berpikir ulang menyangkut rencana pencalonannya kembali dalam bursa pemilihan Ketua DPD II Jateng.

Hadir dalam pertemuan yang berlangsung singkat kemarin yakni Menko Kesejahteraan Rakyat RI, Agung Lakson;, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Leo Nababan, Ketua Derpartemen Perumahan Rakyat DPP, Bambang Riyadi Sugama dan sejumlah pengurus DPD tingkat II. Ke-23 DPD II tersebut sepakat untuk melakukan penyegaran dalam kepengurusan DPD I Jateng. Itu artinya, bisa dipastikan langkah Bambang Sadono untuk kembali menduduki pucuk pimpinan di DPD I Jateng menjadi berat

Menurut Leo Nababan, kegagalan Bambang Sadono dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2008 lalu dan merosotnya suara partai berlambang pohon beringin ini menjadi catatan buruk yang menjadi pertimbangan DPP. Dengan kata lain, DPP menilai Bambang Sadono dianggap tidak layak lagi untuk menduduki jabatan ketua DPD I Jateng.

Kasus HIV/AIDS di Jateng cenderung meningkat

Semarang. Jumlah kasus infeksi HIV/ Aids yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dalam lima tahun terakhir, cenderung terus mengalami peningkatan.

“Pemeriksaan secara sukarela melalui layanan klinik Voluntary Counceling and Test terbukti efektif untuk mengetahui kasus inveksi HIV/ Aids,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Hartanto, di Semarang, Senin.

Menurut dia, klinik pemeriksaan sukarela ini terdapat di sejumlah tempat layanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan serta bantuan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli mengenai HIV/ AIDS. Hasil pemeriksaan di klinik tersebut, kata dia, tentu memengaruhi kasus infeksi HIV/AIDS yang terjadi di provinsi ini.

“Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan sudah seharusnya,” katanya.

DPRD Salatiga berencana susun Perda pengentasan kemiskinan

Salatiga (Espos). Sejumlah kalangan DPRD Kota Salatiga berencana mengusulkan pembuatan peraturan daerah (Perda) mengenai pengentasa kemiskinan dan pengaturan bidang olahraga.

Rencana pembuatan Perda inisitaif Dewan ini dilatarbelakangi minimnya komposisi anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung. Dengan adanya Perda pengentasan kemiskinan ini nantinya akan ada keseimbangan anggaran antara belanja langsung dan belanja tidak langsung di Kota Hatti Beriman ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, M Fathurrahman, mengungkapkan selama ini komposisi anggaran dalam APBD untuk alokasi belanja tidak langsung masih jauh lebih besar dibandingkan belanja langsung yang menyentuh masyarakat. Seperti dalam APBD Perubahan 2009 yang dalam pembahasan, belanja langsung tidak lebih dari 40 persen dari total anggaran Rp 485,6 miliar.

Dipertanyakan urgensi Kunker Dewan ke luar Jawa

Semarang (Espos). Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi mahasiswa, mempertanyakan urgensinya kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD Jateng ke luar Jawa yang dilakukan secara serentak oleh empat komisi.

Menurut Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Hariyanto Kunker tersebut hanya pemborosan anggaran.

“Pasalnya selama ini hasil Kunker yang dilakukan anggota Dewan tak pernah ada hasil nyata dan tindak lanjut,” katanya di Semarang, Rabu (4/11).

Warga Magelang geger telinga bayi berbentuk lafaz Allah

Magelang. Warga Magelang digegerkan dengan kelahiran seorang bayi perempuan karena dianggap memiliki keanehan. Daun telinga bayi tersebut berbentuk lafaz Allah.

Bayi yang diberi nama Indah Kun Nuryana merupakan anak kedua pasangan Eko Riyono, 42, dan Siti Munawaroh, 36 warga Gang Kokrosono I Blok A1, Perumahan Purna Bhakti RT 24 RW 9, Desa Ngadirejo, Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah.

Mereka mengaku kaget saat mengetahui keanehan pada bayi yang dilahirkan di Bidan desa setempat itu. Bayi yang lahir dengan berat 3,2 kilogram ini mempunyai dua daun telinga dengan bentuk lafaz Allah.
Pada daun telinga sebelah kanan, lafaz Allah terbaca jelas jika dilihat dari bawah telinga. Sebaliknya, pada daun telinga kiri, lafaz Allah bisa dibaca dari atas kebawah.

2010 Pemprov akan alokasikan Rp 100 M untuk Pilgub

Semarang (Espos). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng pada APBD 2010 akan mengalokasikan anggaran dana cadangan senilai Rp 100 miliar untuk persiapan pelaksaaan Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Sementara KPU Jateng memperkirakan dana Pilgub mendatang mengalami kenaikan sekitar 10% dibandingkan biaya pelaksanaan Pilgub 2008.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Muhadjir M Ardian SE MM menyatakan, anggaran dana cadangan Pilgub tersebut telah diajukan Gubernur pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Darah (RAPBD) 2010.

Mobil Rombongan Mentan Kecelakaan Di Slawi

Slawi. Sebuah mobil Kijang Innova warna hitam nomor polisi B 108 RFS yang merupakan salah satu rombongan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, mengalami kecelakaan di Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu sekitar pukul 13.20 WIB.

“Kecelakaan tidak mengakibatkan jatuh korban, terbukti usai kecelakaan terjadi, empat orang penumpang mobil tersebut berikut pengemudinya pindah ke mobil rombongan lain,” kata Mulyono saksi yang juga warga setempat.

Ia mengatakan, mobil kijang itu mengalami kerusakan parah di antaranya bodi depan ringsek dan kaca depan pecah, sedangkan bodi belakangnya mengalami ringsek. Hal itu diakibatkan mobil kijang menabrak Bus Blue Bird bernopol B 7935 IW yang ditumpangi Suswono bersama rombongan, karena mencoba menghindari kendaraan yang melaju berlawanan arah ketika hendak menyalip bus tersebut.

90% CPNS di Sragen disinyalir lewat ‘belakang’

Sragen (Espos). Wakil Ketua DPRD Sragen Giyanto mensinyalir jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang melalui tes murni sekitar 10%, sedangnya sisanya 90% CPNS yang diterima melalui jalur “belakang”. Kondisi tersebut diprediksi juga bakal terjadi pada penerimaan CPNS tahun 2009 di Kabupaten Sragen.

Kakalangan anggota Dewan Sragen juga mempertanyakan besaran anggaran untuk membiayai proses penerimaan CPNS di Kabupaten Sragen senilai Rp 1,225 miliar yang diajukan dalam RAPBD-Perubahan 2009.

“Kalau dipersentase jumlah CPNS yang melalui tes murni itu hanya sekitar 10%, sedangkan yang lainnya melalui ‘bekalang’ atau boleh dikatakan harus membayar. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen lebih mengoptimalkan PNS yang ada dan ditingkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masing-masing PNS. Peningkatan SDM itu bisa melalui workshop atau pelatihan lainnya,” tegas Wakil Ketua DPRD Sragen Giyanto saat ditemui wartawan, Selasa (10/11), seusai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) Dewan.

DPD : Segera tindaklanjuti rekomendasi DPP

Solo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Tengah meminta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Sragen segera menindaklanjuti surat rekomendasi DPP tentang keputusan calon Ketua DPRD Sragen atas nama Sekretaris DPC PDIP Sugiyamto. Pengajuan nama Wakil Ketua DPC atas nama dr Kusdinar Untung Yuni Sukowati tidak sesuai dengan prosedur di internal partai tentang prioritas pengajuan nama ketua DPRD.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris DPD PDIP Jateng, Mg Nunik Sriyuningsih saat ditemui Espos, Minggu (8/11), di Posko Puan Maharani, Tipes, Solo, di sela-sela diskusi peringatan Hari Sumpah Pemuda. “Dalam aturan prioritas pengajuan nama Ketua DPRD yang paling awal adalah Ketua DPC atau Sekretaris DPC. Karena Ketua DPC sudah menjadi Bupati dan ternyata Sekretaris DPC terpilih menjadi anggota Dewan, maka prioritas pertama pengajuan nama Ketua Dewan adalah sekretaris DPC, bukan wakil ketua DPC. Jadi pengajuan nama Ketua Dewan yang sekarang menjabat itu memang salah prioritas,” ujarnya.

Karena surat rekomendasi DPP tersebut tidak sesuai dengan kehendak DPC PDIP Sragen, saran Nunik, DPC PDIP Sragen harus proaktif berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. “Surat rekomendasi harus tetap dijalankan, kalau misalnya DPC memiliki alasan lain, ya harus berembuk dengan DPP. Harapan kita sebagai DPD, jangan sampai terjadi polemik yang berdampak pada kondisi yang tidak kondusif. Bagaima pun juga harus bisa diselesaikan, memang penetapan ketua Dewan itu sebelum rekomendasi turun,” paparnya.

KIS siapkan dukungan calon independen 4%

Solo (Espos). Pesta demokrasi pemilihan walikota dan wakil walikota Solo April 2010 bakal diramaikan dengan kehadiran calon independen. Sebuah wadah non partai yang menamakan diri Komunitas Independen Solo (KIS), resmi dideklarasikan Senin (9/11).

omunitas yang mengaku tidak dipengaruhi oleh partai politik mana pun ini, telah menyiapkan dukungan 4% suara bagi calon independen. Namun sayangnya nama si calon masih dirahasiakan. “Nanti tunggu saja tanggal mainnya. Kami akan lakukan semacam deklarasi lagi,” ujar Gunawan.

Sekretaris KIS, Gunawan Kresno Darmojo, menjelaskan pembentukan komunitas ini berangkat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008. Yaitu calon kepala daerah dari non partai atau calon independen.

Pasangan Jokowi-Rudy belum tentukan sikap soal Pilkada

Solo (Espos). Kendati masa penjaringan bakal calon (Balon) Walikota-Wakil Walikota tahap pertama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan telah berakhir, Joko Widodo (Jokowi) dan FX Hadi Rudyatmo belum memutuskan akan maju kembali sebagai pasangan dalam Pilkada 2010 atau tidak.

Mereka masih menunggu mekanisme internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Keterangan tersebut disampaikan Jokowi-Rudi menjawab pertanyaan wartawan tentang tidak adanya tokoh yang mendaftar dalam penjaringan Balon Walikota-Wakil Walikota PDI Perjuangan, Minggu (8/11) di sela-sela Lomba Pidato dan Sarasehan bertema Rekonstruksi Semangat Berbangsa guna memperingati 81 tahun sumpah pemuda di Posko Puan Maharani Tipes, Laweyan.

“Itu nanti partai yang putuskan. Tugas dari partai saja belum ada, kok sudah menyatakan kesiapan,” ujar Jokowi. Dia mengaku menyerahkan proses tersebut kepada mekanisme partai seperti sedang berjalannya evaluasi kinerja dan hasil pemerintahan pasangan Jokowi-Rudi. Evaluasi dilakukan dengan mendasarkan kepada respons masyarakat Solo. Dalam kesempatan itu Jokowi kembali menegaskan akan menyampaikan sikap politiknya awal Januari 2010.

Limbah PT Sritex cemari sungai, FW Pesulang mengadu ke Dewan

Sukoharjo (Espos). Perwakilan Forum Warga Peduli Sungai Langsur (FW Pesulang) menggruduk Komisi III DPRD Sukoharjo untuk mengadukan pencemaran limbah yang dilakukan PT Sritex.

Selain mempersoalkan pencemaran limbah, FW Pesulang juga mempertanyakan realisasi pembangunan stasiun pemantau air limbah. Pasalnya, pembangunan stasiun pemantau air limbah tersebut sudah masuk dalam agenda eksekutif sejak akhir 2008 lalu.

Koordinator FW Pesulang, Pekik Mulato dalam audiensi dengan Komisi III di Gedung Dewan, Rabu (10/11) mengatakan, pihaknya meminta dewan bisa memberi kejelasan kepada warga terkait dua persoalan besar yang mereka sampaikan. Pasalnya, warga tidak bisa meminta konfirmasi mengenai hal itu kepada eksekutif.