Kampanye Terilhami Muhammad yang Menyemarakkan London

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON. Hasil jajak pendapat terbaru memperlihatkan bahwa 58 persen responden kerap menghubungkan Islam dengan tindakan ekstrimis, 50 persen menghubungkan Islam dengan terorisme, dan 68 persen menilai agama Islam mendukung penindasan terhadap perempuan. Hanya 13 persen yang menghubungkan agama Islam dengan perdamaian.

Jajak pendapat mengenai citra Islam di Inggris ini digelar oleh YouGov, sebuah lembaga survei berbasis internet yang aktif di Inggris, Timur Tengah, Amerika Serikat, Jerman dan Skandinavia. Hasil jajak pendapat ini langsung mendapat tanggapan dari Exploring Islam Foundation atau Yayasan Penjelajahan Islam di Inggris.

Mereka segera menggelar kampanye yang disebut 'Terilhami Muhammad'. Tujuannya, mempromosikan Islam sebagai agama yang memiliki sumbangan positif terhadap masyarakat Inggris. Salah satu anggotanya Remona Aly menyatakan yayasannya tak bisa cuma berpangku tangan. “Tujuan kami saat ini adalah mengangkat nilai-nilai universal yang dianut umat Muslim, yakni keadilan, kasih sayang, saling pengertian dan toleransi. Inilah maksud di balik kampanye Terilhami Muhammad.'”

Renungan tentang Ritualis Destruktif

Allah SWT mengisyaratkan adanya orang-orang ritualis destruktif, yakni orang yang rajin melaksanakan ibadah-ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan haji, namun perilakunya merusak, merugikan, dan menebar nestapa kepada orang lain.

Allah SWT menyindir perbuatan mereka itu. "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (QS Al-Ma'un [107]: 1-7).

Ada beberapa yang menyebabkan timbulnya perilaku destruktif pada orang yang rajin melaksanakan ibadah ritual itu. Pertama, memisahkan kehidupan dunia dari urusan agama. Di antara mereka adalah yang lalai dalam shalatnya ('an shalatihim sahun), Lalai dari shalat itu digambarkan pada ayat-ayat sebelumnya yakni, "Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin."

Multipartai, Sistem Presidensial tidak Efektif

JAKARTA,(PRLM). Peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary treshold/PT) 5 persen, semata untuk penyederhanaan parpol. Dengan multipartai sistem presidensial tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintahan tidak akan efektif dan demokrasi akan terus dalam transisi.

Demikian dikemukakan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham bersama Sekjen DPP PKS Anis Matta dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam dialog ”Revisi UU Parpol Hambat Demokrasi?” di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (8/6).

”Kita tidak ingin setiap mau pemilu selalu merevisi bahkan membongkar UU Parpol dan Pemilu. Ini terkait dengan posisi demokrasi kita; apakah dalam posisi konsolidasi atau masih transisi,” kata Idrus.

Serangan wereng di Sukoharjo meluas

Sukoharjo (Espos). Serangan penyakit hama wereng di Sukoharjo semakin meluas. Akibatnya, sejumlah petani mengaku merugi lantaran hasil panennya anjlok.

Salah seorang petani, Narto Wiyono, 68, warga RT 02/RW III Desa Celep mengatakan, penyakit wereng cokelat kini sudah mulai menyerang tanaman padi di wilayahnya yang hampir panen. Akibatnya, tanaman padi langsung rusak dan mengering.

“Di sini sebagian tanaman sudah terkena wereng, bahkan padi yang sudah menguning jika terserang dalam dua hari langsung habis tidak berisi,” ujarnya kepada Espos Rabu (9/6) di desanya.

Lagi, langgar disiplin pegawai PNS dipecat

Sukoharjo (Espos). Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sukoharjo, Putranto Kusandar akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat.

PNS yang sehari-hari bekerja sebagai staf di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo diketahui melanggar disiplin pegawai lantaran tidak masuk kerja selama delapan bulan berturut-turut.

Inspektur Sukoharjo, Joko Triyono menegaskan, sejauh ini pihaknya telah melayangkan laporan hasil pemeriksaan (LPH) nomor 700.3/08/KS/2010 tertanggal 5 Mei 2010 kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diteruskan ke Bupati. Dalam LPH tersebut, Putranto dipastikan dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) lantaran kesalahannya fatal.

Dewan Desak Kejari Periksa Guru

SUKOHARJO. Kasus dugaan Pungli terhadap guru sertifikasi yang pernah mencuat di Sukoharjo beberapa bulan lalu dan sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, ternyata belum ada perkembangan berarti.

Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, M Samrodin. Ia mengatakan, segenap masukan dan aspirasi warga Sukoharjo yang telah masuk di Komisi IV menginginkan agar kasus yang sempat mencoreng dunia pendidikan di Sukoharjo tersebut secepatnya dituntaskan dan menghukum pelakunya.

“Mestinya pihak Kejari secepatnya menyelesaikan kasus Pungli guru sertifikasi karena sudah cukup lama,” tegas Samrodin, Rabu (9/6).

Dipanggil, Suwardi mangkir

Sukoharjo (Espos). Pemanggilan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (Disdik) Mojolaban, Suwardi oleh panitia pengawas kabupaten (Panwaskab) gagal dilaksanakan lantaran yang bersangkutan mangkir.

Anggota Panwaskab, Sukardi menerangkan, pemanggilan Kepala UPTD Disdik Mojolaban dilakukan Selasa (8/6). Namun begitu meski sudah diundang dan ditunggu hingga beberapa waktu lamanya yang bersangkutan tidak juga juga hadir.

Sebelumnya, Ketua Panwaskab, Subakti A Sidik menjelaskan, Suwardi dipanggil lantaran yang bersangkutan diduga terlibat dalam kasus money politics di Wirun, Mojolaban. Dalam kasus tersebut, Panwaskab menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 180.000.

Panwas Limpahkan Lagi Dua Kasus

SUKOHARJO. Menyusul pelimpahan kasus money politics di Bendosar, Panwas Kabupaten Sukoharjo melimpahkan kasus money politcs di Kartasura dan coblos dua kali di Tawangsari, ke pihak Polisi.

“Pelaporan itu dilakukan dengan pertimbangan sudah memenuhi kriteria layak untuk dilaporkan,” ujar anggota Panwas Sukoharjo Sukardi, Rabu (9/6).

Sementara itu terkait pelanggaran Pilkada lainnya, menurut Sukardi masih dalam tahap proses penyelidikan. Nantinya, jika sudah memenuhi syarat akan segera dilimpahkan ke Polisi supaya para pelakunya mendapat hukuman setimpal.

Urgensi Divisi Bencana di Jateng

Miris dan trenyuh! Itulah hal yang bisa kita rasakan dan kita ungkapkan jika melihat kondisi terkini terkait fakta multibencana yang melanda setiap jengkal tanah di negeri berpenghuni 230 juta jiwa ini. Khususnya jika dikaitkan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni lalu.

Betapa tidak. Khusus di Jawa Tengah saja, misalnya, hingga medio 2010, parade multibencana alam yang seakan memang telah menjadi “siklus” bencana tahunan di

Jateng, mulai dari cuaca buruk, angin puting beliung, banjir bandang, tanah longsor, rob, luapan sungai, bangunan ambruk, gempa bumi, hingga amukan ombak dan badai senyatanya tak kunjung henti melanda hampir seluruh jengkal tanah di seluruh provinsi yang memiliki 35 kabupaten/kota.

Tak dimungkiri, semua bencana itu bukan saja telah memorakporandakan fisik, moral, dan mental masyarakat Jateng, namun juga membuat birokrasi di tingkat Pemda kian kelimpungan. Dan, semua juga sudah paham, semua bencana itu lebih merupakan ekses dari pengabaian dan atau kurang ramahnya kita dalam mengakrabi lingkungan alam tempat kita bernaung.

Menkominfo: Hukum Keras Harus Diterapkan

JAKARTA, KOMPAS.com. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menyatakan keprihatinan mendalam dengan beredarnya video mesum yang diduga dilakukan oleh artis Ariel-Luna Maya dan Ariel-Cut Tari.

"Saya pribadi sangat prihatin mengetahui ini," ujar Tifatul, seperti dikutip dari Tribunnews.com, di Jakarta, Selasa (8/6/2010) malam.

Tifatul menyambut baik langkah kepolisian yang tengah mengusut kasus memalukan ini. Ia berharap penyebar dan pemeran video mesum, yakni Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari, bisa dihukum berat jika terbukti melakukan sebagaimana termuat di dalam video tersebut.

Menerawang Masa Depan Demokrat di Tangan Anas

Jakarta. Kemenangan Anas Urbaningrum (AU) menjadi ketua umum Partai Demokrat (PD), mengejutkan banyak pihak. Hal ini disebabkan karena berdasar klaim data dan iklan, seolah-olah hanya Andi Mallarangeng (AM) yang paling kuat dan berpeluang menjadi ketua umum. Yang lain seolah tidak layak dan diperkirakan kalah.

Bahkan saking percaya dirinya, dengan bangga AM dan tim menawarkan sistem aklamasi dalam penentuan Ketum PD di Kongres II PD di Bandung. Namun akhirnya, AM dan timnya baru tahu kalau kekuatan mereka hanya semu. Faktanya, AM bahkan tidak mampu lolos ke babak II pemilihan Ketum PD. Suaranya jauh di bawah Anas dan Marzuki Alie yang sepertinya kurang diunggulkan.

Tapi apalah daya, AM hanya besar di media dan poster serta spanduk. Bahkan arena kongres di Kota Baru Bumi Parahyangan, Bandung bertaburan gambar AM. Sementara lawannya, Anas lebih memilih membesarkan dirinya di hati para pengurus DPC dan DPD yang pada akhirnya membawakan dirinya menjadi ketua umum PD periode 2010-2014.

Golkar, Dana Aspirasi Rp 15 M, dan Pemilu 2014

Jakarta. Dua manuver Partai Golkar membuat mata publik terbelalak. Partai Pohon Beringin itu mengusulkan setiap daerah pemilihan diberi jatah dana aspirasi Rp 15 miliar. Belum lagi usulan peningkatan Parliamentary Threshold (PT) 5 persen. Mudah diduga, dua manuver ini akan mengerucut ke Pemilu 2014.

Hitungan matematiknya memang fantastis. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan dana Rp 15 miliar ini diberikan untuk setiap anggota dewan. Artinya, jika dikalikan dengan 560 total anggota DPR, maka akan ada Rp 8,4 triliun uang rakyat yang akan dijadikan saweran. Itu pun akan dibagi setiap tahun anggaran.

Maka wajarlah masyarakat menilai Golkar serakah dan arogan. Saya berpandangan, memang sikap ngotot Golkar untuk mengusulkan dana Rp 15 miliar per dapil ini adalah untuk memuluskan proyek kuningisasi menjelang Pemilu 2014. Politisi partai lain tentu juga kebagian dana aspirasi ini, tapi jangan lupa banyak kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia dikuasai oleh politisi Golkar. Artinya eksekusi akhir dari pencairan dana ini ada di tangan para kader Golkar di daerah.

Sukoharjo (Espos). Sejumlah relawan pasangan calon bupati Titik Bambang Riyanto-Sutarto (TBR-Tarto) menarik bantuan semen yang telah diberikan kepada warga Dukuh Watulumbung, Desa Watubonang, Tawangsari. Tindakan itu dilakukan menyusul kekalahan pasangan TBR-Tarto di wilayah tersebut.

Informasi yang dihimpun Espos, di lokasi menyebutkan, bantuan semen yang diberikan tim relawan kepada warga Dukuh Watulumbung tepatnya di RW IX sebelum pelaksanaan Pilkada sengaja diberikan sebagai kompensasi atas dukungan warga kepada TBR. Bantuan semen sebanyak 100 sak tersebut dibagikan ke empat RT masing-masing sebanyak 25 sak.

Namun, begitu perolehan suara pasangan TBR-Tarto kalah telak, pihak relawan justru akan menarik bantuan semen, bahkan sudah ada semen yang ditarik. Hal itu diakui mantan Ketua RW IX Dukuh Watulumbung, Muwardi. Menurutnya, anggota relawan TBR-Tarto telah menarik bantuan semen.

KPU tetapkan hasil rekapitulasi

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon bupati/wakil bupati, Rabu (9/6).

Dalam penetapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di pendapa KPU, pasangan calon nomor urut tiga yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) mendapatkan suara terbanyak. Pasangan ini berhasil meraup 199.612 suara atau 49,33% dari suara sah yang ada.

Selanjutnya di urutan kedua ditempati pasangan nomor urut dua, Titik Suprapti-Sutarto yang diusung Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang (PBB). Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan di 12 kecamatan, pasangan ini berhasil memperoleh 121.290 dukungan atau 29,98% dari suara sah yang ada.

Ketua DPRD: Kabar Mutasi Tak Perlu Dipercaya

SUKOHARJO. Merebaknya isu mutasi besar-besaran pegawai negeri sipil (PNS) usai Pilkada memunculkan tanggapan beragam di kalangan anggota DPRD Sukoharjo. Bahkan, Pimpinan DPRD Sukoharjo mengimbau pada para PNS untuk tidak menghiraukan kabar adanya rencana mutasi besar-besaran tersebut.

“Secara normatif bupati masih punya wewenang untuk melakukan mutasi. Tetapi jika hal itu dilakukan di masa akhir jabatannya, itu tidak masuk akal,” ujar Pimpinan DPRD Dwi Jatmoko, Senin (7/6).

Selain itu, tentunya mutasi bisa dilakukan asal-asalan. Namun harus didasari alasan profesionalitas. Di samping itu, tidak logis jika hal itu dilakukan di akhir masa jabatan Bupati tinggal tersisa sekitar tiga bulan lagi.

Kasus Money Politics Ditolak

SUKOHARJO. Pelimpahan gugatan hukum kasus money politics panitia pengawas (Panwas) Sukoharjo ditolak oleh kepolisian dikarenakan belum siap menerima adanya proses hukum dalam kasus gugatan hukum money politics yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada.

“Panwas sudah melayangkan surat pelimpahan kasus money politics ke kepolisian untuk diteruskan di jalur hukum. Tapi Polisi menolak dengan alasan belum siap,” ujar Ketua Panwas Sukoharjo Subakti A Sidik, Senin (7/6).

Selain itu, kata dia, kasus money politics yang akan dilimpahkan ke pihak kepolisian ada tiga kasus, yaitu dua kasus money politics di Kecamatan Bendosari dan satu kasus di Mojolaban.

Hadiah Penangkap Money Politics Capai Rp 10 Juta

SUKOHARJO. Satgas anti-money politics Wisanggeni selama pelaksanaan Pilkada Sukoharjo mengaku telah mengeluarkan uang hadiah sebanyak Rp 10 juta bagi penangkap praktik money politics.

Juru bicara Satgas, Kusuma Putra menjelaskan, satgas anti money politics Wisanggeni selama Pilkada Sukoharjo, mulai dari masa tenang sampai hari H Pilkada, Kamis (3/6), telah berhasil menangkap pelaku yang terbukti melakukan money politics .

“Kami bekerja efektif sejak lima hari sebelum pelaksanaan Pilkada dan hasilnya sangat efektif untuk mencegah praktik money politics ,” ujar Kusuma, Sabtu (5/6).

Kasus Coblos Dua Kali Dibawa ke Polisi

SUKOHARJO. Panwas Kabupaten Sukoharjo akan melayangkan berkas kasus coblos dua kali ke pihak kepolisian setelah melihat adanya bukti kelengkapan dari saksi. Sampai kini, barang bukti dan pelaku dinilai sudah memenuhi syarat dan layak untuk dipidanakan.

Ketua Panwas Kabupaten Sukoharjo, Subakti A Sidik mengatakan, dari apa yang telah dibuktikan terkait kasus coblos dua kali di mana dua pelakunya setelah diperiksa Ketua Panwascam Kecamatan Tawangsari ternyata bersal dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

Subakti mengatakan, jika hal tersebut benar sudah selayaknya kasus tersebut diteruskan ke ranah hukum supaya menjadikan efek jera pada pelakunya. “Panwas sudah mendapatkan laporan dari Panwascam setempat terkait kasus tersebut dan nantinya kami akan melakukan pemanggilan,” kata Subakti, Sabtu (5/6).

Usai Pilkada Kabar Mutasi Massal Merebak PNS di Sukoharjo Resah

SUKOHARJO. Usai Pilkada Sukoharjo Kamis (3/6) lalu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemkab dibuat resah dan cemas. Pasalnya, beredar kabar adanya mutasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto.

Beberapa PNS yang enggan disebut namanya, mengatakan, kabar rencana mutasi besar-besaran itu memang santer beredar setelah dalam Pilkada kemarin, pasangan calon bupati Titik Suprapti yang juga istri Bupati Sukoharjo saat ini, dinyatakan kalah oleh pasangan Wardoyo-Haryanto (War-To).

“Isu mutasi besar-besaran sebenarnya sudah lama terdengar dan isu tersebut semakin gencar usai kekalahan TBR-Tarto kemarin,” ujar seorang PNS.

Pemilih Ganda Ternyata KPPS

SUKOHARJO. Dua pelaku pencoblos ganda di TPS 3 Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo dalam Pilkada, Kamis (3/6) kemarin, ternyata anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

Hal itu diperoleh dari pengakuan keduanya saat diklarifikasi oleh Panwas Kecamatan (Panwascam) kemarin. Ketua Panwascam Tawangsari, Dwijo Sutarmin menjelaskan pihaknya akan segera melimpahkan temuan kasus tersebut ke Panwas Kabuapten (Panwaskab).

“Ini memang harus kita tindak lanjuti, supaya membuat efek jera pada pelakunya,” ujar Dwijo Sutarmin, Jumat (4/6).

Dwijo Sutarmin mengatakan, selain melibatkan dua pelaku tersebut, ada kemungkinan indikasi keterlibatan Ketua KPPS. Hal itu menurut Sutarmin, bisa dilihat dari pengakuan keduanya yang mengarah pada sosok Ketua KPPS.