jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Minggu, 11 Oktober 2009

Cuma 7,8%, PKS Evaluasi Perolehan Suara

INILAH.COM, Jakarta. Tak sesuainya perolehan suara PKS di Pemilu 2009 dengan target menjadi bahasan penting di Rakernas. Sebab selisih cukup jauh antara target dengan kenyataan.


"Pada Pemilu 2009 lalu, PKS menargetkan memperoleh suara 20 persen, namun kenyataannya hanya memperoleh 7,8 persen suara. Ada selisih yang cukup jauh. Kita ingin melihat sejuah mana semangat dan kondisi kader dalam menerima hasil itu," kata Kepala Badan Humas PKS Ahmad Mabruri di Jakarta, Jumat (9/10).

Selain perolehan suara, ada 2 hal penting lainnya yang akan dibahas di Rakernas. yakni penyiapan bahan kerja untuk pelaksanaan Munas PKS pada April 2010, serta sebagai ajang konsolidasi PKS setelah Pemilu 2009.

Ia mengatakan, konsolidasi diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil Pemilu 2009 punya dampak pada kondisi psikologis kader.

Ia menambahkan, Rakernas PKS juga akan mematangkan kembali program-program kerja menghadapi Pemilu 2014 yang akan dirumuskan lebih lanjut pada Munas PKS 2010.

"Target PKS pada Pemilu 2014 akan ditetapkan di Munas 2010. Selain itu, agenda penting lain Munas 2010 adalah pemilihan presiden PKS dan pengurus DPP yang baru," imbuhnya. [*/ana]


Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/10/09/165805/cuma-78-pks-evaluasi-perolehan-suara/

Presiden PKS Buka Mukernas

PK-Sejahtera Online. Presiden PKS, Tifatul Sembiring membuka secara resmi acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Hotel Atlet Century Park, Jakarta Sabtu (9/10) kemarin.

Kegiatan yang bertema Konsolidasi menuju Kemenangan Pemilu 2014 ini diselenggarakan selama 3 hari sejak jumat (9/10) hingga ahad (11/10). Selain sebagai sarana konsolidasi, dari Rakernas kali ini juga diharapkan mendapatkan rumusan bahan untuk munas PKS di tahun 2010 yang akan datang.

Dalam sambutannya, Tifatul menyampaikan optimisme PKS akan mencalonkan presiden atau wakil presiden pada 2014 yang akan datang. Baik itu mencalonkan diri maupun berkoalisi.

“InsyaAllah!” Tegas Tifatul. “Karena pemilu tahun ini adalah pemilu terakhir generasi diatas 60 tahun. 2014 akan muncul orang-orang muda. InsyaAllah”.

Selain tentang presiden itu, Tifatul juga mengharapkan kedepan PKS bisa semakin meningkatkan jumlah dukungan. Meski kita patut bersyukur bahwa saat ini, PKS adalah partai islam terbesar di Indonesia.

“PKS harus naik ke papan atas parpol. Di kisaran angka 15 persen (suara). Asal caranya benar, dan dilakukan secara bertahap dan gradual. InsyaAllah!” Jelas Tifatul.

Ketua DPRD bantah terima surat usul pencopotan


Salatiga (Espos). Ketua DPRD Kota Salatiga, Milhous Teddy Sulistio, menyatakan unsur Pimpinan Dewan (Pimwan) belum menerima surat usul pencopotan Ketua Badan Kehormatan (BK) terpilih, Ahmad Suhada, yang tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
Pernyataan Ketua Dewan tersebut menampik pengakuan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Malikhah SP, yang menyebutkan telah menyampaikan surat permintaan pencopotan dan penggantian Ahmad Suhada dari posisinya saat ini. Teddy mengatakan pihaknya justru menerima usul rolling komisi Ketua BK terpilih yang ada di Komisi II, dengan Malikhah di Komisi I.

“Tidak ada surat seperti itu yang sampai ke kami, mungkin saja belum. Yang ada malah surat permintaan rolling komisi,” ungkapnya ketika dihubungi Espos, Minggu (11/10) siang. Namun demikian menurut Ketua Dewan, meskipun ada permintaan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS, pencopotan dan penggantian Ketua BK terpilih tak bisa dilakukan dengan serta merta.

Hal itu menurutnya karena pemilihan ketua dan anggota salah satu alat kelengkapan Dewan itu dilakukan melalui Sidang Paripurna Dewan yang melibatkan semua anggota. Dia mengatakan pula, sesuai tata tertib (Tatib) yang berlaku, posisi sebagai Ketua BK berlaku selama lima tahun. “Dengan demikian pencopotan dan penggantian Ketua BK seharusnya juga melalui Sidang Paripurna!” (try)

Tifatul harapkan Hidayat Nur Wahid jadi menteri


Jakarta. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengharapkan Hidayat Nur Wahid sebagai salah satu kader terbaik partai berlambang bulan sabit kembar itu bakal menduduki posisi menteri dalam kabinet mendatang.

“Yang pasti saya berharap, Hidayat Nur Wahid bisa masuk kabinet,” katanya menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan posisi menteri dari PKS pada kabinet mendatang, usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Jakarta, Minggu.

Mengenai posisi Hidayat dalam kabinet mendatang, Tifatul mengharapkan, mantan Ketua MPR RI itu menempati posisi sebagai Menko Kesra. Menurut dia, Hidayat Nur Wahid mampu dan cocok menjabat sebagai Menko Kesra.

“Setelah Pak Hidayat tidak terpilih menjadi wakil presiden (pada Pilpres 2009 lalu -red) atau ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk kedua kalinya, sudah sepantasnya ia mendapat posisi terhormat di kabinet,” katanya.

Namun, katanya, hal tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menegaskan, belum ada lagi pembicaraan lebih lanjut mengenai kader-kader PKS yang akan dipilih menjadi menteri oleh Presiden Yudhoyono dalam kabienet mendatang.

Ketika disinggung soal dirinya yang juga diusulkan PKS menjadi menteri, Tifatul enggan menjawabnya dan hanya melemparkan senyum.

“Itu belum pasti. Tetapi kalau saya ditugaskan, akan saya laksanakan,” ujarnya singkat.

Jika dipercaya menjadi menteri pada kabinet mendatang, Tifatul memastikan dirinya tidak akan lagi merangkap jabatan sebagai Presiden PKS karena di PKS tidak diperbolehkan adanya rangkap jabatan.

Majelis Syuro

Sementara itu, sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PKS pada April 2010 yang salah satu agenda pentingnya adalah pemilihan Presiden PKS dan penetapan pengurus DPP baru, pada Januari 2010 PKS akan melaksanakan Pemilihan Raya (Pemira) Intern untuk menetapkan 99 nama anggota Majelis Syura, yang merupakan lembaga tertinggi di PKS.

Dalam Pemira Intern PKS itu, akan ditetapkan sebanyak 61 orang dari 33 provinsi untuk menjadi anggota Majelis Syuro dan selanjutnya ke-61 orang itu akan memilih dan mengangkat 36 orang dan dua orang anggota tetap Majelis Syuro sehingga jumlah totalnya menjadi 99 orang.

Tifatul mengatakan, setelah itu akan ditentukan pula Ketua Majelis Syuro dan kemudian akan dipilih lima calon presiden partai untuk ditentukan pada Munas April 2010.

“Setelah presiden partai yang baru terpilih, barulah dibentuk struktur kepengurusan baru PKS yang akan disetujui oleh Majelis Syura,” katanya. (Ant/tya)


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/tifatul-harapkan-hidayat-nur-wahid-jadi-menteri-6066

PKB siapkan 4 nama menteri


Jakarta. Meski penentuan menteri kabinet merupakan hak prerogatif SBY, PKB tidak tinggal diam. Partai yang sejak awal mendukung SBY ini dipastikan mendapat jatah menteri. Untuk itu, partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini telah menyiapkan 4 nama untuk mengisi jatah PKB yang kabarnya kebagian 2 kursi menteri.

“Keputusan soal kabinet sepenuhnya kami serahkan kepada Pak SBY. Tetapi, agar beliau tidak kesulitan, kami sudah menyiapkan kader-kader terbaik partai kami kalau-kalau kami diminta ikut membantu,” kata salah satu ketua DPP PKB yang tidak mau disebutkan namanya, Senin (12/10).

Menurut salah satu anggota dewan terpilih ini, 4 nama yang disiapkan PKB untuk mengisi pos kabinet jika diminta SBY adalah Muhaimin Iskandar, Lukman Edy, Marwan Jafar dan Helmy Faishal Zaini. Namun demikian, jika SBY menghendaki nama lain dari 4 orang ini, tentu PKB akan mencarikan kader terbaiknya yang lain.

“PKB sudah menyiapkan nama-nama itu sesuai dengan yang beredar selama ini. Tetapi, kalau dari beberapa nama itu Pak SBY meminta yang lain, tentu kita akan carikan,” paparnya.

Soal pos kementerian yang diincar, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada SBY untuk menentukan. Tetapi jika menilik pada loyalitas dan komitmen PKB dalam membantu pemerintahan SBY, akan lebih pas jika kader terbaik PKB diberi amanat di pos kementerian Departemen Agama.

“Kita tidak punya kewenangan meminta pos tertentu karena sepenuhnya hak Pak SBY. Tetapi banyak kader PKB menginginkan salah satu kader terbaik kami di pos Kementerian Agama. Soal apa hasilnya, ya kita tunggu saja,” papar salah satu elite PKB itu.

Sebelumnya diberitakan, Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan Presiden SBY akan memanggil para calon menterinya pekan ini. Hatta juga mengungkapkan ada sekitar 100 tokoh yang sudah masuk daftar calon menteri baik dari tokoh partai atau profesional.

Bahkan, Hatta mengungkapkan juga soal orang-orang yang membantu SBY dalam menghubungi para calon menteri kabinet baru. Orang-orang yang akan diminta membantu menghubungi itu antara lain Hatta sendiri dan Sudi Silalahi. (dtc/fid)


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/pkb-siapkan-4-nama-menteri-6094

16-17 Oktober, SBY akan telepon calon menteri


Jakarta. Jumat-Sabtu 16-17 Oktober merupakan waktu yang paling mendebarkan bagi nama-nama yang selama ini disebut-sebut sebagai calon menteri. Sebab pada hari itu Presiden SBY akan menelepon orang-orang tersebut untuk secara resmi membantunya di kabinet.

“Jumat-Sabtu baru akan ditelepon orang-orang yang akan dipilih,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Senin (12/10).

Mubarok menerangkan, sesuai dengan UU Kementerian, nantinya akan ada 34 menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014. Mengenai siapa saja yang hendak mengisi kabinet, sejauh ini hanya SBY yang tahu.

“Kalau di kepala Pak SBY sudah ada, tapi belum dituangkan. Memang sengaja tidak dibocorkan supaya ada kejutan,” kata Mubarok.

Mubarok menambahkan, ada 3 pertimbangan yang dipakai SBY dalam menunjuk menteri. Pertama pertimbangan koalisi, kedua akomodasi, dan ketiga rekonsiliasi.

“Kalau koalisi ya dipertimbangkan partai-partai yang sudah ‘berkeringat.’ Kalau akomodasi ya dipertimbangkan keterwakilan perempuan, agama, etnis, dan lain-lain. Kalau rekonsiliasi ya dipertimbangkan untuk PDIP dan Golkar,” terang Mubarok.

Untuk Partai Demokrat sendiri, Mubarok mengaku belum tahu berapa jatah kursi kabinet yang akan diberikan. Namun menurutnya dulu SBY pernah mengatakan jika suara Demokrat naik jatah menterinya otomatis akan bertambah.

“Kemarin kan jatahnya 2. Sekarang suaranya naik 3 kali lipat. Logikanya kan sekarang dapat 6. Tapi itu logika angka. Masih ada pertimbangan koalisi, akomodasi, dan rekonsiliasi. Jadi persisnya hanya presiden yang tahu,” tutur Mubarok. (dtc/fid)


Sumber: http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/16-17-oktober-sby-akan-telepon-calon-menteri-6088

KPU siapkan 1.692 TPS pada Pilbup 2010


Boyolali (Espos). KPU Kabupaten Boyolali mulai Sabtu (10/10) besok akan mengumumkan perekrutan panitia pengawas Pemilihan Bupati (Pilbup) 2010 baik tingkat kabupaten maupun kecamatan.

Tim seleksi perekrutan yang rencananya dibentuk hari Jumat ini sepenuhnya berasal dari KPU setempat. Meski demikian, KPU mengaku akan bertindak objektif dalam proses pembentukan lembaga penyelenggara Pilbup ini.

Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Ribut Budi Santoso, mengatakan semua warga diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi menjadi anggota Panwas. Ia mengaku tidak akan memberikan prioritas kepada salah satu pihak tertentu, termasuk anggota Panwas yang saat ini masih menjabat.

“Anggota Panwas Pemilu Presiden lalu bisa saja mendaftar kembali, meski masih menjabat tapi Pemilunya beda. Jika mendaftar tentunya akan kami perlakukan sama dengan pendaftar lain, meski bisa saja yang masuk adalah muka lama,” ungkapnya saat bebincang-bincang dengan Espos di kantornya, Kamis (8/10).

Sesuai aturan, KPU nantinya akan menyerahkan nama-nama calon anggota Panwas yang lolos tes ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat. Pihak yang berwenang menentukan nama-nama anggota Panwas adalah Bawaslu.

Sementara proses pembentukan badan penyelenggara Pilbup lainnya, yakni PPK (Petugas Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), dimulai pada 16 Oktober mendatang.

KPU merencanakan akan mendirikan sebanyak 1.692 TPS dalam Pilbup mendatang, atau menyusut dari jumlah TPS pada Pilpres kemarin yang sebanyak 2.370 unit. Jumlah ini sama dengan jumlah TPS pada Pemilihan Gubernur Jateng tahun lalu.

Dengan jumlah TPS tersebut maka anggota KPPS yang akan direkrut sebanyak sebanyak total 15.228, dimana masing-masing TPS terdiri dari tujuh anggota KPPS dan dua tenaga keamanan. Sementara anggota PPK plus sekretariat tetap yakni 152 orang, PPS plus sekretariat 1.068 dan PPDP 1.692 orang.

Pimpinan Dewan ditetapkan, fraksi mulai ploting nama

Karanganyar (Espos). Sejumlah fraksi mulai memploting nama anggota yang akan mengisi kursi-kursi komisi yang ada di DPRD Karanganyar.

Kendati belum melalui pembahasan resmi, tetapi masing-masing fraksi sudah mulai melakukan komunikasi informal dan lobi-lobi terkait ploting anggota ke komisi. Dipastikan, untuk pengisian anggota komisi nanti, berdasar tata tertib (Tatib) yang sudah disusun DPRD Karanganyar, akan melalui mekanisme musyawarah. Jika tidak tercapai dengan musyawarah, maka akan dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak.

Sementara itu, Sabtu (10/10), pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar resmi dilantik. Disampaikan Sekretaris Dewan (Setwan) Karanganyar, Achmad Sapari, pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No 270/III/2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Kabupaten Karanganyar Periode 2009-2014. Sehingga, DPRD siap dengan agenda selanjutnya yakni penyusunan alat kelengkapan berupa komisi dan alat kelengkapan yang lain.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ir Joko Tri Susilo mengatakan, untuk pengisian kursi komisi PKS sudah memploting nama-nama yang akan mengisi komisi mulai dari Komisi A hingga Komisi D.

“Belum bisa kami sebutkan satu per satu. Tapi yang jelas, karena personel PKS sama dengan periode sebelumnya, ada beberapa anggota yang minta untuk tetap di komisi yang sama dengan periode 2004-2009, tetapi ada juga yang minta ganti. Tapi, rata-rata minta tetap. Seperti saya, kemungkinan nanti tetap di komisi B,” tutur Joko.

Joko mengatakan, pengisian kursi komisi ini nanti akan dilakukan secara musyawarah. Jika tidak tercapai, akan dilakukan voting.

“Ini yang saya khawatirkan akan rawan money politic.” Sementara, terkait jatah posisi ketua komisi, Joko belum bisa memastikan. Karena, jika menggunakan mekanisme proporsional, FPKS dan Fraksi Demokrat (FD) adalah fraksi yang terancam tidak mendapat jatah ketua komisi. (haw)

Soal kelengkapan DPRD, seluruh fraksi sepakati SE Mendagri


Sukoharjo (Espos). Enam fraksi atau dengan kata lain semua fraksi di tubuh legislatif Kota Makmur akhirnya sepakat menjalankan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perihal pembentukan alat kelengkapan DPRD.
Kesepakatan enam fraksi tersebut ditegaskan Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (10/10). Setelah rapat pimpinan (Rapim) sebelumnya mengalami deadlock, kini sebaliknya semua fraksi sepakat segera melaksanakan instruksi dari Mendagri.

“Setelah Rapim awal tidak menemukan kesepakatan, kami kemudian berkonsultasi dengan Mendagri. Nah, pascakonsultasi itu semua fraksi sepakat menjalankan SE Mendagri,” jelas Dwi. Kesepakatan itu muncul dalam Rapim kedua yang digelar pada Sabtu pagi hingga siang hari.

Dwi menambahkan, berdasarkan kesepakatan Rapim kedua, kini enam fraksi siap membentuk komisi, badan musyawarah (Banmus) serta panitia khusus (Pansus) pembentukan tata tertib (Tatib).

Selanjutnya pada akhir pekan depan, imbuhnya, semua kelengkapan dewan sudah bisa terbentuk kecuali badan anggaran, badan kehormatan serta badan legislatif.

Terkait pembentukan komisi, Dwi menjelaskan, apabila komisi nantinya sudah terbentuk pihaknya siap membahas Rancangan APBD 2010.

“Kebetulan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2010 sudah dilaksanakan. Sekarang tinggal membahas angka sebelum diajukan kepada Gubernur,” jelas dia. (aps)

DPD PAN Sukoharjo ancam mosi tak percaya


Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sukoharjo mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Tengah (Jateng) apabila tetap mempertahankan Riza Kurniawan sebagai calon wakil ketua DPRD I periode 2009-2014.

Ancaman tersebut muncul lantaran Riza Kurniawan dinilai tidak layak menyandang jabatan yang dimaksud. Riza dengan status terdakwa yang sudah kali keduanya ini tersangkut kasus Narkoba, menurut DPD PAN Sukoharjo bakal mencoreng citra partai dan khususnya merugikan DPD PAN Kota Makmur pada pemilihan umum daerah (Pilkada) 2010 mendatang.

Wakil Ketua DPD PAN Bidang Pemenangan Pemilu, Nurdin menjelaskan, pihaknya menyayangkan sikap DPW yang tetap mengajukan Riza sebagai wakil ketua DPRD I. Selain yang bersangkutan sudah kali kedua tersangkut Narkoba, pada rapat DPW sebelumnya yang muncul sebenarnya bukan nama Reza melainkan Khafid.

“Setelah Rozak Rais menggelar halalbihalal di Solo beberapa waktu lalu, nama Riza tiba-tiba muncul sebagai calon wakil ketua. Nah yang kami sayangkan, kenapa Riza yang statusnya sebagai terdakwa justru yang terpilih sebagai wakil ketua. Sebagai kader PAN, kami ingin nama Riza dihapus,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Jumat (9/10).

Nurdin menambahkan, keputusan DPW saat ini menyakiti hati para kader. Sebab, kader menilai PAN saat ini seolah-olah hanya dimiliki satu keluarga alias bukan masyarakat umum. Terbukti dari munculnya nama Riza yang bukan melalui rapat melainkan hasil pertemuan halalbihalal.

“Ada dua sisi yang menurut kami sudah tidak etis dari pengangkatan Riza. Pertama, dari sisi kriminal dan kedua dari sisi moral,” jelasnya. Apa kata masyarakat, imbuh dia, ketika Riza yang sudah catat moral maupun kriminal dicalonkan sebagai pimpinan rakyat kedua di Jateng.

“Ini kan sudah kali keduanya Riza tertangkap. Harusnya ketika Riza tertangkap untuk kali pertamanya, dia langsung dikeluarkan saja. Kalau seperti ini, kan memalukan. Sebagai kader apabila Riza tetap dipertahankan, kami akan mengajukan mosi tidak percaya kepada DPW,” tandas dia.

Bahkan apabila mosi tersebut nantinya tidak digubris, Nurdin menambahkan, pihaknya siap menggeruduk DPW PAN Jateng.

Dewan minta CPNS guru dibatalkan


Sukoharjo (Espos). Kalangan legislatif meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membatalkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) khususnya untuk formasi guru menyusul akan diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2008.

Dalam PP No 74 Tahun 2008 tersebut telah diatur bahwa guru wajib mengajar minimal 24 jam selama sepekan. Apabila jam mengajar masih kurang, maka yang bersangkutan akan dilorot jabatannya menjadi pegawai tata usaha (TU) di sekolah.

Konsekuensi dari penurunan jabatan tersebut, tunjangan fungsional yang bersangkutan akan dicabut.

Wakil Ketua Dewan, Nurdin menjelaskan, instruksi pemerintah pusat melalui PP No 74 Tahun 2008 sebenarnya bagus.

“PP itu sebenarnya bagus. Tinggal Dinas Pendidikan (Disdik) melaksanakannya bagaimana,” jelas dia kepada Espos, Kamis (7/10).

Apabila PP No 74 sudah dilaksanakan, Nurdin menambahkan, menjadi kewajiban Disdik melaksanakannya dengan baik sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak di masyarakat.

Pasalnya, imbas dari pelaksanaan PP tersebut dipastikan akan merugikan sejumlah guru yang statusnya pegawai negeri sipil (PNS) maupun mereka yang masih guru tidak tetap atau GTT.

Masih terkait rencana pelaksanaan PP No 74 Tahun 2008, Nurdin menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) seharusnya bersikap lebih cermat.

“Khusus untuk BKD misalnya, ya agar tidak menimbulkan masalah baru sebaiknya formasi CPNS guru dibatalkan. Sebab kalau saya mencermati statement Kepala Disdik, Djoko Raino Sigit, masih banyak guru yang beban mengajarnya masih kurang,” ujarnya. Apabila kondisi demikian masih ditambah dengan gelontoran ratusan guru baru, justru membuat masalah menjadi lebih runyam. (aps)

Gusti Allah Tidak “nDeso”

Suatu kali Emha Ainun Nadjib ditodong pertanyaan beruntun.

“Cak Nun,” kata sang penanya, “misalnya pada waktu bersamaan tiba-tiba sampeyan menghadapi tiga pilihan, yang harus dipilih salah satu: pergi ke masjid untuk shalat Jumat, mengantar pacar berenang, atau mengantar tukang becak miskin ke rumah sakit akibat tabrak lari, mana yang sampeyan pilih?”
Cak Nun menjawab lantang, “Ya nolong orang kecelakaan.” “Tapi sampeyan kan dosa karena tidak sembahyang?” kejar si penanya.

“Ah, mosok Allah ndeso gitu,” jawab Cak Nun. “Kalau saya memilih shalat Jumat, itu namanya mau masuk surga tidak ngajak-ngajak,” katanya lagi. “Dan lagi belum tentu Tuhan memasukkan ke surga orang yang memperlakukan sembahyang sebagai credit point pribadi.

Bagi kita yang menjumpai orang yang saat itu juga harus ditolong, Tuhan tidak berada di mesjid, melainkan pada diri orang yang kecelakaan itu.

Tuhan mengidentifikasikan dirinya pada sejumlah orang. Kata Tuhan: kalau engkau menolong orang sakit, Akulah yang sakit itu. Kalau engkau menegur orang yang kesepian, Akulah yang kesepian itu.Kalau engkau memberi makan orang kelaparan, Akulah yang kelaparan itu.

Seraya bertanya balik, Emha berujar, “Kira-kira Tuhan suka yang mana dari tiga orang ini. Pertama, orang yang shalat lima waktu, membaca al-quran, membangun masjid, tapi korupsi uang negara.

Kedua, orang yang tiap hari berdakwah, shalat, hapal al-quran, menganjurkan hidup sederhana, tapi dia sendiri kaya-raya, pelit, dan mengobarkan semangat permusuhan.

Ketiga, orang yang tidak shalat, tidak membaca al-quran, tapi suka beramal, tidak korupsi, dan penuh kasih sayang?”

Kalau saya, ucap Cak Nun, memilih orang yang ketiga. Kalau korupsi uang negara, itu namanya membangun neraka, bukan membangun masjid. Kalau korupsi uang rakyat, itu namanya bukan membaca al-quran, tapi menginjak-injaknya. Kalau korupsi uang rakyat, itu namanya tidak sembahyang, tapi menginjak Tuhan. Sedang orang yang suka beramal, tidak korupsi, dan penuh kasih sayang, itulah orang yang sesungguhnya sembahyang dan membaca Al-Quran.

Kriteria kesalehan seseorang tidak hanya diukur lewat shalatnya. Standar kesalehan seseorang tidak melulu dilihat dari banyaknya dia hadir di kebaktian atau misa. Tolok ukur kesalehan hakikatnya adalah output
sosialnya: kasih sayang sosial, sikap demokratis, cinta kasih, kemesraan dengan orang lain, memberi, membantu sesama.

Idealnya, orang beragama itu seharusnya memang mesti shalat, ikut misa, atau ikut kebaktian, tetapi juga tidak korupsi dan memiliki perilaku yang santun dan berkasih sayang.

Agama adalah akhlak. Agama adalah perilaku. Agama adalah sikap. Semua agama tentu mengajarkan kesantunan, belas kasih, dan cinta kasih sesama. Bila kita cuma puasa, shalat, baca al-quran, pergi ke kebaktian, ikut misa, datang ke pura, menurut saya, kita belum layak disebut orang yang beragama. Tetapi, bila saat bersamaan kita tidak mencuri uang negara, menyantuni fakir miskin, memberi makan anak-anak terlantar, hidup bersih, maka itulah orang beragama.

Ukuran keberagamaan seseorang sesungguhnya bukan dari kesalehan personalnya, melainkan diukur dari kesalehan sosialnya. Bukan kesalehan pribadi, tapi kesalehan sosial. Orang beragama adalah orang yang bisa
menggembirakan tetangganya. Orang beragama ialah orang yang menghormati orang lain, meski beda agama. Orang yang punya solidaritas dan keprihatinan social pada kaum mustadh’afin (kaum tertindas). Juga tidak korupsi dan tidak mengambil yang bukan haknya.

Karena itu, orang beragama mestinya memunculkan sikap dan jiwa sosial tinggi. Bukan orang-orang yang meratakan dahinya ke lantai masjid, sementara beberapa meter darinya, orang-orang miskin meronta kelaparan.


Oleh: Emha Ainun Nadjib
Sumber: http://duniaislam.site50.net/?p=14

Gempa Padang Berkaitan dengan Ayat Al-Quran?


Sehari setelah gempa Padang, berseliweran lah SMS, dan terutama jejaring sosial Facebook, yang mengaitkan gempa Padang dengan ayat-ayat al-Quran. Saya pun mendapat SMS seperti itu. Jadi, menurut berita tersebut, waktu terjadinya gempa itu, yakni 17.16 WIB, 17.38 WIB, dan 8.52 WIB, berhubungan dengan ayat al-Quran. Saya tertarik dengan masalah ini. Saya mencoba untuk membuka ayat al-Quran yang dimaksud.

”Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." (QS 17: 16)

“Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhan-mu”. (17:38)

"(keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir’aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari Ayat-Ayat Allah maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Amat keras siksaan-Nya." (QS 8:52)

Ada beberapa poin yang saya pertanyakan...

ada yang ingin saya kritisi…

1. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa terjadi pukul 17:16:09 WIB, 17:38:52 WIB, dan 08:31:05 WIB. Bukan hanya 17:16 WIB, 17:38 WIB, dan 08:31 WIB. Konsep waktu terdiri dari jam, menit, dan detik. Jika jam dikaitkan dengan nomor surat dan menit dikaitkan dengan nomor ayat, maka detik dikaitkan dengan apa? Nah, ada yang bisa menjelaskan angka 09, 52, dan 05 itu apa???

2. Sebenarnya gempa di Jambi masih berlanjut satu kali lagi, yakni jam 09:20:34 WIB berkekuatan 5.5 SR di kedalaman 10 Km, lokasinya 28 km Tenggara di wilayah SUNGAIPENUH-JAMBI. Kenapa ini gak dikaitkan dengan ayat Al-Quran juga? Jelas, orang yang pertama kali membuat berita ini bahkan tidak membaca berita dari Badan Meteorologi dan Geofisika….

3. Bahkan, gempa di Sumatera Barat masih ada satu kali lagi, yakni 01-Oct-09 jam 10:34:53 WIB posisi 1.47 LS - 99.73 BT, kekuatannya 5.1 SR, kedalamannya 10 Km di lokasi 82 km Timur Laut SIPURAMENTAWAI-SUMBAR. Lagi-lagi, gempa ini masih terjadi di wilayah bencana. Kenapa gak dikaitkan dengan ayat Al-Quran?

4. Apa dasar yang digunakan sehingga gempa dikaitkan dengan ayat al-Quran? Mengapa gak dikaitkan dengan hadist, misalnya..?

5. Perhatikan. Dari tanggal 28 Agustus 2009 sampai 3 OKtober 2009 ada 60 gempa yang berkekuatan di atas 5.0 SR, susul menyusul di seluruh wilayah Indonesia. Ah, mengapa pula hanya gempa kali ini yang dikaitkan dengan ayat al-Quran? Apa karena memakan banyak korban? Kalau begitu, kenapa gempa Tasikmalaya gak dikaitkan dengan ayat al-Quran padahal ia pun memakan banyak korban?

6. Saya tidak pernah dengar Rasulullah menghubungkan bencana banjir besar Nabi Nuh, dihancurkannya kaum Sodom dan Gomorah, dan lain-lain dengan ayat al-Quran.

Di Kompasiana hal ini pernah dibahas dan menimbulkan perdebatan panas. Silakan baca di sumber yang saya cantumkan. Salim A.Fillah menulis di Facebook saya bahwa ada fatwa dari para Ulama (Yusuf Qaradhawi dll) tentang pengaitan bencana dengan ayatAl-Quran. Saya tuliskan selengkapnya apa yang dikatakan Salim A Fillah di sini:

Good job Wahyu..
Mengambil ‘ibrah adalah baik dan dianjurkan.

Akan tetapi menghubung-hubungkan jam dan menit terjadinya sesuatu dengan nomor surat dan ayat dalam Al Quran tidaklah diajarkan dan hanya membuat kita berburuk sangka pada diri atau saudara seperti pada ayat 17:16. (Dr. Yusuf Al Qaradlawi dll. bahkan memfatwakan dan menyebut bid’ah tak bermanfaat untuk upaya menghubung-hubungkan segala kemu’jizatan angka dengan Al Quran).

Ada banyak ayat yang bagus untuk ditadabburi dan tak berkaitan dengan angka-angka itu: misalnya Al Hadid 22-24, Al Baqarah 155, dll.

Seorang teman, pun berpendapat disini:

Gempa bumi di wilayah barat sumatra ataupun selatan jawa adalah suatu sunatullah yang bahkan oleh ahli2 kegempaan adalah suatu keniscayaan sama halnya dengan turunnnya hujan, badai, kemarau dll. Adalah analisa sempit jika harus dikaitkan dengan ayat2 alquran yang maha tinggi. Jaman rasul-pun pernah terjadi gerhana dan oleh orang2 dikait2kan dengan penguasa zalim pada saat itu. Dan rasul membantahnya dengan mengatakan bahwa hal itu adalah kejadian alam biasa. Jadi berhentilah meng-kaitkan2 hal tsb…

Sebenarnya saya gak meragukan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat itu, atau efek positif dari tersebarnya berita ini. Bukan, bukan,,bukan itu yang saya ragukan,,,tapi APA DASARNYA sang pengirim berita mengaitkan bencana ini dengan ayat al-Quran?? Singkatnya, saya takut bahwa kita akan terjebak kepada pola pikir, “Kalo ada bencana kaitkan saja dengan ayat al-Quran..” lalu itu akan jadi tradisi yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya..

Yah,,,ada yang bilang bahwa ini bukan kebetulan. Tepat, setiap sesuatu ada sebab-musababnya. Akan tetapi,,,mengaitkan gempa dengan ayat al-Quran? Ah, saya tak mengerti jalan pikiran ini…Satu poin inti yang membuat saya meragukan berita ini adalah: TIDAK PUNYA DASAR ARGUMENTASI.

Lagipula, bukankah ketika datang berita kepada kita, kita disuruh untuk mengeceknya? Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Aisyah yang pernah difitnah selingkuh oleh seorang sahabat. Namun, yang terjadi di sini adalah sebaliknya. Teman-teman yang menerima berita ini langsung menelannya mentah-mentah -bahkan mungkin tanpa mengecek situs Badan Meteorologi dan Geofisika.

Saya bukan ustadz atau orang yang punya ilmu mumpuni tentang agama. saya hanya mencoba menuliskan pendapat saya. Dan pendapat saya ini pun pastinya perlu dirkritik, disempurnakan, atau bahkan ditolak bila salah. Wallahu alam. Sampai saat saya menulis ini pun, saya tak tahu mana pendapat yang benar. Karena itu, mari kita berdiskusi..


Oleh: Wahyu Awaludin
Sumber: http://public.kompasiana.com/2009/10/05/gempa-padang-berkaitan-dengan-ayat-al-quran/

“Hanya rakyat yang bisa kalahkan Jokowi”

Solo (Espos). Direktur Policy and Political Consulting Index Survey Solo, Eko Sulistyo menilai proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Solo secara de facto sudah selesai.

Program tahapan dan pembentukan penyelenggara Pilkada sampai pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan dejure dari proses Pilkada.

“Geliat partai politik (Parpol) menjelang Pilkada adem ayem saja, tidak seperti Pilkada 2004 lalu. Hampir semua Parpol menginginkan Jokowi (Joko WIdodo, saat ini menjabat Walikota-red). Dengan demikian Pilkada 2010 secara de facto sudah selesai. Kalau KPU membuat tahapan dan program, pembentukan Panwaslu dan sebagainya itu, de jure-nya saja,” tegas Eko kepada Espos, Minggu (11/10).

Menurut mantan Ketua KPU Solo itu, kunci yang ditunggu partai-partai saat ini adalah Jokowi mau maju lagi atau pecah kongsi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dengan kunci tersebut, sambungnya, para Parpol merasa baru ada celah untuk mengkalkulasi peta dan peluang dukungan serta peluang kekuatan politik Pilkada ke depan.

“Hal itu kan maunya para Parpol itu? Tinggal Jokowi-Rudy (FX Hadi Rudyatmo, Wakil Walikota dan Ketua DPC PDIP Solo-red) maunya bagaimana?” tambahnya.

Selama menjelang lima tahun di bawah pemerintahan Jokowi, terangnya, Solo banyak mengalami perubahan yang bisa dinikmati masyarakat. Kendati masih ada kelemahan dalam pemerintahan Jokowi-Rudy, namun secara umum ada perubahan menjadi lebih baik.

Dari hasil survei yang dilakukan Index Survey Solo, terangnya, 90% Jokowi bakal terpilih kembali menjadi Walikota untuk periode berikutnya, karena Jokowi merupakan figur yang bisa diterima rakyat dan tidak memiliki persoalan serius selama menjalankan roda pemerintahan Solo.

Eko menyatakan, dengan demikian yang bisa mengalahkan Jokowi bukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melainkan rakyat Solo.

“Jika terjadi ketidakpuasan yang meluas atas kebijakan Jokowi, saya yakin Jokowi tidak akan terpilih dalam Pilkada,” ujar Eko, menanggapi analisa dari Pengamat Politik UNS Prof Dr Adi Sulistyono.

Lebih lanjut Eko menerangkan, Pilkada berbeda dengan pemilihan presiden (Pilpres), yang menentukan Pilkada itu adalah figur. Menurut dia, SBY itu justru senang kalau Solo dipimpin Jokowi. Buktinya, lanjut Eko, setiap menteri hampir setiap pekan sekali berkunjung ke Solo.

“Kalau dicermati perubahan di Solo ini, tidak terjadi di daerah lain. Laporan kemajuan Kota Solo, pasti sudah sampai ke telinga SBY melalui mereka (para menteri anggota kabinet SBY-red). Banyak inovasi-inovasi di Solo yang masuk pembahasan di kabinet. Info ini saya dengar sendiri dari menteri yang berkunjung ke Solo. Keberhasilan di Solo ini merupakan laboratorium atau pilot project untuk kepentingan pusat,” tandasnya. (trh)

“Jokowi mampu dikalahkan calon yang didukung SBY”


Solo (Espos). Figur Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat kuat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 hanya bisa tersaingi, bahkan bisa terkalahkan dengan calon Walikota/Wakil Walikota (Wawali) lain yang didukung secara all out oleh Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY).

Sementara kalangan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menginginkan Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjabat Walikota Solo untuk duduk kembali sebagai kepala daerah untuk periode lima tahun ke depan.

Analisa tentang pertarungan di Pilkada ke depan tersebut disampaikan Pengamat Politik UNS Prof Adi Sulistyono saat dihubungi Espos, Jumat (9/10).

“Pak Jokowi kan aseptabilitasnya tinggi, peluang dia untuk memenangkan Pilkada cukup besar. Kecuali memang ada calon lain yang betul-betul didukung oleh Presiden, maka baru bisa mengalahkan Jokowi. Ibarat mobil Pak Jokowi itu sudah melaju cukup jauh, sedangkan calon baru nanti baru mulai star. Cukup sulit tanpa ada dukungan dari SBY,” tegasnya.
Menurut dia, jika Presiden menginginkan Walikota Solo bukan Jokowi, maka Presiden akan memberikan prasarana dan sarana untuk tujuan itu. Siapa pun calonya tanpa dukungan Presiden, sambung dia, sangat sulit untuk mengalahkan incumbent.

Selama ini, terangnya, calon incumbent tidak ada permasalahan selama menjabat sebagai kepala daerah, apalagi didukung dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang populis dan bisa dirasakan masyarakat.

Sementara keinginan untuk agar Jokowi maju kembali dalam Pilkada mendatang justru datang dari Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pemkot Solo, Ponco Wibowo saat ditemui wartawan, Jumat kemarin, saat mewakili Walikota dalam paripurna DPRD Solo.

“Semua program Pemkot Solo membutuhkan konsistensi. Jika pemerintahan Jokowi kembali dipercaya lagi untuk periode yang akan datang maka konsistensi program pembangunan di Solo bakal tercapai, terutama tentang revitalisasi pasar tradisional yang sudah berjalan. Masa transisi pergantian kepala daerah itu cukup riskan terjadi pemutusan program kerja, karena Walikota berikutnya memiliki program pembangunan tersendiri. Kami berharap ada kesinambungan program pembangunan ke depan,” tandas Ponco. (trh)

Pelantikan pimpinan definitif Dewan tunggu evaluasi Gubernur


Solo (Espos). Pelantikan tiga orang pimpinan definitif DPRD Kota Solo masih menunggu hasil evaluasi Gubernur pascapenetapan dalam sidang paripurna DPRD, Jumat (9/10) yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Solo Honda Hendarto.

Ketiga orang tersebut terdiri atas YF Soekasno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Supriyanto dari Fraksi Partai Demokrat dan Muhammad Rodhi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Sidang paripurna yang dimulai sekitar pukul 09.10 WIB tersebut semula hanya diikuti sebanyak 36 anggota Dewan, karena dua orang anggota Dewan lainnya terlambat, yakni Abdullah AA dan Willy Tandio Wibowo yang terjebak di lift dan dua orang lainnya tidak hadir, yakni Umar Hasyim dan Paundra Karna.

Sidang tersebut diawali dengan laporan Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPRD yang diwakilkan Sekretaris Pansus, Reny Widyawati dan persetujuan bersama atas Tatib tersebut.

Usai persetujuan Tatib Dewan, pimpinan sidang meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) Tri Puguh Priyadi untuk mengumumkan dan membacakan keputusan tentang nama-nama kandidat pimpinan definitif dari usulan pimpinan partai politik.

Pengumuman tersebut kemudian ditawarkan semua anggota Dewan yang hadir dan disetujui bersama.

“Hasil sidang paripurna ini, yakni berupa persetujuan Tatib Dewan dan penetapan nama pimpinan definitif DPRD selanjutnya dikonsultasikan ke Gubernur untuk mendapatkan evaluasi dan pengesahan. Hasil evaluasi atas Tatib itu akan ditindaklanjuti dalam paripurna berikutnya dengan agenda penetapan Tatib. Sedangkan hasil pengesahan atas nama pimpinan definitif Dewan itu juga ditindaklanjuti dengan sidang paripurna istimewa dengan agenda pelantikan pimpinan definitif DPRD Solo,” tegas Honda Hendarto saat ditemui wartawan, seusai memimpin sidang.

Puteri Indonesia 2009 lepas jilbab demi rambut

Jakarta. Qory Sandioriva, Puteri Indonesia 2009, membuat pernyataan kontroversi. Gadis 18 tahun itu mengaku menanggalkan jilbab demi rambutnya.

“Karena rambut adalah suatu keindahan dan saya bangga dengan keindahan,” ujarnya saat berbicara di Malam Final Puteri Indonesia 2009, di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (9/10) malam.

Qory menjadi kontestan asal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak berjilbab saat mengikuti Puteri Indonesia 2009. Menurut pembawa acara Charles Bona Sirait, sejak 2003 kontestan asal serambi Mekkah selalu berbusana jilbab.

Mahasiswi semester 1 Sastra Prancis Universitas Indonesia itu menjadi Puteri Indonesia 2009 setelah mengalahkan 38 kontestan dari seluruh tanah air.

Mengisi posisi 3 besar Puteri Indonesia 2009 selain Qory adalah Zukhriatul Hafizah kontestan asal Sumatera Barat di posisi kedua dan Isti Ayu Pratiwi asal Maluku Utara yang bertengger di posisi ketiga. (dtc/fid)
___________________________________________________________________________

Komentar-komentar:
"Naudzubillahi mindzalik… Ternyata rela mengesampingkan Allah SWT demi ketenaran…"

"Puluhan mahasiswa yang tergabung dlm Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), melakukan aksi menentang terpilihnya Qary Sandioriva, sebagai Puteri Indonesia 2009. KAMMI menilai Qory justru telah menodai kaidah Islam yang selama ini telah mengakar di provinsi Aceh. "Ini dapat melunturkan citra povinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam," kata Koordinator aksi, Shinta Nelsa. (via Kompas)"

Sumber: http://www.solopos.com/2009/pergelaran/puteri-indonesia-2009-lepas-jilbab-demi-rambut-6024/comment-page-1#comment-1427