jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 29 April 2010

Remaja Muslim Florida Bikin Proyek bagi Warga Miskin

FLORIDA. Tak banyak yang tahu, adalah sekelompok anak muda Muslim yang berada di balik Project Downtown, organisasi nirlaba yang menaruh perhatian bagi mengentasan kemiskinan yang melilit masyarakat yang kurang beruntung di Amerika Serikat. Proyek yang bermula dari Florida itu kini sudah menyebar ke banyak kota di AS.

Tujuan proyek itu adalah membantu kelompok miskin dari berbagai latar belakang dan budaya yang berbeda. Tujuan lainnya yakni memperlihatkan kepada teman-teman Amerika bahwa mayoritas Muslim Amerika adalah warga negara yang baik dan memberi sumbangan positif kepada Amerika.

Cara mereka mencitrakan agamanya dipuji banyak orang. Tak perlu banyak bicara, yang penting kerja. "Islam adalah rahmat bagi semua," ujar salah satu dari mereka. Para anggota Project Downtown di Tampa, misalnya, mengatakan yang mendorong mereka bergabung adalah menyaksikan orang yang membutuhkan pertolongan.

Alexander Litvinenko, Masuk Islam Dua Hari Menjelang Mati

Nama Alexander Litvinenko mungkin tidak begitu asing terdengar di telinga sebagian masyarakat dunia. Sosoknya memang sempat menghiasi pemberitaan di berbagai media internasional pada paruh kedua tahun 2006 silam, setelah kematiannya terungkap karena dibunuh dengan racun sejenis bahan radio aktif isotop polonium 210.

Sebelum ajal menjemput, ternyata mantan agen mata-mata rahasia badan intelijen Rusia, Federal Security Sevice itu berpesan agar ia dimakamkan dengan cara Islam. Memang, saat itu hanya beberapa orang terdekat Litvinenko yang mengetahui perihal keislamannya.

Sejumlah media massa internasional memberitakan bahwa upacara pemakamannya memang dilakukan secara rahasia yang dihadiri sedikitnya 30 orang kerabat dekat Litvinenko. Upacara pemakamannya sendiri dilangsungkan di kawasan utara Kota London, Inggris. Upacara terpisah untuk menghormatinya yang terakhir kali juga diselenggarakan di Masjid Regent's Park, London. Ini sesuai dengan keinginannya agar prosesi pemakamannya diselenggarakan sesuai dengan syariat Islam.

Balada Negeri Tikus

Jujur saja, sejak kecil hingga dewasa saya itu orang yang paling benci terhadap tikus. Bagi saya, selain menjijikkan tikus merupakan sosok hama yang sangat cerdik, anarkis, dan juga pencuri andal. Bahkan koruptor, mafia kasus, mafia peradilan dan mafia lainnya pun kerapkali digambarkan dalam bentuk karakter tikus.

Namun entah mengapa beberapa hari ini secara sadar saya menjadi sangat tertarik mengamati pola kehidupan hewan pengerat ini.

Lantas mulailah saya pasang mata, pasang telinga menangkap semua gerak-gerik dan aktivitasnya. Tidak terlalu sulit untuk melakukan pengintaian ini, pasalnya hingga sekarang terutama di kota besar, hampir di semua sudut dan ruang rumah, bangunan perkantoran, jalanan, dan selokan tikus akan sangat mudah sekali kita jumpai.

Dilema Angka Kemiskinan

Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas), Rabu (28/4) kemarin merasa keberatan warganya masih digolongkan miskin oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kehidupan warga Jawa Tengah secara umum cukup sejahtera.

Keberatan itu disampaikan Bibit saat Wapres Boediono menyinggung angka kemiskinan 14 persen di tahun 2009, berikut upaya untuk menurunkannya sebesar 8 persen pada tahun 2014.

Bibit mengatakan, tahun 2009 lalu Jateng surplus beras hingga 2,8 juta ton, sehingga bisa menyangga ketahanan pangan nasional sebesar 15 persen. Pertumbuhan ekonomi Jateng juga naik menjadi 4,7 persen dengan inflasi 3,3 persen. Karena itu, Bibit mempertanyakan kriteria kemiskinan yang digunakan pemerintah pusat.

Satu jam, Pimpinan MPR dialog dengan Abu Bakar Baasyir

Sukoharjo (Espos). Ketua MPR Taufiq Kiemas didampingi empat orang wakil ketuanya, Melani Leimana Suharli, Hajriyanto Y Thohari, Ahmad Farhan Hamid dan Lukman Hakim Saifuddin bertemu dengan pimpinan Ponpes Ngruki, Sukoharjo, Abu Bakar Baasyir, Kamis (29/4).

Pimpinan MPR berdialog kurang lebih satu jam secara tertutup dengan Ustad Baasyir. Usai salat duhur berjamaah, para pimpinan MPR bersama Abu Bakar Baasyir baru mau memberi keterangan dalam jumpa pers singkat.

Ahmad Farhan Hamid mengatakan, kedatangan mereka di hari itu semata-mata untuk silaturahmi. “Ustadz Abu itu kan termasuk tokoh masyarakat. Menjadi salah satu bagian dari elemen masyarakat. Karena itulah kedatangan kami di hari ini untuk melakukan dialog, bicara yang tujuannnya demi kemajuan negara dan bangsa ke depan,” jelasnya, Kamis.

Pimpinan MPR temui Abu Bakar Baasyir di Ngruki

Sukoharjo (Espos). Pimpinan MPR-RI, Kamis (29/4) sekitar pukul 11.00 WIB menemui pimpinan Pondok Pesantren Ngruki, Solo, Imam Besar Abu Bakar Baasyir.

Pimpinan MPR yang datang ke Ponpes Ngruki, adalah Ketua MPR Taufiq Kiemas, didampingi Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli, Lukman Hakim Saifuddin, Ahmad Farhan Hamid dan Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA.

Rombongan pimpinan MPR tersebut disambut langsung oleh Pimpinan Ponpes Ngruki, Abu Bakar Baasyir. Setelah berbincang sebentar, rombongan pimpinan MPR langsung mengadakan pertemuan dengan Abu Bakar Baasyir secara tertutup.

Ditanya mengenai kunjungan tersebut apakah terkait Negara Islam, Abu Bakar Baasyir menyatakan, kunjungan itu merupakan kunjungan ke Ponpes Ngruki sehingga belum tahu apa yang akan dibicarakan nanti.

Rabu, 28 April 2010

Tuhan Tempat Pelarian?

Tidak salah jika seseorang mendekat kepada Tuhan di kala duka, ketika tertimpa musibah berat.

Bukankah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penggembira, dan Maha Penolong? Namun pantaskah seseorang ingat dan mengiba kepada Tuhan hanya di kala duka, sementara di waktu senang tidak pernah mengingat, memuji, dan berterima kasih? Coba saja bayangkan dan analogikan dengan kehidupan sehari-hari.

Seorang ibu yang penuh kasih tentu selalu berlapang dada menerima anak-anaknya yang dirundung masalah. Namun sungguh anak itu tidak bermoral dan akan dinilai durhaka ketika hidupnya senang lalu melupakan cinta dan hormatnya kepada ibu.

Demikianlah, dalam kehidupan beragama banyak terjadi perilaku serupa. Mereka rajin berdoa, bersembahyang, berumrah, dan bersedekah ketika dirundung masalah. Padahal, menurut sabda Rasulullah, doa yang didengar dan dikabulkan Tuhan itu adalah doa yang selalu dipanjatkan baik di kala suka maupun duka.

BKD Sukoharjo kirim usulan pengadaan 2.750 pegawai

Sukoharjo (Espos). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengirimkan usulan pengadaan 2.750 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan).

Surat usulan bernomor 800/115/2010 tersebut dikirim pada 15 April lalu. Dengan dikirimnya surat itu, hingga saat ini belum ada respons dari Menpan mengenai jumlah yang disetujui untuk lowongan CPNS.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Informasi Data Pegawai, Toni Sri Buntoro mendampingi Kepala BKD, Sardiyono ketika dijumpai, Rabu (28/4) menjelaskan, saat ini sudah mengirim usulan jumlah pegawai kepada Menpan. Jumlah CPNS yang diusulkan dalam perekrutan tersebut sebanyak 2.750 orang.

60 Persen Jalan di Sukoharjo Parah

SUKOHARJO. Sekitar 60 persen jalan di wilayah Kabupaten Sukoharjo rusak berat dan ringan. Kerusakan jalan tersebut hampir merata, baik di jalan kota maupun pedesaan, sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa pengguna jalan.
“DPU harus segera melakukan perbaikan karena kondisi ini sudah membahayakan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Sukoharjo, Sriyanto, kepada wartawan Rabu (28/4).

Komisi III mengungkapkan hal itu setelah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Jalan Ciu, Kecamatan Grogol dan di Tawangsari. Komisi III juga sudah menyarankan pada DPU agar segera membenahi ruas-ruas jalan utama yang selama ini banyak dilewati, seperti jalan Ciu, Kecamatan Grogol.

3 Pasang Balon Kembalikan Berkas

SUKOHARJO. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menerima pengembalian berkas bakal calon (Balon) tiga pasangan Cabup dan Cawabup atas nama Wardoyo-Haryanto (War-To), Titik Suprapti (TBR)-Sutarto dan Toha-Wahyudi (Ha-Di), Selasa (27/4).

Penyerahan itu bertepatan dengan batas terakhir pengembalian berkas yang diberikan oleh KPU. Selama itu, para Balon diberi kesempatan untuk melengkapi syarat-syarat yang belum lengkap untuk maju Pilkada 3 Juni mendatang.

“Jika batas waktu yang sudah ditentukan KPU tidak dipatuhi, KPU tidak akan menerima,”
ujar anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pilkada, Utami Dewi Endah, Selasa (27/4).

Ditengarai, PNS Dimobilisasi Panwascam Laporkan ke Panwaskab

SUKOHARJO. Salah satu pasangan bakal calon (Balon) Bupati Sukoharjo ditengarai melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, salah satu Balon juga berindikasi menggunakan acara sebagai kedok, yang ujung-ujung mengarahkan pada salah satu Balon.

Indikasi pelanggaran tersebut dilaporkan oleh Panwacam ke Panwaskab, dan merupakan akumulasi dari laporan masyarakat. Ketua Panwascam Tawangsari, Dwijo Sutarmin mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih sering mendapat keluhan dari masyarakat seputar mobilisasi PNS menjelang Pilkada 2010 ini.

“Seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, Pilkada kali ini masih terjadi persoalan. Dan masalah paling banyak dilaporkan adalah adanya mobilisasi PNS,”
katanya.

KASUS MISBAKHUN: TIFATUL SEMBIRING MINTA MAAF. PERISTIWA TERJADI SEBELUM MASUK PKS

Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring meminta maaf sehubungan kasus yang menimpa kader PKS Misbakhun. Misbakhun dianggap menciderai nama PKS yang selama ini mengklaim sebagai partai bersih.

"Mohon maaf kepada kepada simpatisan dan masyarakat yang tidak nyaman dan kecewa atas terjadinya kasus tersebut. Tunggu proses berjalan, tidak menghakimi dulu," ucap Tifatul seperti tertulis dalam akun twitternya, Rabu (28/4/2010).

Sebelumnya, Tifatul juga menjelaskan, persoalan ini terjadi sebelum Misbakhun masuk menjadi kader PKS. Menjelang Pemilu 2009, Misbakhun kemudian masuk dan terpilih dari dapil Pasuruan.

"Saya pribadi tidak terlalu kenal yang bersangkutan,"
jelas Tifatul yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.(KF/Twitter/Detik)

Hak-Hak Uluhiyah dalam Al-Qur'an

Setelah menjelaskan berbagai tema tentang manusia, alam fisik, dan metafisik dalam Al-Qur'an, Hasan Al-Banna dalam tema ini menjelaskan tentang Hak-Hak Uluhiyah serta Hubungan antara Allah SWT dengan Manusia dan antara Manusia dengan Allah. Selamat membaca.

***

Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Kita ucapkan shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad dan segenap keluarga dan sahabatnya, serta siapa saja yang menyerukan dakwahnya hingga hari kiamat.

Ikhwan sekalian, saya sampaikan salam penghormatan Islam, salam penghormatan dari Allah, salam yang baik dan diberkahi: assalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Makna Uluhiyah dalam Fitrah Manusia

Nasir Djamil, Aneh, Belum Apa-apa Sudah Tidak Percaya

WAWANCARA

Lebih dari 100 anggota DPR telah menandatangani dukungan terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat kasus Bank Century.

Dari segi jumlah, usulan hak menyatakan pendapat ini sudah dapat diajukan ke pimpinan DPR. Syarat pengajuan hak me­nya­takan pendapat yakni didukung sedikitnya 25 anggota DPR.

Menyikapi perkembangan itu, parpol-parpol mitra koalisi ber­kumpul di rumah dinas Men­teri Koperasi dan UKM Syarief Ha­san di Widya Chandra, Senin ma­lam (26/4). Syarief yang juga wakil sekjen Partai Demokrat kerap memfasilitasi pertemuan parpol mitra koalisi.

Dalam pertemuan itu, parpol mitra koalisi mengirim utusan. Partai Demokrat diwakili Anas Urbaningrum (ketua fraksi di DPR), Muhammad Jafar Hafsah (wakil ketua fraksi) dan Amir Syamsuddin (sekjen). Partai Golkar diwakili Setya Novanto (ketua fraksi di DPR) dan Idrus Marham (sekjen). PPP mengutus Chozin Chumaedi (wakil ketua umum), Irgan Chairil Mahfidz (sekjen) dan Hasrul Azwar (ketua fraksi). Dari PKB hadir Marwan Djafar (ketua fraksi di DPR). PAN diwakili Taufik Kurniawan (sekjen). Sedangkan PKS me­ngu­tus Nasir Djamil.

Ketika Al Qur'an Dituangkan dalam Pameran Seni di AS

MADISON, CALIFORNIA. Komunitas Mulsim di Bay Area, seperti roti Pizza, setiap iris merupakan bagian dari Islam di seluruh dunia. Itulah ungkapan direktur pemasaran Pusat Kebudayaan Islam di California Utara, Jason Hamza van Boom.

Jadi, bagaimana ia membawa perbedaan begitu beragam dalam komunitas itu menjadi satu? "Banyak dari anggota kita berkata, 'mari kita gunakan seni untuk menyatukan umat Muslim'," tutur van Boom. "Jadi, saya pikir pameran ini merefleksikan banyak keberagaman di kalangan Muslim di Bay Area."

Pusat Kebudayaan itu memang tengah menggelar sebuah pameran seni Islam. Judul pameran tersebut adalah "Legacy of the Qur'an".

F-PKS Tolak Kenaikan TDL 10% hingga Paripurna

INILAH.COM, Jakarta. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menjanjikan terus menolak keputusan kenaikan TDL 10% serta besaran subsidi listrik Rp56,1 triliun sampai ke Sidang Paripurna DPR.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI, Idris Lutfi, kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (27/4) dini hari usai menghadiri rapat kerja komisi VII dengan Menteri ESDM membahas seputar asumsi RAPBN-P 2010. ”Kami akan terus mengawal putusan pemerintah menaikan TDL ini, kami akan berjuang pada pandangan terakhir di sidang paripurna,” katanya.

Menurut Idris, dalam pandandang fraksinya seharusnya TDL tidak boleh dinaikan kalau pemerintah mampu memenuhi kebutuhan energi alternatif PLN. PLN membutuhkan ketersedian gas dan batubara untuk pembangkitnya.

Remehkan Muslim, Pencalonan Senator Partai Buruh Ditangguhkan


LONDON. Pencalonan John Cowan dari Partai Buruh untuk duduk di Parlemen Inggris ditangguhkan menyusul ditemukannya pernyataan pria itu di internet yang dianggap melecehkan Muslim. Di sebuah forum internet, ia menyatakan jika harus menikahi seorang Muslimah, maka ia tak ingin pernikahan mereka membuahkan anak.

Menanggapi penangguhan pencalonan dirinya, ia berkomentar singkat, "Bagikan badai dalam secangkir teh."

Penangguhan itu dikabarkan agak terlambat, karena kertas suara untuk daerah pemilihannya di South East Cambridgeshire sudah terlanjur dicetak. Juru bicara partai mengatakan, para pemilih boleh alergi pada Cuwan, tapi tidak pada Partai Buruh.

Kesederhanaan Seorang Bupati

Sa’aduddin

Sederhana. Itulah prinsip utama Sa’aduddin. Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi ini ke mana-mana kerap tampil seadanya. Kedua kakinya sangat jarang berbalut sepatu kulit mengkilat. Ditambah lagi, sikap cueknya terhadap aturan protokoler yang serba formil.

Banyak peristiwa unik dari sikap santai serta jauh dari protokoler yang dilakoni Sa’aduddin. Salah satunya ketika melakukan kunjungan kerja ke salah satu kecamatan. Dia diam-diam duduk di sebuah warung kopi tak jauh dari lokasi acara tujuannya. Dia tersenyum geli saat mendengar obrolan beberapa pengunjung warung kopi itu.

“Mereka bertanya-tanya, kok bupatinya nggak datang-datang ya,”
ungkap Sa’aduddin saat berbicara dengan detikcom, Kamis (15/4/2010).

Selasa, 27 April 2010

PKS Akan Tetap Bersama Gubsu Syamsul Arifin

PK-Sejahtera Online, MEDAN. Sejumlah pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terdiri dari unsur Dewan Syariah Pusat (DSP), Dewan Pengutus Pusat (DPP), dan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Minggu (24/4) bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin di Medan.

Rombongan PKS yang dipimpin oleh Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaq tersebut sengaja mengunjungi Syamsul Arifin untuk melakukan klarifikasi secara langsung terhadap yang bersangkutan terkait penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) kepada Syamsul.

Luthfi mengatakan, selain untuk mendengar secara langsung masalah yang dihadapi mitra koalisi PKS dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di Sumut itu, PKS juga menawarkan bantuan advokasi hukum kepada Syamsul.

Survey KPK: Deptan Tertinggi Dalam Skor Integritas

PK-Sejahtera Online. Dalam hal upaya pencegahan korupsi dan penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Departemen Pertanian kembali mendapat apresiasi dari KPK. Berdasarkan hasil Survey Integritas Sektor Publik 2009 secara nasional oleh KPK, Deptan meraih peringkat I (pertama) untuk dua katagori dan peringkat IV (keempat) untuk satu katagori.

Dari survey terhadap 11.413 responden pengguna jasa layanan publik, KPK mengumumkan Deptan mendapat skor integritas tertinggi sebagai Instansi Pusat dan skor integritas tertinggi sebagai Unit Pelayanan Publik dalam aspek Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih. Selain itu, Deptan juga apresiasi dengan menduduki peringkat IV untuk katagori Unit Pelayanan Publik dengan integritas tinggi dalam aspek Pengadaan Barang dan Jasa.

"Alhamdulillah," ungkap Mentan Suswono mengomentari hasil survey KPK. Hasil survey tersebut memberi indikasi bahwa upaya dalam pencegahan KKN dan penegakkan good and clean governance mulai membuahkan hasil yang baik. "Kita sudah berada pada track yang benar. Selamat dan terima kasih kepada segenap staf dan pejabat instansi terkait yang telah bekerja keras selama ini." Mentan berpesan, “mari kita jadikan apresiasi ini sebagai modal sekaligus spirit agar kita lebih baik lagi ke depan."

PKS Ngaku Tak Merasa Untung

Gubernur Sumut Tersangka

INILAH.COM, Jakarta. DPP dan Majelis Pertimbangan PKS menemui Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Pertemuan PKS dengan tersangka kasus dugaan korupsi Pemkab Langkat ini untuk mengklarifikasi kasus yang menimpanya. PKS merasa tak diuntungkan atas kasus itu.

"Untuk mendengarkan saja. Kami datang sebagai mitra koalisi untuk memverifikasi berita di media massa ingin mendengar kan langsung dari beliau (Syamsul Arifin) agar tidak salah persepsi," ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (25/4).

Namun, ia buru-buru menyanggah jika pertemuan PKS dengan Syamsul Arifin tersebut bersifat politis. Pertemuan dengan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara itu karena merupakan mitra koalisi.

Presiden PKS: Semoga PBB Kembali Jaya dan Sukses di Pemilu Berikutnya

Hadiri Pembukaan Muktamar III Partai Bulan Bintang

PK-Sejahtera Online, Medan. Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq memimpin rombongan DPP, MPP dan DSP serta Wakil Gubernur Sumatera Utara menghadiri undangan Pembukaan Muktamar III Partai Bulan Bintang di Medan, Sumatera Utara, Jumat 23/4. Lutfi merasa berbahagia dapat memenuhi undangan ini dengan harapan agar Muktamar dapat berjalan sukses, silaturrahmi antar kedia partai bisa terjaga dan dapat lebih ditingkatkan . Lutfi juga berharap agar kejayaan dan kesukseksan PBB dapat kembai diraih kembali pada Pemilu yang akan datang.

Presiden PKS mengikuti acara pembukaan Muktamar tersebut dengan sangat antusias, dari awal hingga berakhirnya acara yang ditandai dengan doa penutupan.

Presiden PKS Tawarkan Bantuan Advokasi Hukum

Kunjungi Gubernur Sumut Syamsul Arifin

PK-Sejahtera Online, Medan. Rombongan DPP PKS, yang dipimpin oleh Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, mengunjungi mitra koalisinya, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Presiden PKS didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (yang merupakan kader PKS), jajaran pimpinan DPP, pimpinan MPP, dan anggota DSP untuk mengklarifikasi pemberitaan miring tentang diri Syamsul Arifin di media akhir-akhir ini.

Melalui kunjungan tersebut PKS dapat mendengar langsung masalah yang terjadi versi mitra koalisinya. PKS mendengarkan dengan seksama semua permasalahan yang yang terjadi pad saat Syamsul Arifin menjabat sebagai Bupati Langkat selama 2 periode, sebelum berkoalisi dengan PKS.

Pada kesempatan yang penuh keakraban itu Presiden PKS menawarkan bantuan advokasi hukum untuk kasus yang dihadapi Syamsul Arifin.

Fahri: Sekarang Siapa Cicak dan Siapa Buaya?

VIVAnews. Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Fahri Hamzah mengingatkan, sejak awal DPR menyarankan agar kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dibawa ke pengadilan. Tetapi sayangnya, saran ini ditolak.

"Pilihan deponir pun tak diambil, karena deponir ialah penghentian kasus tapi orangnya dianggap salah dan ia tidak boleh menjabat lagi sebagai konsekuensi," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 21 April 2010.

Dia menilai, dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) itu adalah pilihan. Tapi perlu disadari bahwa SKPP ini bukan berarti kasusnya ditutup.

Demi Bertemu Tokoh Idola, Riyadi Rela Jalan Kaki 35 Km dengan Bertelanjang Dada

Biasanya, orang kalau sudah punya nazar akan melakukan apa pun, termasuk tindakan yang mungkin di mata awam aneh. Hal itu pula yang dilakukan Riyadi (35), warga Kampung Sendangrejo RT 2/III Desa Pundungrejo, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo.

Pria bertampang kurus itu rela berjalan kaki sepanjang 35 kilometer dengan keadaan telanjang dada dan bersandal jepit. Tubuhnya dipenuhi lukisan yang bertuliskan Wardoyo-Haryanto dan dengan logo PDIP di tubuhnya.

Maklum saja, lelaki asal Tawangsari itu sejak lama mengagumi tokoh pasangan Cabup dan Cawabup Wardoyo-Haryanto sehingga rela melakukan apa saja asalkan bisa bertemu dengan tokoh idolanya tersebut.

BUMD Belum Untungkan Daerah

SUKOHARJO. Nilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo merosot. Hal itu merupakan salah satu dari 48 catatan yang diberikan oleh Pansus DPRD Sukoharjo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2009.
“Pemkab melalui Bagian Perekonomian seharusnya bisa membina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) supaya dapat berkembang sebagaimana mestinya,” ujar Sekretaris Pansus, Giyarto di DPRD Sukoharjo, Selasa (27/4).

Giyarto mengatakan bahwa penurunan PAD di Sukoharjo sangat signifikan. Hingga tanggal 31 Desember, penyertaan modal dasar untuk percetakan daerah hanya mencapai Rp 1,7 miliar. Akan tetapi, kontribusi PAD justru turun mencapai 87 persen.

KPU Sukoharjo tidak akan ubah keputusan

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan mengubah keputusan terkait digugurkannya salah satu pasangan bakal calon (Balon) yang diusung Partai Golkar kubu Langenharjo, Bambang Margono (BM)-Sumarno.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPU, Kuswanto ketika dijumpai wartawan seusai aksi unjuk rasa di kantor KPU setempat, Selasa (27/4). Menurut Kuswanto, apa yang dilakukan lembaganya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku alias masih on the track.

“Dalam Undang-undang (UU) Pemilu No 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa satu Parpol hanya boleh mengajukan satu Balon. Apabila ada dua Balon yang diajukan dari satu Parpol, maka salah satunya harus digugurkan,”
jelasnya.

Simpatisan Golkar Langenharjo Demo KPU

SUKOHARJO. Pencoretan KPU terhadap pasangan Bambang Margono (BM)-Sumarno yang mencalonkan diri lewat Partai Golkar versi Langenharjo, PPP, dan Partai Hanura ternyata masih menyisakan reaksi. Puluhan simpatisan Golkar Langenharjo, Selasa (27/4) kemarin menggeruduk kantor KPU Sukoharjo untuk menyatakan protes.

Para simpatisan yang mengatasnamakan elemen Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo itu mendatangi KPU untuk menuntut agar KPU Sukoharjo bersikap adil dan menjunjung tinggi independensi sebagaimana tugas sebagai penyelenggara Pilkada.

“Kami melihat KPU bersikap tidak adil, di mana telah menganulir salah satu pasangan Balon atas nama BM-Sumarno dan menerima pasangan TBR-Sutarto. Padahal semua pihak tahu di internal Golkar sedang ada sengketa mengenai keabsahan pengurus. Tapi KPU tetap tidak menghiraukan hal itu,” ujar salah satu kader Golkar, Purno dalam orasinya.

PKS yakin kasus Misbakhun tak akan ganggu citra partai

Jakarta. Banyak pihak beranggapan citra PKS yang bersih akan terpengaruh dengan kasus L/C Misbakhun. Tapi tidak dengan Presiden PKS Luthfi Hasan. Dia yakin citra PKS tidak akan terpengaruh banyak.

“Enggak apa-apa karena itu masalah pribadi dan itu terjadi jauh-jauh hari sebelum dia bersama kami,” kata Luthfi usai menjenguk Misbakhun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4).

Luthfi menjelaskan kasus Misbakhun itu merupakan masalah pribadi, dan tidak ada urusan dengan organisasi.

Dar-Jo kunjungi Solopos

Solo (Espos). Salah satu pasangan Cabup/Cawabup Boyolali Daryono-Joko Widodo melakukan kunjungan ke Griya Solopos, Selasa (27/4). Dalam kunjungan tersebut pasangan yang diusung Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diikuti beberapa tim sukses.

Ketua tim pemenangan Ikhsan menjelaskan kunjungan itu dilakukan sebagai silaturahmi dengan media. Pihaknya berharap media bisa menjadi partner dengan seluruh Cabup/Cawabup Boyolali. “Silaturahmi ini dilakukan untuk menjalin hubungan yang selama ini sudah terjalin dengan media,” ujarnya.

Sementara, Pemred SOLOPOS YA Sunyoto menegaskan sikap netral dalam setiap pemberitaan Pilkada. Pihaknya tetap memberikan porsi yang sama dalam setiap kegiatan para Cabup/Cawabup. “Kami tegaskan tetap netral dan tidak memihak salah satu Cabup/Cawabup,” jelasnya yang didampingi Redpel Anton Wahyu dan sejumlah redaktur.


Sumber: Solopos Online

Pamong Mengeluh Gaji Rendah Bupati Balas Mengeluh

SUKOHARJO. Beberapa pamong desa di Kabupaten Sukoharjo mengeluhkan minimnya gaji yang mereka terima, karena di bawah upah minimum kabupaten (UMK) yang besarnya Rp 769.000. Padahal, rata-rata gaji karyawan pabrik malah sudah sesuai dengan UMK.

“Masak, sama-sama bekerja di Sukoharjo, gajinya hanya Rp 710.500 per bulan?” ujar salah satu Bayan di Desa Sangrahan, Grogol, Sabtu (24/4).

Keluhan tersebut diungkapkan ketika Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto melakukan pembinaan terhadap para perangkat desa dan pamong di kantor Kecamatan Grogol, Sabtu (24/4). Keluhan serupa juga diungkapkan oleh Sugiyono, perangkat desa dari Desa Parangjoro.

Polisi Periksa Ketua DPD II Partai Golkar

SUKOHARJO. Ketua DPD II Golkar Sukoharjo, Giyarto diperiksa sebagai saksi oleh Polres Sukoharjo terkait dugaan kasus pemalsuan dokumen pencairan dana bantuan Parpol tahun anggaran APBD II 2009 senilai Rp 67.358.000.

Ketua DPD II Golkar tersebut diperiksa Polisi atas dasar laporan ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Sukoharjo, Ari Wijayanto. Dari laporan dikatakan Giyarto bersama Sekretaris, Jaka Wuryanta dan Bendahara, Suharsi telah melakukan tindakan korupsi serta pemalsuan identitas.

Dalam pencarian dana APBD, mereka mengatasnamakan Ketua DPD II, Sekretaris dan Bendahara. Padahal, saat pencairan itu mereka berdua sudah bukan pengurus DPD II Sukoharjo. Karena berdasarkan surat DPP B.65 yang diperkuat surat B.89, Musda tanggal 15 September 2009 yang mengangkat mereka, sudah dibatalkan.

PPP dan Hanura resmi dukung Warto

Sukoharjo (Espos). Setelah gagal mengusung pasangan Bambang Margono (BM)-Sumarno, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi mendukung pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto).

Sikap tersebut ditegaskan kedua ketua partai politik (Parpol) tersebut dalam kesempatan terpisah, Senin (26/4). Baik P3 maupun Hanura, kini sampai pada tahapan penyusunan Memorandum of Understansing (MoU) dengan pasangan Warto.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP, Suryanto menjelaskan, pihaknya kini memang sudah resmi memberikan dukungan kepada pasangan Warto. “Setelah melakukan komunikasi politik, kami memang akhirnya secara resmi memberikan dukungan kepada Warto,” jelasnya ketika dijumpai, Senin.

Rapor Bupati Sukoharjo Merah

SUKOHARJO. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto pada periode 2009 mendapatkan nilai merah. Pansus LKPj DPRD Sukoharjo terpaksa menorehkan nilai merah, karena banyak indikator menunjukkan kinerja selama 2009 merosot. “Kami melihat beberapa indikator makro kinerja pemerintahan periode 2009 banyak mengalami penurunan,” ujar anggota Pansus LKPj DPRD Sukoharjo, Suryanto, Rabu (21/4).

Menurut Suryanto, secara riil sejumlah indikator penurunan tersebut dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang merosot dibanding tahun 2008. Dari 4,84 persen turun menjadi 4,69 persen.

“Dilihat dari agregat pembentuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 2008, sektor industri memegang peranan penting dalam perekonomian Sukoharjo,”
ujarnya.

BM-Sumarno Gagal Nyalon

SUKOHARJO. Pasangan bakal calon (Balon) Cabup dan Cawabup Bambang Margono (BM)-Sumarno akhirnya gagal menjadi salah satu peserta dalam Pilkada Sukoharjo 3 Juni mendatang. Kegagalan pencalonan kedua pasangan itu diumumkan KPU setelah melakukan verifikasi. Setelah menyatakan gagal, KPU mengembalikan berkas dua pasangan tersebut melalui partai pengusung yaitu Partai Golkar Langenharjo bersama PPP dan Hanura.

”Keputusan pengembalian berkas pendaftaran pasangan BM-Sumarno kami lakukan melalui sidang pleno KPU, menindaklanjuti hasil klarifikasi kami terkait konflik kepengurusan Partai Golkar dan hasil ini secara otomatis pasangan tersebut tidak bisa melanjutkan langkah mereka dalam pencalonan di Pilkada nanti,” jelas Ketua KPU Kuswanto dalam pengumuman hasil verifikasi pada parpol pengusung dan BM.

Selain itu, KPU juga mengembalikan berkas tiga pasangan lain karena dianggap masih kurang legkap dan harus segera dilengkapi, di antaranya pasangan Titik Suprapti (TBR)-Sutarto, Wardoyo Wijaya-Haryanto dan pasangan Mohamad Toha-Wahyudi.

Pernah Larang Jilbab, Menteri Kehakiman Inggris Minta Maaf

LONDON. Menteri Kehakiman Jack Straw secara terbuka meminta maaf untuk pernyataan kontroversial tentang wanita muslim yang menutup wajah mereka. Ia mengeluarkan permintaan maaf dalam pertemuan publik dengan Muslim yang menjadi konstituennya di Blackburn, Inggris.

Straw mengatakan pada tahun 2006 ia pernah meminta konstituen perempuan Muslim untuk membuka jilbab dan cadar mereka selama pertemuan. Ia berdalih merasa kurang nyaman berbicara dengan orang yang wajahnya tertutup, karena tidak bisa melihatnya. Ia menyesalkan karena permintaannya itu menimbulkan debat publik berkepanjangan hingga tudingan rasis pada dirinya.

Dia mengatakan, "Sungguh tak disangka, skala publisitas pada bulan Oktober 2006 sangat besar. Saya menyesal telah menimbulkan masalah dan saya minta maaf untuk itu."

PKS Sayangkan Penahanan Misbakhun

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera menyayangkan sikap Polri yang menahan anggota DPR Mukhammad Misbakhun dengan mengabaikan aspek perdata dan bukti-bukti. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, mengatakan, prinsipnya menghargai proses penyidikan yang dilakukan kepolisian tapi hendaknya dilakukan secara objektif.

"Semua dokumen menjelaskan kasus ini perdata, tapi polisi terkesan bersikap subjektif dengan mencari kesalahan," kata Mahfudz. Dikatakannya, PKS sudah menanyakan hal ini antara di sela acara dengar pendapat antara Komisi III DPR dan Kapolri, Senin (26/4) kemarin, tapi Kapolri tidak memberikan secara jelas. Mahfudz berharap tidak ada tekanan dari pihak lain dalam kasus anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Perahu Nabi Nuh Ditemukan?

HONG KONG. Sebuah tim penjelajah evangelis Cina dan Turki mengatakan Senin bahwa mereka mungkin telah menemukan perahu Nabi Nuh di sebuah gunung berketinggian 4.000 meter dari permukaan laut di Turki.

Tim mengatakan mereka menemukan spesimen kayu dari struktur yang diduga merupakan perahu itu di Gunung Ararat di Turki timur. Keyakinan itu didasarkan pada umur karbon pada kayu itu sekitar 4.800 tahun lalu. Pada tahun yang sama diyakini terjadinya banjir besar yang menenggelamkan kampung halaman Nuh.

"Itu bukan 100 persen Bahtera Nuh, tapi kami pikir itu adalah 99,9 persen merujuk ke arah itu," kata Yeung Wing-cheung, pembuat film dokumenter Hong Kong yang merupakan dan anggota tim 15 bentukan Noah's Ark Ministries International.

Jadilah Kitab Walau Tanpa Judul

Oleh: KH. Hilmi Aminuddin

Kun kitaaban mufiidan bila 'unwaanan, wa laa takun 'unwaanan bila kitaaban. Jadilah kitab yang bermanfaat walaupun tanpa judul. Namun, jangan menjadi judul tanpa kitab.

Pepatah dalam bahasa Arab itu menyiratkan makna yang dalam, terutama menyangkut kondisi bangsa saat ini yang sarat konflik perebutan kekuasaan dan pengabaian amanah oleh pemimpin-pemimpin yang tidak menebar manfaat dengan jabatan dan otoritas yang dimilikinya. Bangsa ini telah kehilangan ruuhul jundiyah, yakni jiwa ksatria. Jundiyah adalah karakter keprajuritan yang di dalamnya terkandung jiwa ksatria sebagaimana diwariskan pejuang dan ulama bangsa ini saat perjuangan kemerdekaan.

Semangat perjuangan (hamasah jundiyah) adalah semangat untuk berperan dan bukan semangat untuk mengejar jabatan, posisi, dan gelar-gelar duniawi lainnya (hamasah manshabiyah). Saat ini, jiwa ksatria itu makin menghilang. Sebaliknya, muncul jiwa-jiwa kerdil dan pengecut yang menginginkan otoritas, kekuasaan, dan jabatan, tetapi tidak mau bertanggung jawab, apalagi berkurban. Yang terjadi adalah perebutan jabatan, baik di partai politik, ormas, maupun pemerintahan. Orang berlomba-lomba mengikuti persaingan untuk mendapatkan jabatan, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya, di negeri ini banyak orang memiliki "judul", baik judul akademis, judul keagamaan, judul kemiliteran, maupun judul birokratis, yang tanpa makna. Ada judulnya, tetapi tanpa substansi, tanpa isi, dan tanpa roh.

Minggu, 25 April 2010

RSUD untuk Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah merencanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Untuk keperluan tersebut, Pemkot Solo telah mengajukan bantuan dana ke pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar. Bantuan juga akan diperoleh dari pemerintah provinsi.

Pembangunan RSUD yang rencananya akan dilaksanakan di daerah kawasan Solo Utara tersebut tentunya akan menjadi bagian fasilitas kesehatan yang dimiliki masyarakat Kota Solo. Yang harus dikritisi dari rencana itu adalah urgensi dari sisi kemanfaatannya bagi masyarakat miskin di Solo.

Selama ini, pembangunan rumah sakit khususnya oleh swasta cenderung hanya dijadikan sebagai tambahan objek mencari keuntungan. Sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak ter-cover dalam penanganan kesehatannya. Banyak kita jumpai di sejumlah daerah yang menceritakan bagaimana perjuangan kaum miskin untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Banyak pula cerita-cerita anggota masyarakat yang kesulitan menebus harga obat, lalu kesulitan membayar biaya perawatan di rumah sakit. Ada pula yang rela melarikan diri dari rumah sakit karena tak mampu membayar.

Menyiapkan Pimpinan Berkualitas

Pada tahun 2010 ini merupakan tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Air. Setidaknya ada 244 pemilihan umum tingkat lokal baik untuk pemilihan gubernur dan bupati/walikota. Yang paling banyak merupakan pemilihan bupati/walikota dan wakilnya.

Tugas yang tidak ringan bagi masyarakat khususnya dari kalangan partai politik. Karena dari tangan partai politik itulah akan digodok dan dimunculkan calon-calon pimpinan-pimpinan daerah yang mumpuni. Tugas berat partai politik saat ini adalah menyiapkan para calon pimpinan masyarakat yang berkualitas baik dari sisi kinerja, wawasan, hingga moralitas mereka.

Kalau pemerintah bertugas menyiapkan proses pelaksanaan Pemilukada agar lancar dan sukses, maka tugas partai politik dan masyarakatnya adalah menyiapkan calon pimpinan yang baik. Kabupaten, kotamadya dan provinsi akan maju atau terpuruk tergantung oleh kepemimpinan yang ada. Selama Pilkada di sebuah wilayah bisa menghasilkan pimpinan yang mumpuni maka itu akan menjadi modal yang sangat berarti untuk membangun sebuah wilayah. Tapi sebaliknya, jika Pilkada menghasilkan pimpinan yang biasa-biasa saja atau malah tak berkualitas maka pembangunan wilayah tersebut dipastikan juga akan jalan di tempat atau yang dikhawatirkan malah terjadi kemunduran.

Kamis, 22 April 2010

PKS: DPR Tak Lindungi Misbakhun

INILAH.COM, Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah menyatakan, DPR tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada politisi PKS Misbakhun.

"Memang DPR tidak bisa memberikan perlindungan hukum, tapi proses politik yang dilakukan," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/4).

Menurut Fahri, proses politik yang bisa dilakukan adalah mengawasi pemeriksaan Misbakhun.

Irwan Prayitno - Muslim Kasim Siap Pimpin Sumbar 2010 -2015

Pilkada Gubernur Sumbar 2010


PK-Sejahtera Online. Satu lagi kader terbaik PKS siap bertarung di ajang Pilkada. Irwan Prayitno yang berpasangan dengan Muslim Kasim (Bupati Padang Pariaman) siap melakukan perubahan untuk Sumatera Barat yang lebih baik. Pasangan yang secara resmi sudah mendaftarkan diri ke KPUD pada tanggal 8 April 2010 ini disusung oleh PKS, Hanura dan PBR. Konsolidasi internal dengan kader dan para tokoh masyarakat digelar pada hari Ahad 18 April 2010, dan dihadiri oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, mantan Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua Wilda Sumbagut Khairul, Ketua Bapilu M Razikun, beberapa pengurus DPP PKS lainnya, serta seluruh jajaran pengurus wilayah PKS Sumatera Barat. Kader dan tokoh yang hadir terlihat memenuhi ruangan yang bergelora penuh semangat kemenangan yang akan ditentukan pada tanggal 30 Juni 2010 nanti secara serentak se-Sumatera Barat.

PKS juga menjagokan kader-kadernya sebagai kandidat di beberapa kabupaten di Sumbar, yaitu:

Tifatul: PKS Bukan Organisasi Malaikat

VIVAnews. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai kasus politisi PKS M Misbakhun manusiawi. Terjadinya kasus ini merupakan ujian Partai yang harus dihadapi.

"Ini semua manusiawsi, (PKS) bukan organisasi malaikat," kata Menteri Komunikasi dan Informatika itu di Kemayoran, Jakarta, Kamis 15 April 2010.

Menurutnya status Misbakhun baru tersangka. Sementara yang tertuduh dan disidangkan berkali-kali biasa saja. Ketika ditanya Misbakhun merupakan anggota DPR yang pertama menjadi tersangka, dia mengatakan, "kan ini bukan malaikat."

Masalah itu, lanjut dia, terjadi di sepanjang zaman. Yang penting jika terdapat kesalahan ada yang mengkoreksi. Namun PKS tak akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kasus ini. "Nggak besar-besaranlah, satu orang ini," ujarnya.

Menangkan Irwan-MK, Hidayat Nur Wahid ke Sumbar

Padang, (ANTARA). Dalam rangka turut memenangkan pasangan bakal calon Gubernur (bacagub) Irwan Prayitno- Muslim Kasim (Irwan-MK) pada pilgub Sumbar 2010, mantan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, dijadwalkan akan berkunjung ke Sumbar, pada Minggu (18/4).

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka, temu kader dan struktur PKS serta tokoh masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, akan ikut Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak, Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminudin, serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhiyaksa Dault.

Hidayat Nur Wahid, Lutfi Hasan Ishak dan KH Hilmi Aminudin akan tampil sebagai pembicara dalam acara temu tokoh dengan tema, "Menuju Suatu Perubahan yang Lebih Baik" pada Minggu (18/4) tersebut.

Anggota FPKS: Itu Hal yang Positif

Pezina Dilarang Nyalon Pilkada

Jakarta. Semua gagasan yang dimaksudkan untuk memperkuat integritas moral adalah hal yang positif. Termasuk salah satunya klausul syarat larangan bagi pezina untuk mencalonkan diri dalam Pilkada.

"Gagasan-gagasan untuk memperkuat integritas moral, itu hal yang positif sepanjang dituangkan dalam undang-undang. Tidak dituangkan dalam peraturan di bawah undang-undang," kata anggota Komisi II dari FPKS Mahfudz Siddiq dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (16/4/2010).

Namun demikian, lanjut Mahfudz, menuangkan gagasan moral dalam UU bukanlah persoalan yang sederhana. "Harus punya indikator yang baik agar tidak multitafsir," kata mantan Ketua Fraksi PKS DPR ini.

PKS Kepri Panaskan Mesin Pilgub

PK-Sejahtera Online. Karena bertekad untuk memenangkan NKRI dengan satu putaran, PKS Kepri terus berupaya mensosialisikan pasangan cagub – cawagun Drs. H. Nyat Kadir – Drs. H. Zulbahri M, M.Pd yang popular dengan sebutan NKRI ke kader, simpatisan dan masyarakat.

Seperti yang digelar pada Ahad (18/4), seribuan orang bersemangat mengikuti senam nusantara PKS yang mendatangkan instruktur langsung dari DPP PKS, Unggul Wibawa di lapangan Genta. Tak hanya para kader dan masyarakat yang terlihat, Ketua DPW PKS Kepri Wildan Hadi Purnama.

Nampak juga Ketua Timses Gabungan NKRI, Aris Hardy Halim, Ketua Timses Internal PKS, Raden Hari Tjahyono dan Sekretaris PKS Batam, Syarifudin Fauzi juga mengikuti kegiatan senam tersebut. kegiatan ini sekaligus untuk memanaskan mesin politik menjelang pemilu kada yang akan digelar 26 Mei mendatang.

Mantan Anggota Dewan Jualan Ikan

Catatan dari Tanah Air

PK-Sejahtera Online, Pati. Sejak bergulirnya reformasi, peran DPR/DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah diakui relatif lebih baik dijalankan. Namun sayangnya pada saat yang sama, kebrobrokan moral anggota dewan justru membuat masyarakat apatis akan adanya perbaikan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Kolusi, Korupsi & Nepotisme (KKN) telah mendarah daging dalam tubuh para anggota dewan yang terhormat. Jumlah kekayaan mereka meningkat pesat setelah menjabat sebagai anggota dewan. Selain berbagai fasilitas dan tunjangan dinas yang menggiurkan, pendapatan tidak resmi dari legal sampai illegal seperti proyek-proyek negara juga turut menggelembungan pundi-pundi kekayaan anggota dewan.

Setidaknya begitulah kesan yang saya tangkap dari pemberitaan media selama ini, sampai akhirnya saya mendapatkan kesempatan liburan ke tanah air pekan lalu. Ternyata penilaian saya bahwa penyakit moral semua anggota dewan sudah kronis tidak sepenuhnya benar. Adalah Ir. Kuntoyo, seorang anggota DPRD periode 2004 - 2009 kabupaten kota Pati yang telah membuka mata saya tentang fakta ini. Ia telah mengajarkan kepada saya tentang makna sebuah pengabdian.

PKS: Dibiayai Uang Rakyat, Aparat Harus Lindungi Rakyat

Jakarta. Bentrokan antara polisi dan satpol PP melawan massa di Koja, Jakarta Utara, disesalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq pun meminta agar aparat keamanan melindungi masyarakat, bukan menyakiti masyarakat.
"Jangan sampai aparat yang dibiayai dari uang rakyat, justru melukai masyarakat. Ini sangat disayangkan," ujar Luthfi dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Kamis (15/3/2010).

Dalam pandangan anggota Komisi I DPR RI ini, semestinya hal seperti ini tidak terjadi jika pendekatan persuasif yang dikedepankan.

Fahri Hamzah Pertanyakan Langkah Farhat Minta Judi Dilegalkan

Jakarta. Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah mempertanyakan langkah Farhat Abbas yang meminta judi dilegalkan dengan mengajukan uji materi pasal 303 dan 303 bis KUHP dan UU No 7/1974 tentang Penertiban Perjudian.

"Kalau UU mau di-judicial review pakai (alat uji UUD 1945) pasal apa? Membatalkan kan harus ada pasalnya. Lha kalau pelarangan judi pakai pasal apa? Kok tidak jelas," jelas Fahri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2010).

"Setahu saya UU judi ini tidak ada pasal (dalam UUD 1945) yang berhubungan, jadi agak sulit," jelas politisi PKS ini.

Sebelumnnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang panel atau sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terkait uji materi pasal 303 dan 303 bis KUHP dan UU No 7/1974 tentang Penertiban Perjudian. Latar belakang pemohon mengajukan uji materi ini karena menganggap UU tersebut dijadikan sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Selasa, 13 April 2010

Partai Kecil Bantah Dukung TBR
Kamis, 08/04/2010 09:00 WIB - mal

SUKOHARJO—Partai-partai kecil nonparlemen yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) membantah telah memberikan dukungan resmi pada pasangan Titik Suprapti (TBR)-Sutarto dalam Pilkada Juni 2010 mendatang.
“Sampai saat ini FLP belum menentukan sikap, apalagi memberikan dukungan untuk pasangan Cabup-Cawabup. Jadi tidak benar FLP dikatakan telah mendukung TBR-Sutarto,” ujar Koordinator FLP Sukoharjo, Eko Raharjo kepada Joglosemar, Rabu (7/4).
Eko mengatakan, sampai saat ini FLP masih memegang komitmen awal yaitu mendukung pasangan Wardoyo-Wijaya (War-To) dalam Pilkada mendatang. Eko menekankan, ada empat partai yang sudah pasti mendukung pasangan War-To, yakni Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Barisan Nasional (Barnas) dan PPD. Sementara delapan partai lainnya sampai saat ini belum menentukan sikap.
Namun di luar itu, Eko mengakui ada beberapa partai yang melakukan komunikasi dengan TBR, di luar pengetahuan dirinya sebagai koordinator FLP. “Karena itu jangan digeneralisasikan, apalagi mengklaim dukungan. Biarkan saja rakyat yang memilih dan menentukan,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sukoharjo, Marwanto mengatakan, mengakui sikap partainya masih mengambang. Namun dia mengakui adanya perpecahan di tubuh FLP, karena itu sebagai Ketua DPC PIS, dia akan mempertimbangkan mana yang mampu memberikan kontribusi lebih.
“Kalau ada calon yang mau memberi kontribusi pada partai kecil seperti PIS, kita akan mendukungnya,” ujar Marwanto.
Seperti diketahui, FLP dibentuk sebagai wadah komunikasi partai kecil di Sukoharjo, terdiri dari Partai Gerindra, Partai Persatuan Daerah (PPD), dan lain-lain. (mal)


Sumber: http://harianjoglosemar.com/berita/partai-kecil-bantah-dukung-tbr-12706.html

Empat pasang Balon bupati/wakil bupati ambil formulir pendaftaran

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat empat pasang bakal calon (Balon) bupati beserta wakilnya mengambil formulir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hari pertama, Senin (5/4).

Berdasar informasi yang dihimpun di KPU, empat pasang Balon bupati/wakil bupati yang mengambil formulir pendaftaran adalah Titik Bambang Riyanto (TBR)-Sutarto, Wardoyo Wijaya-Haryanto, Tri Bintang Budiharjo-Purwanto dan terakhir Amat Suyadi. Satu Balon bupati, menurut KPU, mengambil formulir yang terdiri dari 32 jenis.

Berdasar pantauan, kali pertama yang mengambil formulir kurang lebih pukul 09.00 WIB adalah perwakilan partai politik (Parpol) dari Bulan Bintang serta Golkar. Kedatangan mereka diterima anggota KPU, Ita Efiati serta Muladi.