jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 07 Januari 2010

Bagian dari Kontrak Politik, PKS Anggap Evaluasi Hal Wajar

100 Hari SBY-Boediono

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wajar rencana SBY dan Partai Demokrat (PD) melakukan evaluasi terhadap partai anggota koalisi. Evaluasi itu bagian dari kontrak politik yang ditandatangani PD dengan partai anggota koalisi.
"Memang ada kesepakatan kinerja pemerintah dan parpol koalisi akan dievaluasi," ujar Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq usai rapat Pansus Century di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/1/2010) malam.

Dikatakan Mahfudz, agenda evalusi itu bukan saja mengevaluasi kinerja
menteri-menteri dari parpol koalisi yang berada di pemerintahan, tetapi termasuk kinerja parpol di parlemen. Agenda evaluasi ini terkait program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

"Koalisi kan bukan di pemerintahan saja, tapi juga parlemen," papar wakil ketua Pansus Century ini.

Terkait dugaan bahwa evaluasi ini karena partai anggota koalisi mulai
menunjukkan gejala tidak sejalan dengan PD, Mahfudz mengatkan tidak setuju
dengan pendapat itu. Namun dia tidak membantah bahwa memang ada agejala seperti itu. Tetapi, kata dia, itu tidak terjadi di Pansus.

HNW: Rehabilitasi Nama Soekarno & Soeharto


INILAH.COM, Jakarta. Rehabilitasi nama baik tidak hanya diusulkan kepada mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tapi juga mantan presiden lainnya, seperti Soekarno dan Soeharto.
Hal itu disampaikan mantan ketua MPR, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (4/1). "Sekarang ada momentum yang tepat untuk merehabilitasi nama baik tidak hanya pada Gus Dur, namun tokoh lain seperti Soekarno dan Soeharto," ujar pria yang kerap disapa HNW itu.

Rehabilitasi tersebut, menurut dia, diberikan bukan untuk membenarkan kesalahan para mantan presiden di masa lalu. Namun untuk menjadikannya sebagai pembelajaran di masa depan.

"Ingat, rehabilitasi tersebut bukan untuk membenarkan kesalahan beliau di masa lampau, namun untuk dijadikan pembelajaran serius untuk diatur ulang lebih baik ke depan," imbuh mantan Presiden PKS.

Menkominfo: Program 100 Hari Sudah 92 Persen


Jakarta (ANTARA News). Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan program 100 hari kinerja departemennya rata-rata telah terselesaikan di atas 90 persen.
"Untuk program 100 hari rata-rata pencapaian sudah 92 persen," kata Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, sejumlah program seperti proyek pembangunan serat optik untuk ruas Indonesia Timur yakni Palapa Ring telah dilauncurkan pada 30 November 2009 dan terus berjalan hingga ditargetkan rampung akhir 2010.

Program yang lain seperti 25.000 desa berdering di 32 provinsi telah tercapai 23.000 desa. "Sementara program 100 desa internet sudah berjalan," katanya.

Hidayat: MPR Harus Rehabilitasi Gus Dur


INILAH.COM, Jakarta. Pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur harus merehabilitasi nama mantan Presiden RI itu terlebih dahulu. MPR disarankan menggelar sidang khusus untuk merehabilitasi Gus Dur.
"Saran saya,Impeachment yang dikeluarkan MPR pada waktu itu, ya seharusnya MPR yang sekarang bisa melakukan sidang khusus untuk membuat rehabilitasi, supaya clear," ujar Mantan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/1).

Hidayat menambahkan, rehabilitasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi kontroversi dalam pemberian gelar kepahlawanan bagi Gus Dur. "Rehabilitasi itu dilakukan agar tidak terjadi kontroversi dalam pemberian gelar pahlawan, jadi orang tidak ingat lagi dulu pernah diberi gelar impeachment," ujar hidayat.