Masa jabatan Panwaslu Wonogiri segera berakhir

Wonogiri (Espos). Masa jabatan anggota panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten Wonogiri akan berakhir Desember 2009. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat diharapkan segera memulai proses rekrutmen sehingga Panwaslu bisa terbentuk sebelum tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimulai Maret 2010 mendatang.

Hal itu untuk menghindari kejadian seperti pada penyelenggaraan Pemilu presiden lalu di mana anggota Panwaslu baru terbentuk setelah tahapan Pemilu dimulai. Sehingga beberapa tahapan berlangsung tanpa pengawasan. Tak hanya itu, KPU juga harus mengantisipasi adanya kesulitan mencari personel lantaran faktor umur di mana dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, disyaratkan anggota Panwas berusia minimal 35 tahun.

KPU sendiri seperti diungkapkan anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Mat Nawir, akan memulai proses seleksi anggota Panwaslu, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, pada Februari-Maret 2010. Padahal, tahapan Pilkada Wonogiri akan dimulai Maret. Proses seleksi seperti biasa, yaitu dengan tes tertulis dan wawancara serta uji kelayakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat bagi calon anggota Panwaslu tingkat kabupaten.

Dua agenda Dewan di luar kota, dinilai pemborosan

Sukoharjo (Espos). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sukoharjo menyayangkan kebijakan Dewan, yang telah melakukan pemborosan anggaran menyusul sejumlah agenda kerja yang digelar di luar kota. Namun, beberapa anggota Dewan mengaku ikut agenda di luar kota lantaran itu sudah merupakan keputusan Badan Musyawarah (Bamus). Seperti diungkap anggota Komisi II, Sumarno.

“Agenda luar kota kan sudah diatur di Bamus. Sebagai anggota, kami tinggal mengikutinya. Kemudian yang perlu saya luruskan, kepergian kami ke Kaliurang bukan membahas RAPBD 2010 secara keseluruhan, melainkan khusus anggaran Dewan dan Sekretaris Dewan (Sekwan) yang menjadi bagian RAPBD 2010.”

Ditanya apakah pembahasan anggaran tidak bisa dilakukan di Gedung Dewan Sukoharjo saja, Sumarno menjawab bisa. Namun, lagi-lagi dengan alasan hasil keputusan Bamus, dia sebagai anggota Dewan wajib mematuhinya. Perwakilan LSM Formasi, Maryono, menyatakan pihaknya sangat menyayangkan sikap Dewan yang terlalu banyak menggelar agenda di luar kota.

Asisten administrasi Sekda Grobogan siap maju di Pilkada Sukoharjo

Solo (Espos). Asisten administrasi Sekda Grobogan, Drs H Sri Mulyadi MM menyatakan diri siap bersaing dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo sebagai calon bupati (Cabup) Sukoharjo 2010-2015 melalui jalur perseorangan.

Penegasan itu diungkapkan Sri saat menggelar jumpa pers, Minggu (15/11) di Resto Hotel Baron Indah Solo. Kepada wartawan, Sri mengaku telah mempersiapkan diri untuk maju sebagai Cabup Sukoharjo. Dia juga menyatakan telah menyampaikan keinginannya secara tertulis kepada Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto, Sekda, Camat maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo.

“Apabila dipercaya dan mendapat amanah, saya siap mencalonkan diri sebagai Cabup lewat independen (perseorangan), saat ini saya sudah merancang 12 misi dan 63 program,” ujarnya.

Terkait kesiapannya itu, dia mengaku sejauh ini dirinya telah melakukan penggalangan dukungan kepada warga Sukoharjo sebagai syarat bakal calon (Balon) perseorangan.

Fasilitator ADD datangi Dewan

Sukoharjo (Espos). Sebanyak 12 orang fasilitator alokasi dana desa (ADD) di Kota Makmur menemui Komisi I menyusul polemik tentang perlu tidaknya mereka dipertahankan. Dalam pertemuan Sabtu (14/11). Para fasilitator mengaku dijanjikan mendapatkan surat keputusan (SK) Bupati pada Senin (16/11).

Pertemuan antara Komisi I dengan para fasilitator ADD digelar di ruang transit gedung dewan. Tidak hanya ditemui sejumlah anggota Komisi I, Wakil Ketua DPRD, Nurdin juga nampak mendampingi pertemuan tersebut.

Fasilitator ADD Gatak, Sofwan Faisal menjelaskan, menurut informasi yang ia terima, Senin depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan memberikan mereka SK sebagai bekal kerja. “Sebagai fasilitator ADD, kami bekerja mulai 2007 hingga 2008. Dalam bekerja kami selalu dibekali SK yang diperbaharui setahun sekali. Namun begitu ketika masuk 2009 kami tidak lagi diberi SK Bupati dengan alasan dewan tidak lagi menyetujui anggaran untuk honor kami,” jelasnya.

PKS Usul Wajib Zakat Mangkir Diberi Sanksi

PK-Sejahtera Online. Komisi VIII DPR akan memprioritaskan amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Revisi UU ini akan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010.

Melalui langkah ini, diharapkan adanya perubahan yang signifikan dalam penguatan peran dan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara mendasar. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Yoyoh Yusroh dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera saat Rapat Dengar Pendapat dengan Baznas Didin Hafidhuddin yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairunnisa, di Gedung Nusantara II, Senin 16 November 2009.

Yoyoh menambahkan, memang sudah seharusnya Undang-Undang tentang Zakat ini diamandemen karena untuk dapat membedakan antara regulator, operator dan eksekutornya. “Jadi selama ini ‘kan UU tentang Zakat masih tidak jelas,” ujarnya. Artinya, papar Yoyoh, belum sangat independen, masih di bawah Departemen Agama dan Baznas ternyata masih mengumpulkan zakat.

“Yang kita harapkan nanti Baznas itu sebagai regulator, nanti yang aktifnya para LAZ atau Bazda dan sebagainya,” ujarnya.

DPR Minta Pemerintah Cegah Kebocoran Proyek Infrastruktur

PK-Sejahtera Online, JAKARTA. Departemen Pekerjaan Umum diminta memasukkan program efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur dalam penyusunan program 100 hari sektor Infrastruktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II). Oleh karena itu harus dikembangkan sistem dan mekanisme audit terhadap spesifikasi teknis proyek-proyek infrastruktur untuk mencegah kebocoran anggaran akibat rendahnya akurasi penilaian kualitas produk konstruksi.

Rendahnya akurasi tersebut mengakibatkan tingginya biaya pemeliharaan serta rendahnya tingkat ketahanan (durabilitas) produk konstruksi. Berdasarkan yang pernah dilakukan Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), audit terhadap penilaian spesifikasi teknik dan bahan konstruksi, anggaran negara yang bisa dihemat mencapai 30-50 persen.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yudi Widana Adia dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Senin (16/11) di gedung DPR RI. Dalam Raker tersebut Djoko didampingi Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak dan jajaran eselon Departemen PU.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, adanya kebocoran anggaran yang cukup besar dalam proyek-proyek infrastruktur banyak disebabkan oleh rendahnya kualifikasi teknis maupun minimnya terobosan inovasi teknologi. Oleh karena itu inovasi teknologi baik menyangkut sistem dan teknik konstruksi maupun produk bahan konstruksi harus dikembangkan dengan mendorong peran Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen PU.

PKS: Tak Ada Rekening Partai di Century

INILAH.COM, Jakarta. PKS membantah memiliki rekening khusus dana partai di Bank Century. Namun, PKS terus mendorong agar angket Century gate disepakati dalam sidang paripurna DPR.

Hal itu disampaikan Wasekjen PKS Fachri Hamzah mengklarifikasi isu yang beredar di masyarakat bahwa kepentingan PKS mendorong angket Century karena memiliki rekening dana partai di Bank Century.

"Saya tidak mengetahui informasi tersebut, anda tahu dari mana itu. Saya belum tahu kalau ada cerita itu. Memang berapa dananya?" ujar Fachri kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, PKS tidak akan diam soal kasus Century ini bukan karena memiliki kepentingan partai. Tapi karena negara telah dirugikan Rp6,7 triliun skandal ini.

Ketua DPP Bidang Kewanitaan Kunjungi Lampung : Hadapi Peluang dan Tantangan Perempuan PKS Jelang Pilkada

PK-Sejahtera Online. Bandar Lampung—Rangkaian kunjungan (kunjungan) Bidang Kewanitaan ke 33 Provinsi di Indonesia memasuki tahap dua. Dalam rangkaian tersebut, Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS, Ledia Hanifa, S.Si, M.Psi.T ditemani stafnya melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung, Sabtu—Ahad (14—15/11) kemarin.

Kunjungan itu dimanfaatkan oleh Bidang Pembinaan Wanita DPW Provinsi Lampung untuk sekaligus menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Bidang Wanita DPW PKS Lampung. Acara yang dibuka oleh Wasikum III Bidang Humas, Ade Utami Ibnu itu, dihadiri oleh 59 peserta yang terdiri dari ketua-ketua DPD se Lampung, Ketua Bidang Pembinaan Kader, Abu Faris, dan pengurus Bidang Pembinaan Wanita se-Lampung.

Pada sesi pertama Rakorwil itu, Ledia Hanifa, mensosialisasikan dan menjelaskan Rekomendasi Rakornas Perempuan PKS, 19—21 Juni 2009. Dalam uraiannya, Ledia mengatakan Bahwa berbagai hal telah melatarbelakangi lahirnya rekomendasi tersebut. Di antaranya disebutkan bahwa Pos WK telah melakukan revitalisasi fokus kerja dari fokus pelayanan menjadi fokus pemberdayaan.

FPKS: Angket Century Demi Keadilan Publik

INILAH.COM, Jakarta. Upaya DPR untuk menyelidiki dana talangan (bailout) Bank Century yang diduga bermasalah tak berbendung lagi. Usulan hak angket pun diambil demi memenuhi rasa keadilan publik.

"Hak angket Century adalah mekanisme demokratis yang ditempuh dalam upaya mengakomodasi aspirasi publik," ujar salah seorang inisiator angket Century dari Fraksi PKS, Mukhammad Misbakhun di Jakarta, Minggu (15/11).

Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan, peran DPR sebagai perpanjangan aspirasi rakyat tidak boleh dipandang semata sebagai intrik, melebihi kewenangan politik kelembagaan sebagai penyeimbang kekuasaan. Menurutnya, pemberian dana talangan sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century itu diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Agenda Pemberantasan Korupsi : Institusi Penegak Hukum Perlu Didukung

PK-Sejahtera Online. Fraksi PKS. Upaya pemberantasan korupsi sebaiknya dilihat secara bijak dan konstitusional berdasarkan undang-undang. Dukungan kepada seluruh institusi penegak hukum perlu diberikan tanpa kecuali, agar institusi tersebut kuat secara hukum dan mampu bekerja profesional sehingga menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Ketua Kelompok Komisi III (Poksi III) dari Fraksi PKS DPR, Bukhori Yusuf meminta semua pihak untuk mendukung institusi penegak hukum, baik KPK, Polri, maupun kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Dukungan tersebut diantaranya dengan meminta ketiga institusi penegak hukum agar saling bekerjasama, kompak, dan serasi. "Untuk itu, ketiga lembaga penegak hukum harus secara intens melakukan koordinasi," katanya di sela kegiatan wakil rakyat itu di gedung dewan, Kamis (12/11).

Ia menambahkan, konsentrasi kita saat ini adalah mengatasi problem terbesar bangsa, yaitu korupsi. Salah satunya adalah dengan memperkuat semua lembaga hukum tanpa kecuali. "Karena korupsi yang telah terbentuk secara sistemik dan mengakar--meminjam istilah tumpak (Ketua KPK) sudah menggurita--tersebut tak mudah untuk dikikis," ujarnya. "Tak mungkin mengandalkan satu lembaga saja karena budaya korupsi tidak hanya subur di lingkungan elit, tetapi juga di akar rumput."

Lutfi: Kader PD Banyak Loncat ke PKS

INILAH.COM, Serang. Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak mengklaim, hanya PKS yang sanggup bertahan dari tsunami perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Sebab, banyak kader Demokrat yang justru loncat ke PKS.

"Banyak kader Golkar dan PDIP yang beralih ke Demokrat. Justru sebaliknya kader Demokrat loncat ke PKS. Pada Pemilu 2004 lalu kita berhasil meraih 45 kursi. Pemilu kali ini kita justru naik sedikit dengan perolehan 57 kursi," kata Lutfi pada Musyawarah Wilayah PW PKS Banten di Serang, Minggu (16/11).

Atas dasar itulah, kata Lutfi, pada Pemilu 2014 yang akan datang PKS harus lebih siap. "Kalau sekarang saja kita bertahan dari tsunami, jadi kalau ke depan ada gempa, kita sudah terbiasa dan tidak panik," kata Lutfi, disambut tawa peserta Muswil.

Bailout Century Sangat Janggal : PKS Setujui Hak Angket

PK-Sejahtera Online. Fraksi-PKS. Pengajuan hak angket Century dianggap perlu karena beragam kejanggalan yang berada di belakangnya. Anggota Fraksi PKS DPR, Bukhori Yusuf menyatakan alasan dirinya ikut menandatangani pengajuan hak angket DPR tersebut semata untuk membuka kabut penggelontoran duit Sebesar Rp. 6,7 triliun ke Bank yang pemiliknya terbukti kriminil itu kepada publik.

Menurut Bukhori ada beberapa kejanggalan soal pengucuran dana (bailout) pemerintah ke Century, antara lain:

pertama, dasar hukumnya lemah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ditolak DPR pada 18 Desember 2008. Karena itu BUkhori beralasan mandat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tak berlaku lagi sehingga Lembaga Penjamin Simpanan seharusnya menghentikan suntikan modal. "Rekomendasi KSSK batal dengan sendirinya," tegas dia.

Kejanggalan kedua, pendapat KSSK yang menyebutkan penutupan Bank Century akan berdampak sistemik tak beralasan karena aset bank century hanya 0,5 persen dari seluruh aset perbankan nasional. "Kecil resikonya dapat menggoyang perekonomian nasional," ujar Bukhori.

Anis Matta: PKS 100 Persen Dukung Angket Century

Jakarta. Sekjen PKS Anis Matta mengungkapkan sikap partainya yang sepakat mendukung usul hak angket skandal Bank Century. Tanda tangan terus digalang untuk mewujudkan keinginan rakyat mengembalikan uang negara Rp 6.7 Triliun itu.

"Kami 100 persen mendukung Angket Century," kata Anis Matta, usai penyerahan usulan penggunaan hak angket di lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2009).

Menurut Anis, meskipun saat ini baru terkumpul 8 tanda tangan, namun dukungannya akan bertambah. Anis sendiri baru menandatangani sesaat sebelum penyerahan usulan bersama bersama sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung. "Baru 8 memang, tapi besok menyusul semua," beber wakil ketua DPR ini.

Herlini Minta Diknas Buat Prioritas

PK-Sejahtera Online. Anggota Komisi X DPR RI Herlini Amran meminta Departemen Pendidikan Nasional memprioritaskan program 100 hari pada beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan saat periode yang lalu. Pasalnya Herlini menilai masih banyak agenda Diknas yang masih menggantung dan mendesak untuk segera direalisasikan sebelum program-program baru digulirkan.

Hal itu disampaikan Herlini dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh di DPR, Rabu (11/11) kemarin. Raker tersebut mengagendakan paparan program 100 hari departemen yang mendapat alokasi anggaran cukup besar tersebut.

Menurut Herlini paparan Program 100 Hari Diknas sangat bagus dan begitu idealis. Namun untuk merealisasikannya tidak mudah dan masih butuh kaijan mendalam mengingat waktu yang tersedia cukup singkat. "Sementara PR yang ada saja masih menumpuk, jadi perlu prioritas," ujarnya.

Kebutuhan mendesak yang harus jadi prioritas menurut Herlini adalah tindakan yang bisa mengurai persoalan di bidang pendidikan seperti penanganan rehabilitasi dan konstruksi sekolah-sekolah rusak akibat bencana alam serta meningkatkan kesejahteraan atau kejelasan status guru honor. Dari sisi kebijakan, prioritas yang harus dikedepankan adalah menyusun dan memperbaiki renstra dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Bupati Bojonegoro Segera Panggil Ulama Bahas Film "2012"

TEMPO Interaktif, Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Suyoto mengaku penasaran ingin melihat film "2012" yang bercerita tentang kiamat di bumi pada 2012. Suyoto berencana mengumpulkan sejumlah organisasi kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia Bojonegoro untuk ikut mengkaji isi film tersebut.

“Terus terang saya penasaran ingin melihat,” tegas Suyoto yang dihubungi lewat telepon, Senin (16/11) siang.

Bupati yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur ini mengatakan film adalah produk budaya. Karena itu, tentu susah untuk melarang melihatnya. Apalagi film yang dibintangi John Cusack dan menceriterakan tentang datangnya kiamat tahun 2012 ini telah beredar di bioskop-bioskop.

Maka, lanjut Suyoto, pihaknya justru ingin melihat dan kemudian mengapresiasi. Dengan demikian, tentu bisa dicerna makna dan pesan yang dikandung dalam film tersebut. Sebaliknya, bagi generasi muda, tentu perlu diberi pemahaman tentang film ini.

Majelis Ulama Malang Imbau Warga Tak Tonton Film Kiamat '2012'

TEMPO Interaktif, Malang. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang mengimbau umat Islam untuk tidak menonton film tentang kiamat, “2012”, yang sedang diputar di bioskop-bioskop di Indonesia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Mahmud Zubaidi mengecam penayangan film “2012” yang dianggapnya dapat menyesatkan pikiran orang-orang. Padahal, menurut ajaran Islam, hari kiamat tidak dapat dipastikan kapan terjadinya karena itu menjadi kuasa Allah SWT.

“Yang kami khawatirkan dampak dari film itu yang bisa membuat penonton, khususnya umat Islam, percaya kiamat pasti terjadi pada “2012”. Itu menyesatkan. Kiamat pasti datang, tapi kapan terjadinya, menurut agama, tak ada yang dapat memastikannya,” kata Zubaidi, Senin (16/11). Ia sendiri mengaku belum menonton film tersebut.

Selain menyesatkan, dampak penayangan “2012” dapat meresahkan dan menimbulkan kepanikan masyarakat dunia, termasuk muslim di Indonesia. Penayangan “2012” dapat mempengaruhi orang untuk mengikuti aliran sesat yang dengan gampangnya mempercayai hari kiamat versi Hollywood itu.

NASA: Dunia Tidak Akan Kiamat pada 2012

TEMPO Interaktif, Jakarta. Isu dunia bakal kiamat pada 2012 karena akan ditabrak planet Nibiru, yang menghebohkan dunia termasuk Indonesia gara-gara film yang mulai diputar pekan ini, dibantah lembaga antariksa Amerika Serikat, NASA.

Film "2012" mulai diputar pekan ini di seluruh dunia, termasuk Jakarta, dengan kisah kehancuran dunia pada 2012 akibat kedatangan planet raksasa Nibiru.

Pemasaran film itu dibuat dengan sangat spektakuler dan menyakinkan, termasuk membuat situs palsu "Institute for Human Continuity" yang telah menilai ancaman kelangsungan hidup manusia selama 25 tahun.

Sejumlah infotainment di Indonesia pun dengan semangat bercerita tentang keberadaan planet Nibiru yang bakal menghantam dunia pada 2012. Mereka, seperti dalam film, juga mengkaitkan dengan kalendar Maya yang bakal memasuki akhir masa--seperti akhir tahun di kalender bangsa lain--pada 2012.