Tifatul: Jangan Su'udzon Soal Century

INILAH.COM, Jakarta. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring mengimbau seluruh pihak agar tidak membuat praduga terlebih dahulu atas pihak-pihak yang terkait kasus pengucuran dana Rp 6,7 triliun kepada Bank Century.

"Jangan disebut-sebut (Boediono dan Sri Mulyani). Kalau saya percaya menyangkut proses. Jadi, kita sebaiknya tidak menduga-duga, tidak suudzon," ujar Tifatul ketika dikonfirmasi mengenai adanya kabar keterlibatan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Wapres RI Boediono dalam kasus Bank Century di Graha Sawala Jakarta, Rabu (28/10).

Tifatul yang juga menjabat sebagai Menkominfo dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, mengajak semua pihak untuk mempercayakan proses audit investigasi Century kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau hukum diduga-duga, jangan. BPK akan bicara dengan DPR, hasilnya seperti ini lho. Siapa yang bertanggung jawab, kan belum clear," ujarnya.

FPKS Tak Ngiler 500 M Untuk Bungkam Angket Century

INILAH.COM, Jakarta. Angket Century terancam ditolak, karena ada dana Rp 500 miliar yang akan digelontorkan untuk menyuap para anggota dewan. Namun, PKS akan menolaknya dan tetap mendukung angket.

"Yang bisa PKS jamin, kita tidak akan membiarkan ini lewat, apapun caranya kejahatan ini harus diusut sampai lobang tikus," ujar Wakil ketua komisi III Fachri Hamzah kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (29/10).

Wakil Sekjen DPP PKS ini mengatakan, kasus Century merupakan kejahatan yang luar biasa setelah kasusu BLBI. bahkan, kasus Century ini dianggapnya lebih parah dari kasus BLBI.

"Kita akan mempertanyakan banyak hal soal pengawasan BI. Jangan dihubungkan dengan koalisi, semua yang kita ini lakukan untuk kebenaran," ungkapnya.

Eksistensi Parpol Islam

[ Part-1 ]

Tergerusnya perolehan suara Parpol Islam yang selama ini berada di level menengah: PPP, PKB, PBB dan PAN dengan basis massa Islam pada Pemilu 2009, memunculkan beragam komentar skeptis apakah Parpol Islam tersebut masih mampu bertahan dan eksis hingga pemilu tahun 2014 nanti digelar?

Komentar skeptis tersebut muncul ketika raihan suara Parpol Islam tersebut ternyata meleset jauh dari target yang diharapkan. Alih-alih bertahan dengan perolehan suara sama dengan Pemilu lalu, justru yang terjadi adalah penurunan jumlah suara sangat signifikan. Yang paling mengenaskan tentu saja adalah PBB (Partai Bulan Bintang) yang dikomandani oleh Menteri Kehutanan, MS. Ka’ban, karena tidak mampu mencapai ambang batas 2,5%. Artinya bahwa, sejarah Partai Bulan Bintang berakhir pada tahun 2009

Tak terkecuali PKS yang sebelum Pemilu digelar sejumlah elite partai mengklaim mampu meraih 20% suara, ternyata juga terkena imbas Tsunami Demokrat. Walau masih untung, kalau bisa dibilang demikian, karena perolehan kursi di DPR pada pemilu lalu 47 kursi, kini bertambah menjadi 57 kursi, itupun bila penghitungan kursi tahap 2 yang telah dilakukan oleh KPU tidak jadi dinulir oleh Mahkamah Agung. Yang sekarang deg-degan tentu mereka yang nama-namanya telah tercantum sebagai penghuni Gedung DPR periode 2009-2014, khawatir bila gugatan yang diajukan oleh caleg Partai Demokrat, dikabulkan oleh MA.

Turunnya popularitas Parpol Islam pada pemilu 2009 yang ditandai dengan berkurangnya jumlah suara yang diperoleh, juga bisa diartikan bahwa masyarakat Indonesia saat ini khususnya umat Islam yang bersimpati dan menyalurkan aspirasi mereka kepada parpol Islam tersebut pada pemilu lalu, perlahan-lahan mangalihkan dukungan mereka kepada partai Nasionalis, khususnya Demokrat yang lekat dengan kekuatan figur SBY.

3 Kelemahan Mendasar Partai Islam

Ditengah perolehan suara yang menurun drastis pada Pemilu 2009 lalu, bahkan di antaranya tidak mencapai ambang batas 2,5% dan akhirnya menjadi bagian dari catatan sejarah multi partai di Indonesia, sejumlah Parpol Islam kini mengalami kegamangan atas peluang eksistensi mereka hingga pemilu 2014 nanti. Beberapa kalangan bahkan menilai, bahwa Parpol Islam –Ideologi atau basis massa Islam- yang saat ini masih bertahan dan berada di level menengah (PPP, PKB, PKS, dan PAN) akan semakin melemah, stag dan kemungkinan runtuh bila tidak segera melakukan pembenahan dan konsolidasi internal.

Sementara pada saat yang sama, sejumlah partai nasionalis semakin berkibar. Demokrat dengan figur SBY yang kian mendapatkan tempat di hati masyarakat, Golkar yang kini berusaha menampilkan kaum muda pada jajaran elit dengan mendukung langkah Yudi Krisnandi maju sebagai calon ketua umum, atau PDIP yang kemungkinan masih akan berada di luar ring kekuasaan, atau sebagai partai oposisi agar tetap lekat sebagai pembela Wong Cilik. Sementara Hanura dan Gerindra kemungkinan besar takkan bertahan lama hingga pemilu nanti. Kecuali bila figur Prabowo dan Wiranto semakin mengakar disertai limpahan dana besar.

Bila partai-partai nasionalis tetap tenang melenggang dan terlihat cukup mampu menetralisir sejumlah konflik internal yang muncul di permukaan, maka kisruh yang terjadi dalam tubuh sejumlah partai Islam hingga kini belum juga terselesaikan. Lihat saja konflik panas antara Gusdur dan Muhaimin Iskandar yang nota bene adalah keluarga besar. Antara Bachtiar Chamsah dan Suryadarma Ali yang masing-masing memiliki gerbong besar di PPP. Atau antara Amin Rais dan Soetrisno Bachir di PAN yang juga memiliki pengikut fanatik.

Suksesi Ala PKS, Layak Ditiru

Tidak butuh waktu lama bagi PKS untuk melakukan suksesi kepemimpinan setelah sejumlah kader yang sekaligus elit partai ini resmi dipilih oleh SBY sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2. Dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat PKS yang berlangsung beberapa hari lalu memutuskan mengangkat Luthfi Hasan Ishak sebagai Pjs. menggantikan Tifatul Sembiring yang kini menjabat sebagai Mengkominfo. Dan pada hari ini, Selasa (27/10) Serah Terima Jabatan (Sertijab) Presiden PKS berlangsung di Kantor Pusat PKS TB Simatupang.

Seakan sudah menjadi tradisi dalam tubuh PKS bahwa ketika kader Partai Dakwah ini ditarik dalam pemerintahan maka secepat itu pula kader tersebut melepaskan jabatan strukturalnya dalam partai. Ini telah terjadi sejak era Nur Mahmudi Ismail saat bergabung dalam kabinet Abdurrahman Wahid yang kemudian meninggalkan jabatannya sebagai Presiden PK (Partai Keadilan) ketika itu. Lalu pada saat Hidayat Nurwahid terpilih sebagai Ketua MPR, maka tak lama kemudian kursi itupun ditinggalkannya yang selanjutnya diduduki oleh Tifatul Sembiring sampai akhirnya Presiden PKS ke 2 ini terpilih sebagai menteri.

Dalam rapat pimpinan tersebut bukan hanya Presiden Partai saja yang diganti. Tapi 2 kader lain yang diangkat SBY sebagai menteri juga lengser keprabon. Suharna Suryapranata (Menristek) yang menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, dan Suswono (Mentan) Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Adapun Salim Segaff Al-Jufrie (Mensos) tidak lagi memiliki jabatan struktural di partai saat terpilih sebagai Kedubes Arab Saudi 5 tahun lalu.

Menarik dikaji bagaimana proses regenerasi dan suksesi kepemimpinan ini bisa berlangsung dengan sangat mulus tanpa gejolak, dimana pada sejumlah partai jamak terjadi kisruh dan konflik internal terkait dengan pemilihan pucuk pimpinan. Bahkan kerap memunculkan fiksi hingga melahirkan politisi kutu loncat karena kalah dalam perebutan kursi ketua partai.

PKS Oh PKS!!!

Hari demi hari berlalu. Semenjak sebelum pemilu sampi sudah pemilu dan juga sampai detik ini. PKS selalu menjadi primadona bagi insan-insan pers dan juga bagi masyarakat. Hampir setiap hari PKS menjadi headline berita di website-website berita. Ada apa sih dengan PKS?

Aq paling males kalo sudh ngomongin yang namanya Politik karena menurut aq orang-orang yang berpolitik itu kebanyakan bohongnya daripada jujurnya. Tetapi, walaupun males ngomongin politik, aku juga suka baca-baca informasi mengenai perpolitikan di tanah air yang tercinta ini.

Ada satu partai yang hampir setiap hari menjadi wacana di media online. Entah ini bersifat mengkritik ataupun bersifat mendukung. Serta, tidak sedikit pula komentar-komentar yang tidak berbobot yang dikeluarkan oleh pembaca untuk mengomentari setiap tulisan mengenai PKS.

Tetapi, disini aku melihat ternyata PKS memberikan keuntungan bagi website-website yang menampilkan berita tentang PKS. Mengapa? karena setiap pembahasan tentang PKS pasti memiliki hits kunjungan melebihi 50 atau 100 klik setiap hari. Hal ini menjadi pendukung bagi para advertiser untuk memasangkan iklannya pada website yang membahas tentang PKS. Toh, ini menjadi pendapatan bagi website-website tersebut.

Dari Tokoh Partai (PKS) Menjadi Tokoh Nasional

Itulah agenda besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni menciptakan tokoh partai menjadi tokoh Nasional, Gubernur, Wakil Gubernur hingga Bupati dan Walikota.

Diawali dengan Nur Mahmudi Ismail, Presiden pertama PKS, menjadi Menteri kehutanan RI di era Gusdur. Setelah tidak jadi menteri lagi, ia “masih laku” untuk jadi Walikota Depok.

Kemudian Hidayat Nur Wahid, Presiden kedua PKS, menjadi Ketua MPR, setelah lengser dari Ketua MPR, ia mungkin juga punya agenda lain, mengincar jabatan Gubernur atau walikota, sebagaimana pendahulunya, Nur Mahmudi Ismail.

Dan yang terakhir, Presiden ketiga PKS, Tifatul Sembiring, menjadi menkominfo pada Kabinet SBY Budiono.

Sekarang, Presiden keempat PKS, Lutfi Hasan Ishaaq, lima tahun ke depan pada periode 2014-2019, apakah ia berhasil meraup perolehan suara di Pileg yang akan datang? Jika jawaban iya… bukan tidak mungkin PKS akan ikut ambil bagian dalam Pilpres mendatang, maju sebaga capres atau cawapres.

Politik, bagaimana pun caranya, tujuannya adalah mencari Kekuasaan. Mampukah, PKS masa yang akan datang, di bawah kepemimpinan Lutfi mengambil alih tampuk kekuasaan Nasional, Presiden RI.

Dayat: Berubah Sejak Kenal PKS

Setiap orang pasti punya ‘mimpi’ dalam hidupnya. Mimpi mempunyai kekuatan inspiratif yang mampu menghantarkan seseorang pada kesejatian hidupnya. Mimpi acap kali memberikan aura positif guna melakukan improvisasi hidup. Karena dengan mimpi seseorang mampu melabuhkan harapan menjadi kenyataan.

Berawal dari sebuah mimpi untuk merubah nasib hidup, seorang pemuda desa berani melangkahkan kakinya di ranah rantau. Sejak lulus dari sekolah menengah pertama, pemuda itu ‘nekat’ mencari nafkah meninggalkan keluarganya yang hidup dalam kesederhanaan. Ialah Rahmat Hidayat yang akrab dipanggil Dayat.

Sejak 1989, pemuda kelahiran Cianjur ini mulai menapakkan kakinya di Cilegon, salah satu kota kecil di Provinsi Banten. Di Cilegon ia berharap ada secercah harapan yang bisa mengubah jalan hidupnya menjadi lebih baik. Sejak pertama kali menginjakkan kakinya di tanah jawara itu, Dayat tak tau entah apa yang harus diperbuat. Ia datang tanpa tujuan, berjalan tanpa arah, hanya semangat yang tersisa dalam jiwanya.

Menjaga Orisinalitas Da’wah

Saat da’wah mulai memasuki marhalah selanjutnya dari marhalah-marhalah sebelumnya, terkadang di tuntut untuk dapat beradaptasi dengan segala perubahan dan situasi serta kondisi yang bergerak cepat. Kita masih ingat benar ketika marhalah da’wah kita masih berada pada fase tandzimi maka da’wah ini terasa sangat kental, dan ketika sekarang telah berada di fase siyasi da’wah ternayata telah cair atau bahkan sangat cair.

Nah pada setiap perubahan marhalah (fase) inilah akan terlihat apakah da’wah ini akan tetap dapat menjaga ta’shil atau orisinalitasnya atau tidak. Atau apakah orisinalitas da’wah pun harus mengikuti situasi dan kondisi perkembangan yang terjadi?

Agar harakah terjamin berada di jalan yang benar menuju sasaran, maka ia harus menjaga dan memelihara orisinalitasnya. Sebab sekecil apapun penyimpangan atau berkurangnya orisinalitas pasti akan melahirkan penyimpangan yang semakin besar sejalan dengan kesinambungan, pertumbuhan, dan kekuatan yang terus semakin berkembang. Ini dapat menyeret harakah semakin jauh dari jalannya yang benar dan semakin menjauhkan tercapainya sasaran harakah..

Jika da’wah yang di bawa ikhwan adalah hanya da’wah Islam, sebagaimana di nyatakan pendirinya berarti orisinalitas dan kesinambungannya dapat terwujud hanya dengan Islam. Menjaga orisinalitas berarti berpegang teguh kepada Islam dan tidak menyalahinya baik dalam teori ataupun prakteknya.

Berdakwah dengan Cabe

Kisah sukses seseorang tak melulu terlecut dari orang-orang beken dan terkenal. Saiful merupakan contoh kongkritnya. Saiful yag dikenal sebagai aktivis PKS, justeru terlecut oleh gigihnya perjuangan petani cabe di kampung halamannya, Mancak Kabupaten Serang. Kisah dia yang melanglang buana ke banyak tempat, kemudian banting setir menjadi petani cabe sukses, merupakan kisah nyata bahwa ia terinspirasi dari kalangan biasa.

Seperti kebanyakan pemuda di kampungnya, ia mempunyai mimpi untuk menjadi orang sukses. Baginya, kesuksesan merupakan harga mati yang bisa mengangkat derajat hidup diri serta keluarganya. Saiful ‘muda’ sangat senang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Ia percaya, hanya dengan mengembara cita-citanya menjadi orang sukses bakal terwujud.

Sejak lulus SMA, Saiful muda sudah melangkahkan kaki perjuangannya ke sebuah kota pelajar di Bandung. Di sana ia mencari pengalaman kerja sembari menafkahi hidupnya. Di kota kembang ini pula, dengan bekal seadanya ia sempat kuliah di salah satu kampus swasta, Universitas Bandung. Akan tetapi, sifatnya yang ugal-ugalan membuat dirinya di drop out pihak kampus.

“Saya 3 tahun merantau ke Bandung, mencari kerja hingga kuliah. Tapi karena banyakan nongkrongnya ketimbang kuliah, pihak rektorat kampus mengeluarkan saya. Ini adalah pengalaman tak terlupakan,” kenangnya. Meski begitu, Saiful tak pernah menyesal karena dikeluarkan dari kampus. Ia terus bangkit menjadikan pengalaman ‘pahit’ itu sebagai guru paling berharga dalam hidupnya.

Kunjungan Hillary di Pakistan disambut bom, 86 orang 8 tewas

Peshawar. Sebuah ledakan besar dari bom mobil meluluhlantakkan pasar yang sedang padat pengunjung di Peshawar, Pakistan. Dalam kejadian tersebut, sedikitnya 86 orang meregang nyawa, sementara ratusan lainnya luka-luka.

“Kita sudah menerima 86 jenazah, 213 orang terluka. Kami sekarang kekurangan darah (untuk transfusi),” ujar Kepala RS Lady Reading, Dokter Hamid, kepada AFP, Rabu (28/10).

Serangan tersebut terjadi sejam setelah Menlu AS Hillary Clinton mendarat di Pakistan. Mantan first lady itu datang untuk membahas kerjasama kedua negara dalam memerangi Taliban dan Al Qaeda.

Para dokter mengatakan, kebanyakan korban tewas adalah wanita dan anak-anak. Pada saat tragedi itu terjadi mereka sedang berbelanja di salah satu pasar besar di Peshawar itu.

Megawati instruksikan FDIP DPR gunakan hak angket

Jakarta, (Espos). Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar kader partai yang berada di DPR segera menggunakan hak angket untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya dari aliran dana “bailout” sebesar Rp6,7 triliun ke Bank Century.

“Instruksi tersebut disampaikan ketua umum pada rapat pimpinan hari ini dan menjadi keputusan partai,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Pramono Anung, di kantor DPP Perjuangan, Jakarta, Rabu.

Di luar DPR, kata Pramono, PDI Perjuangan juga akan segera membentuk tim pencari fakta (TPF) di internal partai untuk mencari tahu duduk persoalan sebenarnya kasus Bank Century agar diketahui secara transparan oleh masyarakat.

Dikatakan Pramono, pengguliran hak angket oleh fraksi PDI Perjuangan di DPR karena ada sesuatu yang harus ditanyakan kepada pemerintah, yakni aliran dana “bailout” dari pemerintah ke Bank Century yang nilainya sangat besar, sampai sekitar Rp 6,7 triliun.

Mega dijagokan lagi jadi Ketum PDIP

Jakarta, (Espos). Megawati Soekarnoputri dijagokan kembali menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2005-2010. Megawati dinilai sosok yang paling bisa menjaga soliditas partai ke depan.

“Dalam Kongres 2010 mendatang Taruna Merah Putih akan tetap mendukung Megawati sebagai ketua umum,” kata Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait.

Hal itu dikatakan dia dalam acara pemberian Megawati Soekarnoputri Award di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Rabu (28/10). TMP adalah organisasi sayap PDIP yang diisi oleh anak-anak muda.

Menurut Maruarar, mengusung kembali Megawati adalah keputusan resmi TMP yang memiliki kepengurusan di 13 provinsi dan 124 kabupaten/kota. Selain untuk menjaga soliditas partai, kata Maruarar, sikap tegas Megawati juga diperlukan dalam menentukan arah kebijakan partai ke depan.

Sri Mulyani: Gaji pejabat negara siap naik di 2010

Jakarta, (Espos). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan remunerasi atau kenaikan gaji pejabat negara sudah bisa diberlakukan pada 1 Januari 2010. Alokasi anggarannya sudah tersedia dalam APBN 2010.

Akan tetapi pemberlakuan remunerasi ini masih terganjal karena belum adanya Undang-Undang yang sesuai dengan kondisi saat ini.

“Sistem ini sudah siap berdasarkan anggaran, jika kebijakan politiknya sudah setuju maka bisa mulai 1 Januari 2010,” jelas Menkeu di hadapan para wartawan saat melakukan jumpa pers di Gedung Departemen Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (28/10).

Menurut Menkeu, dasar hukum penetapan remunerasi pejabat negara adalah UU Nomor 12 Tahun 1980, tapi undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang karena tidak mengatur remunerasi lembaga negara baru yang dibentuk dengan Amandemen ke-4 UUD 1945 berdasarkan TAP MPR No IV Tahun 2002 seperti DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Muri beri penghargaan pada gubernur termuda

Mataram, (Espos). Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberi penghargaan gubernur paling muda kepada M Zainul Majdi, selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Penghargaan untuk gubernur paling muda ini tercatat sebagai penghargaan yang ke-3.947,” kata Manajer MURI Paulus Pangka kepada wartawan di Mataram, Rabu (28/10), beberapa saat sebelum penyerahan rekor MURI itu.

Rekor MURI itu diserahkan kepada yang berhak menerimanya usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Paulus mengatakan, Zainul Majdi berhak mendapat penghargaan gubernur paling muda karena saat dilantik sebagai Gubernur NTB, 17 September 2008, usianya baru 36 tahun tiga bulan 17 hari.

Kerugian akibat gempa Sumbar capai Rp 4,8 triliun

Padang. Kerugian akibat gempa bumi 7,6 Skala Richter (SR) yang melanda Provinsi Sumatra Barat pada 30 September 2009 mencapai Rp 4,8 triliun.

“Kerugian tersebut disebabkan rumah penduduk, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kantor, jalan, irigasi, serta fasilitas lain mengalami kerusakan,” kata Sekretaris Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Sumbar Sudirman Gani di Padang, Rabu (28/10).

Menurut dia, kerugian materi paling banyak dialami Kabupaten Agam yakni Rp 3.069.230.508.700, disusul Kota Pariaman sebesar RP 1.125.000.000.000.

Jumlah korban tewas akibat gempa tersebut mencapai 1.195 orang dengan perincian Kota Padang 383 orang, Kabupaten Padang Pariaman 666 orang, Kota Pariaman 48 korban orang, Kabupaten Pesisir Selatan 11 orang, dan Kabupaten Agam 81 orang

Anggaran belum cair, Pilkada 6 daerah terancam molor

Semarang (Espos). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di enam daerah yakni Kota Pekalongan, Kota Semarang, Solo, Purbalingga, dan Rembang yang dijadwalkan April 2010 terancam molor.

Penyebabnya menurut Ketua Komisi A DPRD Jateng, Fuad Hidayat sampai sekarang pemerintah kabupaten/kota belum mencairkan anggaran pelaksanaan Pilkada.

“Padahal sekarang ini sudah memasuki tahapan Pilkada, namun dari hasil konfirmasi kepada KPU enam daerah itu menyatakan anggarannya belum bisa cair,” katanya di Semarang, Rabu (28/10).

Menurutnya kendala yang dihadapi dalam proses pencairan dana, antara lain belum adanya payung hukum karena belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD, seperti terjadi di Kota Semarang.

Suara dari dalam hati (Dan katakanlah; bekerjalah kalian!!!)

Oleh : DR. Muhammad Mahdi Akif

Segala puji hanya milik Allah dan shalawat dan salam atas Rasulullah saw beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mendukungnya…

Allah SWT berfirman:

وَقُلِ اعملوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

“Dan bekerjalah kalian, niscaya Allah akan melihat perbuatan kalian, dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman”. (At-Taubah:105);

Maksudnya adalah bahwa perbuatan kalian tidak dapat disembunyikan dihadapan Allah dan dihadapan Rasul-Nya dan juga orang-orang beriman, dan barangsiapa yang menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat disembunyikan maka dirinya akan termotivasi dan senang melakukan perbuatan baik, menjauhi perbuatan jahat, memiliki semangat tinggi disertai dengan ikhlas karena Allah, karena itu semangat yang tinggi dan niat yang ikhlas jika bersatu maka akan mencapai tujuan yang diinginkan…

Allah SWT berfirman:

فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

“Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). tetapi Jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka”. (Muhammad:21)

Risalah yang agung harus diiringi dengan semangat yang tinggi…

Sifat-Sifat Aktivis Da’wah

Wahai saudaraku aktivis da’wah, keberadaan antum dalam menyebarkan da’wah Islam bukanlah perbuatan bid’ah, namun seperti pohon rindang nan lebat daun dan buahnya, memiliki akar yang kokoh dan cabang yang tinggi;

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

“Yang akarnya kokoh sedang cabangnya menjulang tinggi kelangit”
(QS. Ibrahim: 24)

Aktivis dakwah adalah orang yang menyebarkan kebaikan dan cahaya kepada orang yang berada disekelilingnya melalui gerak dan perbuatan, melalui cahaya yang mengharap ridlo Allah dan petunjuknya, dan dengan itu kebaikan dan pahala akan menghampiri diantara mereka, dan bagi mereka yang mengikutinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw: “Barangsiapa yang menyeru kepada hidayah maka baginya ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi sedikitpun ganjaran mereka”. (HR. Muslim)

Wahai para aktivis da’wah, hendaknya kita selalu mengenang sabda Rasulullah saw seperti yang diriwayatkan oleh ka’ab bin Malik –semoga Allah meridloinya- yang mana beliau menceritakan bagaimana terjadinya baiat Aqabah kedua –baiat yang mampu menghalau syaitan, dan menggetarkan orang-orang Quraisy- dia berkata: “ … setelah sekelompok orang dari Aus dan Khajraz berkumpul bersama Rasulullah saw, dan mengecek setiap orang dari mereka keteguhan agama dan dirinya, Rasulullah saw bersabda kepada mereka: “Keluarlah kalian bersama saya 12 orang wakil ini untuk menjadi penyeru diartara kaumnya”. (HR. Ishaq dan Ahmad)

Jadi, tangga da’wah dan jalan pergerakan serta arah tarbiyah rabbaniyah terlaksana melalui pengambilan baiat para penda’wah yang memiliki kemampuan dalam diri mereka melakukan pembinaan dan meluruskannya atas apa yang dicintai Allah dan diridloi-Nya.

Menkes Batal Raker dengan Komisi IX

JAKARTA. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih membatalkan rapat kerjanya dengan Komisi IX DPR RI, yang sedianya akan digelar esok hari pukul 10.00 WIB. Pihak Departemen Kesehatan tidak menjelaskan soal pembatalan Raker tersebut.

"Pertemuan dengan Menkes di-cancel," kata anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Ledia Hanifa, Rabu (27/10).

Sementara itu itu menurut Ledia, hingga kemarin Komisi IX pun belum mengagendakan soal pembatalan tersebut. "Tadi di rapat internal tidak disinggung," katanya.

Komisi IX DPR sebelumnya berencana memanggil Menteri Kesehatan terkait isu-isu yang selama ini berkembang di masyarakat setelah pelantikan Endang sebagai menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, 22 Oktober lalu.

PKS: Ditlantas Polri Sebaiknya Bermitra dengan Komisi V

PK-Sejahtera Online. Keinginan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri agar Direktorat Lalu Lintas Polri menjadi mitra kerja Komisi V DPR disambut baik oleh Anggota Komisi V DPR RI asal Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia.

Menurut Yudi, pengelolaan lalu lintas jalan raya sangat terkait erat dengan kondisi infrastruktur jalan dan perencanaan pembangunan kota. Sehingga alangkah baiknya jika Ditlantas Polri menjadi mitra kerja Komisi V yang antara lain membidangi infrastruktur. Terlebih lagi Undang-Undang yang lalu lintas yang menjadi acuan kerja aparat Polisi lalu lintas di lapangan dihasilkan oleh Komisi V.

“Sosialisasi aturan baru lalu lintas harus dilakukan dengan lebih dan terencana. Banyaknya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya, umumnya akibat sosialisasi dan pembinaan lalu lintas yang belum tepat,“ ujar Yudi.

Polisi Israel masuki kompleks Masjid Al Aqsa

Jerusalem. Polisi Israel memasuki kompleks Masjid Al Aqsa di Jerusalem, Minggu (25/10) setelah para pemuda Arab yang berada di tempat suci itu melemparkan bebatuan pada polisi. [25 Oktober 2009]

Massa juga menumpahkan minyak agar para polisi terpeleset dan jatuh. Demikian disiarkan radio lokal setempat dan dilansir AFP.

Polisi pada Minggu pagi menurunkan tambahan tentara menyusul demonstrasi di sekitar tempat suci itu, yang oleh kaum Muslim dikenal sebagai Al-Haram Al-Sharif dan bagi kaum Yahudi disebut Temple Mount.

Sementara Reuters melaporkan, Jubir Polisi Israel Micky Rosenfeld menyatakan, para pemuda itu melemparkan bebatuan dan bom bensin pada polisi yang tengah melakukan patroli rutin di dekat Masjid Al-Aqsa. Sebanyak 12 orang ditangkap.

Wisnu klaim didukung 26 DPD II pimpin DPD Golkar Jateng

Semarang (Espos). Bursa calon ketua DPD I Golkar Jateng mulai memanas, menjelang Musda pada November mendatang.

Salah satu kandidat, H wisnu Suhardono mengklaim, tekah mendapat dukungan dari 8 ormas dan sayap Partai Golkar, serta 26 DPD 11 se-Kabupaten di Jateng.

Dukungan ormas itu diungkapkan di Semarang, Selasa (27/10). Sejumlah Ormas itu antara lain Soksi, Kosgoro, MKGR, AMPI, AMPG, Al Hidayah, dan MDI.

Menurut Wisnu yang pernah menjadi Pembina DPD Golkar Surakarta periode 1992-1999 ini menyatakan, sejumlah DPD II yang mendukung antara lain Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Jepara, Kudus, Pati, Grobogan dan Magelang.

20 Persen warga Jateng/DIY belum teraliri listrik

Semarang (Espos). Sekitar 20 persen dari total warga di Jateng dan DIY saat ini belum dialiri listrik. Sebagian besar berada di desa. Hal itu diungkapkan General Manager PT PLN Distribusi Jateng/DIY Fery Krisna di sela-sela upacara peringatan Hari Listrik Nasional ke-64 di Semarang, Selasa (27/10).

Menurut Fery, sampai sekarang dari total 7,2 juta pelanggan di Jateng dan DIY, yang belum dialiri 1,4 juta pelanggan atau 20 persen lebih.

Menurutnya, setiap bulan pemasangan baru sebanyak 350 ribu calon pelanggan. Namun yang bisa dilayani sekitar 200-250 ribu per tahun. Dia mengatakan, berusaha untuk dapat melayani permintaan penambahan itu.

Untuk memberantas calo dan pelayanan tambah daya, diluncurkan penambahan daya PLN online. outlet PPOB Kantor Pos dan BRI.

Penetapan Tatib DPRD berjalan alot

Grobogan (Espos). Penetapan rancangan peraturan DPRD Grobogan tentang tata tertib (Tatib) yang dibahas dalam rapat paripurna Dewan, Senin (26/10), berjalan alot. Bahkan adu argumentasi sempat berlangsung hingga 30 menit.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 45 anggota DPRD tersebut, Ketua DPRD Grobogan M Yaeni menawarkan kepada peserta rapat paripurna, apakah rancangan tersebut bisa ditetapkan menjadi Peraturan DPRD tentang Tatib.

Semula hampir semua anggota Dewan yang hadir menyatakan setuju, namun begitu hendak ditetapkan, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) HM Misbach SAg MSi meminta penetapan ditunda.

Dikecam, Bintek anggota DPRD Jateng di hotel berbintang

Semarang (Espos). Kalangan LSM dan akademisi mengecam pelaksanaan bimbingan teknis (Bintek) 100 anggota DPRD Jateng di hotel berbintang Lorin, Solo yang menelan anggaran lebih dari Rp 500 miliar.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto menyatakan pelaksanaan Bintek anggota DPRD Jateng di hotel berbintang pemborosan anggaran.

“Terlebih kegiatan Bintek juga belum diketahui secara pasti manfaatnya bagi masyarakat,” katanya kepada Espos di Semarang, Minggu (25/10).

Polisi sita 5 kubik kayu mahoni ilegal di kantor Parpol

Semarang (Espos). Jajaran Polres Semarang Barat dan petugas Perhutani menggerebek kantor partai politik (Parpol) DPD Partai Persatuan Daerah (PPD) Jawa Tengah di Jl Siliwangi Krapyak Kota Semarang , Sabtu (24/10) karena diduga untuk menyimpan kayu ilegal.

Petugas menemukan tumpukan kayu mahoni sebanyak lima kubik berada di bagian belakang kantor tersebut yang diduga ilegal karena tidak memiliki dokumen izin dari pihak terkait, termasuk Dinas Kehutanan.

Ratusan batang kayu mahoni ilegal itu disembunyikan di antara semak-semak dan rumput ilalang, sehingga sepintas orang luar tak akan mengetahui.

Menurut petugas Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal, Warsono mahoni termasuk dalam kayu rimba indah yang dilindungi Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Golkar Jateng incar kemenangan 10 Pilkada

Semarang (Espos). Partai Golkar Jawa Tengah mengincar kemenangan di 10 dari 17 wilayah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di provinsi ini pada 2010.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Tengah Bambang Sadono di Semarang, Sabtu (24/10), mengatakan pada 10 daerah tersebut, posisi bupati/wali kota atau wakilnya dijabat oleh sosok yang diusung oleh Golkar.

“Target kami mempertahankan posisi kepala daerah yang saat ini dipegang oleh kader Golkar,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah ini.

Sejumlah daerah yang saat ini kepala daerahnya dijabat oleh kader Golkar, kata dia, antara lain Kabupaten Blora, Kendal, Grobogan, Purworejo, Klaten, Boyolali serta Kota Pekalongan.

Seleksi CPNS Jateng gunakan online

Semarang (Espos), Proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 akan menggunakan sistem online.

“Saat ini, sistemnya sedang dipersiapkan dengan matang agar jangan sampai merugikan masyarakat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Agus Setianto, di Semarang, Jumat (23/10).

Menurut dia, penggunaan sistem ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya calo yang mungkin bermunculan saat proses seleksi pegawai negeri berlangsung.

Jateng berpotensi kehilangan PAD Rp 50 miliar

Semarang (Espos). Pemprov Jawa Tengah berpotensi kehilangan pendapatan asil daerah (PAD) Rp 50 miliar pada tahun anggaran 2010, dengan akan diberlakukannya toleransi muatan nol persen dan pelimpahan pengelolaan TPI ke kabupaten/kota.

Sementara Gubernur Bibit Waluyo mengajukan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Tengah (Jateng) 2010 senilai Rp 5,377 triliun.

Menurut anggota Komisi C DPRD Jateng, Bambang Eko Purnomo dengan diberlakukannya ketentuan toleransi muatan di jalan raya nol persen pada 2010 berdampak terhadap penutupan seluruh jembatan timbang yang ada.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Klaten meningkat

Klaten (Espos). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Klaten yang terungkap pada tahun 2009 cenderung mengalami peningkatan di banding tahun 2008.

Pada tahun 2008, terdapat 86 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan masyarakat kepada pihak berwenang. Sedangkan pada tahun 2009, hingga menjelang akhir Oktober sudah ada 70 kasus yang sudah dilaporkan.

Demikian disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (PPKB dan Budpapor) Bagian Kesra Pemkab Klaten, Naning saat ditemui wartawan usai acara pemaparan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 2010-2014, Kamis (22/10), di Ruang B1 Pemkab Klaten.

2010, APBN anggarkan Rp 15,2 M untuk Klaten

Klaten (Espos). Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun 2010 di Kabupaten Klaten yaitu sebesar Rp 15,2 milyar. Anggaran itu rencananya akan diperuntukkan bagi 11 kecamatan.

Koordinator Sekretariat PNPM MP Pusat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Prabawa Eka Soesanta mengatakan dengan alokasi yang dianggarkan dari APBN sebesar itu diharapkan dari Pemkab Klaten bisa memberikan alokasi Rp 3,8 milyar.

“Pelaksanaan PNPM MP di Kabupaten Klaten termasuk bagus dan komitmen dari daerah sudah bagus. Di tingkat nasional tingkat penyimpangan dalam PNPM MP kurang dari 0,1 persen. Jika dibanding program-program lain, PNPM MP sudah bagus,” ucap Prabawa.

Fraksi gabungan terancam tak dapat jatah pimpinan komisi

Klaten (Espos). Proses pengisian komisi di DPRD Klaten mulai memasuki tahapan bagi-bagi kursi pimpinan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Espos, fraksi gabungan yang ada di DPRD Klaten terancam tak mendapatkan jatah kursi di unsur pimpinan komisi.

Kondisi tersebut mungkin terjadi bila menilik proses pembagian kursi pimpinan secara proporsionalitas. Dengan perhitungan proporsionalitas, maka jatah bagi-bagi kursi pimpinan komisi hanya diraup oleh fraksi utuh saja.

“Lobi-lobi memang telah dilakukan. Dengan melihat proporsionalitas, kami mendapat satu kursi pimpinan,” kata Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Klaten, Marjuki ketika ditemui Espos, Jumat (15/10) di Gedung Dewan.

Angka kematian ibu dan bayi di Boyolali masih tinggi

Boyolali (Espos). Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Boyolali saat ini masih tinggi. Dari data yang terkumpul hingga tahun 2009, tercatat angka kematian ibu (AKI) sebanyak 19 kasus dari 15.844 kelahiran atau 119,91/100.000 kelahiran hidup.

Sementara jumlah bayi lahir mati sebanyak 141 kasus dari 15.985 kelahiran dan jumlah kematian bayi sebanyak 203 kasus dari 15.844 kelahiran hidup. Angka kematian Balita tak besar, yakni 11 kasusu dari 15.985 kelahiran.

Demikian diungkapkan Bupati Boyolali, pada cara Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Kecamatan Sayanng Ibu dan Bayi serta Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di Pendopo Pemkab setempat, Jumat (23/10).

Ia memaparkan dari 19 kasus kematian ibu, kematian pada masa nifas paling besar yakni 15 kasus. Jika ditilik dari kelompok umur, delapan kasus terjadi pada kelompok umur di atas 35 tahun.

Ketua DPRD dilaporkan ke kepolisian

Boyolali (Espos). Situasi politik di Kabupaten Boyolali semakin memanas, menyusul dilaporkannya Ketua DPRD setempat, Slamet Paryanto ke kepolisian oleh Fraksi PAN dan Fraksi Nurani Partai Golkar (FNPG), Selasa (20/10). Pelaporan ini merupakan buntut kekisruhan yang terjadi dalam sidang paripurna istimewa pelantikan pimpinan DPRD Senin kemarin.

Paryanto dilaporkan karena diduga telah membuat surat palsu. Barang bukti yang diajukan adalah dua lembar surat yakni surat undangan sidang paripurna penetapan Tata Tertib DPRD dan pembentukan alat kelengkapan serta surat permohonan usulan nama-nama untuk dimasukkan dalam alat kelengkapan (Alkap).

Ketua Fraksi PAN, Thontowi Jauhari dan Agus Ari Aji dari Fraksi Nurani Partai Golkar ditemani dua pengacaranya, Siswoyo SH dan Turmurni Ningsih SH, melaporkan secara langsung dugaan pelanggaran pidana tersebut. Laporan mereka diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Boyolali.

Seusai melapor, Thontowi mengutarakan, tindakan yang dilakukan Paryanto dengan menandatangani surat undangan dan surat permohonan usulan atas nama ketua definitif, sementara dia belum dilantik dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang.

Warga desak Pemkab gratiskan KTP dan akta kelahiran

Sragen (Espos). Kalangan masyarakat Bumi Sukowati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat segera merevisi Perda No 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Biaya Penggantian Cetak KTP dan Akta Kelahiran.

Hal ini dilakukan guna menggratiskan seluruh biaya pengurusan pembuatan akta kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selama ini, pembuatan akta kelahiran gratis hanya dibatasi untuk bayi yang berusia maksimal 60 hari. Sedangkan pengurusan akta kelahiran melebihi batas waktu tersebut dikenakan biaya Rp 12.500. Sementara, pembuatan satu lembar KTP juga dikenakan biaya hingga Rp 5.000.

Salah satu warga Sragen, Panut kepada Espos, Jumat (23/10) mengatakan penggratisan biaya pengurusan akta kelahiran dan KTP mestinya sudah mulai diberlakukan di wilayah Sragen.

6 Bakal calon Ketum KONI muncul dari Pengkab

Wonogiri (Espos). Sebanyak enam bakal calon Ketua Umum (Bacaketum) KONI periode 2009-2013 muncul meramaikan bursa pencalonan dalam musyawarah olahraga kabupaten luar biasa (Musorkablub). Musorkablub KONI Wonogiri akan digelar 14 November mendatang dan keenam Bacaketum itu akan segera disodori surat kesanggupan oleh Tim inventarisasi KONI Wonogiri.

Surat kesanggupan ataupun ketidaksanggupan harus diserahkan kembali ke tim H-3 pelaksanaan Musorkablub.

Keenam Bacaketum KONI Wonogiri adalah Sih Giyono, Bram Nusantara, Ma’ruf Irianto, Mulyadi, Joko Sutopo dan Edy Purwanto.

107 sekolah penerima DAK cari utangan

Karanganyar (Espos). Sebanyak 107 sekolah dasar (SD) yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) terpaksa mencari utangan untuk melaksanakan proyek rehab bangunan di lingkungan sekolah setempat.(23 Oktober 2009)

Hal itu terpaksa dilakukan untuk mengejar waktu pengerjaan, sebelum tiba musim penghujan. Apalagi, pada akhir Oktober ini surat pertanggungjawaban (SPj) dana DAK tahap I sudah harus disetor ke Pemkab agar dapat mencairkan DAK termin II.

“Kebetulan, sebanyak 107 sekolah itu hanya menerima satu paket, jadi kalau dananya diberikan agak belakangan tidak masalah. Sebab, pengerjaannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan sekolah yang mendapat jatah dua paket atau lebih. Hanya saja, ketika sudah tiba pencairan DAK, kas daerah malah kosong,” kata Kasi Sarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Nur Halimah, saat ditemui wartawan di sela-sela inspeksi mendadak (Sidak) DAK di sejumlah SD di wilayah Kecamatan Jumantono dan Jumapolo, Jumat (23/10).

44 Perusahaan di Sukoharjo bermasalah dilaporkan

Sukoharjo (Espos). Sebanyak 44 perusahaan yang dinilai bermasalah dalam pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dilaporkan buruh kepada dewan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Menurut informasi yang dihimpun Serikat Pekerja Nasional (SPN) berdasarkan laporan bulanan PT Jamsostek, banyak sekali perusahaan di Kota Makmur yang bermasalah dalam hal pembayaran Jamsostek.

Di antaranya yang dicatat oleh SPN adalah perusahaan yang tidak menyebutkan secara jujur jumlah gaji karyawan mereka, jumlah pekerja, serta menunggak premi per bulan kepada PT Jamsostek.

Seorang anggota Dewan Pengupahan, Sukarno menjelaskan, berdasarkan penelusuran SPN banyak perusahaan yang bermasalah dalam hal memenuhi kewajiban mereka melindungi para karyawannya.

Desak usulan UMK disahkan, Dewan surati Dewan Pengupahan

Sukoharjo (Espos). DPRD Sukoharjo mendesak Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mensahkan usulan upah minimum kabupaten (UMK) yang diajukan Bupati pada 2010 mendatang senilai Rp 769.000. Desakan tersebut disampaikan dalam bentuk surat resmi yang dikirim Selasa (27/10).

Demikian hasil kesimpulan rapat antara Komisi IV, Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sukoharjo, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang digelar Selasa di Gedung Dewan.

Setelah sebelumnya buruh meminta dukungan kepada Komisi IV pada Selasa (20/10) lalu, kini seluruh anggota maupun ketua komisi setuju memberikan tanda tangan mereka sebagai bentuk dukungan bagi para buruh.

Diancam dibunuh, Sekda Sukoharjo lapor polisi

Sukoharjo (Espos). Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Indra Surya mengadukan short message service (SMS) yang berisi makian beserta ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada dirinya di Polres setempat.

Berdasar informasi yang dihimpun di Polres Sukoharjo, Sekda menerima SMS teror tersebut sesuai mengisi acara Halo Wargaku di RRI, Kamis (15/10). Berdasarkan penuturan Indra pada kepolisian seperti yang tertulis di berita acara pemeriksaan (BAP), kejadian SMS teror diawali ketika yang bersangkutan membahas rekrutmen CPNS di acara Halo Wargaku.

Di tengah-tengah acara, Indra mengaku menyebutkan nomor hanphone (HP) miliknya dengan tujuan agar warga yang menemukan kecurangan dalam rekrutmen CPNS segera melaporkan melalui nomor tersebut.

DAK 2010 Sukoharjo turun Rp 14 miliar

Sukoharjo (Espos). Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kota Makmur pada 2010 mendatang dipastikan lebih kecil apabila dibandingkan dengan dana yang diterima pada 2009 lalu. Penurunan tersebut mencapai Rp 14 miliar lebih.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Agus Santosa ketika dijumpai Espos belum lama ini.

Dijelaskannya, DAK yang diterima Sukoharjo pada 2009 lalu senilai Rp 63 miliar. Sementara untuk tahun depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya menerima Rp 49 miliar.

“Berdasarkan rapat koordinasi (Rakor) di Jakarta, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Sukoharjo mengalami kenaikan meski hanya sedikit. Sementara untuk DAK justru turun sampai Rp 14 miliar,” jelasnya.

35 Posisi Sekdes kosong, 27 tak penuhi syarat

Sukoharjo (Espos). Sebanyak 35 posisi sekretaris desa (Sekdes) di Kota Makmur kosong sehingga jabatan itu untuk sementara waktu diampu oleh kepala urusan (Kaur) desa yang dianggap mampu dan punya potensi.

Sementara itu sebanyak 27 Sekdes yang saat ini menjabat, dinilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu disebabkan, usia mereka tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pegawai pemerintah terutama dari segi usia. Meski tidak memenuhi syarat untuk diangkat, namun mereka sampai sekarang masih menjalankan tugas sebagai Sekdes.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Sumarsono menjelaskan, dari total 150 posisi Sekdes, 88 posisi di antaranya saat ini telah terisi.

Anggaran cekak, pembahasan RAPBD 2010 di TAPD terancam molor

Solo (Espos). Pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2010 di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Solo terancam molor. Pembahasan yang ditarget selesai dalam pekan ini itu berlangsung alot lantaran cekaknya anggaran.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Anung Indro Susanto, ditemui wartawan di Balaikota, Selasa (27/10) mengungkapkan, dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot), baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat pada 2010 mendatang mengalami penurunan.

DAU yang pada tahun 2009 diterima senilai Rp 435 miliar, pada 2010 hanya dijatah Rp 428 miliar atau berkurang senilai Rp 7 miliar.

Sistem perencanaan DAK dinilai masih buruk

Solo (Espos). Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Kota Solo menilai sistem perencanaan dana alokasi khusus (DAK) yang dilakukan Pemkot buruk. Hal itu menyusul dianulirnya SDN Petoran sebagai penerima DAK tahun ini.

Penegasan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pattiro Kota Solo, Alif Basuki saat ditemui wartawan di sela-sela kesibukannya, Senin (26/10). Dikatakannya, sebelumnya Pemkot sudah menerjunkan tim survei ke SDN Petoran untuk mengetahui tingkat kelayakan ruang kelas sebagai fasilitas belajar.

Ia melanjutkan, Pemkot juga sudah mengundang pihak SDN Petoran untuk mengikuti sosialisasi petunjuk dan teknis (Juknis) DAK. Bahkan, Pemkot juga sudah menentukan besaran nilai anggaran yang rencananya digunakan untuk merenovasi enam ruang kelas SDN Petoran.

KPU kabupaten/kota se-Jateng gelar Raker

Solo (Espos). Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota se-Jawa Tengah (Jateng) mengadakan Rapat Kerja Persiapan Evaluasi dan Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2009, Minggu (25/10), di Hotel Sahid Jaya, Banjarsari, Solo.

Raker tersebut dipimpin Ketua KPU Jateng Ida Budhiarti sebagai persiapan awal untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) 2009.

“Raker ini masih merupakan bagian dari persiapan evaluasi Pemilu 2009. Agar memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi Pemilu 2009, kami memberikan bekal dan menentukan parameter yang digunakan untuk evaluasi yang bakal dilaksanakan pada 6-8 November mendatang,” ujar Ida saat ditemui wartawan di sela-sela Raker tersebut.

Pengajuan anggaran Pilkada KPU Solo tak sesuai Permendagri

Solo (Espos). Pengajuan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 44/2007, lantaran pengajuann anggaran Pilkada itu dilakukan secara dua tahap.

Padahal Permendagri mengamanatkan pengajuan anggaran Pilkada harus satu kesatuan dari seluruh tahapan Pilkada.

Ketua KPU Jawa Tengah Ida Budhiarti saat ditemui wartawan, Minggu (25/10), di sela-sela Rapat Kerja Persiapan Evaluasi dan Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Sahid Jaya, Banjarsari, Solo, mengungkapkan, persoalan pengajuan anggaran Pilkada itu harus satu kesatuan atas seluruh tahapan Pilkada yang ada.

Soal Pilkada, PDIP Solo klaim paling unggul

Solo (Espos). Meski pasangan Jokowi-Rudy belum menyatakan kesediannya untuk berlaga dalam Pilkda 2010, namun Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Kota Solo merasa yakin bahwa duet tersebut akan kembali berlaga mengendarai PDIP. Bahkan, para kader partai banteng moncong putih mengklaim paling unggul dalam perebutan kursi tertinggi di Kota Solo itu.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPC PDIP Solo, YF Soekasno mengaku tak merisaukan sama sekali dengan banyaknya Parpol yang mencoba menarik Jokowi untuk dicalonkan sebagai walikota kembali.
Menurutnya, meski Jokowi memiliki hak untuk menolak, namun dirinya optimistis bahwa Walikota Solo itu akan kembali maju dalam Pilkada dengan mengendarai PDIP.

“Sebagai kader yang baik, kami yakin Pak Jokowi akan mengendarai lagi PDIP untuk maju dalam Pilkada. Karena ini adalah amanat warga Solo. Dan bukan bermaksud menyombongkan diri, PDIP yakin akan kembali memenangkan Pilkada nanti,” ujarnya ketika ditemui wartawan di Balaikota, Sabtu (24/10).

PDIP buka peluang munculnya calon non-incumbent

Solo (Espos). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka peluang munculnya bakal calon walikota/Wawali baru selain aspirasi kader PDIP yang tetap menginginkan calon incumbent Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmi (Jokowi-Rudy) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010.

Keputusan usulan nama bakal calon walikota/Wawali di internal PDIP ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP bakal ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) yang bakal digelar dalam waktu dekat.

Sebagai langkah awal, DPC PDIP sudah menyosialisasikan Surat Keputusan DPP Nomor 424 kepada struktural partai di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga Ranting dan anak ranting pada Kamis (22/10) malam di Kantor DPC PDIP, Ngoresan, Laweyan, Solo.

BPK Indikasikan Pelanggaran di Century

INILAH.COM, Jakarta. Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal menyatakan hasil sementara proses audit investigatif BPK, memang ada beberapa indikasi yang mengarah kepada pelanggaran. Walaupun begitu, hasil itu belum bisa dijadikan acuan pihaknya untuk bersikap.

Kepada INILAH.COM, Rabu (28/10), Mustafa Kamal mengaku sudah melihat hasil audit investigatif BPK dalam kasus Bank Century. Dari hasil tersebut, dia melihat ada beberapa indikasi menyangkut profesional perbankan yang mengindikasikan sejumlah pelanggaran.

"Dari hasil sementara itu, juga bisa dilihat adanya indikasi yang mengarah pada penyalagunaan wewenang," ujarnya.