PKS Janji Tak Akan Ada yang Ditutup-tutupi

Pansus Century

Jakarta. Anggota Pansus Hak Angket Bank Century dari FPKS Fahri Hamzah berjanji tidak akan ada yang ditutup tutupi dalam penyelidikan Bank Century. PKS berpedoman kepada keinginan kuat Presiden SBY untuk membuka kasus itu supaya terang benderang.

"Pedoman kita itu saja, dari keinginan kuat Pak SBY mau dibuka terang benderang. Kalau dari awal Pak SBY bilang tutup, ya, kita tutup dan datang dengan sikap yang lain," kata Fahri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2010).

"Dari awal sikap kita terang benderang. Dari rapat konsultasi, rapat pimpinan juga terbuka. Dan publik paham yang terjadi, nggak mungkin kita tertutup dalam mengambil kesimpulan," lanjut dia.

Namun, Fahri meminta pihak-pihak yang nantinya terungkap sebagai penanggung jawab kasus Bank Century untuk tidak panik.

DPR Desak Pemerintah Antisipasi Penanggulangan Bencana

PK-Sejahtera Online. Jakarta (02/02). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendesak pemerintah agar segera melakukan penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Masih kurangnya fungsi koordinasi lintas sektor atau departemen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadikan penanganan pemerintah terhadap korban bencana di Indonesia terkesan lambat dan kurang terkoordinir. Hal ini menggambarkan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 pasal 5 dan 6 tentang Penanggulangan Bencana belum dijalankan dengan seharusnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Hj Yoyoh Yusroh menyampaikan hal tersebut disela-sela Rapat Paripurna di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

“BNPB sebagai koordinator seharusnya mampu melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga lain seperti Departemen Sosial, Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lain-lain berdasarkan data yang akurat terkait bencana yang terjadi di Indonesia. Jika data yang digunakan akurat dan mampu dikoordinasi dengan baik, maka tidak akan ada tumpang tindih bantuan. Untuk itu perlu dilakukan pendataan yang baik dan akurat mengenai upaya penanganan bencana, termasuk bantuan internasional,” jelas Yoyoh Yusroh.

Sistem Pendidikan Nasional Harus Diperbaiki

JAKARTA. Teka-teki pelaksanaan Ujian Nasional (UN) terjawab sudah. Melalui berbagai pertemuan Pemerintah yang diwakili Kementerian Pendidikan Nasional memutuskan UN tetap dilaksanakan. Meski demikian, Fraksi PKS meminta agar pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan UN dan merekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional.

"Ujian nasional harus tetap dikoreksi dan dievaluasi secepat mungkin. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki Sistem Pendidikan Nasional demi masa depan Bangsa Indonesia," kata Ahmad Zainuddin, Lc, anggota Panja UN DPR, dalam rilis yang diterima okezone, Selasa (2/2/2010).

Demikian hasil Seminar Pendidikan Membenahi Sistem Ujian Nasional yang diselenggarakan Kelompok Komisi X FPKS di Gedung Nusantara Lantai III Komplek DPR, Senayan Jakarta, Senin 1 Februari. Hadir sebagai sebagai pembicara Prof Arif Rahman (Pakar Pendidikan), Prof Irwan Prayitno (Mantan Ketua Komisi Pendidikan), Prof Djali (BSNP), dan Dr. Elin Driana (Education Forum).

Selain pembicara hadir juga Wakil Ketua FPKS Ledia Hanifa Amalia dan Anggota Komisi X FPKS Rohmani, S.Pd dan Herlini Amran, MA.

Para pembicara memberikan pandangannya mengenai Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang terkait dengan Ujian Nasional. Meski pemerintah tetap menjalankan UN, pembicara yang terdiri dari pakar dan praktisi pendidikan tidak sepakat jika UN dijadikan salah satu kriteria kelulusan siswa.

PKS-Gerindra Jajaki Koalisi di Pilkada Depok

DPD PKS Kota Depok, Rabu (3/2), berkunjung ke Kantor DPD Gerindra Kota Depok di Jalan Margonda untuk melakukan penjajakan kemungkinan berkoalisi pada Pilkada Kota Depok 2010.

"Pertemuan tadi belum ada deal politik apapun, hanya silaturahim biasa," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Kota Depok Muhammad HB, di Depok.

Hadir dalam acara silaturahim politik tersebut antara lain Ketua DPD PKS Mujtahid Rahman Yadi, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Dr Prihandoko, Sekretaris Yogo Pamungkas, dan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok Supariyono.

Sedangkan dari DPD Gerindra Kota Depok hadir Sekretaris Jamaluddin, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Muhammad HB, Resky M. Noor (Bendahara) dan sejumlah pengurus lainnya.

Pemakzulan Seperti Mimpi di Siang Bolong

VIVAnews. Desakan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menginginkan Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century harus sampai pada tujuan pemakzulan, dinilai Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mimpi disiang bolong.

"Soal pemakzulan itu, seperti mimpi disiang bolong saja," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Selasa, 2 Februari 2010.

Menurutnya, Pansus tidak mengarah ke pemakzulan dan pansus tidak memiliki hak untuk memutuskan secara hukum.

Tetapi, pansus hanya memberikan rekomendasi, yang merangkum diantaranya tentang perbaikan UU, upaya penyalahgunaan wewenang, dan rekomendasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Presiden dengan kewenangannya untuk dilakukan perbaikan.

"Pansus tidak bisa bersikap lebih jaiuh dari itu. Tapi, DPR bisa menggunakan hak menyatakan pendapat, bila memang ada kejanggalan," ujarnya. Itupun, lanjut Mustafa, semua harus dilakukan uji terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi (MK).