Depak PKS-Golkar, SBY Bunuh Diri Politik

Inilah.Com. PKS dan Golkar terancam didepak dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pasca diusulkannya reshuffle oleh Partai Demokrat. Bila dua partai itu benar-benar didepak, maka SBY sama saja melakukan bunuh diri politik.

Hal itu diungkapkan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi kepada INILAH.COM, Jakarta, Minggu (7/2). Menurutnya, SBY tak akan punya nyali untuk mereshuffle menteri dari Golkar dan PKS sekaligus.

"Mendepak kedua partai tersebut dari koalisi, itu sama saja bunuh diri politik. Oposisi semakin kuat dan Demokrat makin tidak bisa kendalikan Pansus Century," ujarnya.

Menurutnya, yang mungkin dilakukan SBY adalah mendekati ulang Golkar karena dibanding PKS, Golkar adalah pemegang kursi terbesar kedua di DPR. "Golkar juga punya sejarah koalisi yang lebih harmonis dengan SBY," imbuhnya.

Di atas kertas, koalisi pemerintah di DPR saat ini berjumlah 423 kursi (75,53%), terdiri dari Demokrat 148, Golkar 107, PKS 57, PAN 46, PPP 37 dan PKB 28. Sedang oposisi hanya 137 (24,47%) yang terdiri dari PDIP 94, Gerindra 26 dan Hanura 17.

PKS Tetap Teguh pada Fakta

“Dari data yang diperoleh, PKS melihat ada indikasi korupsi. Kita mengendus ada tindak pidana korupsi. Pihak yang bertanggungjawab harus diproses secara hukum melalui KPK,” tegas Andi.

Pernyataan dari Istana Wapres bahwa kesimpulan awal fraksi-fraksi di Pansus Angket Century akan berubah dalam perjalanan waktu ditanggapi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) sebagai sesuatu yang overestimate dan overconfidence. “Jangan berandai-andai-lah karena kita akan tetap konsisten mempertahankan fakta yang ada,” ungkap Andi Rahmat.

Anggota Pansus Angket Century dari Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, fraksinya tidak mau berspekulasi terhadap pernyataan-pernyataan interpretatif. “Kalau Wapres Boediono bilang kesimpulan awal akan berubah karena ini keputusan politik, itu urusan dia. Kita tidak mau berspekulasi dan pegangan kita adalah data dan fakta,” tegasnya menjawab matanews di Jakarta, Selasa (9/2).

Juru Bicara Wapres Boediono, Yopie Hidayat dalam pernyataan persnya siang tadi menyatakan, kesimpulan awal fraksi-fraksi, kemarin, bukan vonis yang mengikat. “Ini adalah kesimpulan awal dan kesimpulan secara politik dari parlemen. Kesimpulan politik bisa berubah-ubah,” sebut Yopie.

It's Coalition, Not Charity!

JAKARTA, KOMPAS.com. Regarding the consequence of the inquiry on Century Bank by the House that might lead to a reshuffling, PKS fraction stated that they're not worried about the rumors. They reasoned that the coalition by PKS was also a factor that contributed to the victory of SBY-Boediono during the elections, and that the coalition was for the sake of forming a clean government.

Fachri Hamzah, deputy secretary general of PKS at the House made the statement, Monday. He stated that the perception of coalition so far is misled. Coalition has been viewed as a form of charity from the bigger party to the smaller ones by granting positions as ministers and state officials.

"(Then the bigger political party stated) that we've granted four ministers, - well who is 'we' here? This is wrong. This is a cooperation. A political coalition, a parliamentary coalition, and finally it leads to the cabinet. It's cooperation, not charity!"

Suara DPC PDIP Sukoharjo terpecah

Sukoharjo (Espos). Suara kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukoharjo pecah dalam menyikapi keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah (Jateng) yang dituangkan dalam surat usulan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang pelaksanaan koferensi cabang (Konfercab) pada 14 Februari nanti.

Perpecahan suara tersebut dilatarbelakangi adanya perbedaan tafsir dan tuntutan dari sebagian pengurus DPC partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Tak hanya suara DPC yang terpecah, perbedaan tersebut sekarang ini berdasar informasi yang dihimpun juga meluas hingga ke tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) di mana 10 PAC dengan tegas menuntut pelaksanaan Konfercab segera, sementara dua PAC lainnya tidak menentukan sikap.

Sekretaris PAC Grogol yang juga juru bicara 10 PAC yang mendukung pelaksanaan Konfercab, Syarif Hidayatullah mengatakan, pihaknya menerima informasi dari DPD bahwa Konfercab untuk Kota Makmur seharusnya dilaksanakan pada 14 Februari nanti.

“Menurut informasi yang saya terima dari DPD, mereka sudah mengusulkan agar pelaksanaan Konfercab Sukoharjo supaya disegerakan pada akhir pekan ini. Surat dari DPD kepada DPP tersebut bernomor 1823-9/II-A/DPD/2010 yang ditandatangani Ketua DPD Jateng, Murdoko dan Sekretarisnya Nunik Sri Y,” jelas Syarif kepada wartawan, Rabu (10/2).

Hari ini, FKK Soloraya konsultasi ke DPR

Sukoharjo (Espos). Forum Komunikasi Kepala Desa (Kades) Soloraya hari ini menghadap Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI untuk mendesak panitia khusus (Pansus) yang membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang pemerintahan dan pembangunan desa dihidupkan kembali.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kades Soloraya, Agus Tri Raharjo kepada Espos, Selasa (9/2). Agus menjelaskan, RUU mengenai pemerintahan desa dan pembangunan desa harus segera ditetapkan lantaran dibutuhkan di lapangan.

“Dari perwakilan Forum Komunikasi Kades ada empat orang yang akan berangkat ke Jakarta termasuk saya sendiri. Kami berangkat Selasa malam dan akan terus di Jakarta sampai Jumat nanti,” jelasnya.

Agus menjelaskan, tidak hanya Kades se-Soloraya namun dirinya juga berharap semua Kades di Indonesia bisa memberikan dukungan pembahasan kembali RUU tentang pemerintahan dan pembangunan desa. Pasalnya, UU tersebut sangat dibutuhkan baik Kades maupun Perdes dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.

Maki ajukan permohonan lelang BB 40 sepeda motor

Sukoharjo (Espos). Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Sukoharjo segera mengajukan permohonan pelelang barang bukti (BB) kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Sukoharjo berupa 40 unit sepeda motor untuk DPRD Sukoharjo periode 1999-2004 yang hingga kini masih bermasalah.

Koordinator Maki Sukoharjo Boyamin mengatakan, 40 unit sepeda motor supra fit yang kini berada di rumah penitipan barang sitaan negara Solo tersebut mendesak dilelang. Pasalnya, kondisi sepeda motor tersebut kini tidak terawat.

“Dulu sepeda motor tersebut kondisinya cukup bagus, tapi sekarang sudah mulai rusak,” terangnya ketika dijumpai wartawan, Selasa (9/2) di gedung Dewan.

Kondisi motor yang tidak terawat, menurutnya cukup berpengaruh terhadap nilai taksir barang. Dalam kondisi yang tidak terawat seperti saat ini, nilai taksir sepeda motor tersebut menurut Boyamin hanya berkisar Rp 2- 3 juta. Padahal, sepeda motor tersebut dulu harganya mencapai Rp 12 juta.

Saat Melik Nggendong Lali

Bagaimanakah gonjang-ganjing kasus pemotongan uang insentif guru yang lulus sertifikasi di Kabupaten Sukoharjo harus kita maknai bersama? Harian Joglosemar edisi Minggu, 31 Januari 2010 secara khusus mengupas kasus ini. Kasus ini ibarat bola salju yang terus menggelinding dan membesar. Kalau dari awal kita perhatikan liputan media massa terhadap kasus ini, maka secara sederhana dapat kita tarik sebuah kesimpulan yaitu hilangnya akal sehat akibat keinginan seseorang atau beberapa gelintir orang yang menggunakan kekuasaannya untuk memiliki sesuatu yang bukan menjadi haknya. Mungkin pejabat Dinas Pendidikan Sukoharjo juga merasa memiliki hak karena ikut berjasa dalam menandatangani dokumen sertifikasi. Setiap paraf dan tanda tangan dalam birokrasi, artinya uang.

Keinginan itu ada dan berjalan bergandengan tangan dengan sebuah kekuasaan, yang sudah dari sananya cenderung menindas dan mencari celah memanfaatkan setiap jengkal kesempatan untuk meraih keuntungan. Objek dari kekuasaan itu adalah mereka yang dianggap lemah, dapat dimanfaatkan dan dimanipulasi.

Keinginan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo untuk memungut uang, apa pun namanya sehingga terkumpul sebanyak Rp 720 juta sejak tahun 2006 (Solopos, 27/1/2010), adalah cara untuk menguasai orang lain. Mengambil apa yang dimiliki oleh orang lain secara kolektif adalah cermin dari banalitas kekuasaan. Ia menyaru dalam bentuk yang paling sederhana yaitu pungutan itu suka rela, ketika ketahuan orang banyak, Dinas Pendidikan mengelak bahwa tidak ada pungutan, sampai yang paling akhir adalah berupa ancaman pemecatan dan pencabutan sertifikat profesi.

Sudah Bayar Kebersihan, Kios Tetap Kotor

SUKOHARJO. Komisi II DPRD Sukoharjo menemukan perbedaan retribusi pasar dari hasil temuan dalam Inspeksi Mendadak (Sidak) di pasar tradisional kota Sukoharjo, Selasa (9/2). Perbedaan tarif retribusi pasar tersebut berkisar antara Rp 800 sampai Rp 1.000.

Sidak yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo Eka Junaidi itu bertujuan memantau harga beras di pasaran, produk China dan retribusi pasar. Dari temuan Sidak terkait harga beras, kebanyakan terjadi kenaikan di kisaran antara Rp 400 sampai Rp 700 di hampir semua jenis beras yang ada.

Selain beras, harga kedelai juga ikut naik dari Rp 10.500 menjadi Rp 12.000. Hanya harga gula saja yang mengalami penurunan dari Rp 11.000 menjadi Rp 9.500. Untuk kebutuhan pangan lainnya relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan berarti.
”Kenaikan ini sudah terjadi bulan kemarin, terutama karena penurunan jumlah stok beras karena masih musim tanam,” ujar salah satu pedagang sembako di pasar Sukoharjo, Ny Sajiono.

Selain menemukan kenaikan harga Sembako, Komisi II juga menemukan barang impor dari China seperti handuk di salah satu kios milik Eko. ”Sampai saat ini hanya sebatas handuk saja barang impor dari China, untuk baju dan pakaian yang lainnya belum ada,” ujar Eko kepada Joglosemar.

Kasus chikunguya di Sukoharjo naik 85%

Sukoharjo (Espos). Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) mencatat kasus chikungunya pada awal tahun ini naik 85% dibanding pada awal tahun lalu yaitu dari yang hanya 14 kasus melonjak menjadi 98 kasus.

Dengan kondisi itulah, DKK akhirnya menerbitkan surat kewaspadaan yang ditujukan kepada 12 kecamatan. Dalam surat peringatan kewaspadaan tersebut, kecamatan selanjutnya meneruskannya lagi hingga ke tingkat kelurahan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penyakit Menular (P2M) DKK, Rustiningsih menjelaskan, kasus chikungunya saat ini memang sedang merebak. ”Berdasarkan catatan kami, kasus chikungunya memang melonjak tajam. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga kami terbitkan surat kewaspadaan agar masyarakat segera membuat langkah antisipasi,” jelas Rustiningsih, Selasa (9/2).

Mengacu kepada catatan DKK, kasus chikungunya yang tercatat pada sampai bulan keempat 2009 lalu sebanyak 14. Namun demikian, jumlah tersebut melonjak tajam pada tahun ini menjadi sebanyak 98 kasus. ”Jadi berdasarkan catatan kami, kasus chikungunya pada bulan keempat tahun ini naik menjadi 98 kasus. Nah, apabila jumlah ini dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun lalu kenaikannya memang luar biasa,” jelasnya.

Sukoharjo masih hadapi kendala

Sukoharjo (Espos). Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi sejumlah masalah yang harus dipecahkan di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi besarnya jumlah penduduk miskin, tingginya angka pengangguran, belum optimalnya produksi pertanian dan rendahnya kualitas SDM.

Selain itu, kualitas pelayanan publik dinilai masih belum optimal dan dukungan infrastruktur pun belum memadai.

Demikian disampaikan Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto saat berpidato di hadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Peringatan Hari Lahir ke-63 Kabupaten Sukoharjo, Rabu (15/7), di Gedung Dewan setempat.

Menurut Bupati, mengacu pada arah kebijakan pembangunan, disepakati bahwa masalah-masalah tersebut diatasi dengan menetapkan program prioritas yang meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian, peningkatan aksesibilitas serta kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan kepasitas kelembagaan dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Senin, Komisi I Nglurug ke UI

SUKOHARJO. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo mangkir untuk ketiga kalinya dari panggilan Komisi I terkait penjelasan penerimaan CPNS Kabupaten Sukoharjo yang dinilai bermasalah. Hal itu mendorong anggota Komisi I harus meminta klarifikasi langsung ke Universitas Indonesia (UI) sebagai penanggung jawab pembuatan soal sampai tahap penilaian.

Sebelumnya, Komisi I mempersoalkan penerimaan CPNS karena dianggap terjadi banyak kejanggalan seperti tidak jelasnya MoU kedua belah pihak, transparansi nilai dan ketidakhadiran UI saat mengantar soal ujian.

Karena carut marutnya penyelenggaraan CPNS 2009 itu, Komisi I menginginkan keterangan langsung terkait masalah itu. Sunarno, Anggota Komisi I menjelaskan, pihaknya saat ini tidak mendapat jawaban terkait masalah penerimaan CPNS itu oleh BKD.

”Senin (8/1) tim Komisi I berangkat ke Jakarta untuk meminta keterangan pada pihak UI terkait permasalahan CPNS di Sukoharjo,” ujarnya.

Konfercab PDIP Molor

SUKOHARJO. Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP sampai saat ini belum jelas kapan pelaksanaannya. Pasalnya, sampai saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai pemegang keputusan dalam pelaksanaan Konfercab belum mengeluarkan hasil keputusan terkait waktu pelaksanaan Konfercab.

Demikian diungkapkan oleh Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Dwi Jatmoko, Senin (8/2). Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya sudah melayangkan surat kepada DPC minggu yang lalu. Namun sampai saat ini DPC belum mendapatkan hasil keputusan DPP PDIP.

”Belum ada instruksi dari pusat sampai detik ini terkait pelaksanaan Konfercab PDIP Sukoharjo. Dan kita sebagai DPC tetap akan mematuhi hasil yang dikeluarkan DPC,” ujarnya.

Terkait adanya desakan dari 10 PAC kemarin untuk segera melakukan Konfercab dengan alasan Konfercab seharusnya dilaksanakan pada bulan Februari harus selesai, Dwi Jatmoko menanggapinya sebagai hal yang wajar mengingat sebagai Sekretaris DPC dia tidak berani serta merta melanggar aturan partai.

Arswendo menyesal lukai umat Islam

Jakarta. Budayawan Arswendo Atmowiloto mengaku menyesal pernah melakukan perbuatan yang dinilai melukai umat Islam dengan membuat sebuah pooling atau survey kontroversial di tabloid Monitor yang pernah dipimpinnya di masa lalu.

“Saya menyesal karena saat itu membuat umat Islam terluka,” kata Arswendo dalam sidang uji materi UU Penodaan Agama No 1/PNPS/1965 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (10/2).

Arswendo mengemukakan hal itu ketika ditanya apakah terdapat rasa penyesalan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan yang hadir dalam persidangan tersebut sebagai pihak terkait.

Sedangkan Arswendo dihadirkan oleh pihak pemohon uji materi sebagai salah seorang korban yang pernah dijerat hukum karena terkait dengan pasal-pasal tentang penodaan agama.

Perbuatan yang dinilai melukai umat Islam adalah saat tabloid Monitor pada 15 Oktober 1990 mengumumkan hasil survey mengenai siapa tokoh yang paling diidolakan oleh masyarakat Indonesia.