Warga Dirayu Setujui Proyek SMKN 5

SUKOHARJO. Pro kontra pembangunan gedung SMKN 5 Desa Majasto Kecamatan Tawangsari belum selesai. Pasalnya, informasi yang masuk ke Komisi IV DPRD Sukoharjo dari sejumlah warga Majasto, Camat Tawangsari disinyalir melakukan lobi kepada warga untuk meneruskan pembangunan sekolah itu.

Informasi yang diterima Anggota Komisi IV DPRD M Samrodin, Camat Tawangsari, Arijadi mengumpulkan warga Majasto dan melakukan pendekatan agar pembangunan SMKN 5 Majasto tetap diteruskan.

Dikatakan Samrodin, Camat Tawangsari memberikan tawaran baru untuk mengganti lapangan sebelah timur dengan fasilitas berupa lapangan voli dan sebelah barat gedung dibangunkan gedung yang nantinya tetap menjadi milik desa.

Belanja PNS Sisa Rp 29,8 M

SUKOHARJO. Sebagian besar jabatan dalam Struktur Organisasi Tatakerja (SOTK) yang baru belum terisi. Akibatnya, sisa belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sukoharjo dalam APBD 2009 cukup besar, mencapai Rp 29,8 miliar.

“Selain itu juga disebabkan penggajian CPNSD pengadaan tahun 2009 mundur ke tahun 2010,” ujar Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto dalam Sidang Paripurna jawaban bupati terhadap sisa dana APBD, Senin (5/7).

Bupati mengatakan, terjadinya sisa dana belanja PNS tersebut bukan merupakan unsur kesengajaan. Sementara itu, terkait dengan penentuan besar Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) anggota DPRD, tidak seluruh komponen belanja pegawai diperhitungkan.

Baru Reses Tahap Pertama Dana Aspirasi Dewan Ludes

SUKOHARJO. Dana aspirasi anggota DPRD Sukoharjo sebesar Rp 250 juta per orang habis. Pasalnya, dana aspirasi tersebut banyak terserap oleh dana bantuan sosial dari masyarakat. Selain itu, dana tersebut digunakan anggota dewan sendiri untuk kegiatan aspirasi pada masyarakat (Reses).

“Dana aspirasi tersebut bisa dikatakan sangat penting karena selama ini dana aspirasi itu bisa membantu masyarakat untuk membangun desa,” ujar Agus Sumantri Ketua Fraksi Golkar, Senin (5/7).

Selain itu kata dia, dana aspirasi tersebut habis digunakan anggota Dewan untuk kegiatan Reses yang dilakukan tiap tahun tiga kali. Agus mengatakan, dana aspirasi dewan per orang sebesar Rp 250 juta per anggota Dewan kebanyakan sudah habis terserap oleh masyarakat yang mengajukan bantuan sosial melalui proposal.

PKS: Politik Bukan Gigit Menggigit

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghargai Golkar yang memilih berpolitik bergaya tikus. Namun PKS mengajak Golkar berpolitik yang sehat tanpa mengendus apalagi menggigit.

"Kalau itu ingin dibangun menjadi gaya politik Partai Golkar, ini hak politik masing-masing. Bagi kami politik bukan gigit mengigit tapi menebar kebaikan," ujar Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik kepada wartawan, Senin (5/7/2010).

Mahfudz mengingatkan bahwa tujuan berpolitik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Mahfudz berharap tidak ada parpol yang saling serang.

Irwan-MK Dipastikan Menang

PADANG. Meski kepastian legal hasil Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2010 baru diumumkan KPU Sumbar 14 Juli nanti, namun pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim bisa dipastikan memenangkan pilkada dalam satu putaran.

Hasil real count terakhir Tim Irwan-MK Pukul 12.30 WIB, Sabtu 3 Juli 2010, pasangan nomor 3 yang diusung PKS, PBR, dan Hanura itu meraih 32,86 persen dari total 98,38 persen suara atau 1.936.415 suara sah.

"Yang tinggal dan belum dicatat itu suara dari beberapa TPS di Mentawai," ujar sumber PadangKini.com di Tim Irwan-MK.

Mensos: Masih Banyak Potensi untuk Galang Dana Selain dari Judi

Jakarta. Usulan legalisasi judi di pulau terpencil ditolak Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri. Alasan dana judi bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat pun dinilai tidak tepat. Masih banyak potensi lain yang bisa digali.

"Potensi pajak kita masih banyak yang belum tergali. Ilegal logging dan ilegal fishing juga membuat kehilangan dana sangat besar, lebih besar dari potensi hasil legalisasi judi," kata Mensos dalam siaran pers, Sabtu (3/7/2010).

Perjudian, lanjut Mensos, justru jadi sarana cuci uang untuk dana haram hasil kejahatan. Selain itu Peraturan UU tidak memungkinkan legalisasi judi.

Golkar dan PKS Penentu Nasib Darmin

CALON GUBERNUR BI

Molornya seleksi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) menimbulkan persepsi beragam. Ada yang menilai gara-gara belum sepakat mendukung Darmin Nasution.

Tapi ada juga pendapat karena masih terjadi perbedaan pan­dangan dan penolakan terkait pencalonan tunggal dan track record-nya Darmin. Apalagi dalam hasil rekomendasi Pansus Bank Century DPR dan kasus pajak Ramayana, nama Darmin disebut-sebut ikut bertanggung jawab.

Seharusnya fit and proper test dilaksanakan 16 Juni 2010, tapi ditunda sampai waktu yang belum ditentukan (baca berita: Seusai Reses Dilakukan Seleksi).

Peta kekuatan di DPR sampai kemarin, ada empat fraksi yang menerima pencalonan Darmin, sedangkan yang menolak 2 fraksi. Sedangkan dua fraksi belum (baca tabel).

PKS: Konfederasi Buka Pintu Politik Uang

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera menolak wacana konfederasi yang diajukan Partai Amanat Nasional. Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan PKS, Agoes Poernomo, menyatakan konfederasi membuka peluang politik uang.

"Kami mungkin tidak setuju dengan konfederasi itu," kata Agoes diwawancara VIVAnews melalui telepon, Senin 5 Juli 2010. "Bisa jadi ajang money politics," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Konfederasi yang dibayangkan PKS itu seperti sistem Pemilu 1999 yakni model Stembus Accord. Partai-partai yang gagal meraih kursi dalam Pemilu, memberikan suaranya kepada partai tertentu supaya bisa meningkatkan jumlah kursinya di parlemen.

"Sistem itu kemudian dihapus karena menjadi ajang money politics," kata Agoes. "Partai-partai itu menjual suaranya pada yang mau membeli."

PKS: 'Yusril' Sisminbakum Terlalu Kecil Benamkan Century

INILAH.COM, Jakarta. Yusril Ihza Mahendra berpendapat penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi Sisminbakum karena untuk membenamkan kasus Century. Namun, bagi PKS kasus tersebut terlalu kecil untuk menandingi Century.

"Tidak. Terlalu kecil kasus ini untuk membenamkan kasus Century," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (5/7).

Di lain hal, Mahfudz sempat menyayangkan terseretnya Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Romli Atmasasmita dalam kasus ini. Namun, lanjutnya, motif apapun dibalik penetapan Yusril sebagai tersangka tidak ada kaitannya dengan kasus Bank Century.

"Kami menyayangkan Romi yang penggiat anti korupsi ikut terseret. Terlepas ada motif-motif lain dibalik itu, saya rasa tak ada kaitannya dengan Century, ini kan kasus lama," tutur Mahfudz.