Partai Golkar dan PKS Terapkan Koalisi Kritis

INILAH.COM, Jakarta. Pansus Hak Angket Bank Century menjadi ujian bagi koalisi SBY-Boediono. Kini ada dua partai politik yang menerapkan koalisi kritis yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera.

Koalisi yang dibangun saat Pemilu 2009, sedikitnya terdapat enam partai politik yang terlibat dalam koalisi. Mereka yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Namun dalam praktiknya, beberapa partai politik bersikap kritis terhadap pemerintahan, khususnya dalam kasus Century.

Sedikitnya dua partai politik peserta koalisi SBY-Boediono yang menerapkan koalisi kritis pada pemerintahan SBY yaitu Partai Golkar dan PKS. Indikasinya dapat dilihat di Pansus Hak Angket Bank Century yang kini tengah bergulir di parlemen. Dua partai itu dicatat oleh publik memberikan kontribusi berarti dalam perjalanan pansus.

Indikator yang mudah dilihat, kedua partai itu dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tergolong kritis kepada para saksi terperiksa. Hal itu muncul bertujuan untuk mengungkap skandal Bank Century sebagaimana yang disinyalir oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengandung unsur pidana dan menyalahi UU.

Pemuda Bisa Ciptakan Dunia yang Lebih Baik

“Pemuda memiliki peranan yang besar untuk menghadirkan dunia yang lebih baik,”

JAKARTA. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan, pemuda dapat memberikan kontribusi dan solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah melanda dunia saat ini. Semangat pemuda diperlukan untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik. Di tangan pemudahlah, baik atau buruk wajah dunia di masa mendatang.

“Pemuda memiliki peranan yang besar untuk menghadirkan dunia yang lebih baik,” tandas Tifatul ketika membuka The 3rd International Youth Gathering (IYG), di Aula Serba Guna Gedung Kominfo, Senin (18/1).

Berbicara mengenai pertemuan pemuda internasional ketiga yang mengambil tema Youth Contribution for Peace and Better World itu, Tifatul menyampaikan, hal ini merupakan kesempatan besar bagi pemuda dari segala penjuru dunia untuk membangun jaringan yang kuat dan mendiskusikan berbagai kepentingan bersama. Kesemuanya itu, lanjut dia, berguna untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan global di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah (IYG) Budi Dharmawan dalam kesempatan yang sama menyatakan, ada tiga peran yang dapat dilakukan pemuda untuk memperbaiki keadaan dunia saat ini. Yakni, kepedulian terhadap lingkungan (caring for environment), dialogantar budaya dan peradaban (dialogue among civillization) dan peningkatan mutu pendidikan (advancement of education). ”Tiga hal ini akan menjadi pembahasan utama dalam pertemuan ini,” jelas dia.

Tifatul: SBY Belum Tegur PKS

Jakarta. Presiden SBY belum menegur menteri-menteri dari PKS di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. SBY hanya mengingatkan menteri-menterinya tentang program 100 hari kabinet.

"Belum ada (teguran). Presiden akan melihat perjalanan 100 hari ke depan. Jadi belum ada teguran sekarang," ujar Menkominfo Tifatul Sembiring menjawab pertanyaan apakah SBY telah mengeluarkan teguran kepada PKS terkait evaluasi koalisi.

Hal itu disampaikan Tifatul di kantor Kementrian Komunikasi dan Informasi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2010).

Menurut Tifatul, program 100 hari yang diingatkan SBY yakni meningkatkan reputasi pemerintahan, meningkatkan kepercayaan, dan meningkatkan iklim usaha.

Muhammad Badi Abdul Majid Samy, Murysid 'Aam IKhwanul Muslimin yang ke VIII

Muhammad Badi Abdul Majid Samy, lahir 7 Agustus 1943, di kota Mahalla al-Kubra, dikenal seorang tokoh Ikhwan yang sangat ulet, teguh dalam pendirian, memiliki keyakinan yang kokoh terhadap cita-cita, dan memiliki pandangan-pandangan yang banyak mengadopsi pemikiran Sayyid Qutb. Badi menikah dengan Samia al-Ashnawy, mantan Direktur Sekolah Dakwah Islam, dan ia adalah adik kandung dari tokoh Ikhwan generasi awal, Ali Ashnawy, seorang pilot, yang dihukum mati tahun 1954 oleh Presiden Gamal Abdul Nasser, karena dituduh terlibat makar.

Dari perkawinannya itu, antara Badi dengan Sami memperoleh anak, diantaranya Ammar seorang insinyur dibidang komputer, Bilal ahli radiologi, Doha ahli dibidang pharmasi. Badi dan Samia juga telah dikaruniai cucu, Roaa, Habib, Eyad, dan Tameem.

Riwayat pendidikan Badi, cukup unik, yaitu sarjana kedokteran hewan tahun 1965, dan setelah lulus, mengajar di Fakultas Kedokteran Hewan, di tahun 1965. Selanjutnya, Badi melanjutkan kuliah, sampai kemudian mendapatkan master di bidang kedokteran hewan di tahun 1977 dari Universitas Zagazig. Tak lama kemudian Badie mendapatkan gelar doktor dibidang kedokteran hewan di tahun l979 di Universitas Zagazig. Sesudah mengajar dibidang yang digelutinya selama beberapa tahun, Badi menjadi asisten Profesor dibidang kedokteran hewan di tahun 1983 di Universitas Zagazig.

Menjawab Rakyat dengan Nge-Tweet

Menteri dari PKS

Tifatul menjadi satu-satunya menteri KIB II yang aktif ber-twitter. Melalui jejaring pertemanan yang tengah booming itulah, ia dapat berkomunikasi langsung dengan rakyat. Akun @tifsembiring pun, pada akhirnya menjadi medium personal branding sang menteri.

Sejak pelantikan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II digelar pada 20 Oktober 2009 lalu, nama Tifatul Sembiring hampir tak pernah lepas dari sorotan media. Posisi anyarnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, telah memicu Tifatul untuk menetapkan berbagai kebijakan. Paling gres—hingga sempat membuat dirinya menjadi bulan-bulanan sejumlah pihak—adalah soal revisi Undang-Undang penyadapan yang digagasnya.

Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Humas Departemen Komunikasi dan Informatika A. Mabruri, tak hilang akal. Segala masalah kesenjangan komunikasi antara sang menteri dengan segenap stake holder, dijawab dengan cerdas lewat akun Twitter berlabel @tifsembiring.

Diakui Mabruri, selaku ketua tim personal branding Tifatul—semasa ia menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga menduduki posisi menteri—saluran komunikasi dua arah menjadi senjata utama Tifatul. “Sejak dilantik menjadi menteri, kami sudah membuatkan akunnya di Twitter. Meskipun, ketika menjadi presiden partai, beliau sudah punya facebook maupun blog,” Mabruri berujar.

Gubernur Jabar Dorong Pengusaha Garap Peluang di Libanon

PK-Sejahtera Online. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik rencana Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Libanon Bagas Hapsoro untuk mendatangkan investor asal Libanon. Pihaknya juga meminta dinas terkait, antara lain; Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Parbud) dan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) untuk menindaklanjutinya. Hal itu dinyatakan Heryawan saat menerima Dubes Lebanon Bagas Hapsoro, Rabu (13/1) pagi di Gedung Negara Pakuan.

“Pemprov Jabar siap melakukan kerjasama dengan pihak investor di Lebanon. Saya minta OPD terkait untuk menindaklanjuti peluang kerjasama investasi yang ditawarkan para pengusaha Lebanon. Tentunya ada sejumlah bidang yang bisa ditawarkan seperti pariwisata, kebudayan, hasil pertanian, manufaktur dan tekstil,” ujar Heryawan. Hadir dalam pertemuan itu, Asisten II Wawan Ridwan, Kadis Indag Jabar Agustiar, Kadisparbud Jabar Iing Herdiwan dan Ka BKPPMD Jabar Iwa Karniwa.

Sementara Dubes RI untuk Lebanon Bagas Hapsoro, saat ini kondisi di Libanon cukup kondusif. Khususnya bidang pariwisata dan investasi. Dimana sektor pariwisata di Lebanon pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar US$ 10 miliar yang berasal dari wisatawan mancanegara. Nilai itu bertambah dengan aliran dana “remittance” yang masuk mencapai US$ 15 miliar/tahun atau 25% dari nilai GDP Lebanon. “Sifat masyarakat Lebanon yang royal merupakan peluang yang harus kita garap,” ujar Bagas.

PKS Bantah Ganti Anggota di Pansus Century

Angket Century

VIVAnews. Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat sudah berjalan hampir dua bulan sejak awal pembentukan. Pansus pun telah memeriksa sejumlah saksi penting guna menguak kasus Century yang diduga berpotensi merugikan negara. Memasuki titik penyelidikan yang makin krusial, beberapa fraksi justru mengganti anggotanya yang duduk di pansus.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa misalnya, mengganti kedua anggota pansusnya sekaligus. Namun tidak semua fraksi mengikuti langkah PKB. Fraksi PKS yang memiliki tiga orang wakil di pansus, mengaku belum berencana mengganti wakil mereka di pansus. Setidaknya, hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Pansus dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq.

"Anggota pansus itu fleksibel saja tapi Fraksi PKS belum berencana mengganti anggotanya di pansus," kata Mahfudz di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Januari 2010. Mahfudz menjelaskan, pergantian anggota pansus adalah kewenangan penuh masing-masing fraksi. "Jadi boleh-boleh saja."

Anis Matta Menduga SBY Sering Terima Informasi Salah

Tiga Kali Surat Presiden Dikembalikan

JAKARTA. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan kesalahan substansi pada surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono No R-61/Pres/12/2009 tanggal 11 Desember 2009 kemungkinan karena Presiden sering menerima informasi yang salah dari orang di sekitarnya. "Surat Presiden yang dikembalikan untuk diperbaiki kali ini bukan kesalahan yang pertama, tapi sudah ketiga kali," kata Anis Matta, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Anis Matta menyikapi keputusan rapat paripurna DPR, Selasa, yang memutuskan mengembalikan surat Presiden No R-61/Pres/12/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk diperbaiki. Dikatakanya, sebelumnya Presiden pernah mengirimkan surat yang salah ke DPR yakni surat perihal usulan rancangan undang-undang (RUU) tentang Pajak serta usulan RUU tentang Hakim Agung.

Kali ini, surat Presiden perihal usulan RUU tentang Pencabutan Perppu No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tertanggal 11 Desember 2009, juga ada kesalahan sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Menurut dia, surat dari Presiden ke DPR terjadi kesalahan sampai tiga kali menunjukkan bagian administrasi hukum di lembaga Presiden kurang cermat dan tidak teliti dalam membuat konsep surat dan sering memberikan informasi yang salah kepada Presiden.

Anis mengimbau kepada Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap bagian administrasi hukum di lembaga Presiden untuk bisa bekerja lebih baik dan teliti untuk membuat surat yang benar. "Terjadi kesalahan sampai lebih dari satu kali bisa menurunkan kredibilitas Presiden di mata publik," katanya.

Survival di Gunung Salak

PK-Sejahtera Online. Departemen Kepanduan DPP PKS mengadakan penyegaran dengan kegiatan Mukhoyyam Pandu Keadilan (MPK) Menengah Tingkat Nasional di Taman Nasional Gn. Salak, Sukabumi 7-10 Januari 2010. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan Instruktur dan Struktur Kepanduan pada putaran Mukhoyyam Pandu Keadilan tahun 2010, Mukhoyyam Nasional ini diikuti oleh 120 orang Instruktur dan Struktur Kepanduan dari 29 DPW di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini khas karena peserta disuguhi latihan Survival di tengah-tengah hutan Taman Nasional Gunung Salak, Sukabumi. Latihan Survival ini nanti akan diterapkan pada Mukhoyyam-Mukhoyyam di DPW masing-masing kepada seluruh kader. Selain itu para peserta mendapat bekal navigasi darat, outbound, beladiri dan medik praktis dari Instruktur DPP maupun tenaga ahli lainnya.

Mang Hadi Kuat dengan Koalisi PKS-PKB

BANJARBARU, SENIN. Kini giliran koalisi yang dilakukan antar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meramaikan ritme koalisi partai di Kota Idaman.

Dalam koalisi antar PKS dan PKB muncul nama H. Hadi Soesilo alias Mang Hadi paling memiliki kans kuat sebagai calon pada pilkada Wali Kota Banjarbaru mendatang, khususnya PKS.

Ketua DPD PKS Banjarbaru, Tafsir mengatakan memang deal politik untuk berkoalisi itu sudah terbentuk secara lisan dengan PKB.

"Sudah ada deal politik secara lisan dengan PKB untuk berkoalisi mengangkat calon nantinya. Dari PKS sendiri ada tiga nama yakni Hadi Soesilo, Ibnu Sina yang merupakan kader PKS sendiri, dan Ruzaidin Noor," bebernya, Senin (11/1/2010).

Fachri Hamzah: Boediono Melakukan Pembiaran Tindak Pidana

JAKARTA, KOMPAS.com. Anggota Pansus Angket Kasus Bank Century, Fachri Hamzah mengatakan, tindakan Boediono yang tidak melaporkan bos Bank Century, Robert Tantular, ke pihak kepolisian adalah sebuah pembiaran terhadap tindak pidana.

Ia mengatakan hal tersebut terkait kesaksian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengaku telah meminta Boediono selaku Gubernur BI saat itu, untuk melaporkan Robert. Menurut Kalla, Robert telah melakukan kejahatan perbankan. Kolapsnya Bank Century, berdasar laporan yang diterima Kalla, karena moral hazard oleh pemiliknya sendiri.

"Menurut saya, sengaja membiarkan terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, yang seharusnya membuat laporan adalah Boediono. Ini langsung sebuah pelanggaran," kata Fachri, disela istirahat pemeriksaan pansus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/1/2010 ).

Menkominfo: Presiden Nggak Marah, Tak Ada Departemen Parah

Jakarta. Penilaian sementara UKP4 menunjukkan ada 20 persen target program 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang belum tercapai. Meski demikian Presiden SBY merasa puas dan optimis semua target akan terpenuhi tepat waktu.

Demikian jawab Menkominfo Tifatul Sembiring ditanya soal tanggapan Presiden SBY atas penilaian UKP4. Tifatul dicegat wartawan usai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2010).

"Presiden nggak marah, kan nggak ada departemen yang parah. Kita dalam 75 hari ini sudah tercapai 82 persen target," ujar dia.

Menurutnya usai mendapat paparan dari UKP4 tentang kinerja dan capaian 100 hari pertama, Presiden SBY tetap optimis seluruh target akan tercapai tepat pada waktunya. Terlebih berbagai indikasi makro ekonomi menunjukan bahwa Indonesia sedang dalam posisi yang cukup bagus.

Reshuffle Kabinet Timbulkan Ketidakpastian

Jakarta. Sekjen DPP PKS Anis Matta menilai program 100 hari pemerintahan SBY tidak bisa dijadikan ukuran untuk melakukan reshuffle kabinet. PKS menilai reshuffle hanya akan menimbulkan ketidakpastian baru.

"Dalam 100 hari tidak cukup sampai tingkat reshuffle meskipun beberapa departemen melakukan kesalahan fatal. Reshuffle menimbulkan ketidakpastian. Kan baru 100 hari, biarkan bekerja optimal dulu," kata Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2010).

Menurut politisi PKS ini, kelemahan dan kekurangan kinerja kabinet dalam program 100 hari ini bisa diatasi dengan evaluasi menyeluruh. Hasil evaluasi harus dijadikan sebagai pijakan penilaian dalam realisasi program di tahun-tahun setelahnya.

"Tidak perlu sampai di-reshuffle, kan masih bisa dilakukan evaluasi. Yang penting mengidentifikasi dan menginventarisir masalah supaya tidak terjadi lagi," terang politisi beristri dua ini.

LPS Bayari Utang Robert Tantular

INILAH.COM, Jakarta. Pemegang saham Bank Century Robert Tantular masih diperiksa Pansus century. Keterangan Robert memunculkan fakta baru soal skandal bailout Century.

Menurut anggota Pansus Century dari Fraksi PKS, Andi Rahmat, Robert telah mengungkapkan adanya unsur welawan hukum dari keputusan KSSK membailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. Fakta itu terkait dengan pinjaman uang dari Robert ke Budi Sampoerna.

"Rober Tantular Tadi dengan jelas mengatakan bahwa ia mengakui berhutang dan semestinya bukan tanggung jawab Bank Century. Tapi tanggung jawab dia pribadi sebagi orang yang menjamin itu. Dan itu dibayarkan oleh LPS," ujar Andi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/1).

Hal ini, sambungnya, merupakan fakta yang penting sekali. "Karena sepanjang penyelidikan terhadap pejabat BI tentang konstruksi FPJP kita menemukan fakta ada unsur melawan hukum," tambahnya.