Pelanggaran TBR Dilaporkan ke Panwascam

SUKOHARJO. LSM Lembaga Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (LPSEM) Sukoharjo melaporkan adanya pelanggaran kampanye Pilkada oleh salah satu pasangan calon bupati atas nama Titik Suprapti (TBR) ke Panwascam Sukoharjo.

Wakil Ketua LSM LPSEM, Wahyono menjelaskan, dia datang ke kantor Panwascam untuk melaporkan adanya bukti kecurangan yang dilakukan TBR saat kampanye di hari pertama kemarin. Pada hari pertama kampanye, TBR mengatasnamakan Ketua PKK menghadiri dan membuka acara sosialisasi Pilkada yang digelar KPU dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di RSUD Sukoharjo.

Menurut dia, TBR juga melakukan pelanggaran dalam pemasangan atribut pasangan calon di lokasi yang seharusnya tidak boleh dipasangi, seperti lokasi kampus dan tempat ibadah. ”Kami menginginkan kampanye bersih dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kondusivitas Pilkada Sukoharjo,” tegas Wahyono kepada wartawan, Kamis (19/5).

Mengenal lebih dekat Cabup Wardoyo Wijaya

Berjuang untuk perubahan Sukoharjo...

Selama beberapa tahun aktif di legislatif membuat laki-laki dengan nama lengkap Wardoyo Wijaya ini tidak lagi canggung menghadapi hitam putihnya dunia politik di Kota Makmur.

Wardoyo begitu dia akrab disapa, mengaku kenyang dengan pasang surut karirnya politiknya di partai terbesar di Sukoharjo yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Mengawali jabatan publik sebagai ketua DPRD periode 2004-2009, laki-laki kelahiran Wonogiri, 8 Juni 1960 lalu itu mengaku sudah lama ingin duduk di kursi bupati. Alasannya jelas. Menurut dia, semata-mata ingin membuat sebuah perubahan dari suatu kondisi yang dia nilai tidak sehat selama beberapa tahun terakhir ini.

Logistik Pilkada mulai didistribusikan

Polokarto (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo mulai mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada sejumlah panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Ketua PPK Polokarto Sudartanto mengatakan, sebagian logistik Pilkada telah diterima, Rabu (19/5). Logistik Pilkada yng telah dikirim KPU meliputi, daftar pemilih tetap (DPT), surat undangan atau C6, kartu pemilih dan buku panduan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Hari ini (kemarin-red) sebagian logistik sudah kami terima dan langsung kami sortir. Sejauh ini tidak ada formulir yang kurang dan kemungkinan besok sudah kami distribusikan ke panitia pemungutan suara (PPS) sekaligus kegiatan koordinasi,” ujarnya kepada Espos, Rabu di sela-sela mengecek logistik.

Hari Ini, Debat Calon Bupati

SUKOHARJO. Universitas Veteran (Univet) Bangun Nusantara Sukoharjo mengadakan debat calon bupati dan wakil bupati Sukoharjo periode 2010-2015 di kampus setempat, Kamis (20/5). Acara itu digelar hasil kerja sama dengan KPU Sukoharjo.

”Debat ini digelar untuk mengenalkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukoharjo dalam Pilkada 3 Juni mendatang kepada masyarakat,” ujar Wakil Dekan I Univet, Joko Suryono, Rabu (19/5).

Selain itu, kata dia, acara debat ini nantinya akan dilangsungkan pada pukul 19.30 WIB (Saksikan live acara di TATV). Karena itu, debat ini dapat dimanfaatkan oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menyosialisasikan visi dan misi mereka pada masyarakat luas.

KPU Dianggap Berpihak

SUKOHARJO. KPU Sukoharjo dinilai tidak netral. Pasalnya, saat sosialisasi Pilkada di RSUD, lembaga penyelenggara pemilu itu menghadirkan salah satu calon bupati, Titik Suprapti, atau Titik Bambang Riyanto (TBR).

“Memang Bu Titik statusnya sebagai tim penggerak PKK, tapi siapa pun tahu dia adalah calon bupati,” ujar Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko, Rabu (19/5).

Seperti diketahui, sosialisasi tersebut digelar kerja sama KPU dengan Tim Penggerak PKK, Karangtaruna dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Saat itu, TBR memang sempat memberikan sambutan atas nama Ketua PKK.

”Maksud KPU berbuat seperti itu apa?” ujarnya.

Kasus Ijazah Palsu Dilaporkan ke Pusat

SUKOHARJO. Merasa aduannya soal dugaan ijazah palsu atas nama calon Bupati Sukoharjo, Titik Suprapti atau TBR tidak digubris KPU Sukoharjo, Lembaga Studi Lingkungan (LSL) Solo akhirnya mengadukan kasus tersebut ke KPU Pusat.

Laporan tertulis ke KPU Pusat dilayangkan Rabu (19/5) kemarin. Langkah tersebut terpaksa ditempuh, karena KPU Sukoharjo dinilai tidak menghiraukan temuan kasus ijazah palsu yang dilakukan oleh TBR.

Direktur LSL Solo, Muh Muttaqin mengatakan, pihaknya melaporkan temuan dugaan ijazah palsu pada pencalonan TBR sebagai calon Bupati Sukoharjo. Karena itu, dirinya melaporkan kasus tersebut ke KPU pusat untuk ditindaklanjuti. Selain melaporkannya ke KPU pusat, LSL juga melaporkan kasus dugaan pemalsuan ijazah tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Mensos Terkesan Pelayanan Lansia di RRC

Jakarta (ANTARA). Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakan terkesan dan salut terhadap pelayanan Republik Rakyat China (RRC) terhadap lanjut usia (lansia), sehingga bisa dijadikan rujukan.

"Perhatian RRC terhadap lanjut usia sangat besar," katanya seperti disampaikan staf ahli Bidang Hubungan Media dan Tata Kelola Pemerintahan Mensos Drs Sapto Waluyo MSc melalui pesan singkat kepada ANTARA dari Beijing, Kamis.

Saat mengunjungi Panti Lansia Distrik Sijiqing, Beijing, Mensos mengatakan perhatian pemerintah RRC tidak hanya masalah kesehatan, tapi kebahagiaan dan kemampuannya terus dijaga.

"APBN besar membuat pemerintah leluasa menyantuni rakyat, meski jumlah lansia di RRC hanya empat persen dari penduduk, sedangkan di Indonesia sudah tujuh persen atau kurang sedikit dari Jepang yang memiliki delapan persen lansia," katanya.

PKS Tanyakan Misbakhun ke Kapolri

VIVAnews. Ketua DPP PKS yang juga anggota Tim Pengawas Century DPR, Mahfudz Siddiq mempertanyakan proses hukum yang dilakukan Kapolri terhadap M Misbakhun dalam rapat Tim Pengawas Century.

Misbakhun adalah anggota DPR sekaligus inisiatior hak angket Century dari fraksi PKS yang kini ditahan Polri atas dugaan pemalsuan dokumen L/C di Bank Century.

"Timwas (Tim Pengawas) ingin mendengar bagaimana perkembangan kasus Century yang mengacu pada tindak-tindak pidana umum, tindak-tindak pidana perbankan, serta money laundry (pencucian uang)," kata Mahfudz sebelum rapat dimulai, Rabu 19 Mei 2010.

Ia menambahkan, sekalipun mantan pemilik Bank Century Robert Tantular sudah diproses secara hukum, namun itu dinilai hanya sebagian dari keseluruhan dakwaan yang diungkap oleh panitia angket Century.

PKS: Agus Bankir Bertangan Dingin

VIVAnews. Ketua DPP PKS Mafudz Siddiq menilai Menteri Keuangan baru, Agus Martowardojo sebagai sosok yang menjanjikan. Sore nanti, Agus akan dilantik menggantikan Sri Mulyani.

"Agus Marto itu tangan dingin, tegas, dan profesional," kata Mahfudz dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews, Kamis 20 Mei 2010.

PKS, kata dia, yakin Agus mampu melakukan terobosan untuk memperkuat reformasi birokrasi di jajaran Kementerian Keuangan. Selain itu, Agus juga dinilai mampu meningkatkan pendapatan keuangan negara serta merekonstruksikan model pengelolaan keuangan negara. "Dengan 3 karakter itu."

Tifatul Protes Facebook

Gelar Lomba Kartun Nabi Muhammad

INILAH.COM, Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring akan mengirim surat ke pengelola situs jejaring sosial Facebook di luar negeri mengenai lomba menggambar kartun Nabi Muhammad di akun tersebut.

"Percuma kalau sudah dihapus kalau ada pihak lain yang mem-posting kembali, untuk itu perlu juga kesadaran dari kita semua mengenai hal tersebut", ujar Tifatul Sembiring, di Jakarta, Rabu (19/5).

Lomba menggambar kartun di akun Facebook, menurut dia, adalah celah untuk memprovokasi kerukunan umat beragama. "Untuk itu, kami meminta kepada masyarakat agar tidak terpancing oleh akun tersebut dan kita cooling down saja menghadapi hal ini," katanya.

PKS Tak Tahu Kantor Setgab Pinjaman

INILAH.COM, Jakarta. Kantor Setgab yang terletak di Jl Diponegoro 43, Menteng, Jakarta Pusat merupakan pinjaman dari anggota DPD RI yang juga Bendahara PWNU DKI Jakarta Djan Farid.

Hal ini tak diketahui oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, partai berlambang setangkai padi diapit 2 bulan sabit ini tak terlalu ambil pusing.

"Saya juga baru tahu dari pemberitaan. Kemarin kita bicara lebih ke substansial saja tidak ke masalah sekretariat," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada INILAH.COM usai rapat Setgab di Jl Diponegoro 43 Jakarta Pusat, Selasa (18/5).

Mutu dan Pemerataan Pendidikan Belum Merata

Gubernur Jawa Barat

Dia memaparkan sejumlah data tentang betapa jumlah ruangan kelas di Jabar saat ini belum memadai sehingga akan menghambat upaya pemerataan pendidikan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakui bahwa saat ini capaian untuk mendongkrak mutu dan pemerataan pendidikan masih belum memuaskan.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibutuhkan dukungan dari semua pihak. "Harus ada kerja simultan yang didorong dan didukung semua pihak agar masalah pendidikan di Jabar dapat dituntaskan," kata Heryawan, 9 Mei lalu.

Dia menjelaskan, capaian yang kurang maksimal itu tercermin dari belum idealnya angka capaian dari sejumlah indikator yang berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jabar. Dalam hal ini, raihan Angka Partisipasi Murid (APM) SD/MI di Jabar baru mencapai angka 95,56 (peringkat 15 se-Indonesia), Angka Partisipasi Kelas (APK) SMP/MTs. mencapai angka 92,40 (peringkat 21), APK SMA/MA/SMK mencapai angka 54,12 (peringkat 31) serta RLS (rata-rata lama sekolah) hanya 7,58 tahun. Kondisi tersebut, menurut Heryawan, harus segera diselesaikan.

PKS: Tak Perlu Khawatir, Kasus Century Jalan Terus

Jakarta, RMOL. Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal menegaskan kasus Century akan terus berjalan ke jalur hukum. Secara politik kasus ini juga tak akan dipetieskan.

Dengan demikian tak perlu ada lagi keraguan atau kekhawatiran publik soal kemungkinan kasus ini terhenti menyusul terbentuknya Setgab Koalisi.

"Kasus century jalan terus dan saat ini sudah masuk jalur hukum," ujarnya saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, Selasa (18/5).

Mustafa Kamal: Setgab Koalisi Belum Bahas Pergiliran Ketua Harian

Jakarta, RMOL. Sekretaris Gabungan (Setgab) Koalisi rencananya hari ini akan menggelar pertemuan kembali di di Jalan Diponegoro 43, Jakarta Pusat.

Sesuai kesepakatan yang dihasilkan pada rapat perdana, Jumat (14/5), hari ini akan ada penjelasan ke publik dari ketua harian Setgab Koalisi Aburizal Bakrie bersama ketua umum parpol-parpol koalisi.

Namun, saat dikonfirmasi anggota Setgab Koalisi, Mustafa Kamal mengaku belum bisa memastikan jadi tidaknya pertemuan hari ini di markas Setgab.

Ketua Fraksi PKS DPR itu menjelaskan, saat ini parpol-parpol yang ada di Setgab Koalisi lebih mengutamakan membangun team work ketimbang membicarakan soal soal struktur. Artinya, soal apakah ketua harian dipegang secara bergiliran atau tidak, itu belum akan dibicarakan atau dibahas dalam waktu dekat ini.