PKS dalam Teori Informasi

Iklan PKS yang kontroversial dikabarkan meraup kesuksesan luar biasa menjelang pemilu 2009. PKS, sebuah partai modern, yang kabarnya tidak punya banyak dana untuk iklan ini, malah beritanya banyak dimuat di hampir seluruh media massa di tanah air dan menjadi buah bibir masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Namun banyak yang tidak sadar bahwa PKS menjadi berita bukan karena kontroversi iklannya, namun lebih kepada hal-hal baru, unik dan di luar kebiasaan, yang mereka tawarkan.

Setidaknya itulah yang dikatakan oleh teori informasi, sebuah teori yang banyak berbicara tentang ketidakbiasaan/ketidakpastian.

Teori informasi digagas oleh Claude C Shannon (MIT) pada tahun 1948 dalam papernya A Mathematical Theory of Communication. Kemudian teori ini diperjelas dengan baik dalam buku Elements of Information Theory karangan Thomas M Covers dan Joy A Thomas.

Teori ini mengatakan bahwa jumlah informasi (berita) adalah seiring dengan jumlah ketidakpastian/ketidakbiasaan sesuatu yang ada di dalamnya, kemudian secara matematis dinyatakan dengan entropi(H) yaitu penjumlahan semua Pxlog2(1/P).

Dengan teori ini, sebuah peristiwa yang pasti terjadi (P=1) atau tidak mungkin terjadi (P=0), keduanya akan memiliki entropi rendah dan mendekati H=0, yang dengannya, peristiwa tersebut tidak akan menjadi berita besar.

Nilai entropi sebuah peristiwa inilah yang menjadi takaran media massa dalam memberitakannya. Secara umum media massa (media massa yang netral) akan memuat berita-berita yang memiliki nilai entropi H mendekati 1. Misalnya, sebuah partai akan menjadi berita besar (H=1) jika dia biasanya tidak korupsi tapi tapi tiba-tiba melakukan korupsi, atau jika biasanya korupsi tapi tiba-tiba tidak korupsi.

Sedangkan yang tidak menjadi berita adalah...

partai yang tidak biasa korupsi atau partai yang selalu korupsi dan karena keduanya mempunyai nilai kepastian yang tinggi (pasti tidak korupsi atau pasti korupsi) sehingga tidak ada informasi (H=0) yang perlu dibaca dari peristiwa tersebut.

Nah, bagaimana agar entropi H menjadi tinggi sehingga media/masyarakat tertarik untuk meliput dan mendengarnya? Jawabannya adalah dengan membuat P memiliki nilai sekitar 0.5. Hal ini dikarenakan nilai tertinggi entropi adalah jika sebuah kejadian/peristiwa memiliki P=0.5, kemungkinan terjadinya ‘korupsi atau ‘tidak korupsi adalah 0.5.

Kembali pada kasus PKS, PKS sangat biasa melakukan aksi sosial, seperti cek kesehatan gratis, bantuan bencana alam, tanah longsor, mengecat jembatan, membersihkan sungai dan banyak aktivitas sosial lainnya yang membumi di masyarakat, maka ini sama artinya dengan P=1 (hal-hal yang pasti dilakukan PKS). Akibatnya nilai entropi H=0, sehingga tidak diliput media.

Kasus yang lain tapi kebalikannya, PKS dengan citranya yang bersih, berkali-kali menolak uang korupsi, uang sogokan dan lain-lain yang berkaitan dengan kemaksiatan dan merusak mental negara, maka bagi PKS ini adalah kejadian yang probabilitasnya dekat dengan P=0 (pasti tidak dilakukan –Insya Allah-), maka nilai entropi H=0. Sekali lagi, karena entropinya rendah lagi-lagi tidak akan diliput media, sudah biasa.

Bagaimana agar media meliput PKS dan masyarakat tertarik dengannya? PKS nampaknya memahami nilai entropi teori informasi ini dengan baik sehingga akhir-akhir ini beritanya banyak diliput media massa.

Membuat iklan kontroversial dengan memasukkan Suharto, KH. Hasyim Asyari dan Ahmad Dahlan, sampai undangan 106 pemimpin muda Indonesia adalah hal yang tidak biasa. Ini adalah hal baru bagi perpolitikan di Indonesia. PKS mendapat kecaman karena dialah yang memulai pertama kali. Oleh karenanya nilai P ini ada di kisaran 0.5, memiliki entropi H=1 (tertinggi), sehingga banyak media yang meliput dan masyarakat 'terbangun' untuk sadar dengan semangat kepahlawanan misalnya.

Entropi akan mengecil dengan sendirinya jika terus menerus dilaksanakan atau sebaliknya, terus menerus tidak pernah dilaksanakan. Karena probabilitas P yang nilainya sekitar 0.5 sedikit demi sedikit akan menjadi P~1 jika terus dilaksanakan atau sebaliknya, menjadi P~0 jika tidak pernah dilaksanakan.

Akibatnya, kegiatan yang sama jika dilaksanakan lagi, tidak akan menjadi berita besar. PKS sadar dengan ini, karenanya mereka terus berpikir, berinovasi dan kreatif dalam mencerdaskan masyarakat.

Pesan saya buat PKS, boleh saja Anda bermain di entropi yang tinggi agar diliput media, tetapi untuk aktivitas Anda yang meskipun memiliki entropi H=0 (tidak diliput media) seperti bersih dari korupsi, peduli pada masyarakat bawah dan umat, profesional dalam bekerja, jangan berhenti untuk dilaksanakan.


Zamkofa Anwar, Information Theory Lab
zamkofa@gmail.com

http://smsplus.blogspot.com/2008/11/pks-dalam-teori-informasi.html

New Wave Marketing ala PKS

Dalam Kompas edisi 26 November 2008, Hermawan Kertajaya mengulas tentang era new wave marketing, yang dimana telah terjadi pergeseran patokan yang digunakan untuk menggambarkan value terhadap suatu produk, dari sekedar brand atau merek menjadi karakter. Karakter digambarkan sebagai DNA pada makhluk hidup.

Walaupun seseorang bisa bergonta-ganti baju, tetapi DNAnya tidak berubah. Beliau mencontohkan karakter yang tertanam dalam logo MTV, walaupun bentuknya sering berubah-ubah, tetapi kita tetap bisa mengenalinya. Hal yang sama ditemukan pada Avatar dalam aplikasi Yahoo Mesenger.

Konsep inilah yang mungkin bisa menjelaskan kenapa PKS mencoba merubah warna tradisionalnya dari warna putih ke warna kuning ataupun menampilkan iklan-iklan yang mengundang kontroversi.

Walaupun beberapa kalangan di partai Golkar merasa terusik dengan dicaploknya brand kuning yang selama ini ditempelkan kepada Golkar, sebenarnya PKS tidak dalam upaya untuk merebut pemilih Golkar.

PKS ingin menunjukkan karakter PKS tidak terikat oleh warna tertentu, apakah kuning, putih, hijau, biru dan sebagainya. PKS tidak ingin citranya hanya terbatas simbolisasi, tetapi karakter yang tertanam pada semua aktivitas PKS.

Upaya tidak terikat pada warna tertentu itu telah ditunjukkan PKS sejak lama, sebutlah warna pasangan Adang Darajatun-Dhani Anwar dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang mangambil tema warna orange, ataupun pernak-pernik “sumber dana” PKS seperti souvenir, baju, rompi, air minum kemasan, dan lainnya.

PKS memang tidak mengikatkan diri pada kategorisasi tertentu, tetapi lebih membangun karakter partai sesuai motto bersih, peduli dan profesional. Dimanapun dia berada, apapun bajunya, apapun warna kulitnya apapun tampilan luarnya, motto itulah yang menjadi pembedanya dengan partai-partai yang lain.

Bersihnya PKS telah diketahui banyak orang, pedulinya PKS telah dirasakan para korban bencana ataupun upaya penghargaan kepada guru dan silaturahmi keluarga pahlawan serta penganugrahan 106 pemimpin muda sebagai bagian dari pencitraan kepedulian.

Profesionalnya PKS bisa dilihat dari rapihnya administrasi kepartaian, serta tidak adanya konflik internal yang mengganggu kinerja partai ditengah fakta partai lain saling gontok-gontokan berebut kursi pimpinan. Profesionalnya juga bisa dilihat dari gaya kampanye, program, ataupun iklan yang benar-benar beda dari mainstream partai-partai Indonesia. Iklan yang hanya bermodal Rp 2 miliar dan tayang hanya sekitar tiga hari saja, tapi dibicarakan berminggu-minggu di media massa.

Benar atau tidaknya analisa ini hanya PKS yang tahu, tetapi seperti kita ketahui, PKS mempunyai banyak kader bergelar doktor, master dan sarjana, yang mereka klaim sebagai partai dengan kader doktor terbanyak di Indonesia. Boleh jadi fenomena PKS yang merajalela dengan manuver politiknya telah dirancang matang (by design, bukan respon sesaat atau pragmatis) untuk mencapai targetnya 20% suara pada Pemilu 2009.


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/new-wave-marketing-ala-pks.html

LSN: PKNU Lebih Islami Dari PKS

Hery Winarno - detikNews

Jakarta. Citra Islami Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya mulai luntur. Hal ini setidaknya terbaca dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN). PKS menduduki peringkat keempat partai yang dianggap paling Islami.

Di atas PKS, bertengger di nomor satu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di nomor dua, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di nomor tiga.

"Prosentase terbesar responden (76,9 persen) mempersepsikan PKNU sebagai partai yang paling Islami. PPP yang benar-benar berasas Islam berada di posisi kedua (75,9 persen). Di tempat ketiga PKB (67,3 persen), diikuti PKS (63,9 persen)," ujar Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (27/11/2008).

Di bawah PKS, berurutan Partai Bulan Bintang (PBB) di nomor lima (61,5 persen), lalu PAN (55,3 persen), PBR (42,9 persen), dan PMB (20,4 persen).

"PKS yang sejak awal menobatkan dirinya sebagai partai dakwah ini hanya dianggap sebagai partai yang Islami oleh 63,9 persen responden saja," terang Umar.

Nasib serupa dialami PBB. Partai yang gencar dengan program syariat Islamnya ini hanya dianggap sebagai partai yang Islami oleh 61,5 persen responden. "Ini dapat dikatakan bahwa PKS dan PBB gagal mencitrakan dirinya sebagai partai yang mewakili aspirasi umat Islam," imbuh Umar.

Survei tersebut dilakukan pada tanggal 21-31 Oktober 2008 di 33 provinsi di Indonesia. Survei ini melibatkan 1.230 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Teknik yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dipukul Krisis, PAN Insyaf Tak Lagi Jor-joran Iklan

Detik Jakarta. Dipukul krisis global, membuat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir (SB) insyaf. Dia beserta jajaran partainya sadar, tak perlu lagi beriklan besar-besaran.

"Itu teguran, jelas. Saya kena, Sekjen kena, Totok (Totok Daryanto, Ketua Bappilu PAN) kena. Kita ambil hikmahnya. Ini teguran dari Allah agar saya tidak terlalu sombong," kata SB dalam jumpa pers di Rumah PAN, Jalan Warung Jati Barat Raya, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2008).

"Dulu mungkin saya sombong, buang-buang uang dengan iklan yang tidak semestinya, meskipun itu uang saya sendiri. Padahal banyak rakyat kita yang masih membutuhkan," imbuh dia.

Tak hanya itu, secara berseloroh SB pun merasa bersalah karena menyebabkan partai-partai lain ikut beriklan jor-joran seperti dirinya. "Makanya saya curiga kalau partai yang pasang iklan terus itu duitnya dari mana?" tanya pengusaha asal Pekalongan ini.

SB yang mengaku menghentikan iklan politiknya di TV sejak Agustus 2008 lalu ini bukannya kapok untuk beriklan lagi.

"Ada tapi tidak seperti dulu. Kita cari model-model iklan yang murah. Dulu Anda lebih tahu kenapa mahal kan? Itu kan dari konsultan saya yang dulu itu," tuturnya.

Untuk itu dirinya akan memikirkan dana seminimal mungkin untuk berkampanye. Mungkin beriklan melalui radio atau di koran.

"Perbandingan pencapaian iklan di TV maupun di radio itu 40:90. Tapi biayanya itu 1:50, padahal kan seharusnya 4:9," kata SB.

Bahkan dirinya akan memerintahkan para calegnya untuk lebih turun ke bawah, bersosialisasi secara langsung ke rumah-rumah masyarakat. Hal itu akan membuat calegnya bekerja lebih keras lagi bersosialisasi meraih suara rakyat.

"Kalau untuk caleg lebih efektif seperti itu. Kalau untuk ketua umum lebih efektif melalui iklan," lanjut dia.

"Ini kesalahan saya dan kawan-kawan. Kalaupun ada iklan, tidak tiap kali 17 tayangan di TV," aku SB.

Peneliti ICW: Katanya PKS Bersih?

- Kontroversi Pencantuman NPWP Bagi Donatur Partai
- Donaturnya Jangan Pakai Hamba Allah Dong...

Klaim Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dicibir aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), lantaran tak berani mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para penyumbangnya.

Jakarta, RM. PKS masih belum mau menerima kewajiban menyertakan NPW para donatur partainya. Ke­tua Fraksi PKS Mahfud Sidik mem­beberkan sejumlah alasan yang dinilai berbagai kalangan tidak masuk akal.

“Soalnya dalam urusan politik, ada orang-orang yang menyum­bang tapi tak ingin disertakan na­ma­nya. Sebenarnya dilihat dari sisi jumlahnya, dia tidak me­lam­paui Undang-Undang Pemilu, tapi me­reka ingin seperti orang me­nyum­­bang ke masjid dengan meng­­­­g­unakan nama hamba Allah,” kata Mahfudz Siddiq baru-baru ini.

Lebih lanjut, Mahfudz me­ngata­kan, beleid itu dinilainya akan menghalangi partai me­n­dapatkan suntikan dana, yang ujung-ujungnya akan meng­gang­gu kinerja partai dalam berkam­pa­nye. Misalnya, dijelaskan Mah­­­­­fudz, ketika ada donatur yang hanya mau menyumbang Rp 5 juta, tapi tetap harus m­e­nyer­takan NPWP maka mereka bisa batal menyumbang.

Apalagi saat ini, kondisi Indonesia sedang mengalami krisis eko­nomi, akibat dampak dari krisis global. Diyakini jika beleid itu dijalankan, partai-partai akan mengalami kesulitan dalam meng­himpun dana masyarakat.

“Kalau saya boleh usul, kalau aturan semacam itu jadi dibuat, syarat itu jangan diwajibkan mu­lai dari donatur yang menyum­bang Rp 5 juta, tapi bagi para donatur yang mau menyumbang di atas Rp 10 juta,” pungkasnya.

Anggota Bappilu PKS Sur­yama menambahkan, jika beleid itu dilaksanakan diyakini akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat mengikuti hajat akbar ini. Pemilu 2009 bisa sepi kam­panye, karena yang mau me­nyum­­bangkan dananya tidak ada.

“Terlalu gegabah jika KPU me­maksakan kehendak ini. Ka­rena kondisi empirisnya, masyarakat itu rendah untuk menyum­bang­kan dananya, ditambah dengan adanya NPWP bisa-bisa kas partai kosong,” katanya.

Anggota ICW divisi korupsi politik, Abdullah Dahlan men­ci­bir pandangan petinggi PKS ter­sebut. Kata dia, keengganan PKS mencatumkan NPWP bagi para penyumbangnya, bisa me­nimbul­kan stigma negatif bagi PKS.

Dengan begitu, dijelaskan Ab­dullah, slogan bersih dan peduli yang kerap digembar-gemborkan partai berlambang bulan sabit kembar ini, patut dipertanyakan. Abdullah menilai, parpol yang me­nolak pencantuman NPWP mengindikasikan partai itu meng­gunakan dana ilegal, dalam me­menuhi kebutuhan biaya kam­pa­nye­nya. Dan patut untuk di­curigai.

“PKS patut dipertanyakan dan diragukan kebersihan dana kampanyenya. Padahal PKS kan punya slogan bersih dan peduli. Kalau partai bersih, kenapa kok nggak berani mencantumkan NPWP bagi para penyum­bang­nya,” ujar Abdullah saat dihubu­ngi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Masyarakat dalam Pemilu 2009 ini, lanjut Abdullah, sangat ber­ha­rap partai berperilaku bersih da­lam mencari sumber dana kam­pa­nye. ICW juga mendesak Ko­mi­si Pemilihan Umum (KPU) agar mem­batalkan pelantikan para ca­leg terpilih, jika partai pe­ngu­sung­nya tidak jelas dalam memberi­kan laporan dana kampanye.

“Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, bagi parpol yang memberikan laporan dana kam­panye tidak jelas, maka partai itu harus digugurkan, supaya mereka kapok, jadi tidak ada lagi parpol yang menyalahi aturan,” katanya.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wirdianingsih juga mendesak KPU mewajibkan pencatuman NPWP bagi para donatur parpol. “Ini bentuk tanggung jawab penyumbang, kalau NPWP saja tidak punya darimana dia bisa nyumbang,” imbuhnya.

Selain itu, Wirdianingsih juga meminta KPU tidak meraha­sia­kan laporan dana kampanye par­tai po­litik. Semua hasil audit ke­uangan parpol, harus dibuka ter­ma­suk saldo asal para penyum­bang dan saldo dana tersebut


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/peneliti-icw-katanya-pks-bersih.html

Logika Dakwah dari PKS

PARTAI yang berdiri pada era awal reformasi ini sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah. Sebagai partai dakwah, apa pun yang dilakukan selalu mendasarkan diri pada logika dakwah, yang selalu mengajak untuk kebaikan.

Tidak mudah untuk mempertahankan diri tetap di jalurnya. Namun, juga bukan hal yang tidak mungkin dilakukan.

Pada pemilu mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mengusung slogan ”Bersih, Peduli, dan Profesional”. Tema ”Bersih dan Peduli” pada Pemilu 2004 telah membangkitkan semangat kader pada masyarakat untuk memberikan dukungan. PKS di Jakarta kemudian bisa menjadi partai unggulan.

Tentang tema sentral kampanye PKS, Presiden PKS Tifatul Sembiring mengingatkan semua calon anggota legislatifnya untuk tetap berpegang pada tema sentral yang sudah menjadi keputusan bersama.

Untuk itu, PKS sudah menerbitkan buku putih yang menjadi panduan tentang elaborasi dari tema sentral itu.

Meskipun PKS sadar akan pencitraan, Tifatul dengan penuh kerendahan mengakui kekurangannya sebagai manusia.

Menurut dia, PKS bukanlah ”partai malaikat”, tetap saja ada kekurangannya, meskipun sudah dibuat berbagai mekanisme internal untuk mengatasi kekurangan itu.

Berikut pembicaraan bersama Tifatul Sembiring yang ditemui di kantor DPP PKS di Jakarta pada awal Ramadhan 1429 H.

Bagaimana mempertahankan konsistensi perjuangan PKS?

Mempertahankan konsistensi memang tidak mudah, kita perlu memberikan arahan terus-menerus kepada kader. Jadi, kita berbagi tugas. Di PKS ada majelis syuro yang beranggotakan 99 orang, jadi keputusan majelis syuro ini penting karena mereka mewakili 33 provinsi. Mereka berkewajiban mengawasi.

Ada lembaga yudikatif, dewan syariah pusat dan turunannya berada di semua tingkatan wilayah dan kabupaten kota. Ada lagi urusan terkait pidana. Bidang syariah dan badan penegak disiplin organisasi. Ketiga lembaga eksekutif, pengawasan dan peringatan kalau terjadi sesuatu. Inilah organisasi kepartaian yang akan kita bangun.

Namun, berbeda dengan medan dakwah keagamaan, kita juga diingatkan perlunya citra publik. Kita berbuat baik tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi karena orang tidak tahu bahwa kita sudah berbuat baik. Inilah kenyataan politik yang harus PKS ambil.

Pasalnya, kalau kita tidak pernah menunjukkan perbuatan baik kita, bisa jadi kita disingkirkan oleh orang yang tidak baik namun pencitraannya baik. Biar bagaimanapun, kita bukan partai malaikat, maka ada saja langkah yang salah.

Namun, jika ada kader yang berlaku salah, kita harus betul-betul mengadilinya, menegakkan aturan.

Konstituen pasti melihat karakter PKS, apakah konsisten atau tidak. Dan penilaian itu bisa dilihat dari berbagai opini yang beredar. Kita selalu mendatangi mereka, kita bertemu dengan mereka, selalu mengajak mereka bicara. Dan apa yang kita lakukan sejauh ini bisa dimengerti.

Saat ini hampir 800.000 kader PKS aktif berdialog dengan masyarakat. Dari kader PKS yang aktif berdialog dengan masyarakat inilah PKS menyerap informasi pada kita yang ada di pusat, tentang apa yang sebetulnya masyarakat inginkan.

Walaupun penyebaran kader belum sampai ke daerah-daerah yang jauh dan berpenduduk sedikit, tetapi untuk daerah perkotaan hampir semuanya sudah bisa dijangkau kader PKS.

Apakah cara itu bisa mempertahankan konstituen dan suara yang pernah diraih PKS?

Untuk mempertahankan konstituen memang tidak mudah. Konstituen sekarang kritis dan memilih yang paling kredibel. Apalagi, masyarakat sekarang sedang kesal dengan berbagai harga yang selalu naik. Harga BBM naik, sembako naik, dan yang lebih parah lagi barang- barang yang dibutuhkan rakyat itu hilang pula. Kredibilitas inilah yang ingin dibangun. Kita tidak ingin ada anggota dewan PKS yang kredibilitasnya jatuh.

Bagaimana dengan kecenderungan golput?

Soal golput, memang terjadi, namun penyebabnya tidak semua sama. Misalnya di Pilkada Tangerang, partisipasi juga rendah. Namun, penyebabnya bisa juga karena sosialisasi KPUD yang rendah. Bisa juga tokoh yang dicalonkan tidak kredibel di mata masyarakat, tidak sesuai aspirasi masyarakat. Selain itu, parpolnya juga menunggu di ujung jalan saja. Jadi orang malas ikut pemilu.

Untuk menekan angka golput, memang seluruhnya harus berperan, masyarakat, parpol, maupun KPU. Namun, kalau pemilu legislatif tampaknya angka partisipasi jauh lebih tinggi dari pilkada.

Soal presiden, apakah PKS akan mengajukan kadernya?

Yang jelas, keputusan yang saat ini ada adalah jika PKS berhasil mendapat dukungan 20 persen suara di parlemen, maka akan mengajukan kadernya sebagai presiden atau wakil presiden.

Namun, tentang siapa nama yang akan diajukan PKS, saya kira semua kader PKS harus siap. Keputusannya akan ditentukan oleh dewan syuro.


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/logika-dakwah-dari-pks.html

Perseteruan KaJi-KarSa Masih Panjang

Inilah.Com, Jakarta. Putusan soal sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur urung diumumkan Mahkamah Konstitusi. Perseteruan hukum antara pasangan KaJi dan duet KarSa pun berbuntut makin panjang. Benarkah penangguhan ini karena Ketua MK Mahfud MD diduga ikut bermain mata?
Harusnya, persoalan Pilkada Jatim ini sudah diputuskan MK pada Selasa (25/11). Tapi, MK masih harus menggelar sidang lagi pada 2 Desember mendatang. Kuat dugaan, penundaan ini karena mencuatnya nama Mahfud dalam sebuah rekaman pembicaraan.

Kebetulan, Mahfud MD adalah bekas politisi PKB. Kala itu, PKB masih solid dan utuh. Era kekaraban PKB ditandai dengan masih menyatunya Syaifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa, dan tentunya pula Mahfud. Namun, kini ketiganya tercerai berai, setidaknya memiliki ruang yang berbeda, bukan di PKB lagi.

Mahfud kini sebagai hakim di MK sekaligus pimpinan lembaga. Khofifah meski masih di PKB, namun tak terlalu dekat lagi dengan partai. Sedangkan Syaifullah, beberapa bulan terakhir ini lebih fokus di Pilkada Jatim sebagai cawagub mendampingi Soekarwo. Jadi hubungan ketiganya cukuplah dekat.

“Semuanya baik Khofifah dan Syaifullah itu teman saya,” aku Mahfud di ruang kerjanya di Gedung MK, Selasa (25/11).

Kondisi ini seperti terkonfirmasikan dengan rekaman pembicaraan yang diajukan tim KaJi yang menyebut-nyebut nama Mahfud. Rekaman berdurasi 15 menit itu disebut-sebut terjadi pada tanggal 13 November lalu. Percakapan dilakukan anggota tim sukses KaJi, Edi Sucipto dengan Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura, Mohammad Nizar Zahro.

Isi pembicaraannya seperti ini:

Edi: Ini nanti kalau ke MK ini ganti KarSa yang menang, bagaimana kira-kira, ee apa KaJi yang menang...

Nizar: Ini lho Mas Edi ya. Prediksi politik saya MK itu kan Mahfud MD. Mahfud MD itu asal orang Sampang. Dia sangat dekat sekali dengan bos saya bapak Fuad Amin. Sungguh sangat ironis sekali kalau pak Mahfud membatalkan kemenangan KarSa. Saya yakin dengan feeling politik saya. Si Fuad ini sudah jitu feeling politiknya. Saya yakin tetap dimenangkan KarSa. Kalau pun diulang itu hanya TPS-TPS yang tidak mempengaruhi.

Percakapan yang asosiatif dan menggiring opini ini ingin mengatakan bahwa Mahfud memiliki andil dan memihak kepada salah satu pasangan dalam keputusan di sengketa pilkada Jatim yaitu pasangan KarSa. Dengan kata lain, penyebutan Fuad Amin, yang juga pendukung KarSa, yang memiliki kedakatan khusus dengan Mahfud, diarahkan bahwa keputusan MK di sengketa pilkada Jatim tidaklah netral.

Jelas hal ini dibantah Mahfud MD. Menurut dia, perihal rekaman tersebut, dirinya telah mengetahui sebelumnya. Bahkan, karena dengan usulnya, rekaman tersebut diungkapkan dalam persidangan sebelum pengambilan keputusan. "Saya sebelumnya sudah mengetahui rekaman itu kemarin. Sayalah yang menyuruh rekaman itu diputar dalam persidangan agar ini klir," kata Mahfud.

Hubungan Mahfud MD dengan Fuad Amin bukanlah hubungan yang biasa saja. Keduanya sama-sama berasal dari Madura dan pernah bersama-sama aktif di PKB. Namun terkait dengan sengketa Pilkada, bagaimana hubungan keduanya, apakah pernah saling mengubungi? "Saya tidak ingin menjawab itu. Saya tidak menggiring opini. Kita lihat saja keputusan MK nanti. Saya menutup HP atau tamu jika ada orang terkait kasus ini," tukas Mahfud

Tampaknya pengungkapan bukti rekaman percakapan tersebut sengaja dimunculkan tim KaJi terkait dengan kredibilitas hasil pengujian sengketa di MK. Kondisi demikian juga diwanti-wanti oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, KH Sholahuddin Wahid. Menurut dia, MK harus berani memutuskan sengketa Pilkada Jatim. “MK harus arif dalam memutuskan sengketa pilkada Jatim,” pinta Gus Sholah.

Terlepas dari hiruk pikuk pilkada Jatim, pembangunan Jatim yang berkesinambungan juga harus dipikirkan oleh gubernur terpilih. “Gubernur baru harus langsung tancap gas untuk kerja. Harus siap-siap menghadapi dampak krisis mulai pertengahan tahun depan,” kata Arif Affandi, Wakil Walikota Surabaya kepada INILAH.COM, Selasa (25/11). [I4]

Sidang Sengketa Pilkada Jatim Dilanjutkan Pekan Depan

JAKARTA, SELASA. Sidang sengketa pemilihan umum kepala daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim) akan dilanjutkan pada Selasa (2/12) depan. Majelis hakim belum menentukan apa agenda yang akan diusung dalam sidang mendatang.

"Sidang akan dilanjutkan pada Selasa, 2 Desember depan. Jika masih diperlukan, kami akan kembali memanggil saksi. Namun, jika rapat pleno memutuskan bukti yang selama ini diajukan sudah cukup, akan langsung diputus," ujar Ketua Majelis Hakim, Maruarar Siahaan, sebelum mengetok palu di ruang sidang pleno Gedung MK, Selasa (25/11).


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/sidang-sengketa-pilkada-jatim.html

Politik Uang di Pemilu 2009 Diprediksi Meningkat Akibat Krisis

Jakarta. Pemilu 2009 tak lama lagi akan berlangsung. Namun diprediksi hajatan lima tahunan ini tak semeriah Pemilu 2004 karena saat ini dunia, termasuk Indonesia, mengalami krisis finansial. Politik uang juga diprediksi akan naik pesat akibat krisis.

"Apabila dunia usaha kita hancur, Pemilu 2009 nanti tidak sesemarak 2004. Ini ancaman bagi pelaku politik," ujar Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Susantio di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2008).

Jika ancaman ini tidak segera diantisipasi, maka diprediksi politik uang akan meningkat. Masyarakat dianggap akan memilih calon yang memberi uang banyak dibanding calon yang 'miskin'.

"Masyarakat nantinya tidak akan realistis memilih pemimpin. Siapa pun yang membayar itu yang akan dipilih," kata Bambang.

Bambang ragu, apakah bantuan pengusaha pada Pemilu 2009 akan sebesar Pemilu 2004 karena banyak partai-partai yang mulai kekurangan donatur. "Komitmen pengusaha runtuh seketika setelah bursa runtuh. Saya khawatir, order-order malah pindah ke China karena di sana lebih murah," imbuhnya.

Bambang memprediksi, pada 6 bulan ke depan akan ada gelombang PHK yang besar yang jumlahnya mencapai 200 ribu orang. Sehingga, kondisi seperti ini akan rawan terjadi politik uang.

"Kami harapkan para pelaku politik juga care dengan para pelaku ekonomi. Kami juga meminta pelaku politik mendesak pemrintah untuk menurunkan harga BBM. Turun Rp 500 itu kurang signifikan," jelas Bambang.


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/politik-uang-di-pemilu-2009-diprediksi.html

PKS: Bukan Kuning Golkar, Tapi Emas

INILAH.COM, Jakarta. Bendera kecil PKS memeriahkan Jakarta. Terpasang di berbagai sudut jalan besar maupun gang kecil. Namun ada yang menarik dari penampilan benderanya. Lambang PKS yang berwarna hitam menggunakan latar belakang warna kuning.

Biasanya, bendera, spanduk, maupun umbul-umbul PKS menggunakan latar belakang warna putih. Tapi kali ini PKS tampil berbeda dengan menggunakan latar belakang warna kuning. Penampilan baru tersebut sudah terlihat sejak 2 pekan terakhir.

Seperti terlihat pada Selasa (25/11) ini, sejumlah bendera kecil PKS hitam dengan latar belakang kuning cerah itu terlihat di kawasan Dharmawangsa dan Ragunan, Jakarta Selatan, begitu juga halnya di Puri Kembangan Jakarta Barat maupun Benhil Jakarta Pusat.

Padahal selama ini warna kuning sangat identik dengan Partai Golkar. Memang, belakangan ini kerap mencuat wacana koalisi parpol menjelang Pemilu 2009. Apakah warna kuning yang menjadi latar belakang lambang PKS dalam bendera kecilnya merupakan simbol koalisi PKS dengan 'parpol kuning'?[sss]



INILAH.COM, Jakarta. Bukan PKS namanya jika tidak kreatif melakukan trik kampanye. Kali ini PKS kembali membuat sensasi, dengan mengubah background logonya dengan warna kuning dari sebelumnya putih. Padahal, warna kuning selama ini identik dengan Partai Golkar.

Bendera-bendera kecil PKS berwarna kuning itu telah menghiasi jalanan di berbagai wilayah ibukota sejak dua pekan terakhir. Namun, menurut Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah perubahan latar belakang itu bukan mendompleng warna partai lain yang berwarna kuning untuk menarik konstituen. Tapi sejatinya warna PKS memang terdiri dari tiga warna.

"Itu bukan warna kuning, tapi warna emas. Dalam AD/ART PKS, kuning itu kuning emas. Jadi bukan kuning Golkar," cetus Fachri kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (25/11).

Karena menggunakan benang kuning emas itu mahal, tambah Fachri, makanya PKS menyiasatinya dengan warna kuning biasa. Fachri juga membantah latar belakang warna PKS itu juga bukan merupakan strategi khusus PKS.

"Itu tidak dikeluarkan oleh DPP, tapi DPC. Jadi tidak dicetak terpusat. Sehingga tidak harus sama dengan pusat," pungkas Fachri.[jib/dil]

PKS Partai Politik Paling Kreatif?

INILAH.COM, Jakarta. Dalam hal 'berkreasi' di ranah politik, PKS dianggap sebagai 'jago'-nya. Di saat parpol lain cenderung 'mati langkah', PKS selalu tampil dengan manuver-manuver yang sangat cerdik. Ini sebabnya bagi sebagian orang, PKS merupakan parpol paling kreatif.

Manuver teranyar, PKS mengadakan rekonsiliasi simbolik dengan keluarga pahlawan, figur yang mereka usung untuk iklan politiknya. Kemudian, PKS pun mengumpulkan 100 tokoh muda masa depan.

Dalam kancah politik, aksi itu perlu. Tapi, dia bukan segalanya. Aksi saja belumlah cukup. “That is necessary, but not sufficient,” ujar Blake Respini, dosen ilmu politik Universitas Negeri San Francisco, AS. Respini sempat melakukan penelitian terhadap PKS dan syariat Islam di Nusa Tenggara Barat.

Pekan ini, partai yang berlambang padi yang diapit dua sabit ini meluncurkan penghargaan kepada 106 pemimpin muda Indonesia. Penghargaan itu diberikan kepada mereka yang dianggap memiliki integritas di bidangnya.

Tak semua sosok-sosok muda itu yang menghadiri acara PKS. Sebagian ada yang tak sempat. Sebagian menolak dengan alasan tersendiri. Tapi, gebrakan-gebrakan PKS itu mestinya mendorong partai-partai politik lain tak kalah akal dan tak ketinggalan berolah kecerdikan.

Maka, pertanyaan seperti ini layak diajukan: kemana para aktor dan kreator dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, PPP, dan PKB? Mereka terbukti kalah ‘set’ dalam memainkan manuver politik untuk mencuri perhatian publik.

Sudah tentu, aksi-aksi PKS itu menimbulkan sikap pro-kontra. Namun dari sisi komunikasi politik, taktik dan strategi PKS boleh dikatakan menyalib parpol-parpol pesaingnya.

Sebagian analis politik menyerukan parpol-parpol lain mestinya membuat inovasi politik menjelang Pemilu 2009. Tentu, inovasi yang bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Misalnya, memberikan bantuan pupuk, bibit unggul dan sarana lain yang dibutuhkan kaum tani.

Atau, membantu memberdayakan nelayan atau para pelajar tak mampu. Bisa pula mengadakan lomba menulis karya sastra, lomba kreasi seni dan sebagainya. Ada banyak cara untuk menolong kaum ‘tertindas’ di negeri ini.

Selama ini, kata Ray Rangkuti, pengamat politik, parpol-parpol lebih banyak membuang dana milyaran rupiah untuk iklan politik tebar pesona. “Sementara rakyat kecil butuh uluran tangan yang nyata. PDI-P, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan bahkan PKS sekalipun, lebih suka tebar pesona ketimbang bekerja nyata untuk rakyat,’’ kata Ray, Direktur Lingkar Madani (LIMA).

Jika parpol-parpol lain untuk sementara ketinggalan kereta oleh permainan PKS, maka sesungguhnya masih banyak peluang dan ruang bagi mereka untuk membuat aksi-aksi partai menarik simpati publik. Persoalannya: mau atau tidak parpol-parpol di luar PKS itu?

Di mata publik, masih belum jelas adakah target perolehan kursi PKS bakal terdongkrak atau tidak, dengan berbagai manuver dan gebrakan PKS itu. Publik sendiri nampak sudah kelelahan dijejali politik yang tak berfaedah dan bermanfaat bagi rakyat karena demokrasi liberal selama 10 tahun ini tidak mampu mensejahterakan rakyat, malah menyesakkan dan menghimpit dada rakyat sebagai para demosnya.


http://smsplus.blogspot.com/2008/11/pks-partai-politik-paling-kreatif.html