FPI: Kalau Miyabi Berjilbab, Baru Kita Terima

Kapanlagi.com. Front Pembela Islam benar-benar melancarkan aksinya. Selepas sholat Jumat siang ini (09/10), mereka menggelar demo menentang kedatangan Maria Ozawa di depan kantor Maxima, bilangan Sawah Besar, Jakbar.

Enam orang perwakilan FPI ditunjuk untuk bertemu dengan wakil Maxima untuk melakukan dialog. Sementara itu, 500 anggota FPI berdemo sambil membawa spanduk bertuliskan 'Tolak Miyabi ke Indonesia, si Penghancur Moral Bangsa' dan 'Jangan Jadikan Negeri Ini Sebagai Negara Terporno di Dunia' di depan kantor tersebut.

Demo yang menarik perhatian masyarakat itu sendiri telah diamankan oleh sekitar 150 personel Polsek Sawah Besar dan puluhan Polres Jakbar.

Setelah sekitar 30 menit berada di dalam kantor Maxima untuk berdialog, perwakilan FPI keluar untuk menjawab pertanyaan wartawan.

Biaya pelantikan presiden Rp 341 juta

Jakarta. Sekretaris Jenderal MPR Rohimullah mengungkapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober nanti memakan dana Rp 341 juta. Anggaran ini dinilai hemat lantaran anggota Dewan baru sudah tinggal di Jakarta.

“Penghematan luar biasa, acaranya sederhana. Anggaran Rp 341 juta disediakan Setjen. Itu untuk memesan undangan, ID Card, konsumsi dan lain-lain,” kata Rohim di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/10).

Menurut Rohim, penghematan ini dikarenakan tidak ada lagi anggaran akomodasi anggota Dewan seperti pelantikan DPR 1 Oktober lalu. Demikian juga anggaran transportasi sudah diberikan Sekjen DPR.

Jubir: Presiden mulai hubungi calon menteri

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak Kamis (15/10) malam mulai menghubungi sejumlah calon menteri untuk diminta kesediaannya ikut dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

Juru bicara presiden Andi Mallarangeng saat dihubungi di Jakarta, Jumat (16/10), mengatakan, mulai Kamis malam, presiden sudah menelepon sejumlah orang yang ditawari menduduki jabatan menteri di kabinet mendatang.

“Yang ditelepon semalam jumlahnya mungkin kalau rencananya dua hari berarti 34 dibagi dua saja,” kata Andi.

Presiden SBY memang menjadwalkan pada Kamis (15/10) malam dan Jumat malam untuk menghubungi 34 para calon menteri pilihannya sebelum mereka dipanggil untuk diwawancara langsung oleh SBY dan Boediono pada Sabtu (17/10) dan Minggu (18/10) besok.

SBY terima pimpinan MPR

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/10), menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pada pertemuan dimulai pukul 10.00 WIB itu pimpinan MPR yang hadir adalah Ketua MPR Taufiq Kiemas dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan empat wakil Ketua MPR, yaitu Melani Leimena Suharli dari Fraksi Demokrat, Hajriyanto Tohari dari Fraksi Golkar, Lukman Hakim Saefuddin dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Ahmad Farhan Hamid dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Lima pimpinan MPR tersebut menaiki dua mobil golf dari pintu gerbang Istana Negara menuju Kantor Kepresidenan, sedangkan Presiden Yudhoyono mendahului mereka berjalan kaki dari Istana Negara ke Kantor Kepresidenan.

Taufiq: Mega tak bisa larang kader jadi menteri

Jakarta. Sikap politik PDI Perjuangan menjelang pengumuman struktur kabinet pemerintahan masih penuh tanda tanya. Elit partai ini makin tidak kompak dalam memutuskan apakah bergabung dengan pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas, kembali menyatakan akan mengizinkan kadernya jika diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masuk kabinet.

“Kalau kader kami diminta, Mega juga tidak bisa melarang. Apalagi ini demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Taufiq di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).

Taufik menekankan bahwa dia tentu tidak berani menyatakan hal itu apabila Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak berkata hal yang sama sebelumnya.

Amaq Bakri Mengaku Nabi, Masyarakat Resah

MATARAM, KOMPAS.com. Ketua Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat (MUI) Prof. H. Syaiful Muslim menilai pengakuan Amaq Bakri (60) sebagai nabi itu sangat meresahkan masyarakat.

"Itu merupakan yang pertama terjadi di NTB, karena itu pemerintah diminta segera menghentikan ajaran yang disebarkan Amaq Bakri, sekaligus mencabut pernyataannya sebagai nabi untuk menghindari amuk massa," katanya di Mataram, Jumat (16/10).

Amaq Bakri yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan telah melakukan Mi’raj pada Rabu itu telah dipanggil Camat Sambelia dan disidang di depan anggota Muspika, sekaligus menjelaskan ajarannya.

Yudhi Tetap Ingin Gandeng PKS

Banjarmasin, KP. Selaku calon incumbent, Yudhi Wahyuni tampaknya ingin tetap mengandeng Partai Keadilan Sejehtera (PKS) sebagai pasangannya, guna menghadapi sejumlah calon kandidat lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin priode 2010 -2015.

Keinginan Yudhi agar dapat mempertahankan jabatannya selaku orang nomor satu di kota ‘Seribu Sungai’, ini memang cukup beralasan. Pasalnya Yudhi punya keyakinan, ingin mengulang sukses saat Pilkada 2005 lalu.

Betapa tidak, karena ketika Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat untuk pertama kali, itu Yudhi Wahyuni yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) berpasangan dengan H Alwi Sahlan yang diusung PKS, mampu mengalahkan pasangan calon walikota dan wakil walikota lainnya.

Pilkada 2010, Golkar resmi usung Sunarna

Klaten (Espos). DPD II Partai Golkar Klaten membulatkan suaranya untuk kembali mencalonkan Bupati Klaten Sunarna sebagai calon bupati (Cabup) dalam Pilkada 2010 mendatang.

Kepastian pencalonan incumbent oleh partai pohon beringin itu semakin mantap dan tercantum dalam salah satu rekomendasi rapat pimpinan daerah (Rapimda) DPD II Partai Golkar Klaten, Rabu (14/10).

Rapimda yang digelar di Wisma Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Klaten itu, diikuti oleh seluruh pimpinan kecamatan dan jajaran pengurus DPD II Partai Golkar. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng) Bambang Sadono; Ketua DPD II Partai Golkar Klaten Anang Widayaka, dan jajaran pengurus.

Dewan kurangi hari kerja

Klaten (Espos). DPRD Klaten bakal mengurangi hari kerja mereka untuk menyesuaikan dengan jam kerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab setempat. Hari kerja para anggota legislatif bakal berkurang dari enam hari menjadi lima hari kerja.

“Ini kemungkinan karena ada surat dari Mendagri yang menyetujui perubahan hari kerja PNS di Klaten,” jelas Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto kepada wartawan di Gedung Dewan, Selasa (13/10).

Kendati hari kerja bakal berubah, DPRD justru masih menyoroti soal lima hari kerja yang dinikmati oleh para PNS. Agus menandaskan, lima hari kerja yang dinikmati para PNS tidak efektif.

Dewan tolak cabut Perda

Wonogiri (Espos). Anggota Dewan menolak pencabutan peraturan daerah mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) dengan batas usia pensiun 56 tahun. Sementara itu, terkait Perda pemberian tunjangan prestasi yang diajukan harus ditinjau ulang.

Anggota Dewan, Setyo Sukarno dengan tegas menolak pencabutan Peraturan Daerah (Perda) No 16 Tahun 2002 tentang pemberhentian PNS dengan batas usia pensiun 56 tahun, Perda tersebut dinilai relevan meskipun pada PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS tertera batas usia PNS dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Namun demikian, dia mengatakan, dengan memperpanjang batas usia pensiun hal itu menghambat regenerasi pegawai.

Jelang Pilkada, PDIP mulai jajaki untuk berkoalisi

Wonogiri (Espos). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Wonogiri atau suksesi kepemimpinan di Wonogiri akan berlangsung 2010, namun partai-partai sudah mulai melakukan komunikasi politik. Sedangkan calon yang akan maju lewat jalur independen pun sudah mulai melakukan penggalangan massa.

Partai-partai yang telah mulai bergeliat di antaranya, PKS, Partai Golkar dan PDIP. PKS telah membentuk tim penjaringan calon, Partai Golkar telah menjalin komunikasi dengan KPU dan PDIP segera menggelar rapat internal untuk menentukan.

PKS: Golkar & PDIP ke Pemerintah, Koalisi Gemuk

JAKARTA. Partai Golkar sudah memastikan bergabung dengan pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun berpeluang merapat ke pemerintah. Lantas apakah empat "pasangan" pemerintah "cemburu" dengan kehadiran dua partai gajah itu?

"Soal koalisi PDIP dan Golkar secara resmi kita tidak pernah keberatan. Namun kalau terlalu gemuk. Kita khawatr reformasi tersendat," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring, usai penandatanganan kontrak politik partai koalisi, di Bravo Media Center, Jakarta, Kamis (15/10/2009) malam.

FPDIP-Bupati gelar pertemuan tertutup di Kantor Bupati

Sukoharjo (Espos). Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) bersama Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto menggelar pertemuan tertutup di Kantor Bupati, Kamis (15/10).

Berdasar pantauan Espos, pertemuan digelar seusai acara pelantikan direktur Bank Pasar yang baru. Menunggu Bupati selesai dari acara pelantikan, sejumlah anggota dewan nampak menunggu di Graha Satya Karya (GSK) serta bagian depan Kantor Bupati. Dengan busana seragam harian lengkap, belasan anggota dewan yang nampak saat itu dipersilakan menunggu di luar ruangan tempat Bupati menghadiri acara pelantikan.

Dengan adanya agenda rapat antara Bupati selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Makmur dengan FPDIP, acara pelantikan yang menurut jadwal dimulai pukul 09.00 WIB dipercepat beberapa menit lebih awal. Akibatnya, beberapa pejabat yang datang terlambat tidak bisa masuk ruangan karena acara sudah dimulai.

PKS: Aparat Harus Segera Ambil Tindakan

Fraksi-PKS Online. Beredarnya pin bergambar Nabi Muhammad SAW di Makassar, Sulawesi Selatan, dinilai dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu aparat keamanan diminta untuk segera mengambil tindakan.

"Aparat harus segera memeriksa dan menghentikan peredaran pin itu," ujar Ketua DPP PKS Muzammil Yusuf kepada detikcom, Rabu (14/10/2009) malam.

Menurut Muzammil, ulama seluruh dunia sudah sepakat untuk melarang melukis gambar Nabi Muhammad karena takut akan disalahgunakan. Apabila maksud dari perederan pin tersebut untuk memprovokasi kemarahan masyarakat, maka aparat diminta mengambil langkah hukum tegas.

PKS Tidak Minta Jatah Menteri ke SBY

Fraksi-PKS Online: YJakarta. Presiden Susilo Bambang udhoyono (SBY) sudah mulai disibukkan dengan audisi untuk memilih kabinetnya. Di tengah hiruk pikuk penjaringan calon menteri ini, PKS tidak mau latah meminta jatah menteri kepada SBY.

"Parpol tidak pada tempatnya minta jatah menteri," ujar Sekretaris Fraksi PKS di MPR Zulkifliemansyah, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2009).

Zulkiflie mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya calon menteri kepada Presiden SBY. "Itu hak prerogatif sepenuhnya presiden," tambahnya.

Palestina Galang Dukungan

New York, Rabu. Palestina, Rabu (14/10), menyerukan adanya aksi global menghukum Israel atas tuduhan kejahatan perang saat melakukan operasi militer mematikan ke Gaza, akhir tahun lalu. Kredibilitas PBB menjadi taruhannya jika usulan resolusi ditolak.

Laporan yang disusun komisi khusus PBB dipimpin mantan hakim Afrika Selatan, Richard Goldstone, menjadi fokus pertemuan bulanan Dewan Keamanan (DK) PBB membahas masalah Timur Tengah, Rabu.

Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Maliki dan Duta Besar Israel di PBB Gabriela Shalev membuka pertemuan dewan itu dengan bertukar tudingan mengenai laporan Goldstone. Sesi pertemuan itu berakhir Rabu malam setelah mendengarkan hampir 50 pidato.

5 Parpol Teken Kontrak Politik

Jakarta, Kompas. Lima pemimpin partai politik menandatangani kontrak politik untuk mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (15/10) malam.

Lima parpol itu adalah Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Yudhoyono, Kamis pagi. Adapun penyerahan naskah kontrak politik dilakukan oleh wakil presiden terpilih, Boediono, di Gedung Bravo Media Center, Jalan Teuku Umar, Jakarta, malam harinya.

Dengan demikian, tiga parpol, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), tidak menandatangani kontrak tersebut.

Menurut Boediono, kontrak politik berisi prinsip-prinsip dasar yang mengatur mekanisme dan etika parpol dalam koalisi pemerintahan Yudhoyono-Boediono.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Suryadharma Ali yang ditanya pers mengaku belum ada pembicaraan mengenai jatah posisi menteri. ”Ini masih sebatas perjanjian dan aturan koalisi parpol pendukung,” ujarnya.

Pihaknya mengaku mengirimkan 17 nama calon untuk menjadi menteri. ”Kalau cuma dua, ya, itu diterima saja,” ujarnya kepada Kompas.

Adapun Presiden PKS Tifatul Sembiring mengaku mengirimkan nama 20 orang. ”Bagusnya kalau 20-nya dijadikan menteri,” ujarnya.

RUU KESEHATAN: Penghilangan Ayat Diragukan Soal Teknis

Jakarta, Kompas. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meragukan bahwa hilangnya Ayat (2), yang mengategorikan tembakau sebagai zat adiktif, dalam Pasal 113 Rancangan Undang-Undang Kesehatan merupakan kesalahan teknis belaka.

Anggota Komisi IX DPR 2004-2009 dari F-PKS, Zuber Safawi, menduga penghilangan itu dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu.

”Penghilangan pasal itu, kalau hanya persoalan teknis, saya sulit memahami. Menghilangkan pasal itu pasti ada upaya,” kata Zuber, Kamis (15/10).

Namun, sampai saat ini Zuber mengaku belum bisa menerka-terka pelakunya. Mengingat, dalam rapat-rapat di DPR, Pasal 113 itu tidak ada yang memperdebatkan. Demikian pula dalam rapat tim perumus ataupun tim sinkronisasi. Dia juga tidak yakin hal ini dilakukan oleh pihak sekretariat komisi.

Atas dasar itu, Zuber mendesak pemerintah untuk melakukan pengusutan kasus tersebut.

Pimwan perketat penggunaan mobil dinas

Sragen (Espos). Pimpinan DPRD Sragen mulai memperketat pengawasan fasilitas kendaraan operasional mobil dinas (Mobdin) yang diperoleh unsur pimpinan Dewan dan komisi.

Hal ini menyusul terjadinya penyalahgunaan penggunaan Mobdin yang dibawa lari oknum anggota Dewan periode sebelumnya hingga berbulan-bulan tanpa kejelasan. Sedikitnya delapan kendaraan operasional Mobdin mulai diserahkan kepada masing-masing unsur pimpinan komisi di DPRD Kabupaten Sragen, Rabu (14/10).

Pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan Mobdin yang telah didistribusikan kepada seluruh alat kelengkapan terbentuk seperti pimpinan dan komisi.

PDIP harapkan tiga pasangan calon dalam Pilkada

Solo (Espos). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengharapkan adanya tiga pasangan kandidat Walikota/Wakil Walikota (Walikota/Wawali) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang, lantaran akan ada perubahan konstelasi politik di Solo pascaterpilihnya Abu Rizal Bakrie (Ical) dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dan pascapelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Penegasan itu disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo, Maryuwono saat ditemui wartawan, Selasa (13/10), di Gedung Dewan, Karangasem, Solo.

“Dari perhitungan saya memang akan ada perubahan konstelasi politik menjelang Pilkada 2010 pascaterpilihnya Ical menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan pelantikan SBY. Konstelasi politik baru nanti seperti apa, dilihat saja. Yang jelas akan ada tiga kekuatan besar pada Pilkada mendatang,” tegasnya.

PAN Solo berencana pinang Purnomo lagi dalam Pilkada 2010

Solo (Espos). Partai Amanat Nasional (PAN) Solo berencana meminang kembali Achmad Purnomo yang sebelumnya pernah menjadi kandidat Walikota pada pemilihan kepala derah (Pilkada) 2005 untuk maju kembali menjadi kandidat dalam Pilkada 2010. Namun rencana tersebut masih menunggu hasil komunikasi PAN dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kota Solo.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Solo, Hami Mujadid Irsyad saat ditemui wartawan, Selasa (13/10), di Gedung Dewan, mengungkapkan, DPD PAN bakal melakukan konsolidasi internal dengan lima DPC PAN di Kota Solo pada Selasa malam kemarin di Kantor DPD PAN Solo.

Dalam rapat tersebut, terangnya, DPD akan meminta masukan dari para pengurus DPC PAN dalam rangka persiapan Pilkada, terutama untuk membentuk tim penjaringan bakal calon Walikota/Wakil Walikota (Walikota/Wawali).