Gedung Baru dan Citra DPR

Berita mengenai rencana pembangunan Gedung Baru Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) senilai lebih dari Rp 1 triliun sungguh membuat hati kita tersentak.

Di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi sebagian besar rakyat Indonesia yang terkategorikan penduduk miskin, di saat masih banyaknya anak Indonesia yang belum dapat menikmati pendidikan layak, DPR malah akan membangun monumen yang begitu megah di Senayan, Jakarta, sebagai gedung baru para wakil rakyat. Gedung itu bukan hanya megah yang memungkinkan setiap anggota Dewan memiliki ruangan lebih dari 100 meter persegi per orang, tetapi juga tersedia tempat-tempat bersantai.

Ini menambah gerah sebagian kalangan yang peduli pada masa depan demokrasi di Indonesia dan mereka yang menjadi pengamat kinerja parlemen. Alasan pembangunan gedung baru DPR ini didahului dengan berita-berita mengenai betapa berbahayanya para anggota Dewan menempati gedung lama yang katanya sudah tua dan miring tujuh derajat sebagai akibat dari gempa bumi beberapa waktu lalu. Selain itu, gedung lama yang ada juga sudah tidak mampu memberi ruang yang nyaman bagi para anggota Dewan dan tidak mampu memberi tempat bagi para staf ahli Dewan.

Isu Resuffle Jangan Digunakan Untuk Gertak Partai Koalisi

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera meminta Partai Demokrat untuk tidak menggunakan isu resuffle untuk mengertak partai koalisi. Jika Presiden berniat mengganti menteri, maka ganti saja, karena itu wewenang presiden.

"Kita berharap isu resuffle tidak digunakan untuk mengertak partai koalisi, karena pada akhirnya yang dituntut presiden. Kalau mau diganti, ganti saja. Keseluruhan tanggung jawab ada di presiden," ujar Sekjen PKS Anis Matta usai acara nonton bareng film 'Sang Pencerah' di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2010) malam.

Anis menilai isu menyangkut resuffle tidak efektif untuk menggertak atau mengkritik performa pemerintahan yang ada sekarang.

Silahkan Ganti Menteri PKS

Menteri PKS Kurang Performa, Silakan Ganti

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan sepenuhnya reshuffle kabinet kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penilaian PKS, masih terdapat beberapa pos Kementerian yang performanya masih mengecewakan masyarakat.

“Reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden, kapan saja Presiden bisa melakukan reshuffle kabinet,” ucap Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin 13 September 2010.

Walaupun begitu, menurut Luthfi, Presiden pasti telah mempertimbangkan konstelasi politik yang ada untuk menjaga stabilitas nasional sebelum melakukan reshuffle kabinet. Jika berdasarkan evaluasi SBY terdapat menteri yang performanya kurang, termasuk menteri dari PKS, maka hak presiden untuk mengganti menteri.