Tunggakan PBB Capai Rp 46,3 M

SUKOHARJO. Serangan hama wereng pertengahan tahun kemarin, ternyata mendongkrak terjadinya pembengkakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sukoharjo. Tunggakan PBB yang diakibatkan banyaknya petani gagal panen mencapai Rp 16,785 miliar.

“Total tunggakan PBB hingga 12 Oktober 2010 mencapai Rp 16,785 miliar,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo Agus Santoso, Sabtu (16/10).

Menurut Agus, selain itu dari jumlah tunggakan tersebut, pada tahun 2005-2009 sudah ada tunggakan PBB sebesar Rp 29,575 miliar, sehingga total tunggakan PBB Sukoharjo hingga 12 Oktober mencapai Rp 46,360 miliar.

Inspektorat dan Disdik nyatakan tak ada indikasi Pungli

Sukoharjo (Espos). Inspektorat dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukoharjo menyatakan tidak ada indikasi pungutan liar (Pungli) sertifikasi guru jilid II.

Begitu keseimpulan akhir pemeriksaan dugaan Pungli sertifikasi guru jilid II dari dua instansi tersebut.

Kepala Inspektorat Sukoharjo, Joko Triyono mengatakan hasil pemeriksaan Tim Inspektur Pembantu Wilayah II di tujuh kecamatan selama kurun waktu dua pekan terakhir tidak mendapatkan bukti kuat adanya pungli sertifikasi guru.

Kasus Pungli, guru yang tak puas bisa lapor ke polisi

Sukoharjo (Espos). Guru-guru yang tak puas dengan dihentikannya kasus dugaan pungutan liar (pungli) tunjangan sertifikasi guru 2008 bisa melaporkan kasus itu ke polisi.

Hal itu diutarakan anggota Komisi I DPRD Sukoharjo yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Marsono SH.

Dia mengatakan, kasus dugaan pungli sertifikasi guru pada 2008 tetap bisa diproses lewat jalur hukum. Pasalnya, dugaan pungli tersebut dinilai sudah melanggar Undang-Undang nomor 20/2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

SBY dan Krisis Kepercayaan

Tanggal 20 Oktober 2010 hari ini, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II genap berusia setahun. Namun jelang setahun terpilihnya sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Wakil Presiden Boediono memprihatinkan dan masih menimbulkan banyak tanda tanya dari masyarakat.

Lebih-lebih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal itu berlandaskan kepada banyaknya kompleksitas permasalahan yang terjadi. Padahal janji politik yang diusung dulu sangat meyakinkan sekali tentang adanya perubahan ke arah perbaikan yang signifikan.

Namun faktanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Situasi sosial perekonomian bangsa tak terkendalikan dan tidak menemukan titik penyelesaian. Teroris terus gencar melakukan perbuatan keji, perampokan di mana-mana sering kali terjadi adalah bukti paling konkret bahwa pemerintah kurang peduli terhadap permasalahan yang terjadi.

Tidak sedikit umat beragama melakukan tindakan kekerasan. Sedangkan perhatian keamanan terhadap masyarakat bawah kurang diperhatikan. Ditambah lagi elite politik yang sering berbuat ulah dan mengorupsi uang rakyat. Padahal mereka tidak sadar bahwa bangsa ini berada dalam kondisi yang kritis dan perekonomian yang tersendat-sendat.

Politikus PKS PAcitan Ditangkap, Massa Unjuk Rasa Depan Polres

PACITAN | SURYA Online. Puluhan warga yang mengaku sebagai simpatisan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Handaya Aji, Selasa (19/10/2010) berunjuk rasa di depan Mapolres Pacitan. Massa menyatakan menolak upaya kriminalisasi terhadap wakil ketua dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Massa yang didominasi kaum perempuan dan orang tua tersebut bahkan sempat mengancam akan menggelar aksi mogok makan demi memprotes penangkapan Handaya Aji yang mereka anggap sebagai korban konspirasi. “Proses hukum yang dialami saudara Handaya Aji ini merupakan hasil rekayasa ‘kotor’ kelompok pengusaha dan kekuasaan yang gerah dengan segala kritik dan perjuangannya,” kata koordinator aksi, Irwan Ismunarto.

Pernyataan Irwan itu langsung mendapat sambutan yel-yel dukungan dari massa aksi yang bersamanya. Mereka berulang kali meneriakkan kalimat “Allohu Akbar” sembari terus mengecam polisi yang dinilai sewenang-wenang menangkap anggota dewan yang dikenal vokal tersebut.

Dinas Bina Marga Boros Anggaran

MEDAN (Berita). Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidi ST, menilai masih ada indikasi pemborosan pada pos belanja di Dinas Bina Marga Medan, yang dianggarkan sekitar Rp200 miliar dari APBD Tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengas-palan dan pengorekan drainase yang kurang baik.

’Dari dulu sudah saya minta, kepada pihak Dinas Bina Marga untuk menggunakan anggarannya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi pemborosan,’ ujar Ikrimah ketika dikonfirmasi Berita, Selasa (19/10), di Medan. Bahkan di Perubahan APBD Medan tahun 2010 Pos Dinas Bina Marga mengalami peningkatan sebesar Rp29.493.999.100,- atau naik sebesar 15,11 persen.

Ikrimah melihat pengerjaan perbaikan jalan dan drainase di sejumlah kawasan Kota Medan dilakukan dengan setengah-setengah, seperti pengaspalan jalan di sepanjang Jalan Sutrisno dan Jalan Ismailiyah yang dilakukan secara tambal sulam, sehingga meng-hasilkan tempelan pengaspalan jalan yang tidak merata.

Evaluasi Diminta Secara Menyeluruh

SEKRETARIS Departemen Perbankan DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga dalam satu tahun pemerintahan ini secara menyeluruh.

“Guna menjamin efektivitas pemerintahan, Presiden harus segera mengevaluasi semua kementerian dan lembaga,” tegas Achsanul di Gedung DPR,Jakarta, kemarin. Menurut dia, hampir semua kementerian belum bekerja secara maksimal dan sesuai harapan masyarakat. Salah satu kementerian yang mendapat sorotan masyarakat adalah Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Dia menyatakan, pembangunan infrastruktur yang ada saat ini tidak memenuhi harapan. “Sebelumnya yang dibutuhkan negeri ini adalah sarana infrastruktur yakni perlu percepatan pembangunan. Nyatanya, belum ada 70% dari target setahun ini yang diharapkan kementerian itu. Dan ini perlu ada evaluasi,” ungkapnya.

KPI Beri Apresiasi pada Alif TV

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Di tengah serbuan entertainment show dan tayangan infotainment di sejumlah stasiun televisi, Alif TV muncul dengan sesuatu yang baru. Program-program bernafaskan Islami menjadi menu utama dari stasiun yang tayang di televisi berbayar Telkomvision itu.

Program pendidikam bagi anak, hiburan untuk remaja, serta tayangan informatif bagi para orang tua dikemas utuh dalam nafas Islami yang sejuk dan damai. Kemunculan Alif TV dengan menu tayangan acaranya mendapat apresiasi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, Alif TV dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dengan tayangan yang mencerahkan. “Saya pikir ini bagus. Visi dan misi yang ditawarkan sangat baik. Tayangannya yang memberikan pencerahan menjadi alternatif tersendiri bagi masyarakat,” ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (19/10).

Rumah Kader PKS Dibakar

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK. Rumah salah satu kader PKS di Jalan Pemuda, Kampung Pulo, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dibakar pada Selasa (19/10) pukul 03.00 WIB. Kebakaran berasal dari dua buah motor yang diparkir di halaman rumah dan menghanguskan sebagian rumah.

Amir Mumtazudin, 24 tahun, mengatakan, sejak tahun lalu, rumahnya kerap diteror oleh orang tak dikenal. Teror tersebut dalam bentuk pembuangan sampah plastik dan botol kaca ke halaman rumahnya.

"Tapi kami menganggapnya hanya dari orang iseng, tapi kejadian itu (sampah berserakan di halaman rumahnya), kerap terjadi," ungkap Mumtazudin, salah satu anak pemilik rumah, kepada Republika, Selasa (19/10) pagi.

Namun, ia tidak menduga kejadian pembakaran ini akan terjadi. Ia menilai, peristiwa ini menjadi puncak teror terhadap keluarganya.

PKS Ngaku Sudah Lama Kerja Sama dengan PDI Perjuangan

RMOL. Jalinan komunikasi yang kian intensif antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat mendatangkan tanya dari beberapa partai yang ada di Sekretariat Gabungan Partai Pendukung pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Tapi tidak bagi PKS. PKS menganggap tidak ada yang aneh dari komunikasi dua partai besar itu. Karena itu hal biasa di alam demokrat. Bahkan itu pertanda Demokrat sedang berjalan sehat.

"Kan masing-masing punya cara-cara sendiri untuk bersepakat. Silakan saja. Setiap partai politik bisa membangun kerja sama. Itu hak-masing-masing partai politik yang harus kita hormati," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 19/10).