jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 25 Maret 2010

Pemerintah Gagal Antisipasi Banjir Citarum

PK-Sejahtera Online. Banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Jawa Barat yang dilalui oleh aliran Sungai Citarum terjadi akibat buruknya pola pikir yang mendasari kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum selama ini. Dalam konteks banjir, pemerintah selama ini tidak menerapkan kebijakan antisipatif meski beberapa hari lalu Waduk Jatiluhur maupun Waduk Saguling yang berada di hulu Jatiluhur sudah memberikan sinyal kuat ancaman bahaya limpasan air ke kawasan hilir DAS Citarum.

Demikian dikatakan Anggota Panitia Kerja (Panja) Banjir DPR RI, Yudi Widiana Adia di Bandung, Rabu (24/3). Lebih lanjut Yudi mengatakan, sudah saatnya penanganan banjir sudah seharusnya berorientasi pada kebijakan antisipatif dengan pendekatan struktural dan non struktural.

“Dan itu harusnya menjadi sebuah gerakan masif yang melibatkan seluruh masyarakat yang diimbangi dengan tindakan tegas dari setiap pelanggaran aturan-aturan yang sudah dibuat berkaitan dengan tata ruang, khususnya disepanjang DAS Citarum,” ujar Yudi.

Pemkab setujui tambahan anggaran Panwas

Sukoharjo (Espos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukohajo akhirnya menyetujui tambahan anggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sukoharjo sekitar Rp 200 juta.

Dengan begitu, total anggaran yang akan diterima Panwaslu Sukoharjo untuk kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sekitar Rp 1,2 miliar. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo, Agus Santosa mengatakan, Pemkab Sukoharjo telah menyetujui memberikan alokasi dana tambahan untuk Panwaslu. Kendati begitu, lanjutnya, dari pengajuan sebesar Rp 800 juta dana tambahan yang diajukan Panwaslu, yang disetujui hanya sekitar Rp 200 juta.

“Pengajuan dana tambahan Panwaslu memang sudah disetujui, saat ini sudah ada di tangan Bupati. Tambahannya hanya sekitar Rp 200 juta diambil dari dana hibah, jadi total dana yang dialokasikan untuk Panwas mencapai Rp 1,2 miliar, pencairannya dilakukan secara bertahap,”
ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/3) di Sukoharjo.