jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 13 April 2010

Partai Kecil Bantah Dukung TBR
Kamis, 08/04/2010 09:00 WIB - mal

SUKOHARJO—Partai-partai kecil nonparlemen yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) membantah telah memberikan dukungan resmi pada pasangan Titik Suprapti (TBR)-Sutarto dalam Pilkada Juni 2010 mendatang.
“Sampai saat ini FLP belum menentukan sikap, apalagi memberikan dukungan untuk pasangan Cabup-Cawabup. Jadi tidak benar FLP dikatakan telah mendukung TBR-Sutarto,” ujar Koordinator FLP Sukoharjo, Eko Raharjo kepada Joglosemar, Rabu (7/4).
Eko mengatakan, sampai saat ini FLP masih memegang komitmen awal yaitu mendukung pasangan Wardoyo-Wijaya (War-To) dalam Pilkada mendatang. Eko menekankan, ada empat partai yang sudah pasti mendukung pasangan War-To, yakni Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Barisan Nasional (Barnas) dan PPD. Sementara delapan partai lainnya sampai saat ini belum menentukan sikap.
Namun di luar itu, Eko mengakui ada beberapa partai yang melakukan komunikasi dengan TBR, di luar pengetahuan dirinya sebagai koordinator FLP. “Karena itu jangan digeneralisasikan, apalagi mengklaim dukungan. Biarkan saja rakyat yang memilih dan menentukan,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sukoharjo, Marwanto mengatakan, mengakui sikap partainya masih mengambang. Namun dia mengakui adanya perpecahan di tubuh FLP, karena itu sebagai Ketua DPC PIS, dia akan mempertimbangkan mana yang mampu memberikan kontribusi lebih.
“Kalau ada calon yang mau memberi kontribusi pada partai kecil seperti PIS, kita akan mendukungnya,” ujar Marwanto.
Seperti diketahui, FLP dibentuk sebagai wadah komunikasi partai kecil di Sukoharjo, terdiri dari Partai Gerindra, Partai Persatuan Daerah (PPD), dan lain-lain. (mal)


Sumber: http://harianjoglosemar.com/berita/partai-kecil-bantah-dukung-tbr-12706.html

Empat pasang Balon bupati/wakil bupati ambil formulir pendaftaran

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat empat pasang bakal calon (Balon) bupati beserta wakilnya mengambil formulir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hari pertama, Senin (5/4).

Berdasar informasi yang dihimpun di KPU, empat pasang Balon bupati/wakil bupati yang mengambil formulir pendaftaran adalah Titik Bambang Riyanto (TBR)-Sutarto, Wardoyo Wijaya-Haryanto, Tri Bintang Budiharjo-Purwanto dan terakhir Amat Suyadi. Satu Balon bupati, menurut KPU, mengambil formulir yang terdiri dari 32 jenis.

Berdasar pantauan, kali pertama yang mengambil formulir kurang lebih pukul 09.00 WIB adalah perwakilan partai politik (Parpol) dari Bulan Bintang serta Golkar. Kedatangan mereka diterima anggota KPU, Ita Efiati serta Muladi.

Periksa 1 Cabup Butuh Rp 4 Juta

SUKOHARJO. Pemeriksaan kesehatan terhadap para calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) menelan dana sekitar Rp 4 juta untuk masing-masing calon. Sehingga untuk satu pasang calon bupati dan wakil bupati butuh dana Rp 8 juta.

Tes pemeriksaan kesehatan yang nantinya dilakukan untuk para Cabup dan Cawabup Sukoharjo dikenai biaya sebesar Rp 4 juta per orang. Sehingga kalau diperiksa berpasangan setidaknya para calon tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 8 Juta.

“Namun dari jumlah tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo akan memberikan subsidi Rp 1 juta per orang saat pemeriksaan kesehatan nantinya,” ujar dr Machmud Surjanto, kepada wartawan, Rabu (7/4).

Dijelaskan, untuk melakukan cek kesehatan, KPU Sukoharjo menjalin kerja sama dengan RSUD Sukoharjo. Untuk menjalankan tugas tersebut, RSUD akan menyiapkan beberapa ahli kesehatan untuk pemeriksaan pokok dan empat lainnya untuk pemeriksaan indikasi.

Black Campaign Mulai Muncul

SUKOHARJO. Belum lagi musim kampanye Pilkada Sukoharjo dimulai, suasana mulai memanas. Belum lama ini telah ditemukan praktik-praktik black campaign (kampanye hitam) yang ditujukan kepada salah satu pasangan Balon Bupati, Wardoyo-Haryanto yang diusung PDIP.

Black campaign yang menyudutkan pasangan Wardoyo-Haryanto tersebut diwujudkan dalam bentuk tulisan di tembok gapura di kompleks Balai Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo.

Selain pasangan Wardoyo-Haryanto, black campaign juga ditujukan kepada institusi Kodam IV Diponegoro dan sejumlah nama yang identik dengan beberapa nama petinggi militer. Kalimat yang ditulis dengan tinta merah tersebut berbunyi : “Sutanto bintang dua Kodam IV Diponegoro Buru Wardoyo Wijaya PKI asli cincang Madiun.”

DPP Golkar rekomendasikan TBR

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merekomendasikan Titik Suprapti atau yang akrab disapa Titik Bambang Riyanto (TBR) maju sebagai calon bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 3 Juni mendatang.

Keputusan DPP tersebut diterima Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II pada Senin (5/4) siang. Dengan adanya keputusan DPP tersebut, pasangan TBR-Sutarto berhasil mengalahkan enam pasangan lain yang diusulkan DPD II.

Ketua DPD II, Giyarto menjelaskan, keputusan DPP mengenai rekomendasi calon bupati sudah dia terima.

KPU usulkan pemeriksaan kekayaan 14 kandidat bupati/wakil bupati

Sukoharjo. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo mengusulkan pemeriksaan harta kekayaan para kandidat bupati dan wakil bupati Sukoharjo yang akan maju dalam Pilkada Juni mendatang.

KPU mencatat ada 14 orang kandidat bupati dan wakil bupati Sukoharjo yang diperkirakan akan maju dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Sukoharjo. KPU Sukoharjo mengajukan usul pemeriksaan kekayaan tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebanyak 14 orang tersebut merupakan tujuh pasang kandidat bupati dan wakil bupati yang diprediksi akan lolos dalam penjaringan partai politik (Parpol). KPU mencatat hanya 10 nama yang mengambil formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah disiapkan sejak akhir pekan lalu. Dua pasang lainnya tidak mengirim wakilnya untuk mengambil formulir tersebut.

Bupati bantah jadi ketua tim kampanye TBR

Sukoharjo (Espos). Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto (BR) membantah keterlibatanya sebagai ketua tim kampanye Titik Suprapti atau lebih populer dengan sebutan TBR.

Hal itu disebabkan, sampai saat ini TBR belum membentuk tim kampanye. BR juga menilai isu tentang tim kampanye TBR yang marak di surat kabar terlalu prematur. Isu itu menurutnya dilontarkan mereka yang tidak memahami aturan hukum mengenai pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).

Hal tersebut disampaikan BR seusai apel pagi yang diteruskan dengan kegiatan penyerahan surat keputusan (SK) kenaikan jabatan di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah (Setda). Keberadaan tim kampanye menurut BR, baru bisa digulirkan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran calon.

Ketahanan Pangan Sukoharjo Terancam

SUKOHARJO. Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Sukoharjo mencatat adanya pengurangan luas lahan pertanian produktif di wilayah Sukoharjo seluas 1,2 persen per tahun. Pengurangan tersebut disebabkan banyaknya perumahan yang saat ini berdiri di lahan pertanian produktif.

“Sampai saat ini dari data Dispertan yang masuk, luas lahan pertanian di wilayah Sukoharjo mencapai 1,2 persen per tahun, melihat jumlah tersebut kalau tidak ada perlindungan dari pemerintah, akan terjadi degradasi lahan pertanian yang dapat mengancam swasembada pangan,” ujar Staf Dispertan Sukoharjo, Suwardi.

Pengurangan lahan pertanian produktif, menurut dia tidak hanya terjadi di wilayah Sukoharjo saja. Hal itu disebabkan tidak adanya Undang-undang yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terjadi kelonggaran di lapangan.

Istana Bidik Para Inisiator Angket Century

JAKARTA. Kalangan istana presiden rupanya masih menyimpan dendam atas hak angket Century yang digelontorkan anggota DPR. Satu per satu, inisiator hak angket itu coba digiring ke tahanan.

Setelah politikus PKS, Mukhamad Misbakhum ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus L/C fiktif Bank Century, kini giliran inisiator lainnya, Bambang Soesatyo yang dibidik. Staf Khusus Presiden Bidang Bencana, Andi Arief, lagi-lagi yang menggelontorkan tudingan itu. Mantan aktivis PRD ini pula yang melaporkan Misbakhum atas dugaan kasus L/C fiktif itu.

Menurut Andi, dalam rapat-rapat di pansus, Bambang selalu mengatakan bahwa kasus Bank Century bukan L/C bodong, tapi deposan bodong. ''Saya senang dia (Bambang) karena membantu membela PKS, tapi di balik itu menimbulkan kecurigaan,'' kata Andi mencurigai, di Jakarta, Senin (12/4).