PPP Kemungkinan Kuat Usung Nur Mahmudi

DEPOK. Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) menyambangi kantor Balai Kota Depok menyampaikan kemungkinan dukungan terhadap Nur Mahmudi Ismail untuk kembali maju dalam Pemilukada Depok, 16 Oktober 2010.

Kemungkinan tersebut disusul dengan koalisi yang akan segera dilakukan antara PPP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Sekretaris DPC PPP Rudi Faulana mengatakan, secara resmi usungan bagi Nur Mahmudi akan diumumkan setelah pihaknya menggelar Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) pada Rabu 30 Juni mendatang. Kata Rudi, pihaknya akan mengumumkan usungan untuk pasangan paket pasangan wali kota dan wakil wali kota Depok.

“Kami juga datangi ke hampir semua calon, tapi kami ingin berkoalisi dengan PKS, harus jelas koalisinya dengan yang lain karena DPC PPP tidak memungkinkan mengusungkan sendiri nama pasangan calon. Selain itu, kami mendukung yang sudah memiliki kendaraan pasti,” kata Rudi kepada wartawan di ruang kerja Nur Mahmudi, Senin (28/06/10).

PKS Sarankan SBY Tambah Calon Baru

CALON GUBERNUR BI

Jakarta, RMOL. Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal menyatakan sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan untuk menambah calon lain selain Darmin Nasution sebagai calon Gubernur Bank Indonesia.

Menurutnya, hal ini penting untuk mengantisipasi bila Darmin Nasution ditolak DPR. Karena kalau Darmin Nasution ditolak dan Presiden akan mengajukan lagi, hal itu sama saja dengan dua kali kerja.

"Kenapa tidak memaksimalkan dua atau tiga calon, mumpung masih ada waktu. Tapi tergantung Presiden memikirkan yang terbaik, UU memang membolehkan mengajukan satu, dua atau tiga calon," ujar Mustafa saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Senin, 28/6).

Loloskan 145 Calon, Pansel KPK Dinilai Terlalu Longgar

Jakarta. Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK meloloskan 145 nama calon yang lulus seleksi administrasi. Terkait hal itu, Pansel dinilai terlalu longgar, mengingat dari 145 nama juga terdapat calon dengan rekam jejak yang jelas-jelas bermasalah.

"Pansel sangat akomodatif. Seperti terlalu longgar dengan angka 145 nama," kata anggota Komisi III (Hukum) DPR, Nasir Jamil, saat dihubungi detikcom, Minggu (27/6/2010).

Nasir mengkhawatirkan seleksi selanjutnya atas 145 nama bisa sangat menguras energi pansel. Padahal, pansel bisa langsung mencoret nama-nama calon yang dinilai mempunyai rekam jejak buruk, seperti pengacara pembela koruptor.

Kantor DPW PKS Sumbar Dilempari Bom Molotov

INILAH.COM, Padang. Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal pada Senin (28/6) sekitar pukul 03.00 WIB.

Ronal (30), kader PKS di Padang menceritakan dirinya ketika itu sedang berada di dalam kantor bersama dua orang temannya. "Ketika itu kami sedang tidur di dalam kantor DPW PKS Sumbar. Kami pun terjaga ketika mendengar suara keras dari luar kantor," ujarnya.

Mereka lantas keluar untuk melihat apa yang terjadi. "Kami melihat pecahan botol berserakan serta tumpahan bahan bakar yang berada di teras kantor ini," katanya.

20 Anggota DPR Berangkat ke Gaza Malam Ini

Jakarta. 20 Anggota Komisi I DPR RI akan berangkat ke Jalur Gaza, tengah malam nanti. Selain Gaza, mereka juga akan mengunjungi Yordania, Suriah dan Lebanon.

"Nanti berangkat pukul 00.00 WIB, dengan maskapai Emirates," ujar anggota Komisi I DPR Al-Muzammil Yusuf kepada detikcom, Minggu (27/6/2010).

Menurut Muzammil, ada 20 anggota Komisi I yang berangkat. Rombongan ini dipimpin oleh Agus Gumiwang dari Fraksi Partai Golkar dan TB Hasanuddin dari FPDIP. Selain itu rombongan ini juga membawa berbagai LSM kemanusiaan seperti Mer-C, Dompet Dhuafa, KISPA, KNRP dan lainnya.

Habib Nabil Minta Bulog Dibubarkan Jika Manajemennya Tidak Diperbaiki

Jika dalam waktu dekat manajemen bulog tidak diperbaiki, maka anggota komisi IV DPR RI dari fraksi PKS, Habib Nabil Al Musawwa meminta bulog dibubarkan.

Penegasan ini disampaikannya kepada Abdi Persada FM dalam konfrensi pers saat melakukan reses ke daerah pemilihannya kemarin. Pembubaran diwacanakan karena Bulog disinyalir melakukan penyimpangan pendistribusian raskin, seperti halnya kasus yang terjadi di Jawa Tengah, NTB dan Lampung beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya berdasarkan hasil inspeksi di lapangan pihaknya banyak menemukan penyimpangan terjadi di kantor Bulog dalam bentuk melakukan proses ulang terhadap beras yang sebenarnya sudah rusak dan bau apek. Hal ini merupakan bentuk pengkhianatan kepada masyarakat.

Pengajuan Dana Bansos Diperketat

SUKOHARJO. Semakin banyaknya kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Sukoharjo oleh pihak-pihak tertentu pada tahun-tahun sebelumnya, membuat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo memperketat dan pemperbaruhi sistem pencairan dana Bansos tahun 2010.

“Perbaikan sistem dalam pencairan dana Bansos di Sukoharjo akan lebih selektif dan diperketat untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana,” ujar Kepala DPPKAD Sukoharjo, Agus Santosa, Senin (28/6).

Selain itu, menurut dia, dana Bansos di Sukoharjo sudah dicairkan pada tanggal 4 Juni 2010 dengan dana sebesar Rp 19 miliar yang berasal dari APBD. Agus menjelaskan, pengajuan dana Bansos untuk tahun 2010 ini, sistemnya sudah tidak sama lagi dengan tahun sebelumnya.