jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 20 Juni 2011

Pos WK Khoirunnisa’ adakan jalan santai


Pos Wanita Keadilan (Pos WK) Khoirunnisa’ Desa Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo adakan jalan santai keliling desa, Ahad (12/6) lalu. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh ibu-ibu pengurus dan anggota yang berjumlah sekitar 15 orang. Meskipun dengan peserta sedikit, namun semangat menyala-nyala terpancar dari ibu-ibu yang rata-rata berusia 40 tahun ke atas, bahkan ada yang hampir mendekati 60 tahun.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai kegiatan refreshing bulanan di samping kegiatan rutin mingguan yaitu belajar Al Qur’an untuk manula. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan ibu-ibu semakin bersemangat dalam mempelajari Al Qur’an, sekaligus sebagai media syi’ar bagi masyarakat agar tertarik untuk bergabung dalam pertemuan rutin mingguan.

Selain belajar Al Qur’an secara intensif, juga diadakan pengajian sebulan sekali, pelatihan keterampilan, dan berbagai macam kegiatan positif lainnya. Kegiatan-kegiatan positif ini sebagai bukti nyata kesungguhan PKS dalam memberikan kontribusi positif di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana tagline yang dirumuskan ketika Muscab di bulan April lalu, yaitu "Bekerja Mewujudkan Sukoharjo Makmur."

Sumber: Solopos Edisi Sabtu Pahing, 18 Juni 2011

Kader PKS Harus Siap Hadapi Gempa Politik

Anggota DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, M Nasir Djamil SAg, mengingatkan para kader partainya agar harus selalu siap menghadapi berbagai isu dan serangan terhadap partai, yang diistilahkannya sebagai ‘gempa politik’.

“Sebagai partai kader dakwah, gelombang gempa politik merupakan hal yang musti dihadapi oleh kader PKS serta dampak dari berbagai cobaan dalam peran menegakkan kebenaran dan menuntun masyarakat dengan penuh kesetiaan tinggi,” ujar Nasir Djamil dalam orasi politiknya, usai pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS se-Kabupaten Pidie Jaya, di halaman tengah Kantor Bupati Pidie Jaya, Minggu (19/6).

Nasir memberikan contoh “gempa politik” atau serangan terhadap kader PKS seperti yang dialami oleh Arifinto, anggota DPR RI dari PKS yang tertangkap kamera dan kemudian dituding mengakses gambar porno saat sidang paripurna DPR -RI beberapa waktu lalu.

“Dengan tegar dan tanggung jawab moral atau gentlemen, beliau (Arifinto) mengundurkan diri dari DPR,” ungkap Nasir.

Kepolisian Diminta Tertibkan Togel di Jateng

Judi toto gelap (togel) kembali marak di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Semarang, Salatiga, dan Magelang. Anggota Komisi E DPRD Jateng Mahmud Mahfudz mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait kegiatan judi togel tersebut. Laporan tidak hanya tertuju ke polisi, namun juga para tokoh masyarakat dan anggota dewan.

"Aparat harus segera bertindak tegas dan masyarakat harus ikut terlibat dalam pemberantasan serta pelaporan. Yang jauh lebih penting adalah pemerintah harus meningkatkan taraf hidup masyarakat agar segera dientaskan dari kemiskinan, sehingga jauh dari judi togel," ujar Mahmud di Semarang, Senin (20/6).

Hasil informasi yang didapat dari Kepolisian, judi togel di Semarang telah beredar di kawasan Tanjung Emas dan Sampangan.

PKS: Stop Pengiriman TKW Informal

Kasus tenaga kerja wanita yang dihukum pancung Sabtu (18/6/2011) di Arab Saudi, Ruyati binti Satubi, adalah sebuah gambaran problem yang kompleks tentang tenaga kerja Indonesia (TKI). Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, Minggu (19/6/2011).

Di sisi hilir, hal ini mengindikasikan persoalan diplomasi dan perlindungan WNI yang masih lemah. Namun di sisi hulu, menurut Mahfudz Siddiq, adalah lemahnya sistem perekrutan dan penempatan TKI. Jadi, Mahfudz menyarankan Kemenakertrans, BNP2TKI dan Kemlu harus dievaluasi. Kasus ini dianggapnya nyaris tidak jadi wacana dan agenda, seperti terabaikan.

"Sekali lagi saya mendesak penghentian pengiriman TKW sektor informal selama pemerintah belum tuntas benahi sistem perekrutan, pengiriman, penempatan, dan perlindungannya. Saudi dan Malaysia sampai dengan sekarang tetap tidak mau buat MoU G to G. Masih banyak peluang untuk TKI sektor formal," Mahfud menandaskan.

Bidang Perempuan launching RKI

Bidang Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah tengah serius menggarap rencana launching program nasional Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Launching rencana akan dilaksanakan pada 29 Juni 2011 mendatang.

Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jateng, dr Marijati mengatakan RKI merupakan sumbangsih PKS kepada masyarakat, khususnya perempuan. "RKI akan kami jadikan media untuk bisa memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas keluarga Indonesia sampai ke struktur RT/RW dengan cara merekrut relawan RKI yang akan kami latih secara berkala dan diterjunkan langsung ke wilayah masing-masing untuk memberikan contoh dan pelatihan tentang konsep parenting, manajemen rumah tangga dan membina serta mempersiapkan keluarga," paparnya.

Tidak hanya di tingkat Jawa Tengah, menurut dr Marijati, program serupa juga akan dilaksanakan di tingkat kota pada bulan Agustus yang bertepatan dengan Ramadan dan Desember. "Kami targetkan tahun ini RKI sudah ada di 35 kabupaten/kota di Jateng," ujarnya.

Mahfudz Siddiq: Komisi I meminta Pemerintah Bayar Tebusan terkait Darsem

DPR melalui Komisi I, meminta Pemerintah membayar diyat (tebusan ganti rugi) untuk Darsem, seorang Tenaga Kerja Indonesia yang divonis hukuman mati namun dimaafkan pihak keluarga korban dan diwajibkan membayar 2 juta real atau sebesar Rp4,7 miliar.

Komisi I DPR meminta Pemerintah melakukan pembayaran sebelum tanggal 7 Juli 2011.

"Komisi I meminta Pemerintah terkait Darsem, membayar Rp4,7 miliar sebelum tanggal 7 Juli 2011 sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI di Luar Negeri," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq saat rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di DPR, Senin (20/6/2011).

Negeri beda pendapat…

“Betapa pun sulit, perbedaan pendapat karena perbedaan pendekatan atau latar belakang orientasi, seharusnya dianggap wajar dan manusiawi. Bahkan, kalaupun yang berbeda pendapat itu sama-sama seorang nabi…”

Kutipan bijak itu saya petik dari kumpulan tulisan almarhum KH M Cholil Bisri dalam bukunya Menuju Ketenangan Batin. Sebuah pesan yang bagi saya begitu mendalam dan penuh makna bagi sebuah negeri yang mempunyai moto Bhineka Tunggal Ika ini.

Kiai Cholil, dalam tulisan itu secara tersirat ingin menggambarkan bahwa beda pendapat pada diri manusia itu sesungguhnya sesuatu yang amat wajar, manusiawi. Bahkan manusia paling mulia seperti nabi pun bisa berbeda pendapat tatkala masing-masing belum mengerti makna atas sebuah tindakan yang dilakukan.

Yang terpenting, ketika beda pendapat itu terjadi hendaknya tidak disikapi secara tergesa-gesa dan penuh emosi. Klarifikasi secara jujur dan bertindak bijak serta arif bijaksana atas sebuah perbedaan adalah hal terbaik layaknya jalan yang ditempuh para nabi.

ANAK PARA KADER PKS BERLOMBA-LOMBA MENJADI HAFIDZ AL-QUR’AN

“Dik, lagi apa?” tanya Ust Asfuri pada seorang bocah di Masjid Al Hikmah Mampang Jakarta di bulan Ramadhan 2 tahun yang lalu.
...
“Lagi dengerin tilawah Pak” jawab si bocah sambil mengutak-ngatik HP di serambi dekat pagar masjid lantai 2.
“Siapa namamu?”
“Abdurrahman”
jawabnya.
“Anak siapa, Dik?”
“Ust Musyafa”
“Dah berapa juz hafalannya?”
“14 juz”.


Dan kini Abdurrahman telah menjadi hafidz Al Qur’an. Dialog di atas adalah gambaran bagaimana seorang bocah yang dua tahun lalu baru hafal 14 Juz, tahun ini sudah hafal 30 juz. Menurut Ust Musyaffa Ahmad Rahim yang merupakan fungsionaris PKS kepada redaksi dakwatuna.com, anaknya telah dinyatakan lulus seleksi Hifdzul Qur’an 30 juz sehingga berhak untuk ikut khataman dan akan mendapat sanad, insya Allah. Beliau berharap anaknya supaya menjadi Ahlul Qur’an.

Kisah di atas baru sekelumit kisah seorang anak kader PKS yang menjadi hafidz Al Qur’an.

سُئِلَ حَكِيْمٌ "Seorang Bijak Ditanya"

Oleh: Musyafa Ahmad Rahim
(Ketua Kaderisasi DPP PKS)

سُـئِــل حَـكِـيْـــمٌ

Seorang bijak ditanya:


سُئِلَ حَكِيْمٌ : مَنْ أَسْوَأُ النَّاسِ حَالاً؟

1. Siapakah manusia yang kondisinya paling buruk?

قَالَ : مَنْ قَوِيَتْ شَهْوَتُهُ .. وَبَعُدَتْ هِمَّتُهُ.. وَقَصُرَتْ حَيَاتُهُ .. وَضَاقَتْ بَصِيْرَتُهُ

Ia menjawab: Seseorang yang kuat syahwatnya, jauh cita-citanya, pendek hidupnya dan sempit bashirah-nya (mata hatinya).

سُئِلَ حَكِيْمٌ : بِمَ يَنْتَقِمُ اْلإِنْسَانُ مِنْ عَدُوِّهِ.....؟

2. Dengan apa seorang manusia membalas dendam kepada musuhnya?

فَقَالَ : بِإِصْلاَحِ نَفْسِهِ

Ia menjawab: dengan memperbaiki dirinya.

TERUS MELANGKAH! Pasangan Muda PKS Siap Berlaga di Pilwalkot Yogyakarta

Pasangan muda yang diusung PKS Zuhrif Hudaya-Aulia Reza Sabatian, siap berlaga dalam Pemilihan Wali Kota Yogyakarta periode 2011-2016, yang akan digelar September 2011. Dengan semangat "The Dream Catcher" mereka siap merealisasikan mimpi-mimpi warga Jogjakarta.

Untuk mengenal sosok serta visi-misi Zuhrif Hudaya yang saat ini menjabat sekjen DPW PKS DI Yogyakarta, berikut wawancara Zuhrif Hudaya yang dimuat di koran Seputar Indonesia (SINDO):

Bagaimana anda memaknai Kota Yogyakarta?


Merujuk pada visi-misi yang telah disepakati oleh legislatif, eksekutif dan komponen masyarakat, Yogyakarta merupakan kota pendidikan berkualitas, kota pariwisata berbudaya dan kota jasa yang ramah lingkungan. Mendasarkan pada hal tersebut, kita senantiasa harus mendukung dan mendorong agar selalu lebih baik dan menjadikan Yogya sebagai kota ideal.

Komisi IV Soroti Tenaga Hononer di Puskesmas

Komisi IV DPRD mempertanyakan banyaknya temuan tenaga honorer dan perawat magang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK). Pasalnya, banyaknya tenaga honorer tersebut ditakutkan akan berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kesehatan di Sukoharjo.

Anggota Komisi IV DPRD M Samrodin mengatakan di lingkungan DKK terutama di tingkat Puskesmas masih ditemukan banyak tenaga honorer. Padahal, secara tidak langsung banyaknya tenaga honorer tersebut akan mempengaruhi kegiatan pelayanan masyarakat. Hal tersebut sangat terbukti ketika kesejahteraan tenaga honorer masih kurang diperhatikan mereka akan bekerja dengan setengah hati. Berbeda kalau mereka berasal dari PNS yang kesejahteraannya sudah dijamin. “Kalau kondisinya seperti ini ditakutkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan program kesehatan bagi warga miskin tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Samrodin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/6).

Menurut dia, dari banyaknya tenaga honorer di Puskesmas, gaji mereka sekitar Rp 250.000-Rp 300.000 per bulan. Artinya, dengan melihat gaji yang mereka terima bisa bekerja dengan setengah hati. “Mereka berharap dengan gaji kecil suatu saat akan diangkat menjadi PNS. Namun, di lain sisi Pemkab terlalu terbebani dengan belanja pegawai jika kebanyakan melakukan rekrutmen PNS,” paparnya.

Banleg: Penerapan sanksi Perda masih lemah

Badan Legislasi (Banleg) DPRD Sukoharjo menilai penegakan peraturan daerah (Perda) terkait penerapan sanksi masih lemah di wilayah setempat. Hal itu mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari perolehan denda.

Wakil Ketua Banleg DPRD Sukoharjo, Sunarno, menyatakan sanksi pelanggaran peraturan tertentu sebenarnya telah dituangkan dalam Perda. Tetapi dalam penerapan, pengenaan sanksi baik administrasi maupun pidana masih jarang dilakukan.

“Padahal sanksi-sanksi administrasi harusnya bisa diterapkan dengan harapan ada pemasukan bagi PAD. Selain itu juga memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” tegasnya ditemui wartawan di Kantor DPRD, Jumat (17/6/2011).

Pengakuan Seorang Pria tuk Bahagiakan Pasangannya


Sebuah pesan pendek menutup BBM-ku dengan Gusfid, sebut saja demikian karibku alumni Perminyakan ITB.

"Salam buat istri dan anak-anak. Pastikan mereka selalu bahagia Bro..."

Singkat dan jelas. Udah beberapa hari ini jiwa amtenar Jawaku kumat. Pengin dilayani istri terus. Pengin diperhatikan terus. Sedikit saja dia kurang sempurna memperlakukanku atau anak-anak, timbul semangat menuntut dalam benakku. Chat penutup dengan Gusfid tersebut seolah cara Tuhan mengingatkanku. Aku memang butuh bahagia. Berarti istri juga membutuhkannnya.

Cemaskan Kemenangan Islamis, Sekuleris Mesir Serukan Tunda Pemilu

Kalangan sekuler Mesir menyerukan penundaan pemilu legislatif September 2011. Alasannya, agar semua kekuatan politik memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Mereka khawatir kelompok Islamis, Ikhwanul Muslimin, dengan mudah memenangi pemilu seiring peningkatan populeritasnya saat ini.

Mengutip kantor berita Associated Press (AP), The Washington Times (19/1) memberitakan, banyak kalangan mencemaskan Ikhwanul Muslimin mendominasi parlemen sehingga terjadi “pengaruh Islamis yang tidak proporsional” ketika menyusun konstitusi baru.

Mesir dijadwalkan menggelar pemilu legislatif September 2011 guna menyusun pemerintahan baru pasca penggulingan rezim Presiden Husni Mubarak. Saat ini pemerintahan sementara dijalankan Dewan Militer.

Mengapa Kita Menghafal (tahfizh) Al-Qur’an

Oleh : Ustadz Salman Syarifudin , MA

Pengertian menghafal (tahfizh)
Menghafal Al-Qur’an terdiri dari dua kata, yaitu kata “menghafal” dan “Al-Qur’an”. Dalam kamus besar bahasa indonesia, pengertian menghafal adalah berusaha meresapkan kedalam fikiran agar selalu ingat. Menurut Zuhairini dan Ghofir, menghafal adalah suatu metode yang digunakan untuk mengingat kembali sesuatu yang pernah dibaca secara benar seperti apa adanya. Metode tersebut banyak digunakan dalam usaha untuk menghafal Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Al-Hifzh secara etimologi adalah menjaga, memelihara atau menghafalkan. Sedang Al-Hafizh adalah orang yang menghafal dengan cermat, orang yang selalu berjaga-jaga, orang yang selalu menekuni pekerjaannya. Istilah Al-Hafizh ini dipergunakan untuk orang yang hafal Al-Qur’an tiga puluh juz tanpa mengetahui isi dan kandungan Al-Qur’an. Sebenarnya istilah Al-Hafizh ini adalah predikat bagi sahabat Nabi yang hafal hadits-hadits shahih (bukan predikat bagi penghafal Al-Qur’an). Hifzh diartikan memelihara atau menjaga dan mempunyai banyak idiom yang lain, seperti si-fulan membaca Al-Qur’an dengan kecepatan yang jitu (zhahru al-lisan) dengan hafalan di luar kepala (zhahru al-qolb). Baik kata-kata zhahru al-lisan maupun zharu al-qolb merupakan kinayah (metafora) dari hafalan tanpa kitab, karena itu disebut “istizhahrahu” yang berarti menghafal dan membacanya di luar kepala. Dalam kitab ini, menghafal Al-Qur’an, memeliharanya serta menalarnya haruslah memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

Hidayat Nur Wahid: TKI Dipancung Menusuk Rasa Kemanusiaan

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyesalkan keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang memancung TKI asal Bekasi, Jawa Barat, Ruyati, di Mekkah, Sabtu (18/6) kemarin. Menurut Hidayat, pemancungan itu sangat menusuk rasa kemanusiaan.

“Kejadian itu sangat menusuk rasa kemanusiaan. Pemerintah harus bisa memastikan untuk bisa melindungi TKI yang disebut pemerintah sebagai pahlawan devisa,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Senin (20/6).

Hidayat juga menyesalkan perwakilan pemerintah di Arab Saudi yang tidak mengetahui akan ada eksekusi pancung terhadap Ruyati, pada hari itu. “Sangat aneh Konjen ikuti proses hukumnya, tapi tidak tahu ada rencana eksekusi. Memang pihak Saudi harus memberi tahu, tapi harusnya Konjen juga mengikuti dan mencari informasi juga,” ungkap Mantan Ketua MPR tersebut.

Fraksi PKS DPRD Banten Siap Kembalikan Mobil Dinas

REPUBLIKA.CO.ID,SERANG--Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Banten siap mengembalikan mobil dinas yang dipinjam pakai dari Pemprov Banten terkait temuan penyalahgunaan dalam LHP BPK tahun anggaran 2010. "Saat ini mobil dinas itu dalam posisi 'standby' tidak kami pakai, kami menunggu surat resmi penarikan dari Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Sanuji Pentamarta di Serang, Jumat.

Ia mengatakan, terkait dengan temuan penyalahgunaan pembelian 80 mobil dinas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), DPRD Banten tidak terkait langsung dengan hasil temuan tersebut karena pelaksana anggarannya ada pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten. "Mobil yang dipakai DPRD itu hanya pinjam pakai dari Biro Umum dan Perlengkapan. Sehingga yang harus menindaklanjuti temuan BPK itu biro umum," kata Sanuji.

Sanuji mengatakan, fraksi PKS berharap Pemprov Banten segera menindaklanjuti berbagai temuan dalam LHP BPK tahun anggran 2010 tersebut. Selain itu, gubernur juga harus melakukan evaluasi terhadap kepala SKPD yang menjadi langganan temuan BPK, sehingga tahun 2011 diharapkan laporan keuangan Provinsi Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

PKS Mau Jadikan Isu Mafia Anggaran untuk Mereformasi DPR

Mafia anggaran harus dibersihkan dari DPR sebab bila dibiarkan dapat merusak citra dan kredibilitas DPR secara keseluruhan baik anggota, fraksi, dan lembaga DPR.
"Saat ini momentumnya tepat untuk membersihkan mafia anggaran di DPR yang merugikan rakyat. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan maka isu mafia anggaran tidak akan pecah hingga akhir Periode DPR 2014," kata anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 16/6).

Menurut Muzzammil, untuk memberantas mafia anggaran butuh good will dari pimpinan DPR dan didukung oleh para anggota. Bila ada oknum anggota DPR yang berperan sebagai mafia anggaran, maka harus dilaporkan segera dengan syarat ada bukti hukum yang cukup.

Napak Tilas Dakwah PKS di BIAK NUMFOR

Oleh: Cahyadi Takariawan

Tiba juga akhirnya di Biak Numfor. Berjuta kenangan saya membuncah di daerah yang satu ini. Ingat saat sembilan tahun yang lalu, untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki ke Biak atas kehendak Allah. Pengalaman yang sungguh tidak akan terlupakan seumur hidup saya.

Saya datang ke Biak Numfor sembilan tahun lalu itu sesungguhnya bukanlah termasuk dalam jadual yang direncanakan. Semula rekan-rekan aktivis dakwah di Papua mengajak saya mengunjungi Biak dan meneruskan perjalanan selanjutnya dari Biak. Akan tetapi, karena berbagai keterbatasan, rencana ke Biak akhirnya dibatalkan, sehingga dari Jayapura rencana langsung ke Makassar, padahal rekan-rekan aktivis di Biak telah menyiapkan berbagai kegiatan.

Mendapatkan berita pembatalan rencana saya ke Biak, Bandi Sukmadi, seorang aktivis dakwah di Biak bergurau kepada rekan-rekan lainnya, “Kita buat trouble saja pesawatnya, sehingga bisa singgah di Biak”. Barangkali ungkapan kekecewaan mereka telah sedemikian rupa, sehingga didengarkan dan dikabulkan Allah.

Akhirnya PKS Patok PT 3 Persen

Sekjen PKS Anis Matta, memastikan partainya telah memutuskan untuk menyetujui ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) pada Pemilu 2014 sebanyak 3 persen. Sebelumnya di Badan Legislasi DPR, PKS mengasumsikan PT berkisar 3-4 persen.
”Ya soal PT untuk revisi UU Pemilu, kita mengusulkan 3 persen. Sebenarnya kalau mau, PKS bisa saja tetap pada pandangan semula. Pilihan ini juga untuk menghormati partai baru atau partai kecil untuk tetap bisa ikut dalam peserta pemilu mendatang,” ujar Anis di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (17/6).

Anis mengatakan, dari sembilan partai yang lolos di DPR saat ini pun sebenarnya tingkat perolehan suaranya relatif rata-rata mendekati angka itu. Karenanya jika terlalu mematok angka PT tinggi sampai 5 persen belum tentu hal yang realistis.

Anis Matta: Soal Nazaruddin, Partai Lain Jangan Ikut Campur!

Kasus suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games di Pelembang yang diduga melibatkan beberapa politisi Demokrat, salah seorang di antaranya adalah Muhammad Nazaruddin, merupakan persoalan internal partai berlambang bintang mercy itu.

Meski politisi Demokrat itu adalah anggota DPR, hal itu tidak serta merta citra wakil rakyat secara keseluruhan akan tercoreng.

"Menurut saya ini masih merupakan masalah internal Partai Demokrat. Sebaiknya kita tidak ikut campur. Lebih bagus kita ngopi ngopi saja,"
ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di gedung DPR, Senayan, Jakarta, (Jumat, 17/6).

DPW PKS DIY Apresiasi Kerja Keras Semua Kader pada Pilkada Kulonprogo

"Assalamu'alikum wr wb, atas nama struktur diucapkan jazakumullahu khoiron jaza' atas bantuan dan partisipasi kader dalam pemenangan pemilu KP, walaupun perolehan suara di KPU tadi malam berada pada urutan kedua 29,34 %". (SMS DPW DIY - pagi ini)

Pilkada Kulonprogo telah usai, Ahad 19 Juni 2011, dengan karunia Allah SWT PKS mampu meraih 29,34 % total suara. Walau belum bisa mengantarkan ustadz Ahmad Sumiyanto (KI) untuk menduduki wakil bupati, tapi semangat dan pengorbanan dari semua lapisan kader, simpatisan, dan masyarakat akan abadi tercatat dalam lembaran amal yang akan kita petik di negeri abadi, insya Allah.

Saat saya bertemu ustadz Ahmad Sumiyanto sore kemarin (19/6/11) di DPD Kulonprogo usai mengetahui hasil quick count beliau menghadapinya dengan senyum khasnya. "Hasil itu sudah tercatat di lauhul mahfudz bahkan sebelum kita diciptakan, namun yang penting adalah ikhtiar kita, itulah nilai kita," mantap beliau.

Sharing Twit @IskanQL Aleg PKS Terkait #Ruyat

Berikut sharing Iskan Qolba Lubis, anggota DPR RI komisi VIII Fraksi PKS, terkait Ruyati, TKW yang dieksekusi mati dengan cara pancung pada Sabtu (18/6) kemarin...

1. Kita tentu menghormati hukum yg ada di KSA (Kerajaan Saudi Arabia), tp ada keanehan yg hrs diselidiki Deplu.

2. Pembunuhan yg membuat nyawa seseorang hilang kriminal, Raja pun tdk berhak memberikan"ampunan".

3. Hak berhak mengampuni adlh kel.korban,spt anak kandung atau suami/istri.