Anggaran minim, dana pelatihan hanya cover 1% penganggur

Sukoharjo (Espos). Pelatihan untuk memberdayakan para pengangguran melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) hanya mampu mengkover 1% dari total jumlah penduduk usia kerja dengan status pengangguran atau hanya sebanyak 112 orang.

Sementara itu mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Kota Makmur saat ini mencapai 36.378 orang. Dengan begitu, masih tersisa 36.267 orang yang tidak terkover dalam pelatihan Disnakertrans secara gratis melalui Balai Pelatihan Kerja (BLK).

Kepala Disnakertrans, Sugiyanto menjelaskan, sampai saat ini jumlah pengangguran memang masih banyak. Namun demikian untuk angka valid yang mempunyai data adalah BPS sehingga Disnakertrans selama ini selalu minta data dari mereka.

Kasi Statistik Sosial BPS, Sasmoko menjelaskan, jumlah pengangguran di Sukoharjo hingga 2008 mencapai 36.379 orang. Mereka yang statusnya pengangguran adalah warga usia kerja yang dalam satu pekan bekerja kurang dari satu jam. Sebaliknya bagi mereka yang lama bekerjanya dalam satu pekan lebih dari satu jam dianggap sudah bekerja.

Nama Kapolres dan Kasatreskrim Sukoharjo dicatut

Sukoharjo (Espos). Nama Kapolres Sukoharjo AKBP. Suharyono dan Kasatreskrim AKP. Sukiyono, SH. MH. diduga dicatut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nama kedua perwira jajaran Polres Sukoharjo itu, dimanfaatkan oleh oknum untuk menipu para keluarga tersangka dengan dalih kasus tindak pidana yang mereka jalani bisa dihentikan atau di SP3.

Kasatreskrim mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait kasus pencatutan namanya oleh oknum, hingga mengakibatkan beberapa korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.

“Modus yang digunakan para penipu meminta sejumlah uang, beberapa sudah ada yang jadi korban,” ujarnya ketika dijumpai wartawan, Selasa (12/1) di ruang kerjanya.

Menurut Kasatreskrim, penipuan dengan mencatut namanya dan nama Kapolres marak terjadi setelah pihaknya merilis kasus kriminal di media.

Dewan Sukoharjo pertanyakan Rp 720 J setoran sertifikasi

Sukoharjo (Espos). Kalangan legislatif mempertanyakan hasil setoran sedikitnya Rp 720 juta yang diterima Dinas Pendidikan (Disdik) sejak 2006 hingga sekarang dari guru penerima sertifikasi.

Pertanyaan itu mencuat berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan komisi IV di SMP I Mojolaban. Berdasarkan hasil Sidak itu, Murdiyanto (guru penerima sertifikasi) mengaku telah menyetor uang senilai Rp 600.000 kepada WR yang merupakan pejabat di Disdik.

“Sebelum menyetor uang senilai Rp 600.000, memang ada pengarahan dari Disdik kepada kami semua. Selanjutnya berdasarkan pengarahan itu, saya dan kawan-kawan diminta menandatangani pernyataan bahwa dengan ini meminta tolong kepada dinas untuk mengurus segala keperluan sertifikasi dan menerima segala konsuensi atas permintaan itu,” terang Murdiyanto kepada anggota komisi IV, Selasa (12/1).

Surat pernyataan selanjutnya ditujukan kepada Kepala Disdik, Djoko Raino. Keterangan ini berlainan dengan pengakuan Djoko Raino bahwa ia tidak tahu menahu mengenai bantuan Disdik untuk membantu mengurus sertifikasi secara massal untuk memudahkan para guru.

Dewan: Disdik Jangan Intimidasi

SUKOHARJO. Guru SMPN 1 Mojolaban, Sukoharjo, Murdiyanto akhirnya memenuhi panggilan Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, Sabtu (16/1) di Kantor Disdik untuk diperiksa terkait pernyataannya mengenai dugaan pemotongan gaji guru sertifikasi Rp 50.000 per bulan per orang.

“Saya dianggap melanggar tatanan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama mengenai sikap saya pada waktu melaporkan kasus ini ke anggota Dewan,” ujar Murdiyanto kepada wartawan usai dipanggil Disdik, Sabtu (16/1).

Murdiyanto menjelaskan, Disdik menuduh dirinya melanggar tiga aturan, di antaranya PP 30 tahun 1980 mengenai disiplin Pegawai Negeri, UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 mengenai kewajiban membawa dan menjaga nama baik lembaga pendidikan dan profesi sebagai guru serta UU Nomor 19 tahun 2005 mengenai relevansi tugas mengenai persamaan ijazah dengan profesi mengajar.

Karenanya, saat itu pula Murdiyanto diminta menandatangani surat pernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bermeterai yang ditujukan kepada Fuad Syafrudin sebagai Ketua Tim Pembinaan Tenaga Pendidik SD, SMP dan SMA.

Kejari Makin Sulit Ditemui

SUKOHARJO. Sejak pemeriksaan puluhan guru oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo kemarin, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo dan beberapa jaksa kian sulit ditemui wartawan.

Termasuk Jumat (15/1) kemarin, Kajari tidak ada di tempat dan sulit dihubungi. Begitu pula Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Hari Wahyudi. Namun beberapa karyawan di Kejari Sukoharjo kepada wartawan sempat mengaku memang ada pemeriksaan terhadap beberapa guru sebagai lanjutan kemarin. “Tadi pagi (Jumat-red) tadi memang ada pemeriksaan. Cuma jumlahnya berapa saya tidak tahu,” ujar salah satu karyawan saat ditanyai wartawan, Jumat (15/1).

Sementara itu, Komisi IV tetap menyatakan dukungannya untuk Murdiyanto, guru SMPN 1 Mojolaban, Sukoharjo, yang berani menjadi saksi dalam kasus dugaan pemotongan gaji guru PNS dan GTT di Sukoharjo.

Sejauh ini, Komisi IV menurut anggotanya, Samrodin menyatakan tetap belum dapat menerima penjelasan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, Djoko Raino Sigit yang dipanggil dalam audiensi Kamis (14/1) kemarin.

Kepala Disdik Bantah Pemotongan

SUKOHARJO. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukoharjo, Djoko Raino Sigit menampik semua dugaan adanya pemotongan gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan sertifikasi. Namun Komisi IV tetap yakin bahwa pemotongan itu ada, dan korbannya tidak hanya satu dua orang.

Djoko Raino mengungkapkan bantahannya dalam hearing dengan Komisi IV DPRD Sukoharjo di gedung Dewan, Kamis (14/1). Dalam kesempatan itu, Djoko Raino mengatakan, Undang-undang Nomor 14 tahun 2006 mengamanatkan bahwa sertifikasi guru adalah kewajiban.

Sementara itu, lanjut Djoko Raino, dari data masuk ke Disdik, jumlah guru yang sudah lolos sertifikasi dari tahun ke tahun jumlahnya berbeda-beda. Djoko Raino berkelit, dengan mengatakan bahwa indikasi pemotongan dan persoalan yang sama sebenarnya pernah pula terjadi pada periode sebelumnya.

“Sebelumnya permasalahan yang sama pernah terjadi di periode sebelumnya sehingga tidak semua harus disalahkan pada Disdik sekarang,” ujarnya.

Dengan Alasan Tunggu Izin Bupati Dua Kali BKD Mangkir dari Panggilan Dewan

SUKOHARJO. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak memenuhi panggilan Komisi I DPRD Sukoharjo, Rabu (13/1). Sedianya, BKD dipanggil dalam agenda hearing guna menjelaskan perekrutan CPNS Kabupaten Sukoharjo 2009 tahun lalu yang dinilai tidak transparan.

Komisi I dalam hearing saat itu juga menginginkan BKD dapat menghadirkan perwakilan dari Universitas Indonesia (UI), yang menjadi partner dalam pembuatan soal sampai pengumuman CPNS.

Namun, keduanya malah tidak hadir semuanya. Padahal, hearing yang digelar Rabu (13/1) itu sudah kedua kalinya dilakukan Komisi I untuk meminta kejelasan BKD dalam penerimaan CPNS.

Ketua BKD Sukoharjo, Sardiono mengaku, sebenarnya pihaknya sudah menerima surat panggilan dari Komisi I. Namun untuk memenuhi panggilan tersebut BKD belum dapat menerima disposisi dari Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto.

Kepala Disdik: Murdiyanto Akan Kecele Komisi IV Siap Lindungi Murdiyanto

SUKOHARJO. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, Djoko Raino Sigit siap mendatangi panggilan Komisi IV terkait indikasi pemotongan gaji guru PNS dan GTT di Sukoharjo, Kamis (14/1). Ia mengaku sudah menerima dan membaca surat panggilan dari Komisi IV.

Ditanya wartawan terkait indikasi pemotongan gaji tersebut, Djoko bungkam. Namun dia menegaskan, apa yang ditudingkan ke Disdik itu merupakan pernyataan yang salah, tidak berdasar dan tidak ada.

Dia juga diam saat ditanya lebih lanjut alasan atas bantahannya tersebut. Namun dia hanya mengatakan, “Penjelasan soal pemotongan gaji itu saya tidak mau bocorkan di sini, besok saja saat pertemuan dengan Komisi IV di DPRD. Yang jelas Murdiyanto nantinya akan kecele dengan keterangannya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (13/1).

Terkait dengan hal itu, anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, M. Samrodin menegaskan, apapun yang terjadi Komisi IV siap mem-back up dan melindungi Murdiyanto yang telah “bersaksi” dalam kasus dugaan pemotongan gaji guru tersebut.

Ia mengatakan, pemotongan oleh Dinas, apa pun alasannya tetap tidak diperbolehkan.
“Apa pun namanya, entah itu tali asih ataupun ucapan terima kasih, kalau tidak dilegalkan tetap tidak boleh dilakukan,” ujarnya, Rabu (13/1).

”Itu Hanya Ucapan Terima Kasih”

SUKOHARJO. Suara Guru Tidak Tetap (GTT) di Sukoharjo terkait pemotongan dan penundaan gaji di Sukoharjo terbelah menjadi dua kubu. Perwakilan dari para GTT yang mengatasnamakan Paguyuban GTT Sukoharjo menilai, kalau pemotongan gaji itu ada, hal itu kemungkinan terjadi pada GTT di luar paguyuban.

“Untuk GTT yang sudah masuk jadi anggota paguyuban, kita yakin tidak ada pemotongan gaji, karena kita sudah masuk ke database Dinas Pendidikan (Disdik),” ujar Ketua Paguyuban GTT Sukoharjo, Hardi dalam jumpa pers, Selasa (12/1).

Jumpa pers tersebut atas prakarsa paguyuban tersebut dihadiri oleh sekitar 12 orang GTT yang mewakili 136 GTT di Sukoharjo yang sudah menjadi anggota paguyuban. Dikatakan Hardi, konferensi pers tersebut digelar untuk meluruskan anggapan pemotongan gaji terhadap GTT di Sukoharjo.

Melalui media tersebut, Hardi ingin mengatakan bahwa tidak ada pemotongan gaji GTT yang sudah menjadi anggota paguyuban. Bahkan, menurut dia, dalam hal penerimaan gaji mereka menerima secara tunai tanpa adanya pemotongan sedikit pun. “Baru saja kita sebagai guru GTT menerima gaji guru untuk bulan Juli-Desember 2009 sebesar Rp 4,260 juta,” ujarnya.

Perombakan kabinet itu merupakan wacana media massa

PKS: Tak Ada Surat Evaluasi Koalisi

VIVAnews. Wacana evaluasi koalisi dan kabinet semakin menguat. Namun, bantahan demi bantahan dari partai koalisi juga terus bermunculan. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta menilai kabar mengenai perombakan kabinet itu baru merupakan wacana media massa.

"Kami sendiri belum mendapatkan surat resmi," ujar Anis kepada wartawan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2010.

Politisi yang kini menjabat wakil ketua DPR itu menegaskan tidak ada pemberitahuan resmi terkait evaluasi koalisi ataupun perombakan kabinet dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anis juga membedakan antara evaluasi menteri dan evaluasi koalisi.

Menurut Anis, evaluasi menteri merupakan bagian hak prerogratif presiden. "Kami telah membantu beliau dengan memberikan kader terbaik," kata Anis.

PKS Cecar Susno Soal Perintah JK, PDIP Soal Dana

INILAH.COM, Jakarta. Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, Rabu (20/1) ini memeriksa Mantan Kabareskrim Komjen Susno Dudaji. PDIP akan mencecar Susno soal aliran dana Bank Century dan PKS soal perintah JK menangkap Robert Tantular.

"Pukul 10 jadwalnya, surat ijin Kapolri sudah ada, fokusnya pada Bank Century, lalu akan kita pertanyaan kaitannya dengan pihak-pihak lain," ujar Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun.

Sementara itu, menurut Anggota Pansus FPDIP Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Susno Duaji menyimpan banyak data, pernah memproses dan menyelidiki kasus Bank Century hingga ke beberapa negara sampai punya info dananya kemana.

"Jadi pak Susno mengetahui uang itu kemana beredar dan kejatahan apa saja yang ada di Century, itu yang akan dikorek," kata dia.

PKS Tak Akan Ganti Kadernya di Pansus Century

JAKARTA, KOMPAS.com. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan memberikan peringatan, apalagi mengganti tiga anggotanya yang bertugas dalam Pansus Hak Angket Bank Century. Penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR Mustafa Kamal seusai Sidang Paripurna DPR, Selasa (19/1/2010) di Gedung DPR, Jakarta.

"Menurut kami, ketiganya masih bekerja dengan baik dan tidak ada alasan untuk mengganti mereka," ujar Mustafa. Ketiga anggota Pansus dari F-PKS yang dimaksud itu adalah Mahfudz Siddiq, Fachri Hamzah, dan Andi Rahmat.

Pertanyaan ini dilontarkan terkait dengan isu evaluasi koalisi yang kabarnya mencuat karena polah mitra koalisi Partai Demokrat yang dirasa mengganggu. Ketiga anggota Pansus dari F-PKS itu dikenal kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada setiap saksi. Hal tersebut nyaris tak pernah dilakukan anggota Pansus dari Fraksi Demokrat.

PKS Tak Gentar Hadapi Isu Reshuffle Kabinet

Jakarta. Isu Presiden SBY akan melakukan reshuffle kabinet saat berakhirnya program 100 hari pemerintahan tidak menjadikan PKS gentar. PKS yakin SBY sangat arif dan tidak gegabah dalam mengambil keputusa politik tersebut.

"Itu hak preogratif presiden, tapi saya yakin presiden itu adil dan bijak dalam menentukan keputusan," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2010).

Mustafa menjelaskan bahwa dirinya belum mendengar isu soal reshufle kabinet. Namun tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi ulang terkait koalisi apabila ada menteri dari PKS yang di-reshuffle.

"Pasti akan ada komunikasi. Apa yang akan ditempuh, seperti apa ke depan. Tapi sejauh ini kerja menteri PKS masih baik," jelas pria berkacamata tersebut.

"Performa 3 Politisi PKS di Pansus Memuaskan"

VIVAnews. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sama sekali tidak berniat mengganti wakilnya di keanggotaan Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat. Fraksi terbesar keempat di parlemen ini bahkan menyatakan rasa puasnya atas kinerja seluruh anggota pansus yang berasal dari PKS.

"Sampai saat ini, kami lihat performa anggota pansus dari PKS cukup baik," kata Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal. "Tidak ada masalah. Tidak akan ada pergantian," katanya usai Rapat Paripurna DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 19 Januari 2010.

Sembari berkelakar, Mustafa pun menyatakan bahwa secara fisik, kondisi ketiga wakil mereka di Pansus pun sehat semua.

PKS memiliki tiga orang wakil di pansus, yakni mantan Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, yang duduk sebagai Wakil Ketua Pansus; Wakil Ketua Komisi III, Fahri Hamzah; dan anggota Komisi XI, Andi Rahmat. Selama ini, mereka bertiga tidak pernah diganti atau dirotasi.

SBY Belum Bicara Mengenai Reshuffle

VIVAnews. Batas waktu 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II adalah pada 2 Februari mendatang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rencananya akan mengevaluasi seluruh menteri. Rencana evaluasi itu santer dikaitkan dengan isu reshuffle alias perombakan kabinet.

"Di depan kami, beliau (SBY) belum bicara mengenai reshuffle," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring usai pembukaan 3rd Youth International Gathering di Gedung Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin 18 Januari 2010.

Tifatul mengatakan, SBY sudah mempertegas dan mengingatkan target 100 hari pertama. Target itu yakni, untuk meningkatkan reputasi pemerintah, kepercayaan, dan iklim usaha.

"Namanya manusia kita harus evaluasi diri, apalagi di kabinet. Menurut saya harus ada evaluasi program apakah sukses atau tidak. Apalagi secara umum kinerja kabinet jilid II ini sudah 90 persen (untuk program 100 hari)," tegas dia.

Supermarket Halal Pertama di Alaska: Jadi Alat Dakwah

ANCHORAGE. Lamin Jobareth, pemilik Alaska Halal Grocery, tak menyangka supermarketnya bakal seramai sekarang. Semula, ia hanya menolong sekitar 4.000 umat Muslim Alaska untuk mendapatkan bahan pangan halal. Maklum, selama ini, suplai makanan halal kawasan itu hanya mengandalkan pasokan dari Seattle dan Vancouver, Kanada.

Saat musim dingin dan Alaska--yang terletak di dataran paling tinggi di Amerika Serikat--menjadi kota "beku", suplai pangan halal kadang ikut tersendat. Maka, Jobareth, imigran asal Gambia, berinisatif mendirikan supermarket halal pertama.

Ia memilih lokasi yang lumayan strategis, tak jauh dari bandara Anchorage. Barang dagangannya dia datangkan dari seluruh penjuru dunia. Tujuannya, selain memasok makanan halal, ia juga menyediakan bahan-bahan makanan untuk komunitas Muslim baik dari Asia, Afrika, dan Eropa Timur. Makanan khas Amerika juga disediakan, tetapi tentu saja setelah diuji kehalalannya.

Daging yang dijualnya dibeli dari tempat penyembelihan halal di Palmer, beberapa puluh kilometer dari Anchorage. "Saya tak berpengalaman soal penyembelihan hewan, jadi mendingan membeli saja," ujar Jobareth saat dinyata alasannya mengapa tidak menyembelih sendiri.

Akses Muslim pada Pendidikan Masih Minim

Konferensi Pemuda Islam Dunia

DEPOK. Akses umat Islam terhadap pendidikan, terutama di negara-negara Islam, ternyata justru masih minim. Selain minim terhadap akses pendidikan, juga minim terhadap akses pendidikan yang Islami. Ini ditegaskan Achmad Setiabudi, Ketua Nuansa Islam Mahasiswa Universitas Indonesia (Salam UI), di sela-sela International Muslim Youth Conference on Education yang digelar di Kampus Fakultas Ekonomi UI, Depok (19/1). Salam UI merupakan salah satu pihak penyelenggara dari konferensi ini.

Achmad mencontohkan di Indonesia. Walaupun bukan negara Islam, namun Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. ''Akses Muslim pada pendidikan masih sangat rendah. Kita lihat saja yang bisa mengakses di Perguruan Tinggi hanya sekitar dua hingga tiga persen saja dari kaum muda Muslim kita. Ini sangat kecil sekali,'' tegas Achmad.

Menurutnya, secara umum dapat dikatakan dari 22 negara Muslim asal para peserta konferensi ini dapat dikatakan akses pada pendidikan masih minim. ''Memang ada sebagian negara yag sudah baik. Namun jika dirata-rata, mereka sebagai penduduk Muslim di negara-negara Islam tersebut, justru masih minim untuk bisa mengakses pendidikan,'' tegas Achmad.

Bukan itu saja, selain minim atau sedikit yag bisa mengakses pendidikan, umat di negara-negara Muslim tersebut, teermasuk Indonesia juga sedikit sekali atau minim yang bisa mengakses pendidikan Islam. "Mayoritas justru di negara-negara muslim tersebut, sistem pendidikannya tidak mengadopsi pendidikan Islam. termasuk di Indonesia yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia."

Kebusukan di Dunia Kaum Pendidik

Entah bagaimana harus menalar kasus yang menimpa Murdiyanto, seorang guru di SMP Negeri 1 Mojolaban, Sukoharjo. Kepada media massa, Murdiyanto mengungkapkan adanya potongan uang Rp 50.000 per orang bagi setiap guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kasus itu bahkan juga dilaporkan ke DPRD Sukoharjo.

Dan agaknya, tindakan itu dianggap sebagai kesalahan besar. Dia pun menuai beragam cercaan, bahkan Kepala SMP Negeri 1 Mojolaban menyatakan bantahannya. Menurut dia, tidak ada potongan uang untuk guru, yang ada hanya ucapan terima kasih. Bantahan itu, mengingatkan nasib para guru di masa Orde Baru. Ketika mereka tak berkutik merelakan gajinya dipotong untuk iuran Golkar, untuk organisasi dan gerakan ini itu, tanpa pernah berani protes atau dimintai persetujuannya.

Karena belum ada klarifikasi atau pengusutan atas laporan itu, bisa saja Murdiyanto memang keliru. Tetapi, alih-alih pengusutan, dirinya malah mendapatkan tekanan yang cukup mematikan. Dia diminta membuat pernyataan di atas segel bahwa tindakannya salah dan harus meminta maaf. Jika tidak mau membuat itu, maka pemecatan, atau sekurang-kurangnya pengurangan jam mengajar, sudah di depan mata. Pengurangan jam mengajar berarti Murdiyanto tidak akan berhak lagi atas tunjangan sertifikasi yang besarnya sebulan gaji pokok.

Ini adalah aib besar di dunia pendidikan di Sukoharjo, dan bisa saja terjadi di tempat lain kalau cara pandang aparat pendidikan tidak segera diubah. Guru seharusnya diperlakukan sebagai kaum profesional, bukan sapi perah atau pekerja rendahan yang bisa dibodohi.

Warga Masyarakat Sukoharjo Dukung Murdiyanto!

Assalamu'alaikum.

Kami warga masyarakat Sukoharjo sangat prihatin terhadap kasus Bapak Murdiyanto yang berusaha menguat dan mencari kebenaran tentang penyunatan gaji sertifikasi guru sebesar 50.000 per guru dari 1.300 guru. Artinya lebih dari 50.000.000 per bulan dana masuk yang tidak diketahui alokasi penggunaannya. Maka sudah sepatutnya pemotongan tersebut dipertanyakan.

Berita terakhir di media massa bahwa bapak murdiyanto telah mencabut laporan tersebut, hal ini sudah mafhum bagi semua orang bahwa Bapak Murdiyanto pasti mengalami tekanan bahkan teror.

Oleh karena itu, kami sangat berharap PKS sebagai pioner kebenaran mau mengawal dan membackup perjuangan bapak murdiyanto secara totalitas dan tanpa pamrih.

Facebooker Dukung Murdiyanto Komisi IV Minta Bantuan Dewan Provinsi

SUKOHARJO. Dukungan terhadap Murdiyanto yang menjadi pelapor adanya dugaan pemotongan gaji guru oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo mulai bermunculan. Tidak terkecuali dari kalangan mahasiswa.

Dukungan mahasiswa melalui akun facebook bertajuk “Gerakan Satu Juta Facebookers Dukung Murdiyanto” sebagai bukti nyata kalangan akademis yang peduli dengan keberanian guru Bimbingan Konseling (BP) itu dalam mengungkapkan keburukan sistem pendidikan di Sukoharjo.

“Ini bukti dukungan nyata kalau masyarakat sudah gerah dengan ketidakadilan yang dilakukan Disdik dengan adanya potongan tersebut,” ujar anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, M Samrodin.

Akun facebook yang dibuat sejak Minggu (17/1) sampai hari Senin (18/1) siang sudah mencapai 500 orang. Samrodin menjelaskan, Komisi IV akan mempelajari klausul pasal-pasal yang dituduhkan kepada Murdiyanto, apakah memang ada tekanan dan intervensi dari Disdik, serta apakah Disdik hanya mencari-cari kesalahan saja. Untuk memantapkan langkahnya, Samrodin mengaku, Komisi IV DPRD Sukoharjo telah meminta bantuan ke Komisi E DPRD Provinsi Jateng untuk menindaklanjuti masalah itu.