Ruang Transit DPRD Hancur

SUKOHARJO. Ruang transit yang biasanya dijadikan sebagai ruang tamu di DPRD Sukoharjo tiba-tiba hancur pada Rabu (24/3) pagi. Tidak ada korban dalam kejadian itu. Namun, rusaknya ruang transit itu sempat menghebohkan anggota dewan yang berada di tempat itu.

“Sebenarnya hari ini (Rabu-red) ada rapat Paripurna, tapi ditunda. Karena kalau tidak jadinya seperti apa,” kata Kabid Perlengkapan Sekretariat Dewan (Setwan), Rusdiono.

Selain itu, kata Rusdiono, ruang tersebut biasanya kalau rapat Raperda Paripurna sebelum dimulai digunakan sebagai jajaran Muspida untuk rapat. Informasi saksi menyebutkan hancurnya ruang transit itu diperkirakan pada pukul 08.00 WIB.

Saat kejadian itu, pada anggota Dewan mengaku merasakan seperti suara gemuruh dan saat dicari sumber suara ternyata ada di ruang transit. “Kemungkinan besar kerusakan tersebut dikarenakan kondisi bangunan yang sudah lama dan kemudian diperparah dengan rayap yang memakan fondasi bangunan,” jelasnya.

Dilarang, Rekrut Honorer Baru

SUKOHARJO. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo mengeluarkan surat imbauan kepada setiap dinas di lingkungan Pemkab untuk tidak mengangkat tenaga honorer baru.

Imbauan itu dikeluarkan untuk menghindari adanya tenaga honorer yang tidak terkontrol, yang dapat membebani APBD. Kepala BKD Sukoharjo, Sardiono, mengatakan, sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005 mengharuskan Pemkab tidak boleh merekrut tenaga honorer.

Meski demikian, Sardiono mengakui bahwa sampai saat ini, sebenarnya Pemkab masih kekurangan tenaga pegawai negeri sipil (PNS), terutama dari bidang tenaga pendidikan. Dari data yang masuk dalam bidang tenaga pendidikan, di tingkat guru TK hanya ada enam orang guru, SMP 183 orang, SD 369 guru, SMA 56 guru, SMK 15 guru yang totalnya 629 guru.

Penodaan Zionis Israel Terhadap Masjid Al-Aqsha

“Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya, agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.” Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menymbongkan diri.“

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (التوبة8)

“Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian).”

Rambu Memilih Pejabat

Khutbah Jum'at

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي يُنِيْرُ بِالْهُدَى دُرُوْبَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَاأَيُّهَاالْحَاضِرُوْنَ أُوْصِى نَفْسِى وَإِيَاكُمْ بِالتَّقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. فَقَدْ قَالَ اللهُ فِي تَنْـزِيْلِهِ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Hadirin Jama’ah Shalat Jum’at yang berbahagia,

Arti dari ayat yang baru saja kita dengar adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah (cobaan) dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. Al-Anfal: 27-28)

Kedua ayat ini, zahirnya, berisi larangan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadanya, dan sejatinya harta dan anak-anak kita adalah bagian dari amanat tersebut yag tak boleh kita sia-siakan, jika kita benar-benar berharap pahala yang besar di sisi Allah swt. Yang sungguh menarik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah – rahimahuLlah – berargumen dengan ayat ini atas kewajiban setiap orang yang memiliki kewenangan memilih pejabat, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan pejabat militer dan lainnya, agar tidak gegabah dalam menentukan pilihannya. Orang yang memiliki kewenangan untuk memilih pejabat, hendaknya ia memilih orang yang terbaik dan paling tepat untuk jabatan yang akan diembannya, dari sekian banyak kandidat yang ada. Barangsiapa yang memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata didasari atas relasi kekerabatan, nasab, teman, suku, ras, aliran atau karena disuap dengan harta atau keuntungan lainnya, atau karena ketidaksukaannya kepada orang yang semestinya berhak menerima jabatan tersebut, maka ia telah mengkhianati amanat Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman (as-Siyaasah asy-Syar’iyah: 14).

744 juta Rupiah Untuk Selamatkan Al Aqsha dan Palestina

Munasharah Palestina

Alhamdulillah. dari hasil penggalangan dana yang dilakukan pada Aksi Damai "Sematkan Al Aqsha", Sabtu, 20 Maret 2010 di Silang Monas Jakarta telah terkumpul Rp 744.429.000,-.

Jazaakumullohukhoiron kepada semua pihak yang telah mengulurkan tanganya. Semoga upaya yang telah dilakukan menjadi tabungan amal sholeh untuk mendapat Keridloan Allah. Serta dapat meringankan beban penderitaan rakyat Palestina, membantu mereka dalam mempertahankan masjid suci ketiga Umat Islam, Masjid Al Aqsha. Dan menjadi amanah KNRP untuk menyampaikannya kepada yang berhak, Rakyat Palestina.


Sumber: www.knrp.or.id

Panwaskab intensifkan pengawasan, mobilisasi PNS paling banyak dilaporkan

Sukoharjo (Espos). Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) mengintensifkan pengawasan menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) menyusul banyaknya laporan yang masuk mengenai mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS).

Hal itu disampaikan Ketua Panwaskab, Subakti A Sidik dalam acara Forum Rembuk Parpol Kabupaten Sukoharjo 2010 yang digelar di Wisma Boga, Selasa (23/3). Mobilisasi PNS yang paling banyak dilaporkan khususnya mengenai instruksi pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP) untuk calon tertentu.

“Terus terang memang laporan yang paling banyak diterima Panwas sekarang mengenai mobilisasi PNS khususnya instruksi pengumpulan KTP. Rumor tentang itu memang banyak kami terima,” jelasnya.

Tak peroleh rekomendasi DPP PDIP, TBR merapat ke Golkar

Sukoharjo (Espos). Titik Suprapti atau yang lebih dikenal dengan Titik Bambang Riyanto (TBR) dikabarkan merapat ke Partai Golkar setelah rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun untuk pasangan Wardoyo Wijaya – Haryanto.

Sementara itu mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP, Bambang Riyanto (BR) yang juga Bupati Sukoharjo sekaligus suami TBR mengaku sampai saat ini belum menerima instruksi dari DPP untuk mengamankan rekomendasi yang dimaksud.

Kendati demikian dia mengucapkan selamat atas terpilihnya Wardoyo Wijaya sebagai calon bupati yang diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Wardoyo-Haryanto dipastikan kantongi rekomendasi DPP PDIP

Sukoharjo (Espos). Mantan Ketua DPRD periode 2004-2009, Wardoyo Wijaya dan mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekda), Haryanto dipastikan mengantongi rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon bupati serta wakil bupati yang diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Berdasar informasi yang dihimpun, surat rekomendasi untuk Wardoyo Wijaya dan Haryanto saat ini sudah terbit. Namun demikian surat yang diterbitkan pada 21 Maret tersebut saat ini masih berada di Jakarta sehingga belum diterima secara fisik baik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah (Jateng) maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sukoharjo.

Sekretaris DPD PDIP Jateng, Agustin Wilujeng menjelaskan, sampai saat ini belum melihat rekomendasi tertulis untuk Wardoyo Wijaya maupun Haryanto. “Kalau sekarang ini kami memang belum melihat bukti fisik rekomendasi untuk Bapak Wardoyo. Sebab, baru nanti malam rekomendasi itu kami ambil di Jakarta,” ujar Agustin ketika dihubungi wartawan, Senin (22/3).

Polres akan lanjutkan penyidikan dugaan korupsi pengembalian 40 motor DPRD

Sukoharjo (Espos). Penyidikan kasus dugaan korupsi pengembalian 40 unit sepeda motor anggota DPRD Sukoharjo periode 1999 – 2004 yang sempat terhenti beberapa waktu, kembali dilanjutkan.

Polres Sukoharjo menyatakan sikap untuk terus menyidik kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati dan Sekda lama Pemkab Sukoharjo tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Suharyono melalui Kasat Reskrim AKP Sukiyono, bahwa pihaknya saat ini siap melanjutkan lagi proses penyidikan kasus tersebut.

“Kasus masih jalan, kemarin sempat berhenti karena melengkapi berkas. Saat ini masih proses P19. memang beberapa kali bolak balik Polres Kejaksaan, namun kami komitmen untuk menuntaskan kasus ini,” ungkapnya kepada wartawan baru-baru ini.

Seluruh Tahap Pilkada Rawan Kecurangan

SUKOHARJO. Kerawanan Pilkada dapat terjadi sejak tahap pengadaan logistik, tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga tahapan penetapan hasil Pilkada.

“Sebenarnya tahapan penetapan daftar pemilih juga rawan pelanggaran. Namun potensi kerawanan tahapan ini tidak terjadi karena pascapenetapan DPT tidak muncul gejolak,” ujar Kapolres Sukoharjo, AKBP Suharyono dalam acara Forum Rembug Parpol di Wisma Boga, Selasa (23/3).

Karena itu, Kapolres menegaskan dalam Pilkada mendatang pihaknya akan menerjunkan dua pertiga kekuatan personel yang ada. Saat ini, total personel yang dimiliki Polres Sukoharjo mencapai 860 orang dan jumlah tersebut dianggap masih terlalu minim.

Komisi IV DPRD Sukoharjo sidak persiapan UN

Sukoharjo (Espos). Komisi IV DPRD Sukoharjo menggelar sidak persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN) di sejumlah SMA di kabupaten setempat, sabtu (20/3).

Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, M Samrodin mengakui persiapan UN sudah cukup baik. Kendati begitu, dia berharap sistem konsentrasi pengawasan UN harus lebih ketat lagi jangan sampai ada kebocoran soal.

“Kami berharap pengawas harus lebih tegas dan teliti lagi, misalnya dalam mengecek HP siswa maupun kemungkinan adanya contekan, jangan sampai ada kebocoran soal seperti yang terjadi di tahun sebelumya,” ujarnya.

Giyarto Tolak Panggilan Sidang

SUKOHARJO. Konflik internal yang terjadi di tubuh DPD Partai Golkar Sukoharjo sudah mulai merambah ke ranah hukum. Selasa (23/3) kemarin, Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo mulai menyidangkan kasus tersebut, namun pihak tergugat, yakni Ketua DPD Partai Golkar Sukoharjo, Giyarto mangkir dari persidangan.

Namun Giyarto memiliki dalih yang tegas. Surat pemanggilan kepada Ketua DPD Golkar Sukoharjo itu tidak disertai izin dari Gubernur Jawa Tengah, karena itu dirinya sengaja tidak menghadiri sidang.

”Seharusnya dalam surat itu ada tanda tangan resmi juga dari Gubernur Jawa Tengah, baru saya mau datang. Karena jika tidak, itu menyalahi aturan,” kata Giyarto, Selasa (23/3).

Jihad Versus Terorisme Negara

Sebagai warga negara Indonesia, saya sungguh tidak paham strategi apa yang sedang dibangun pemerintah dengan Densus 88 yang begitu gencar dan bangga telah melakukan penumpasan terhadap apa yang mereka sebut teroris. Kita bisa bertanya kepada negeri-negeri yang sekarang tengah berkonflik. Tiada satu pun kata tentang teroris yang tidak melibatkan Amerika Serikat (AS) dalam konflik mereka. Artinya, selalu ada peran Amerika Serikat di sana. Yang menjadi pertanyaan, apakah keberadaan negara super power itu hanya sekadar menjadi wasit, atau dewa penyelamat konflik itu?

Karena sebuah kenaifan, jika hanya demi alasan kemanusiaan tiba-tiba Amerika Serikat berada di negara konflik. Justru imperialismelah yang sesungguhnya menonjol di sana. Ketika mengumumkan pendudukan Afghanistan, Presiden George W Bush menyebut Afghanistan sebagai negara yang mensponsori pelanggaran hukum dan pembunuhan terhadap orang-orang tak berdosa. Maka pantas bagi mereka balasan yang setimpal dan predikat bagi negara perusuh Afghanistan adalah teroris. Dan selama pendudukan Amerika berlangsung, sudah banyak orang-orang tak berdosa dan anak-anak yang terbunuh. Maka menjadi sebuah kewajaran jika demonstran di Indonesia seperti Hizbut Tahrir, Kisdi (Komite Indonesia untuk Solidaritas Islam) dan sejumlah Ormas Islam lain menyebut Pemerintah Amerika Serikat sebagai The Real Teroris. Dan secara fakta setiap penyebutan nama terorisme selalu tidak bisa dipisahkan dengan penyebutan jihad dan kelompok Islam. Meski sesungguhnya perilaku teroris bisa diperankan oleh siapa saja, tanpa memandang agama dan kebangsaan.

Calon Boneka Pilkada Solo

Hanya berselang tiga puluh menit sebelum batas waktu yang ditetapkan, pada Senin, 8 Maret 2010 pukul 23.30 WIB, Koalisi Peduli Solo (KPS) mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta sekaligus mendaftarkan Pifik Muchtar (PDP) dan Swatinawati (PDS) sebagai calon Walikota/Wakil Walikota Surakarta. Praktis ada tiga pasangan calon yang menunggu proses verifikasi hingga 3 April, yaitu Jokowi-Rudy (Jo-Dy), Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Wi-Di), dan Pifik Muchtar-Swatinawati (Fi-Na). Isu yang dilontarkan terkait pengusungan Fi-Na ialah penyelamatan demokrasi di Kota Solo. Penyelamatan demokrasi berarti mengawal Pilkada supaya terlaksana tepat pada waktunya dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya pasangan calon tunggal.

Pascapendaftaran Fi-Na, muncul gugatan tentang keabsahan dukungan pencalonannya. Sekretaris Partai Buruh menggugat dukungan yang diberikan oleh ketuanya sendiri. Keabsahan dukungan Partai Barnas dipertanyakan dan Pifik Muchtar dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh rekan-rekan separtainya. Menarik karena permasalahan internal ketiga partai politik tersebut di atas mendapat sentuhan politis dari Koalisi Partai Politik Surakarta (KPPS). KPPS sendiri merupakan koalisi Parpol pendukung pasangan Wi-Di, yang kini telah ditinggal oleh separuh lebih dari partai-partai politik yang kemudian boyongan membentuk KPS.

Nikmatnya Menjadi PNS Malas

Secara sekilas membaca berita pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang mangkir saat hari kejepit, seolah-olah masuk pada suatu dikotomi bahwa etos kerja PNS memang sudah sedemikian rendahnya. Sebagaimana diketahui, setidaknya 68 orang PNS Pemkot Solo diketahui tidak masuk kerja tanpa izin pada Senin, 15 Maret lalu (Joglosemar, 18/3).

Sanksi yang akan diterima akibat ketidakdisiplinan PNS tersebut, seolah hanya menjadi macan kertas belaka. Padahal sudah ada perangkat hukum yang mengaturnya, sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Karena itulah PNS dalam bertindak tidak serta-merta dapat melakukan tindakannya tersebut hanya berdasarkan perintah dan loyalitas kepada pimpinan tetapi harus mempertimbangkan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang mengikat mereka.

Padahal, PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, di mana dalam sikap, tindakan dan perilaku PNS diatur oleh seperangkat ketentuan peraturan dan perundang-undangan. PNS diikat oleh sumpah/janji, peraturan disiplin dan kode etik. Selama ini, PNS divonis sebagai organ birokrasi yang paling tidak produktif, lamban, korup, dan inefisien. Citra pelayanan publik digambarkan dengan prosedur yang memakan waktu lama dan berbiaya mahal. Pelayanan yang mestinya menjadi fokus utama PNS dalam fungsi abdinya sebagai pembantu masyarakat, nyaris tak pernah bisa memberikan kepuasan.

Ribuan kader PKS Soloraya gelar aksi kecam tindakan Israel pada Palestina

Solo (Espos). Seribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Soloraya, Minggu (21/3), menggelar aksi unjuk rasa mengecam tindakan penindasan Israel terhadap Palestina.

Aksi ini dimulai dari Lapangan Kota Barat dan longmarch menuju Bundaran Gladag. Dalam aksi di Bundaran Gladag tersebut, ribuan kader PKS juga mengecam rencana Israel yang akan membangun 1.600 permukiman Yahudi di Jerusalem Timur.

Dalam longmarch sekitar 4 kilometer itu, para kader dan simpatisan PKS terus menerus meneriakkan dukungan terhadap Palestina untuk melawan Israel. Akibat aksi ini, arus lalu lintas sepanjang ruas Jalan Slamet Riyadi yang dilewati para pengunjuk rasa sempat tersendat. Arus lalu lintas ke arah timur, macet akibat tertutup aksi tersebut.

Pro dan Kontra Kedatangan Barack Obama

Kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama ke Indonesia, akhirnya ditunda hingga Juni mendatang. Namun, tak urung rencana kedatangannya telah menuai pro dan kontra tersendiri di Tanah Air.

Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al Khaththath:
Kebijakan Amerika masih memerangi kaum muslim. FUI menyampaikan agar menolak kedatangan Obama, karena AS negara penjajah, sumber daya kita dihabisi AS. Kedatangan Obama tak membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Tapi untuk SBY mungkin ada, untuk mengokohkan posisinya. Kalau publik minta untuk turun ke jalan kami akan turun.

Pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir:
Sangat menolak sekali, karena Obama simbol yang memusuhi Islam. Saya menyerukan kepada umat Islam agar melakukan penolakan kedatangan Obama. Kecuali, Obama memerintahkan menarik seluruh pasukannya yang ada di negara Islam. Kalau tidak, kedatangan dia (Obama) tidak bermanfaat apa pun, melainkan malah tambah memperjelek Indonesia di mata negara Islam lain.

Selamatkan Masjidil Aqsha

Dakwatuna.com. Kami, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) menyaksikan perkembangan yang sangat menyedihkan atas arogansi Zionis Israel terhadap masjid al-Aqsha. Dalam beberapa hari terakhir ini Zionis Israel dengan sengaja secara terus menerus dan semakin berani melakukan penodaan terhadap Masjid Suci Al Aqsha, kiblat pertama umat Islam.

Puncak penodaan itu mereka tunjukkan beberapa hari sebelum peresmian sinagoge Al Kharaab yang terletak tidak jauh dari Masjid Al-Aqsha. Mereka menutup sejumlah sekolah Islam yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Di samping itu mereka juga menyerbu beberapa rumah di sekitarnya dan mengusir jamaah shalat yang sedang beri’tikaf dan menutup semua pintu akses ke Masjid Al-Aqsha.

Menyikapi arogansi tentara Israel tersebut, kaum muslimin di Palestina terutama yang tinggal di wilayah yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsha tidak berpangku tangan. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mencegah tindakan semena-mena tentara Israel terhadap masjid suci Al-Aqsha. Para pemuda, remaja bahkan orangtua laki-laki maupun perempuan bahu-membahu untuk menghentikan dan memprotes arogansi Zionis Israel. Meski peralawan saudara-saudara kita ini harus ditebus puluhan orang yang dijebloskan ke dalam penjara dan lebih dari 100 orang lainnya mengalami luka-luka.