107 sekolah penerima DAK cari utangan

Karanganyar (Espos). Sebanyak 107 sekolah dasar (SD) yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) terpaksa mencari utangan untuk melaksanakan proyek rehab bangunan di lingkungan sekolah setempat.(23 Oktober 2009)

Hal itu terpaksa dilakukan untuk mengejar waktu pengerjaan, sebelum tiba musim penghujan. Apalagi, pada akhir Oktober ini surat pertanggungjawaban (SPj) dana DAK tahap I sudah harus disetor ke Pemkab agar dapat mencairkan DAK termin II.

“Kebetulan, sebanyak 107 sekolah itu hanya menerima satu paket, jadi kalau dananya diberikan agak belakangan tidak masalah. Sebab, pengerjaannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan sekolah yang mendapat jatah dua paket atau lebih. Hanya saja, ketika sudah tiba pencairan DAK, kas daerah malah kosong,” kata Kasi Sarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Nur Halimah, saat ditemui wartawan di sela-sela inspeksi mendadak (Sidak) DAK di sejumlah SD di wilayah Kecamatan Jumantono dan Jumapolo, Jumat (23/10).

44 Perusahaan di Sukoharjo bermasalah dilaporkan

Sukoharjo (Espos). Sebanyak 44 perusahaan yang dinilai bermasalah dalam pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dilaporkan buruh kepada dewan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Menurut informasi yang dihimpun Serikat Pekerja Nasional (SPN) berdasarkan laporan bulanan PT Jamsostek, banyak sekali perusahaan di Kota Makmur yang bermasalah dalam hal pembayaran Jamsostek.

Di antaranya yang dicatat oleh SPN adalah perusahaan yang tidak menyebutkan secara jujur jumlah gaji karyawan mereka, jumlah pekerja, serta menunggak premi per bulan kepada PT Jamsostek.

Seorang anggota Dewan Pengupahan, Sukarno menjelaskan, berdasarkan penelusuran SPN banyak perusahaan yang bermasalah dalam hal memenuhi kewajiban mereka melindungi para karyawannya.

Desak usulan UMK disahkan, Dewan surati Dewan Pengupahan

Sukoharjo (Espos). DPRD Sukoharjo mendesak Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mensahkan usulan upah minimum kabupaten (UMK) yang diajukan Bupati pada 2010 mendatang senilai Rp 769.000. Desakan tersebut disampaikan dalam bentuk surat resmi yang dikirim Selasa (27/10).

Demikian hasil kesimpulan rapat antara Komisi IV, Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sukoharjo, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang digelar Selasa di Gedung Dewan.

Setelah sebelumnya buruh meminta dukungan kepada Komisi IV pada Selasa (20/10) lalu, kini seluruh anggota maupun ketua komisi setuju memberikan tanda tangan mereka sebagai bentuk dukungan bagi para buruh.

Diancam dibunuh, Sekda Sukoharjo lapor polisi

Sukoharjo (Espos). Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Indra Surya mengadukan short message service (SMS) yang berisi makian beserta ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada dirinya di Polres setempat.

Berdasar informasi yang dihimpun di Polres Sukoharjo, Sekda menerima SMS teror tersebut sesuai mengisi acara Halo Wargaku di RRI, Kamis (15/10). Berdasarkan penuturan Indra pada kepolisian seperti yang tertulis di berita acara pemeriksaan (BAP), kejadian SMS teror diawali ketika yang bersangkutan membahas rekrutmen CPNS di acara Halo Wargaku.

Di tengah-tengah acara, Indra mengaku menyebutkan nomor hanphone (HP) miliknya dengan tujuan agar warga yang menemukan kecurangan dalam rekrutmen CPNS segera melaporkan melalui nomor tersebut.

DAK 2010 Sukoharjo turun Rp 14 miliar

Sukoharjo (Espos). Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kota Makmur pada 2010 mendatang dipastikan lebih kecil apabila dibandingkan dengan dana yang diterima pada 2009 lalu. Penurunan tersebut mencapai Rp 14 miliar lebih.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Agus Santosa ketika dijumpai Espos belum lama ini.

Dijelaskannya, DAK yang diterima Sukoharjo pada 2009 lalu senilai Rp 63 miliar. Sementara untuk tahun depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya menerima Rp 49 miliar.

“Berdasarkan rapat koordinasi (Rakor) di Jakarta, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Sukoharjo mengalami kenaikan meski hanya sedikit. Sementara untuk DAK justru turun sampai Rp 14 miliar,” jelasnya.

35 Posisi Sekdes kosong, 27 tak penuhi syarat

Sukoharjo (Espos). Sebanyak 35 posisi sekretaris desa (Sekdes) di Kota Makmur kosong sehingga jabatan itu untuk sementara waktu diampu oleh kepala urusan (Kaur) desa yang dianggap mampu dan punya potensi.

Sementara itu sebanyak 27 Sekdes yang saat ini menjabat, dinilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu disebabkan, usia mereka tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pegawai pemerintah terutama dari segi usia. Meski tidak memenuhi syarat untuk diangkat, namun mereka sampai sekarang masih menjalankan tugas sebagai Sekdes.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Sumarsono menjelaskan, dari total 150 posisi Sekdes, 88 posisi di antaranya saat ini telah terisi.

Anggaran cekak, pembahasan RAPBD 2010 di TAPD terancam molor

Solo (Espos). Pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2010 di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Solo terancam molor. Pembahasan yang ditarget selesai dalam pekan ini itu berlangsung alot lantaran cekaknya anggaran.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Anung Indro Susanto, ditemui wartawan di Balaikota, Selasa (27/10) mengungkapkan, dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot), baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat pada 2010 mendatang mengalami penurunan.

DAU yang pada tahun 2009 diterima senilai Rp 435 miliar, pada 2010 hanya dijatah Rp 428 miliar atau berkurang senilai Rp 7 miliar.

Sistem perencanaan DAK dinilai masih buruk

Solo (Espos). Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Kota Solo menilai sistem perencanaan dana alokasi khusus (DAK) yang dilakukan Pemkot buruk. Hal itu menyusul dianulirnya SDN Petoran sebagai penerima DAK tahun ini.

Penegasan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pattiro Kota Solo, Alif Basuki saat ditemui wartawan di sela-sela kesibukannya, Senin (26/10). Dikatakannya, sebelumnya Pemkot sudah menerjunkan tim survei ke SDN Petoran untuk mengetahui tingkat kelayakan ruang kelas sebagai fasilitas belajar.

Ia melanjutkan, Pemkot juga sudah mengundang pihak SDN Petoran untuk mengikuti sosialisasi petunjuk dan teknis (Juknis) DAK. Bahkan, Pemkot juga sudah menentukan besaran nilai anggaran yang rencananya digunakan untuk merenovasi enam ruang kelas SDN Petoran.

KPU kabupaten/kota se-Jateng gelar Raker

Solo (Espos). Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota se-Jawa Tengah (Jateng) mengadakan Rapat Kerja Persiapan Evaluasi dan Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2009, Minggu (25/10), di Hotel Sahid Jaya, Banjarsari, Solo.

Raker tersebut dipimpin Ketua KPU Jateng Ida Budhiarti sebagai persiapan awal untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) 2009.

“Raker ini masih merupakan bagian dari persiapan evaluasi Pemilu 2009. Agar memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi Pemilu 2009, kami memberikan bekal dan menentukan parameter yang digunakan untuk evaluasi yang bakal dilaksanakan pada 6-8 November mendatang,” ujar Ida saat ditemui wartawan di sela-sela Raker tersebut.

Pengajuan anggaran Pilkada KPU Solo tak sesuai Permendagri

Solo (Espos). Pengajuan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 44/2007, lantaran pengajuann anggaran Pilkada itu dilakukan secara dua tahap.

Padahal Permendagri mengamanatkan pengajuan anggaran Pilkada harus satu kesatuan dari seluruh tahapan Pilkada.

Ketua KPU Jawa Tengah Ida Budhiarti saat ditemui wartawan, Minggu (25/10), di sela-sela Rapat Kerja Persiapan Evaluasi dan Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Sahid Jaya, Banjarsari, Solo, mengungkapkan, persoalan pengajuan anggaran Pilkada itu harus satu kesatuan atas seluruh tahapan Pilkada yang ada.

Soal Pilkada, PDIP Solo klaim paling unggul

Solo (Espos). Meski pasangan Jokowi-Rudy belum menyatakan kesediannya untuk berlaga dalam Pilkda 2010, namun Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Kota Solo merasa yakin bahwa duet tersebut akan kembali berlaga mengendarai PDIP. Bahkan, para kader partai banteng moncong putih mengklaim paling unggul dalam perebutan kursi tertinggi di Kota Solo itu.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPC PDIP Solo, YF Soekasno mengaku tak merisaukan sama sekali dengan banyaknya Parpol yang mencoba menarik Jokowi untuk dicalonkan sebagai walikota kembali.
Menurutnya, meski Jokowi memiliki hak untuk menolak, namun dirinya optimistis bahwa Walikota Solo itu akan kembali maju dalam Pilkada dengan mengendarai PDIP.

“Sebagai kader yang baik, kami yakin Pak Jokowi akan mengendarai lagi PDIP untuk maju dalam Pilkada. Karena ini adalah amanat warga Solo. Dan bukan bermaksud menyombongkan diri, PDIP yakin akan kembali memenangkan Pilkada nanti,” ujarnya ketika ditemui wartawan di Balaikota, Sabtu (24/10).

PDIP buka peluang munculnya calon non-incumbent

Solo (Espos). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka peluang munculnya bakal calon walikota/Wawali baru selain aspirasi kader PDIP yang tetap menginginkan calon incumbent Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmi (Jokowi-Rudy) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010.

Keputusan usulan nama bakal calon walikota/Wawali di internal PDIP ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP bakal ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) yang bakal digelar dalam waktu dekat.

Sebagai langkah awal, DPC PDIP sudah menyosialisasikan Surat Keputusan DPP Nomor 424 kepada struktural partai di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga Ranting dan anak ranting pada Kamis (22/10) malam di Kantor DPC PDIP, Ngoresan, Laweyan, Solo.

BPK Indikasikan Pelanggaran di Century

INILAH.COM, Jakarta. Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal menyatakan hasil sementara proses audit investigatif BPK, memang ada beberapa indikasi yang mengarah kepada pelanggaran. Walaupun begitu, hasil itu belum bisa dijadikan acuan pihaknya untuk bersikap.

Kepada INILAH.COM, Rabu (28/10), Mustafa Kamal mengaku sudah melihat hasil audit investigatif BPK dalam kasus Bank Century. Dari hasil tersebut, dia melihat ada beberapa indikasi menyangkut profesional perbankan yang mengindikasikan sejumlah pelanggaran.

"Dari hasil sementara itu, juga bisa dilihat adanya indikasi yang mengarah pada penyalagunaan wewenang," ujarnya.

Waspadai Bantuan Israel ke Padang

INILAH.COM, Jakarta. Meski Israel ikut memberikan bantuan pada korban gempa Sumatera Barat. Hal itu tidak menghapus ingatan rakyat Indonesia, atas kekejaman negara Yahudi itu ke Palestina.

"Kalau untuk bantu korban sumbernya bisa darimana saja. Tapi bukan berarti berubah sikap. Bantun tetap bantuan. Dan tidak mengurangi rasa pembebasan Palestina dari Israel," ujar Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Selasa (27/10).

PKS, menurutnya tidak memusuhi pihak-pihak yang berbuat baik. Namun, sekali lagi, kebaikan tersebut tidak menghapus penjajahan yang selama berabad-abad lamanya dilakukan negara sekutu utama Amerika Serikat itu.

Dua PR Jika Luthfi Hasan Jadi Presiden PKS

Jakarta. Luthfi Hasan Ishaq ditunjuk menjadi pejabat sementara PKS menggantikan Tifatul Sembiring. Jika nantinya Luthfi terpilih menjadi Presiden PKS, ada dua Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diperhatikan.

"Ada dua PR ke depan jika Pak Luthfi terpilih," ujar Direktur Indobarometer M Qodari kepada detikcom, Minggu (25/10/2009).

Menurut Qodari, PR pertama yaitu menata organisasi agar PKS bisa lebih maju lagi. Terlebih sekarang peran PKS baik di parlemen maupun pemerintahan sudah semakin bertambah.

Kedua tantangan di luar, bagaimana Luthfi harus dapat menarik simpati publik untuk meningkatkan suara PKS. Sebagai partai era reformasi, PKS memiliki tren yang bagus. "Jangan sampai suara PKS justru menurun," kata Qodari.

Tifatul Gunakan Twitter untuk Himpun Masukan

VIVAnews. Menkominfo baru Tifatul Sembiring agaknya bakal memberdayakan situs mikroblog Twitter untuk mensosialisasikan sekaligus menjaring masukan-masukan untuk mendukung program kerjanya.

Terhitung semenjak memposting tweet (status twitter) pertamanya pada 21 Oktober lalu (baru enam hari), "Tifsembiring" sudah menggaet hampir 14 ribu pengikut (follower). Dari sekitar 30 tweet yang telah ditulis, Tifatul sudah beberapa kali meminta masukan kepada orang-orang melalui jejaring sosial itu.

"selamat pagi. bunga merekah bunga cempaka, hidup indah tanpa prasangka. terima ksh kritik & masukan yg berharga. msh trs explor twitter :)," ujar Tifatul pada tweet yang dibuatnya Senin 26 Oktober 2009 pagi.

Salah satu tweet terakhir Tifatul untuk menjaring masukan dari para pengikutnya adalah saat ia meminta masukan tentang model negara mana yang menerapkan open source, yang cocok untuk Indonesia. "jika staff ahli saya slrh followers :) kira2 negara mana yg diusulkan jd benchmark opensource dan mengapa?" kata Tifatul.

Lutfhi Ishaaq Enggan Disebut Presiden PKS

VIVAnews. Luthfi Hasan Ishaaq, pengganti Tifatul Sembiring di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih enggan berkomentar prioritas programnya menjadi Presiden PKS. Tifatul kini sudah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika.

"Saya malah belum menyiapkan apa-apa. Yang pasti PKS itu kan sudah punya rumusan program. Saya siap melanjutkan apa yang telah dirumuskan itu," kata Luthfi melalui sambungan telepon kepada wartawan, Minggu, 25 Oktober 2009.

Luthfi masih enggan menyebut diri presiden PKS sampai benar-benar dilantik dan serah terima jabatan. "Ya, insya Allah, Selasa," ujar peraih gelar Master bidang Islamic Studies dari Universitas Punjab, Pakistan itu.

Kekagetan Luthfi ditunjuk sebagai pejabat sementara presiden partai bisa dimaklumi. Sebab, di PKS, presiden partai bukanlah orang nomor satu atau pemimpin tertinggi.

PKS: Hari Gini Bicara Poligami, Basi

VIVAnews. Pembentukan klub poligami di Bandung, Jawa Barat, mengundang banyak tentangan dari berbagai pihak. Bagaimana pandangan partai politik mengenai poligami?

"Hari gini ngomong masalah poligami," kata juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri dalam pesan singkat kepada VIVAnews, Senin, 26 Oktober 2009 petang.

Sejumlah politisi PKS diketahui sudah berpoligami. Kendati demikian, Mabruri enggan mengomentari soal polemik dan kontroversial terkait isu poligami. "Basi ah, he-he-he," ujar dia.

Seperti diketahui, wacana poligami kembali mengemuka setelah klub poligami "Ikhwan Poligami Klub" asal Malaysia membuka cabang di Bandung, Jawa Barat. Klub ini berusaha menjodohkan beberapa perempuan dengan satu laki-laki.

Luthfi Hasan Tokoh Senior, Suksesi Presiden PKS Tanpa Gejolak

Jakarta. Pjs Presiden PKS akan dijabat oleh salah satu tokoh senior PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Suksesi kepemimpinan pasca terpilihnya Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo berjalan mulus karena Luthfi merupakan tokoh senior yang disegani di internal PKS.

"Ustad Luthfi itu tokoh senior. Semua kader tahu siapa Ustad Luthfi dan kiprahnya. Karena itu proses suksesi Presiden PKS dari Pak Tifatul mulus tanpa gejolak di internal," kata Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah kepada detikcom, Minggu (15/10/2009).

Menurut pria yang juga menjadi anggota DPR ini, kemampuan Luthfi dalam memimpin organisasi tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, wibawa dan kharismanya juga sangat tinggi karena kemampuannya di berbagai bidang.

Tifatul: Tarik Napas Dulu...

Soal Rangkap Jabatan

INILAH.COM, Jakarta. Presiden PKS Tifatul Sembiring belum mengundurkan diri dari jabatan anggota dewan. Namun, ia berjanji secepatnya menyelesaikan urusan rangkap jabatan itu.

"Belum. Saya tarik napas dululah. Ini kan juga baru selesai pelantikan (menteri)," kata Tifatul di Jakarta, Sabtu (24/10).

Tifatul mengatakan, PKS akan mengajukan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan DPR, dengan terlebih dahulu melapor ke KPU. Jika semua formulir sudah diisi, secepatnya Tifatul hengkang dari parlemen, dan bisa tenang menjalani tugas Menkominfo.

Sertijab Mensos; Salim: Pelayanan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

PK-Sejahtera Online. Serah terima jabatan (sertijab) Menteri Sosial Dr. Bachtiar Chamsyah kepada DR. Salim Segaf Aljufri dilakukan sore tadi di aula Depsos, Jl. Salemba 28, Jakarta

Bachtiar mengatakan bawa Dulu Depsos dipandang istansi pinggiran dalam kabinet dengan anggaran ratusan milyar. Namun kini Depsos menjadi salah satu instansi andalan menanggulangi kemiskinan dengan budget 3,4 trilyun untuk program pemberdayaan dan perlindungan. Bachtiar Chamsyah sendiri menjabat sebagai Menteri Sosial selama dua periode.

"Fondasi yang telah diletakkan pak Bachtiar harus kita lanjutkan dengan membina SDM pekerja sosial yang tangguh" sahut Salim Segaf menanggapi pernyataan Bachtiar.

Presiden PKS yang baru Dilantik

PKS telah melantik presiden baru Selasa (27/10) siang. Luthfi Hasan Ishaaq menggantikan Tifatul Sembiring sebagai presiden PKS yang baru. Dilantik pula Ketua Majelis Pertimbangan Partai Untung Wahono menggantikan Suharna Surapranata.

Ketua Majelis Syuro PKS, KH. Hilmi Aminudin menyampaikan sambutan

Wakil Sekjen PKS, DR. Mardani membacakan Surat keputusan tentang pergantian pengurus. Presiden PKS dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai

Fasilitas Kredit Bank Konvensional

Ulama telah sepakat bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Ketetapan ini sebagaimana yang dinyatakan secara resmi melalui berbagai institusi ulama internasional dan nasional, yaitu: Lembaga Riset Islam Al-Azhar di Kairo tahun 1965, Lembaga Fiqh Islam OKI di Jeddah tahun 1985, Lembaga Fiqh Islam Rabithah ‘Alam Islami di Mekkah tahun 1406 H, Keputusan Muktamar Bank Islam Kedua di Kuwait tahun 1983, Fatwa Mufti Mesir tahun 1989.

Hari Ini Tifatul Lepas Jabatan Presiden PKS

PK-Sejahtera Online. Hari ini (27/10) Tifatul Sembiring akan menyerahkan jabatannya sebagai presiden PKS kepada Luthfi Hasan Ishaq, Presiden PKS terpilih yang baru. Acara akan diselenggarakan pada siang ini pukul 11.00 WIB di Kantor DPP PKS.

Tifatul menyerahkan jabatannya sebagai presiden setelah dipilih oleh presiden SBY untuk menempati tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Tifatul mengatakan bahwa pengunduran diri sudah terlebih dahulu dicontohkan oleh dua presiden PKS sebelumnya, yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid. Ini merupaka tradisi di PKS untuk dapat lebih fokus bertugas untuk bangsa sebagai pembantu presiden.

"Nur Mahmudi mundur saat terpilih sebagai Menteri Kehutanan era Gusdur, dan Hidayat juga mundur saat terpilih sebagai Ketua MPR periode lalu," tuturnya.

Tradisi Pengunduran Diri Hindari Konfik Kepentingan

PK-Sejahtera Online. Tradisi pengunduran diri presiden PKS bila terpilih sebagai pejabat publik merupakan upaya untuk menghindari konflik kepentingan.

Demikian ditegaskan mantan presiden PKS Tifatul Sembiring yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Kabinet Indonesia Bersatu II, saat diwawancarai di Jakarta, (26/10).

"Kini saya bergabung di Kabinet Indonesia bersatu dan untuk menghindari konflik kepentingan maka saya mengundurkan diri," jelas Tifatul.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa pengunduran diri sudah terlebih dahulu dicontohkan oleh dua presiden PKS sebelumnya, yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid.

Adukan Menkes, Para Peternak Temui Aleg PKS

PK-Sejahtera Online. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Daerah Pemilihan IV Jawa Barat (Kota dan Kabupaten Sukabumi), Yudi Widiana Adia menerima perwakilan Peternak Rakyat Sukabumi yang dipimpin Ketua Kelompok Peternak Rakyat Ayam Kampung Sukabumi (Kepraks), Ade M Zulkarnain.

Para peternak datang ke DPR untuk mengadukan kasus pengambilan sample darah mereka oleh tim yang mengaku dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Puslitbangkes) Biomedik dan Faramasi pada tahun 2005 lalu. Saat itu Pustlitbangkes biomedik dan Faramasi dipimpin oleh Endang Rahayu Sedyaningsih yang kini menjadi Menteri Kesehatan. Menurut Ade, tim tersebut sudah berlaku tidak transparan dengan menutup-nutupi maksud dan hasil penelitian terhadap sample darah mereka.

“Hingga saat ini kasus ini membuat kami tidak tenang secara psikologis,” ujar Ade.

Langkah Tifatul Dinilai Politisi Sejati

INILAH.COM, Jakarta. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali masih tetap mempertahankan jabatannya dipartai, walaupun keduanya telah dilantik menjadi menteri.

"Harusnya Muhaimin dan Suryadharma Ali mengikuti jejak Presiden PKS Tifatul Sembiring yang langsung mundur dari partai begitu dip[ilih menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok, Senin pagi.

Menurut Mubarok dengan mundurnya ketua partai begitu diangkat menjadi menteri pekerjaannya sebagai pejabat negara akan lebih profesional.

Sebenarnya, kata Mubarok, tidak masalah seandainya menteri itu hanya merangkap jabatan sebagai pengurus dewan pembina partai atau pengurus majelis pertimbangan.

Presiden PKS Mundur, Kapan Ketum PKB dan PPP?

Jakarta. Komitmen untuk fokus kepada tugas sebagai menteri telah ditunjukkan oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring yang ditunjuk SBY menjadi Menkominfo. Bagaimana dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang diberi amanat sebagai Menakertrans dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang menjadi Menag?

Tifatul memilih melepaskan jabatannya sebagai presiden PKS karena ingin fokus dengan tugas barunya sebagai Menkominfo. Tifatul menilai dengan memilih salah satu akan menjadikan pekerjaan itu lebih fokus dan tepat sasaran.

Hal ini sangat berbeda dengan Muhaimin dan Suryadharma Ali yang memilih tetap merangkap jabatan sebagai menteri dan ketua umum partai. Meskipun saat dilakukan fit and proper test keduanya mengaku siap menanggalkan kekuasaanya di partai jika terpilih jadi menteri, sampai saat ini mereka masih tetap merangkap.

Surya bahkan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk mundur sebagai Ketua Umum PPP jika terpilih menjadi menteri SBY. Saat itu Surya mengatakan jika benar kembali jadi menteri, pria yang akrab disapa SDA itu pun siap meninggalkan jabatannya sebagai Ketua Umum PPP jika diperlukan.

Hidayat Pimpin BKSAP

PK-Sejahtera Online. Lepas dari posisi Ketua MPR, anggota Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rabu(21/10). Hidayat bersama tiga wakil Ketua akan memimpin badan kelengkapan yang mengurusi hubungan dengan parlemen negara-negara sahabat. Ketiga wakil BKSAP itu adalah Nur Hayati Ali Assegaf(F-Partai Demokrat), Sidarto Danusubroto(F-PDIP) dan Muhammad Najib(F-PAN).

Usai penyerahan pimpinan, Hidayat Nur Wahid tidak membuang waktu dan langsung mengadakan rapat pimpinan BKSAP. Rapat diantaranya mendengar laporan sekretariat tentang kegiatan BKSAP sebelumnya. Selain itu, Hidayat yang memimpin langsung rapat pimpinan pertama langsung mengagendakan pertemuan dengan para staf dan rapat pleno BKSAP.

Dalam rapat perdana itu, Hidayat berharap para pimpinan, biro dan anggota BKSAP dapat bekerjasama dengan baik. “Badan ini ibarat etalase di panggung dunia. Oleh karena itu, internal kita harus kompak dan hadir kerjasama yang baik,” katanya di rapat pimpinan BKSAP.

Tifatul: Innalillahi wa Innaillaihi Rojiun

VIVAnews. Menteri Komunikasi dan Informasi terpilih Tifatul Sembiring bersama keluarga menyaksikan pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Sebelum pengumuman, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sempat grogi.

"Innalillahi wa innaillaihi rojiun. Itu kata yang saya ucapkan pertama saat mendengar pengumuman kabinet ini," kata Tifatul Sembiring di kediamannya, Pondok Mandala II, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu, 21 Oktober 2009.

Mengapa mengucapkan kalimat itu? Tifatul beralasan, hal itu dikarenakan ini merupakan jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi itu adalah amanat dan tugas berat. Maka itu harus dijalankan dengan baik.

Jabatan Presiden PKS Tifatul Dicopot

INILAH.COM, Jakarta. Tifatul Sembiring resmi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Alhasil, jabatannya sebagai Presiden PKS pun dicopot.

Hal itu diungkapkan ketua Dewan Pakar PKS, Soeripto kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (23/10). Selain Tifatul, Sekjen PKS Anis Matta juga dilengserkan dari jabatan. Menurutnya, pencopotan Kedua pimpinan DPP PKS itu dilakukan karena keduanya kini tengah memangku jabatan publik.

"Sesuai aturan di PKS, kalau menjadi pejabat publik harus meninggalkan jabatannya. Siapa penggantinya, nanti Majelis Syura yang memutuskan," ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

Lima Agenda Tifatul Sembiring di Kominfo

VIVAnews. Sesaat setelah dilantik dan menerima jabatan dari Menkominfo sebelumnya, Tifatul Sembiring langsung memaparkan langkah-langkah kongkrit yang akan dikerjakan. Ada beberapa poin yang ditekankan oleh Presiden untuk Menkominfo selama 2009–2014 mendatang.

Yang pertama, ucap Tifatul, adalah penggalakkan IT untuk masuk ke lembaga pendidikan secara merata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM dan daya saing.

Kedua, ICT masuk ke bidang bisnis. Dengan dengan keterlibatannya IT di dunia bisnis, diharapkan kesenjangan digital bisa lebih ditekan.