Pernyataan dari mursyid am Ikhwanul Muslimin ke 7 Tentang Pemilu Internal Maktab Irsyad

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah saw, keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang mendukungnya .. waba’du;

Allah SWT berfriman:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)”. (An-Nisa:83)

Wahai ikhwah yang terhormat ...

Wahai para pemegang dakwah al-haq, pembawa risalah, dan pengangkat cahaya hidayah…

Wahai para harapan umat ..

Pada saat berada dalam suasana yang penuh dengan pengintaian, tipu daya dan konspirasi terhadap jamaah Ikhwanul Muslimin; berkat karunia Allah –awal dan akhirnya- dan dengan keberkahan, kegigihan dan kesadaran serta keimanan terhadap dakwah mereka, Ikhwanul Muslimin berhasil melaksanakan pemilu internal maktab irsyad dengan baik dan bersih, yang disaksikan oleh banyak kalangan yang jauh maupun yang dekat, sungguh kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas perhatian kalian semua, dengan akhlak yang mulia, menghadirkan interaksi kalian yang teristimewa terhadap permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini dan yang terkait dengan isu pemilu internal. Hal ini menunjukkan kekuatan dan kekokohan jamaah ini, yang bersih system dan konsep-konsepnya serta keikhlasan dalam perjuangannya serta komitmen terhadapnya.

Golkar Sukoharjo Terpecah

SUKOHARJO. Konflik di tubuh Partai Golkar Sukoharjo makin memanas. Bahkan setelah sempat tertunda satu hari, dalam waktu yang bersamaan, Sabtu (23/1) kemarin dua kubu saling menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tandingan.

Musda Kubu Giyarto diadakan bersama dengan Sardjono, Agus Sumantri dan Jaka Wuryanta dengan Pimpinan Kecamatan (PK) menggelar Musda di kantor DPD II Sukoharjo. Sementara itu pada kubu lain, Sekretaris DPD II Periode 2004-2009 Mudjijono beserta PK yang lama menggelar Musda di Langenharjo, Grogol, Sukoharjo.

Hal yang menarik, kedua Musda tersebut sama-sama dibuka oleh pengurus DPD I Provinsi Jawa Tengah. Musda kubu GIyarto di kantor DPD dibuka oleh Ketua DPD I Partai Golkar Wisnu Suhardono, sementara Musda Langenharjo dibuka oleh Wakil Ketua DPD I Kecuk Indaryadi. Kedua musda tersebut terlihat sama-sama mendapat pengawalan ketat oleh aparat keamanan dan para simpatisan partai berlambang beringin tersebut.
Di lokasi Musda DPD dipimpin oleh Sugiyana bersama sejumlah pengurus yang sebelumnya sudah disepakati oleh forum. Kemudian di lokasi Musda Langenharjo dipimpin oleh Mudjijono.

Seperti diprediksi sebelumnya, Musda yang berlangsung di kantor DPD banyak hujan protes dari para peserta. Hal itu terlihat ketika mantan Ketua DPD II Partai Golkar periode 2004-2009 Rusmanto Januri atau Lalus mempertanyakan Musda yang digelar tersebut.

Konfercab 5 PAC PDIP Akhirnya Sah

SUKOHARJO. Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Sukoharjo di lima Pimpinan Anak Cabang (PAC) sempat terusik karena dianggap tidak sah lantaran pada saat pelaksanaan Konfercab, jumlah forum dianggap tidak memenuhi kuota.

Karena persoalan tersebut, Rabu (20/1) malam, pukul 19.00 WIB , pengurus DPD PDIP mengundang pengurus lima PAC bersangkutan untuk dimintai klarifikasi mengenai adanya kiriman surat protes dari Ketua DPC DPIP Sukoharjo Bambang Riyanto dan sekretarisnya, Dwi Jatmoko.

Bambang Musriyanto dari DPD mengatakan, pemanggilan tersebut digelar memang karena adanya surat keberatan yang dilayangkan DPC terkait hasil rapat yang diselenggarakan di lima PAC karena dianggap tidak memenuhi kuorum.

“Ini merupakan tahapan klarifikasi saja agar tidak terjadi kesepakatan,” ujar Wakil Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan DPD PDIP Jateng tersebut.

Kasus Pemotongan Gaji Guru Butuh Dua Pansus

SUKOHARJO. Kasus dugaan pemotongan gaji guru sertifikasi dan Guru Tidak Tetap (GTT) di Sukoharjo yang melibatkan guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMPN 1 Mojolaban, Murdiyanto, setidaknya membutuhkan dua tim Panitia Khusus (Pansus).

”Dua Pansus tersebut adalah Pansus CPNS dan Pansus untuk kasus Murdiyanto,” ujar anggota Fraksi PKS DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi, Jumat (22/1).

Hasman menjelaskan, fraksinya sudah jelas sepakat untuk membentuk Pansus untuk kasus pemotongan gaji guru tersebut. Karena itu, anggota Dewan harus bekerja ekstra keras ketika nanti Pansus tersebut benar-benar terbentuk.

“Pembentukan Pansus memang seharusnya dibentuk. Apalagi Pimpinan DPRD juga sudah memberikan lampu hijau sehingga tinggal mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain,” terangnya.

Pabrik Plastik Ludes Terbakar

SUKOHARJO. Pabrik plastik CV Nusantara Plastik yang terletak di Jalan Tambak, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jumat (22/1) kemarin dini hari ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun akibat kebakaran itu pemilik pabrik plastik ditaksir merugi miliaran rupiah, karena sejumlah aset perusahaan ikut terbakar.

Menurut sejumlah saksi mata, kebakaran yang diduga karena hubungan arus pendek itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. ”Sejumlah karyawan yang masuk langsung panik berhamburan keluar ketika api membesar. Kami sudah berusaha memadamkan api sembari menunggu pemadam kebakaran datang, namun tetap saja kewalahan.” kata Aris Tanto (34), salah satu mandor, yang bertugas saat itu kepada Joglosemar.

Kebakaran tersebut sempat membuat panik warga sekitar lokasi kebakaran, apalagi karena pabrik yang terbakar menyimpan banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti plastik.

KPU Gencarkan Sosialisasi DPT

SUKOHARJO. Untuk menghindari tidak terdatanya para pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo bulan Juli 2010 mendatang, KPU gencar menyosialisasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 12 kecamatan yang ada di Sukoharjo.

DPT nantinya akan dikumpulkan pada 60 hari sebelum pemilihan, sehingga nantinya kalau ada yang belum terdaftar mulai sekarang harus segara mendaftarkan melalui RT, RW maupun Kelurahan setempat.

“Jika batas penentuan tersebut terlewat, maka pendaftar dianggap tidak bisa menyampaikan haknya,” ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM, KPU Sukoharjo, Yulianto Sudrajad, Kamis (21/1).

Sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diperkirakan jumlahnya berkurang dibandingkan Pemilu Presiden kemarin. Hal tersebut disebabkan minimnya anggaran dana yang diberikan Pemkab ke KPU.

Anggota Dewan Belajar Jurnalistik

PK-Sejahtera Online. Sekitar 30-an Anggota dewan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru se-Lampung, belajar bersama pakar media Suprapto (Pemred Radar Lampung) dan Firman Seponada (Lampung TV). Mereka belajar, bagaimana mengemas isu dan berhadapan dengan kuli tinta yang suka merepotkan narasumber.

Ketua pelaksana kegiatan, Ade Utami Ibnu mengatakan, pelatihan ini diadakan supaya Aleg PKS terampil berbicara di media. Pasalnya, tidak semua Aleg PKS berpengalaman hubungan langsung dengan media.

”Satu point penting yang harus diketahui, bahwa pelatihan ini bukan bermaksud untuk menyetir media. Tapi lebih pada, mengarahkan teman-teman Aleg supaya dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Satu diantaranya, menginformasikan kepada publik melalui media. Masyarakat berhak mengetahui kinerja wakil rakyat yang sudah dipilihnya," kata Ade.

Golkar-PKS-PDIP Satu Suara di Pansus Century

INILAH.COM, Jakarta. Golkar dan PKS memilih untuk satu suara dalam Pansus Century dengan PDIP ketimbang dengan Demokrat yang merupakan mitra koalisinya.

"Kami dari fraksi Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra dan PKS tetap kompak walaupun ada upaya-upaya yang ingin membelokan pansus. Kuncinya memang ada di fraksi Golkar dan PKS," ujar anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo di Warung Daun Cikini, Jakarta, Minggu (24/1).

Ia mengatakan, pekerjaan rumah (PR) Pansus Century terberat saat ini adalah bagaimana memenangkan putusan suara dalam votting di paripurna DPR.

"Karena pada akhirnya, akhir dari penyelidikan ini adalah votting. Fraksi Golkar akan terus berkolaborasi dengan Hanura, Gerindra, PDIP dan PKS, jika salah satunya gembos maka keputusan ini akan sulit dimenangkan," katanya.

Andi Rahmat: Banyak Pelanggaran di Century

JAKARTA. Fraksi PKS mencermati tiap kesaksian, data, dan keterangan yang diungkapkan para saksi dan ahli di rapat Panitia Khusus Angket Bank Century. Dari rapat marathon pertengahan Desember 2009, FPKS menemukan berbagai indikasi kuat pelanggaran. ''Kami belum menyebutnya sebagai kesimpulan awal, karena belum dirapatkan di fraksi, tapi paling tidak ini bisa jadi tanda-tanda ke arah kesimpulan itu,'' kata anggota FPKS, Andi Rahmat, pada Republika, Jumat (22/1).

Pansus akan mengumumkan kesimpulan awalnya pekan depan. Andi mengatakan FPKS mencermati tiga hal utama. Pertama, banyaknya pelanggaran undang-undang yang ditemui dalam menyuntik Rp 6,7 triliun ke Bank Century. ''Kita temukan banyak pelanggaran UU, mulai dari UU Bank Indonesia hingga UU Lembaga Penjamin Simpanan,'' kata Andi, tanpa memerinci.

Kedua, FPKS menemukan aspek pidana hukum dari kebijakan memberi dana ke Bank Century. Yang paling nyata adalah pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang. Menurut Andi, Bank Century tidak pernah meminta ditalangi oleh FPJP, tapi tetap diberikan oleh Bank Indonesia.

PKS Takkan Ubah Gaya di Century

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak akan mengubah cara dan gaya anggota fraksinya di Panitia Khusus (Pansus) Angket Century. Sikap kritis anggota Fraksi PKS di pansus dinilai telah berada dalam jalur yang benar untuk menggali substansi kasus Bank Century.

''Anggota pansus kami sudah benar. Kami juga tidak pernah punya niat mengganti anggota kami di Pansus Century,'' kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, ketika dihubungi Republika, Kamis (21/1).

Menurut Luthfi, PKS rutin mengevaluasi anggotanya di pansus dua kali tiap sepekan. Berdasarkan evaluasi selama ini, kata Luthfi, PKS tidak menilai adanya kesalahan cara bekerja anggotanya di pansus.

Jika ada penilaian dari pihak luar bahwa anggotanya sangat keras dan kritis terhadap para terperiksa, menurut Luthfi, justru itu dilakukan untuk mengejar substansi dan tidak bertujuan untuk membela orang per orang.

Fahri: Sikap Kritis PKS Didukung SBY

PD Tuding Golkar-PKS

Jakarta. Pernyataan Wakil Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok yang menyatakan Golkar dan PKS sudah dianggap mengganggu koalisi hanya ditanggapi sebelah mata oleh PKS. Mubarok dinilai tidak mewakili suara koalisi.

"Kami dapat arahan dari otoritas dalam koalisi untuk tidak terlalu menanggapi Mubarok. Karena dia tidak mencerminkan sikap bersama," kata Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah dalam pesan singkatnya kepada Detik.Com, Kamis (21/1/2010).

Menurut Fahri, sikap kritis PKS di Pansus Angket Century selama ini mendapat penghargaan dari Presiden SBY. Hal ini disebabkan karena SBY pun ingin kasus skandal Century ini terungkap dengan gamblang.


"Komunikasi langsung kami dengan Pak SBY menegaskan sikap kritis kita dalam pengusutan Century diapresiasi dan didukung," paparnya.

Diterpa Isu Reshuffle, PKS Tetap Kritis

CENTURYGATE

Jakarta, RMOL. Kemelut di tubuh partai mitra koalisi SBY-Boediono dalam meyikapi Pansus Centurygate belum berakhir. Tak ada teguran dari pimpinan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap akan kritis.

Menurut Wakil Ketua Pansus Centurygate dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, pihaknya akan tetap kritis dalam membahas skandal yang merugikan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut. Dia mengaku, hingga kini belum ada teguran terkait sikap kritis anggota pansus dari fraksinya. Bahkan, dia mengemukakan, selama pansus digelar, antara pimpinan PKS dan Demokrat terus melakukan kominukasi.

“Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan berimplikasi pada hal-hal lain,” kata Mahfudz, di Gedung DPR, Jakarta (Kamis, 21/1).

Ditanya mengenai isu ancaman reshuffle kabinet terkait sikap PKS, Mahfudz menilai hal itu tak ada hubungannya dengan proses di Pansus.

PKS: Sikap di Pansus Tak Ada Hubungan dengan Reshuffle

Jakarta. PKS menganggap dingin soal keresahan Partai Demokrat (PD) yang menilai partai dakwah itu bediri dua kaki dalam proses pansus angket Cantury. Alasannya, sebagai sesama pendukung koalisi pemerintah, menegor mitra yang salah adalah hal yang wajar.

"Yang salah adalah kita bilang salah, yang benar ya kita bilang benar," kata anggota Pansus dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2009).

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD), Ruhut Sitompul, menyesalkan sikap Golkar dan PKS dalam proses pansus, khususnya saat pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono. Harusnya, kata Ruhut, sebagai pendukung koalisi, kedua partai itu membela Sri Mulyani dan Boediono dalam pemeriksaan, bukan malah mengkritisinya.

Ditanya mengenai isu ancaman reshuffle kabinet terkait sikap PKS tersebut, Mahfudz menilai hal itu tak ada hubungannya dengan proses di pansus.