Versi Langenharjo terancam tak diakui

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Makmur berpotensi kehilangan sedikitnya 15.000 konstituen menyusul adanya indikasi tidak diakuinya kepengurusan versi Langenharjo yang diketuai oleh Nursito.

Berdasar informasi yang dihimpun, DPD II Partai Golkar versi Giyarto bakal menerima surat keputusan (SK) tentang pengesahan hasil musyawarah daerah (Musda) dari DPD I Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada pekan ini. Dengan adanya SK tersebut, DPD II versi Langenharjo terancam tersingkir dari kepengurusan Golkar resmi yang diakui oleh DPD I.

Wakil Ketua DPD II Bidang Pemenangan Pemilu terpilih versi Giyarto, Sardjono mengatakan, SK pengesahan Musda dari DPD I belum turun. “Tapi kata DPD I, SK sudah disiapkan. Pekan ini bisa kami ambil,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (17/2).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keangggotaan, Agus Sumantri. Dia mengatakan, akhir pekan ini menurut rencana pihaknya bakal menerima SK dari DPD I.

Maju jadi Cabup, Toha siap ajukan cuti

Sukoharjo (Espos). Mantan Wakil Bupati yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI, Mohamad Toha siap mendatangi uji kepatutan dan kelayakan yang akan digelar Koaliasi Rakyat Bersatu (KRB).

Bahkan, Toha juga siap mengajukan cuti kepada ketua DPR RI apabila nantinya lolos sebagai bakal calon (Balon) bupati yang diusung KRB.

Hal tersebut ditegaskan Toha dalam jumpa pers yang digelar di Sukoharjo, Selasa (16/2). Dalam kesempatan kemarin Toha mengatakan sebelum ini telah menandatangani surat pernyataan tertulis bersedia dicalonkan dari koalisi lima partai politik yang ada di bawah KRB yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (P3) serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

“KRB menurut saya menggambarkan demokrasi karena di dalamnya ada berbagai Parpol serta organisasi terkait yang mengikuti. Jadi kalau nanti KRB mengundang saya untuk mengikuti fit and proper test, saya akan datang,” jelasnya.

Pekan depan, ribuan Kades/Perdes se-Soloraya siap ngluruk Senayan

Sukoharjo (Espos). Ribuan kepala desa (Kades) serta perangkat desa (Perdes) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kades/Perdes (FKKP) se-Soloraya akan mendatangi politisi di Senayan pada Senin (22/2) mendatang.

Tujuan mereka adalah mendesak legislatif segera membentuk panitia khusus (Pansus) yang membahas undang-undang (UU) tentang pemerintahan dan pembangunan desa.

Rencana itu disampaikan belasan orang perwakilan Kades/Perdes se-Soloraya dalam jumpa pers yang digelar di Pondok Dahar Nusantara, Senin (15/2).

Untuk agenda unjuk rasa tersebut, para Kades serta Perdes sudah mengajukan surat izin selama satu hari yaitu pada hari penyampaian aspirasi di Jakarta.

Ketua FKKP Soloraya, Agus Tri Raharjo menjelaskan, bersama Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) mereka akan melakukan aksi unjuk rasa di Senayan pada pekan depan nanti.

Impor Sapi Dibatasi Ketat

SUKOHARJO. Menteri Pertanian RI, Ir. H. Suswono, MMA bertekat untuk merealisasikan program swasembada daging sapi hingga tahun 2014 mendatang. Hal itu disampaikan Suswono di sela-sela kunjungannya ke Lembah Hijau Multifarm Pertenakan Sapi di Triyangan, Mojolaban, Sukoharjo, Rabu (17/2) sore.

Dikatakan, program swasembada sapi bertujuan untuk membatasi impor sapi dari negara lain. Sebab, selama ini seperti yang diketahui Dinas Pertanian izin impor sapi yang diajukan ke dinas bisa mencapai sekitar 1,1 juta ekor sapi untuk saat ini.

Dari jumlah tersebut diakui Dinas ternyata melebihi kebutuhan sapi dalam negeri yang hanya mencapai sekitar 420.000 ekor sapi saja hingga kini. “Kalau hal ini terus menerus dibiarkan kemungkinan besar akan terjadi ketidakseimbangan terkait kebutuhan sapi dalam negeri,” ujarnya kepada wartawan.

Namun dikatakan, Dinas Peternakan sampai saat ini masih membuka pintu untuk tetap melakukan ekspor sapi untuk kebutuhan dalam negeri. Namun menurutnya, batasan jumlah akan tetap dibatasi sesuai jumlah kebutuhan pasokan sapi dalam negeri.

Hal ini terlihat dari tahun 2009 tingkat kebutuhan sapi hanya 420.000 ekor sapi, sehingga jumlah itu nantinya akan dijadikan acuan jika nantinya melakukan ekspor. “Kita akan berkomitmen dengan program ini, karena potensi Indonesia untuk bisa swasembada sapi bisa terwujud,” terangnya.

Komisi III DPRD Tinjau Jalan Rusak

SUKOHARJO. Komisi III DPRD Sukoharjo masih menemukan kondisi jalan raya yang rusak di sejumlah titik jalan di Sukoharjo. Jalan-jalan yang rusak itu ditemukan Komisi III saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) bersama DPU (Dinas Pekerjaan Umum, Rabu (17/2).

Salah satu kondisi jalan yang rusak terjadi di jalan raya Sukoharjo-Wonogiri di depan terminal Sukoharjo dan di jalan alternatif Nguter-Wonogiri, tepatnya di Dukuh Bedoli, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Sukoharjo.

Namun kondisi jalan yang terletak di depan terminal Sukoharjo sekarang sudah diperbaiki DPU. ”Setelah kita tinjau jalan penghubung Sukoharjo-Wonogiri ini ternyata sudah di perbaiki padahal dari sebelumnya jalan ini berlubang akibat gerusan sungai Bledu,” ujar Ketua Komisi III DPRD Sukoharjo kepada wartawan.

Kemudian, menurutnya, dari keterangan DPU jalan itu belum bisa dibuka untuk jalan mobil, karena kondisi jalan masih labil dan masih dapat rusak lagi kalau dilewati mobil bermuatan berat. ”Jalan ini masih dalam tahap perbaikan sehingga belum bisa dilalui mobil dan diharapkan nanti jalan ini bisa secepatnya di buka sehingga pengguna jalan tidak terganggu lagi,” katanya.