PKS Ajukan gugatan

Penghitungan suara luar negeri mendadak dibacakan td malam di KPU. Ada penggelembungan suara PPP shg kursi dapil 2 habis terbagi. Jd sisa kursi tinggal 2 di Jaktim utk Golkar & Demokrat. PKS menolak tanda tangani hasil penghitungan suara luar negeri karena ketidakberesan tsb.

PKS akan membawa sengketa ini ke MK. Kursi yg terpengaruh adlh kursi Golkar utk dapil Jaktim yg diperoleh Agung Laksono. Kalo MK mengabulkan gugatan, maka yg memperoleh kursi adalah Rama Pratama dr PKS. Tim advokasi hukum dr DPP PKS sdh disiapkan.


Sumber: Tim Advokasi Pemilu DPP PKS

PKS tak Ingin Koalisi Karet

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kaget dengan sikap Partai Demokrat (PD) yang melakukan pendekatan terbuka dalam membangun koalisi.

Walaupun sudah menyatakan bakal berkoalisi dengan PD dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun PKS tetap mengedepankan prinsip kesamaan platform untuk meneguhkan koalisi.

PKS ingin wujud koalisi sudah tetap sebelum pelaksanaan pemilihan presiden. Sementara PD memberikan sinyal jika koalisi tetap terbuka setelah pilpres dan selama masa pemerintahan.

“Kalau koalisinya terbuka dan cair atau seperti koalisi karet seperti itu, tentu akan menimbulkan komplikasi yang tidak sederhana,” ujar Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, kepada //Republika//, Selasa (5/5).

Sejauh ini, Mahfudz melanjutkan, PKS masih menunggu kinerja Tim 9 PD yang sudah menerima proposal kesepakatan koalisi PKS. Partai pimpinan Tifatul Sembiring berharap draft kontrak politik segera selesai sehingga siap untuk prosesi penandatanganan bersama.

Bilamana ada keputusan-keputusan yang berimplikasi pada bangunan koalisi, PKS ingin hal itu dibicarakan bersama dengan para mitra koalisi. “Tentu kaget kalau Demokrat ternyata punya pandangan koalisi karet seperti itu. PKS berpendapat hal-hal ini menjadi bagian yang harus dibicarakan dengan mitra koalisi,” papar Mahfudz.

Dikatakan, format koalisi yang dicita-citakan dalam pemerintahan 2009-2014 adalah koalisi permanen yang konsisten. Belajar dari pengalaman koalisi 2004-2009, koalisi hendaknya tidak membuka peluang terjadi perbedaan sikap politik terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

“Koalisi yang cair seperti 2004-2009 kan perlu diperbaiki, karenanya jangan mengulangi kesalahan dengan bersikap cair dan terbuka seperti itu.”

Mahfudz mengingatkan, jika keterbukaan lebih ditujukan untuk mempergemuk kekuatan politik di parlemen, maka hal itu adalah kekhawatiran yang berlebihan.

“Menghitung peta kekuatan di DPR memang penting, tapi terlalu khawatir dengan konstelasi yang ada juga tak bijak. Konsep koalisi terbuka sama saja membuka diri untuk melakukan kesalahan dua kali,” tandas Mahfudz.


Sumber: smsplus.blogspot.com