Hidayat: Ini Peringatan, Jangan Ada Lagi TNI Tewas Kecuali Perang

Pesawat TNI AL Jatuh

Jakarta. Peristiwa jatuhnya pesawat Nomad P 837 milik TNI AL merupakan teguran keras terhadap TNI karena kurang memperhatikan pesawat tempurnya. Untuk mengurangi prajurit yang meninggal akibat kecelakaan TNI diharapkan dapat lebih memperhatikan perawatan pesawat tempurnya.

"Peristiwa ini benar-benar peringatan keras supaya TNI bisa memanjakan pesawat tempurnya," ujar Ketua MPR Hidayat Nur Wahid kepada wartawan sebelum sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/9/2009).

Untuk kesekian kalinya menurut Hidayat, masyarakat berduka karena ada pesawat milik TNI yang kembali jatuh. Ke depan dia berharap pemeliharaan terhadap pesawat dengan efisiensi anggaran betul-betul diperhatikan.

"Jangan lagi ada anggota TNI meninggal selain di medan perang," katanya.

Hidayat berharap, agar panitia anggaranan DPR berhati-hati dalam menyusun daftar rencana penambahan anggaran untuk TNI agar dimungkinkan ada peremajaan pesawat sehingga kecelakaan tidak terulang lagi.

"Mudah-mudahan kejadian ini terakhir. Tidak terulang lagi," tandasnya. (did/iy)

PKS Usulkan Hakim Ad Hoc Lebih Dominan Dibanding Hakim Karir

RUU Pengadilan Tipikor


Jakarta. Panja masih menggodok kesepakatan komposisi hakim di RUU Pengadilan Tipikor. PKS inginkan hakim ad hoc lebih banyak dan diatur secara tegas dalam UU.

"Kita inginkan ad hoc lebih banyak," ujar anggota komisi III asal FPKS, Nasir Djamil saat dihubungi, Senin (7/9/2009).

Bukan hanya itu, fraksinya juga berkeinginan agar komposisi ini secara tegas masuk dalam UU. PKS tidak setuju jika komposisi hakim ditentukan melalui pengadilan negeri.

Menurut Nasir, fraksi-fraksi lainnya lebih condong kepada usulan pemerintah yang ingin hakim karir lebih banyak. "Hanya kami dan PKB saja yang pengen itu," tambahnya.

PKS juga ingin agar jumlah pengadilan ditambah secara bertahap. Jika dianggap kurang, usulan agar pengadilan tipikor hadir di 33 provinsi baru dapat dilaksanakan.

"Kami lebih condong melihat ini skala prioritas," tambahnya.

Kedua masalah ini menjadi perdebatan seru antara beberapa fraksi. Namun Nasir optimis, dalam waktu dekat, usulan itu akan menemukan titik temu.

"2-3 hari lagi juga selesai," pungkasnya.

Hidayat: Pelantikan DPR Terlalu Mewah

INILAH.COM, Jakarta. Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengimbau agar proses pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 pada 1 Oktober mendatang diselenggarakan secara sederhana guna menghemat keuangan negara.

"Anggaran yang telah dialokasikan KPU tidak harus dihabiskan seluruhnya," kata Hidayat di Jakarta, Senin (7/9).

Hidayat berharap, KPU, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, DPD, dan MPR, bisa mempertimbangkan betul kondisi keuangan negara yang terbatas, serta kondisi masyarakat terutama di Jawa Barat yang masih dilanda bencana alam.

Ditegaskannya, substansi pelantikan anggota DPR bukan pada kemewahannya, tetapi komitmennya untuk betul-betul menjadi wakil rakyat, menjadi wakil daerah, serta mewujudkan janji-janjinya pada saat kampanye pemilu legislatif lalu.

Persoalan alat-alat kelengkapan seperti tas, pin, dan sebagainya, kata dia, itu adalah persoalan artifisial yang tidak terlalu prinsip. "Kalau bisa secara sederhana kenapa harus mewah," ujarnya.

Menurut dia, pelantikan anggota DPR prinsipnya diselenggarakan secara wajar dan proporsional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setiyadi, mengatakan, KPU menganggarkan dana sekitar Rp 11 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih pada 1 Oktober 2009.

Menuut Suripto , anggaran tersebut di antaranya untuk membiayai penginapan, transportasi pulang dan pergi ke Jakarta, uang saku, perlengkapan seperti tas, dan seragam bagi panitia.

Anggota DPR dan DPD yang akan dilantik, diundang ke Jakarta sejak 28 September hingga 1 Oktober yang menjadi tanggungan KPU. "Dari total dana pelantikan Rp 11 miliar, alokasi terbesar untuk transportasi, hotel, uang saku," katanya.

Dikatakan Suripto, pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih merupakan salah satu tahapan pemilu yang harus diselenggarakan KPU sesuai amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

"Anggaran KPU untuk pelantikan anggota DPR dan DPD diusulkan KPU dan telah disetujui Departemen Keuangan dan DPR," jelasnya.

Dari Rp11 miliar untuk pelaksanaan pelantikan anggota DPR dan DPD, sebesar Rp 2,87 miliar untuk biaya akomodasi, konsumsi, dan hotel, pengadaan tas Rp 115,5 juta, penyediaan jasa kendaraan bus AC dan ambulans Rp 251,9 juta, penyediaan jasa, jaket, baju batik, dan hem Rp 149,9 juta, serta uang saku Rp 2 juta per orang. [*/bar]


Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/09/08/152854/hidayat-pelantikan-dpr-terlalu-mewah/

PKS Yakin Prabowo Ogah Jadi Neolib

INILAH.COM, Jakarta. PKS pesimis Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima pinangan menjadi Menteri Pertanian jika benar-benar dipilih SBY dalam kabinet mendatang. Sebab, Prabowo dinilai tidak akan mau menjadi anak buah SBY.

"Saya tidak yakin, kalau Prabowo itu secara ide waktu kampanye memang berasas pertanian. Tapi saya tidak yakin dia masuk ke dalam kabinet," ujar Ketua FPKS Mahfudz Sidiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (7/9).

Mahfudz menilai Prabowo merupakan mantan cawapres yang dalam ide kampanye selalu bertentangan dengan ide SBY- Boediono. Bahkan, melabelkan SBY-Boediono sebagai penganut garis liberalisasi atau neolib. "Kalau masuk kabinet, maka mau tidak mau menjadi neolib juga dong," ujarnya.

Jabatan menteri, menurut Mahfudz, terlalu kecil bagi Prabowo. Karena apa yang diinginkan mantan Danjen Kopassus ini adalah menjadi presiden pada periode 2014. Masih ada peluang yang besar untuk Prabowo sebagai orang yang menduduki jabatan sebagai RI.

Selain itu, jika Prabowo menjadi Mentan maka akan ada degradasi level. Arti harus mau menjadi subordinat atau bawahan dari SBY.

Seandainya Prabowo memang mau menjadi Mentan, imbuh Mahfudz, maka Prabowo akan bersaing dengan kader PKS yang saat ini tengah menjabat menjadi Mentan di Kabinet Indonesia Bersatu, Anton Apriantono. "Tapi kan sampai sekarang pembicaraan menteri oleh SBY belum dimulai," pungkasnya. [mvi/bar]


Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/09/07/152397/pks-yakin-prabowo-ogah-jadi-neolib/

PKS Pertahankan Posisi Ketua MPR

INILAH.COM, Jakarta. PKS tak rela bila posisi Ketua MPR dijabat oleh kader parpol non-koalisi SBY-Boediono. PKS pun menginginkan agar kursi Ketua MPR yang kini diduduki Hidayat Nur Wahid tetap diamanahkan kepada kadernya.

"Bila Ketua MPR itu diamanahkan kembali ke PKS, itu memang wajar karena kita parpol koalisi yang mendukung SBY sejak awal. Seyogianya tentu saja kalau SBY dan Demokrat menimbang hal itu ya pimpinan MPR itu dari rekan koalisi," ujar anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mustafa Kamal kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Mustafa, koalisi PKS bersama dengan SBY selama ini telah dibangun berdasarkan platform dan kebersamaan. Karena itu, jabatan MPR seyogianya diberikan kepada mitra koalisi awal, sebab komitmen untuk mengamankan kebijakan pemerintah lebih dapat dipegang.

"PKS telah terbukti selama memegang MPR, integritas NKRI, sosialisai UUD 45 bisa kita amankan. Apakah SBY tidak khawatir integritas NKRI ini bisa terjadi hal-hal di luar dugaan dan bisa jadi bola liar kalau MPR diduduki kader parpol bukan koalisi awal. SBY seharusnya bisa merujuk kepada platform kerjasama kita dalam rangka mengamankan tugas MPR," imbuhnya.

Sebelumnya, pernyataan serupa juga dilontarkan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Menurut Tifatul keinginan PKS untuk mempertahankan jabatan Ketua MPR telah dibahas di internal koalisi. "Di internal koalisi sudah dibahas, pantasnya sih PKS sebagai parpol peraih suara terbesar di koalisi. PKS yang jadi Ketua MPR, anggota koalisi lain menduduki wakil ketua MPR," ungkapnya. [mut]


Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/09/07/152458/pks-pertahankan-posisi-ketua-mpr/

Hidayat: DPR atau Menteri, Pilih Satu!

INILAH.COM, Jakarta. Para menteri-menteri yang lolos ke Senayan sebaiknya segera menentukan sikap. Sebagai seorang pemimpin sebaiknya, para menteri itu tegas memilih.

"Segera pilih satu diantara dua, sesuai dengan hati nurani dan keputusan partai," kata Ketua MPR Hidayat Nurwahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Hidayat, para menteri lain sebaiknya mengikuti jejak Menpora Adhyaksa Dault. Adyaksa menurutnya berani ambil sikap dengan memutuskan meninggalkan kursi di DPR. "Seperti Adhyaksa Dault dari PKS melepas DPR dan itu pilihan beliau," imbuhnya.

Ia yakin, apapun keputusannya para menteri memahami segala konsekuensinya ke depan. Menjadi anggota DPR atau menteri di kabinet semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang.

"Untung ruginya sudah dipikirkan pastinya. Konsekuensinya kalau milih anggota kabinet berarti tidak jadi angota DPR," imbuhnya.

Hidayat juga menambahkan para menteri itu harus mengambil sikap dari tenggat waktu yang telah ditentukan KPU yakni pada 9 September. Meski sedikit dilematis, namun, ia yakin para menteri itu memilih dengan hati nurani. [ikl/jib]


Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/09/07/152733/hidayat-dpr-atau-menteri-pilih-satu/

PKS: Aneh PDIP Main 2 Kaki

INILAH.COM, Jakarta. PDIP tidak bisa berdiri pada dua kaki pemerintahan. Di satu sisi menjadi oposisi, tetapi di sisi yang lain masuk dalam kabinet SBY- Boediono. PDIP mau tidak mau harus menjadi bagian dari koalisi.

Hal tersebut diungkapkan Ketua FPKS Mahfudz Sidiq kepada INILAH.COM, Senin (7/9), menanggapi pernyataan PDIP bahwa masuknya PDIP dalam kabinet hanya sebatas urusan menteri bukan untuk koalisi.

"Ini jadi aneh, karena mau tidak mau ya menjadi mitra koalisi. Kalau PDIP main dalam 2 kaki, akan aneh. Justru publik akan bingung dan bisa-bisa malah mendegradasikan PDIP, bisa hancur," ujarnya.

Menurut Mahfudz, menjadi tidak lucu kalau PDIP mau masuk ke dalam kabinet, tetapi secara kepentingan menjadi partai oposisi. Partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri ini adalah partai yang menjaga konsistensi.

"Megawati menyatakan menjadi oposisi pada tahun 2004. Kalau tahun 2009 dia mau masuk ke kabinet, maka harus mengambil keputusan, dan menjadi partner koalisi mau tidak mau," katanya.

Apakah PKS keberatan tentang masuknya PDIP dalam kabinet mendatang? Mahfudz mengatakan semuanya tergantung SBY. Namun, jika partai berlambang banteng moncong putih bergabung, maka publik perlu penjelasan yang rasional.

Kalau ada manfaat bagi bangsa dan negara, dilanjutkan Mahfudz, PKS setuju saja. Walaupun tetap berpandangan untuk check and balance tidak perlu semua partai masuk pemerintahan. "Buat apa kalau idenya beda tapi ujungnya masuk ke dalam pemerintahan juga," pungkasnya. [mvi/bar]


Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/09/07/152399/pks-aneh-pdip-main-2-kaki/

Pelantikan DPRD Sukoharjo Menuai Protes

SUKOHARJO-MI. Aksi unjuk rasa mewarnai proses pelantikan anggota DPRD Sukoharjo periode 2009-2014 di gedung wakil rakyat, Sabtu (5/9).

Puluhan orang yang menamakan diri Gerakan Sukoharjo Bersatu (GSB) melancarkan protes karena sejumlah anggota legislatif terpilih merupakan isteri pejabat daerah setempat.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, mereka adalah Titik Bambang Riyanto yang merupakan isteri Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto. Kemudian Flaviana Sri Tuminah (isteri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sukoharjo), Sri Sundari (isteri Kepala Dinas Koperasi Sukoharjo), Sri Herminingsih (isteri kepala pengairan Dinas PU Sukoharjo), dan Wiwin Sulasti yang merupakan isteri dari camat Tawangsari.

Pengunjuk rasa kuatir, keberadaan isteri para pejabat ini bisa memengaruhi independensi dan kinerja DPRD sebagai aspirator rakyat.

Unjuk rasa ini sendiri berlangsung cukup tegang. Puluhan polisi dan satuan polisi pamong praja (satpol pp) sejak pagi bersiaga di depan pintu gerbang gedung dewan. Karena sebelumnya terbetik kabar bahwa massa akan menerobos masuk kedalam gedung pada saat acara pelantikan sedang berlangsung.

Tetapi ternyata kabar itu tidak terbukti. Ketatnya penjagaan oleh polisi dan satpol PP membuat pengunjuk rasa yang hanya berjumlah puluhan orang itu tidak bisa berbuat banyak. Mereka akhirnya hanya menggelar orasi secara bergantian di depan pintu gerbang.

"Kami menolak isteri pejabat jadi anggota DPRD. Jangan jadikan gedung ini sebagai tempat konspirasi untuk menghianati rakyat", kata Maryono, salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya.

Sementara itu, didalam gedung prosesi pelantikan terhadap 45 anggota dewan terpilih berlangsung khidmat. Mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya aksi protes dari kelompok massa yang kurang puas tersebut. (FR/OL-02)


Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2009/09/09/94235/124/101/Pelantikan-DPRD-Sukoharjo-Menuai-Protes

Pelantikan Anggota DPRD Sukoharjo Didemo

Kritisi Lima Istri Pejabat
Suara Merdeka edisi 06 September 2009

SUKOHARJO. Pelantikan anggota DPRD Sukoharjo periode 2009-2014 diwarnai aksi unjuk rasa oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Sukoharjo Bersatu (GRSB), Sabtu (5/9).

Mereka mengkritisi keberadaan lima istri pejabat yang hari itu dilantik menjadi anggota legislatif. Mereka khawatir lembaga legislatif tersebut tidak akan bisa melaksanakan fungsinya sebagai mana mestinya.

Lima istri pejabat yang dimaksud adalah Titik Suprapti (istri Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto), Wiwin Sulastri (istri Camat Tawangsari), Flaviana Sri Tuminah (istri Kepala DPU Sukoharjo), Sri Harminingsih (istri Kabid Pengairan DPU Sukoharjo) dan Sri Prapti Mulyani (istri Lurah Mranggen Kecamatan Polokarto). Kelima istri pejabat tersebut berangkat dari PDI-P.

"Pembahasan-pembahasan anggaran nanti bisa jadi dilakukan di rumah, tanpa ada keterbukaan. Gedung Dewan nanti menjadi ajang konspirasi antara legislatif dan eksekutif," kata koordinator aksi, Wahyono. Para demonstran juga yakin profesionalisme anggota Dewan nanti akan sangat terganggu akibat hubungan kekerabatan tersebut.

Terburuk

Dalam orasinya Maryono, perwakilan dari LSM Formasi Sukoharjo menilai, kualitas anggota Dewan periode 2009-2014 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah reformasi akibat banyaknya istri pejabat yang menjadi legislator.

"Yang dilantik hari ini adalah politisi karbitan yang mengandalkan kekayaan harta saja."

Sementara itu, aktivis lainnya Didik Rudiyanto juga mengkritisi sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota Dewan, seperti kasus sepeda motor dinas 1999-2004 dan dana purnabhakti.

"Kasus ini adalah sebuah kecelakaan sejarah yang tidak boleh terulang lagi sampai kapan pun," tegasnya,

Aksi yang mendapat pengawal ketat dari anggota Polres Sukoharjo tersebut berlangsung sejak pukul 08.00. Mereka berorasi di depan pintu gerbang gedung DPRD tersebut.

Ditemui usai pelantikan, Ketua DPRD sementara Sukoharjo Dwi Jatmoko, mengakui di antara 45 legislator baru yang dilantik, terdapat lima orang istri pejabat. "Mereka dilantik karena menang pemilu."

Namun begitu, politisi PDI-P ini menepis anggapan yang dilontarkan oleh para demonstran tersebut. Dia yakin, legislator baru dapat menjunjung profesionalisme.(H46-75)


Sumber: http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=79474