Apabila Malas Beribadah..!

Apakah kita pernah mengalami malas beribadah? Terasa berat untuk tilawah atau tidak merasakan kenikmatan ketika membaca Al Qur’an atau solat? Atau mungkin merasa susah untuk bangun malam untuk qiyamulail? Padahal jam sudah di set untuk mengejutkan kita,

Alarm handphone juga sudah disetting tapi ketika berdering tetap terlelap dalam tidurnya, hanya kedengaran seperti dalam mimpi dan akhirnya mati-mati sendiri atau bangun dengan setengah sedar, lepas tu tarik selimut tidur lagi. Padahal biasanya dengan mudah boleh bangun. Apa yang terjadi dengan diri kita?

Atau mungkin kita pernah merasakan mulut ini terasa berat ketika melantunkan ayat-ayat Al Qur’an atau mengucapkan salam kepada saudara kita. Atau mungkin kita secara sengaja memperlambatkan waktu menunaikan solat, terkadang hati rasa meluat dengan rakan di pejabat kerana hal-hal yang kecil atau prasangka buruk. Terkadang kita melalui hari yang kita istihar sebagai hari malang atau takde “mood”. Dan makin malang lagi kita dengan sengaja melanggar titah perintah Allah swt.

Jika hal-hal seperti itu terjadi pada diri kita, maka segeralah kita evaluasi diri. Ada apa dengan diri kita? Keadaan seperti ini jangan dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan akhirnya terbiasa. Seperti halnya penyakit, kalau sudah ada gejala segera periksa ke doktor dan minum ubat agar segera sembuh. Begitu pula dengan ruhiyah kita, kalau sudah ada gejala futur dan penurunan anjakan ruhiyah maka segera kita mutabaah diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah dan apa yang sudah kita lakukan?

11 Anggota Dewan walkout saat rapat

Solo (Espos). Pimpinan dan susunan komisi DPRD Solo akhirnya terbentuk, meski proses pemilihannya tidak diikuti 11 anggota Dewan. Kesebelas anggota Dewan dari kedua fraksi itu, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Nurani Indonesia Raya, memilih walkout sebelum dilakukan pemilihan, Rabu (4/11), di ruang rapat paripurna.

Bahkan wakil pimpinan DPRD, Supriyanto pun turut meninggalkan ruang rapat mengikuti jejak anggota Dewan yang walkout. Aksi itu mereka lakukan lantaran merasa di-”zalimi” oleh fraksi lain, karena lobi politik deadlock. Rapat diwarna hujan interupsi dan skorsing hingga tiga kali. Skorsing pertama dilakukan untuk musyawarah fraksi guna menentukan pimpinan komisi.

Namun upaya musyawarah menemui jalan buntu. Asih Sunjoto Putro dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan upaya musyawarah tidak membuahkan hasil, sehingga penentuan pimpinan komisi harus dilakukan melalui voting atau pemungutan suara. Tapi, upaya kedua ini malah menimbulkan perdebatan di antara anggota Dewan, terkait mekanisme satu orang satu suara.

PD bakal koalisi untuk usung walikota

Solo (Espos). Partai Demokrat (PD) Solo mulai menyiapkan posisi wakil walikota (Wawali) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang, meskipun PD Solo memiliki peluang untuk mengusung walikota sendiri.

PD bakal menggandeng partai lain untuk mengisi posisi walikota dalam Pilkada mendatang. Kendati lobi-lobi politik sudah dilakukan dengan sejumlah partai politik (Parpol), PD belum berani menyebut partai mana yang bakal dirangkul untuk koalisi di Pilkada 2010.

Ketua DPD PD Jawa Tengah (Jateng), Sukawi Sutarip saat ditemui wartawan, Minggu (1/11), di sela-sela konsolidasi DPC PD dengan DPAC PD se-Soloraya, di sebuah rumah makan di Manahan, Banjarsari, Solo, mengungkapkan, PD menargetkan bakal mengisi kader PD di eksekutif di Pilkada yang bakal berlangsung di 17 kabupaten/kota di Jateng pada 2010 mendatang. Posisi di eksekutif, kata dia, merupakan jabatan yang strategis dan bisa dimaksimalkan untuk mengabdi kepada masyarakat.

Abu Marzouq: Hamas, Nadi Perjuangan Bangsa Arab dan Muslim

Deputi Direktur Biro Politik Hamas, Moussa Abu Marzouq mengungkapkan pernyataan itu dalam pidatonya di Damaskus akhir pekan kemarin menyikapi perkembangan yang terjadi di Palestina beberapa hari terakhir.

Dalam pidatonya Marzouq menegaskan, Hamas merupakan nadi bagi bangsa Arab dan Muslim karena Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang terus mendorong perlawanan terhadap penjajahan Zionis Israel dan tetap teguh mempertahankan dan memperjuangkan tuntutan rakyat Palestina.

"Hamas mengedepankan kepentingan rakyat Palestina ketika memutuskan untuk menggunakan perlawanan sebagai alat perjuangan," tukas Abu Marzouq.

Bendahara BKD dijambret, Rp 40 juta amblas

Karanganyar (Espos). Penjambretan di siang bolong terjadi di wilayah Karanganyar, Senin (9/11). Uang kas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar senilai Rp 40 juta yang baru saja diambil Budi Triyono, pembantu bendahara BKD, amblas digasak kawanan penjambret.

Informasi yang dihimpun Espos dari berbagai sumber menyebutkan, kejadian berawal saat korban yang sudah biasa mengambil uang kantor itu mendatangi Bank Jateng Karanganyar di Jl Raya Lawu Karanganyar kota, sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat itu, dia bermaksud mengambil uang kas kantor untuk membayar pembelian alat-alat kantornya senilai Rp 40 juta. Sekitar setengah jam kemudian, korban keluar dari bank sambil membawa uang yang telah dimasukkan ke tas kertas cokelat dan dijepit di bagian tengah sepeda motor miliknya.

Dia sama sekali tak menaruh curiga dengan keberadaan dua orang warga yang sedari awal mengamati gerak-geriknya di sekitar loket bank. Korban dengan tenang mengendarai motornya keluar bank, menuju ke kantornya yang berlokasi di kompleks Perkantoran Cangakan, sekitar 500 meter dari bank.

199 Kabupaten di Indonesia Masih Tertinggal

Menteri Negara (Meneg) Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Ahmad Helmi Faizal Zaini mengemukakan hingga kini masih terdapat 199 kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia.

Sebanyak 62 persen di antaranya berada di wilayah Indonesia bagian timur, sehingga selama lima tahun mendatang akan dientaskan 50 kabupaten dari ketertinggalannya termasuk Kabupaten Garut, dengan prioritas pengentasan 288 desa, katanya saat melakukan kunjungan kerja di Garut, Minggu.

Namun diingatkannya, tak mungkin APBD Kabupaten Garut Rp1,3 triliun dengan belanja pembangunannya Rp300 miliar bisa mengatasi ketertinggalan seluruh desanya, sehingga diperlukan kesepakatan setiap tahun kabupaten ini mampu mengentaskan berapa desa.

Demikian pula diperlukan kesanggupan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengentaskannya sedangkan sisanya dipasok dana bantuan program dari Pemerintah Pusat, yang dikoordinasikan dengan lembaga kementerian lainnya, terutama dengan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan serta Departemen Pendidikan.

Qardhawi Center Menebarkan Islam Moderat

Pascaperistiwa 11 September 2001, Islam menghadapi tantangan yang begitu berat. Stereotip Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan tumbuh begitu subur di dunia Barat. Guna mematahkan stereotip itu, di Doha, Qatar, telah berdiri sebuah pusat keislaman yang berupaya memperkenalkan ajaran Islam yang toleran dan penuh kedamaian kepada dunia Barat.

Pusat keislaman itu bernama Qardhawi Center--menggunakan nama ulama terkemuka di dunia--Syekh Yusuf Al-Qardhawi. Bagi umat Islam, nama Syekh Qardhawi begitu familier. Ia adalah presiden Persatuan Ulama Muslim Internasional. Qardhawi Center secara resmi mulai berkiprah sejak 6 September 2009 lalu.

"Alasan utama pendirian Qardhawi Center ini karena kita telah terganggu oleh bahaya ekstremisme dan pencemaran nama baik Islam," ujar Muhammad Ahmad, direktur Qardhawi Center for Islamic Moderation and Renewal. Menurut Ahmad, stigma buruk terhadap Islam tak hanya terjadi di dunia Barat, tapi di seluruh penjuru dunia.

Pilkada Serentak 2010, Ratusan Daerah Memanas

VIVAnews. Tahun 2010 nanti, lebih dari 200-an daerah tingkat I dan tingkat II menggelar pemilihan kepala daerah. Di sejumlah provinsi, pilkada kabupaten dan kota bahkan digelar serentak.

Menurut peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, pilkada serentak ini digelar di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat. LSI pun sudah kebanjiran order menggelar survei di beberapa daerah tersebut.

"Kami menerima order melakukan survei pemilihan gubernur di tujuh provinsi," kata Burhan dalam perbincangan dengan VIVAnews, Minggu 8 November 2009 malam. "Tujuh provinsi itu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara."

Pilkada Halsel, Incumbent Ambil Formulir PKS

Jakarta, RMOL. Hingga Rabu, (4/11), jumlah bakal calon bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan yang telah mengambil formulir pendaftaran ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah sembilan orang.

Beberapa diantaranya bahkan telah mengembalikan formulir sekaligus mendaftar secara resmi. Menurut Ketua Tim Optimalisasi Musyaraqoh (TOM) DPD PKS Halsel, Asnawi Lagalante, dari sembilan nama yang sudah mengambil formulir, Bupati Halsel, Muhammad Kasuba, termasuk belum mendaftar.

Sementara mereka yang telah mengembalikan formulir dan telah mendaftar diantaranya Rusdan T Haruna, Ikbal Amin, dan Ruslan Hafel. Hingga sore kemarin (Rabu, 4/11), sebagian besar belum mengembalikan formulirnya.

Nasir Usul Kejaksaan Kembalikan ke Polri dan Kasus di SP3

Jakarta. Tim 8 menyimpulkan penyidikan kasus pemerasan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto tidak memiliki cukup bukti. Anggota Komisi III, Nasir Jamil pun mengusulkan agar Kejaksaan Agung segera mengembalikan berkas kasus ke Polri, kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Karena itu saya usulkan agar kejaksaan mengembalikan berkas ke polri dan kemudian dikeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Jangan dipaksa karena Tim 8 diisi oleh orang-orng yang punya pemahaman hukum, apalagi ada Amir Syamsuddin, orang (partai) Demokrat. Apa yang mereka (Tim 8) sampaikan bukan dari katakanlah, warung kopi. Apa yang mereka temukan itu setelah mereka bertemu dengan berbagai pihak," kata Nasir saat dihubungi detikcom, Senin (9/11/2009).

Usulan itu, kata Nasir, berdasarkan penjelasan Jaksa Agung saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Kejaksaan tadi siang. Dari penjelasan Jaksa Agung Hendarman Supandji, kasus yang mendera Chandra-Bibit tampak kurang bukti-bukti dan terkesan dipaksakan.

Istri Gubernur Jabar Jemput Korban Trafficking

BANDUNG. Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan (GTPP) Perdagangan Orang di Jawa Barat, menjemput 10 korban trafficking asal Jabar dari Batam Kepulauan Riau, Minggu (8/11/2009).

Mereka terdiri atas tujuh korban asal Kabupaten Sukabumi, dua asal Kabupaten Bekasi, dan satu korban asal Kabupaten Bogor.

Kesepuluh korban masing-masing berinisial US (24), EK (16), DS (16), DA (22), DE (22), BE (20), DD (18), LR (24), LC (27), serta RP (24). Mereka dijemput Wakil Ketua GTPP Netty Prasetyani Heryawan yang juga istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Kepala Dinas Sosial Jabar Aip Rivai, dan beberapa personel Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jabar.

Anggota FPKS Persoalkan Klarifikasi Kapolri Soal Pencekalan Putronefo

Jakarta. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri tiba-tiba mengklarifikasi terkait pencekalan Dirut PT Masaro Radiokom Putronefo A Prayugo. Anggota FPKS Nasir Jamil ternyata jeli dan melihat keanehan itu dan mempertanyakan kepada Kapolri tentang klarifikasi itu.

"Di akhir penjelasan tadi, mengapa Kapolri tiba-tiba mengklarifikai terkait pencekalan Putronefo. Padahal, di awal penjelasan tadi, Kapolri mempersoalkan pencekalan Putronefo yang tersusun dalam rangkaian argumentasi," kata Nasir Jamil dalam rapat kerja (Raker) antara Komisi III DPR dengan Kapolri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/11/2009) pukul 23.30 WIB.

Nasir meminta penjelasan mengapa Kapolri sampai mengeluarkan klarifikasi di akhir penjelasan. Padahal, menurut Nasir, informasi yang didapatkan dirinya, KPK telah meminta pelarangan ke luar negeri untuk Anggoro Widjojo dan Putronefo per 22 Agustus 2008. Selain dua nama itu, KPK juga telah mencekal dua nama lain, yaitu Anggono Widjojo dan David Angkawijaya pada tanggal yang sama.

DPD : Segera tindaklanjuti rekomendasi DPP

Solo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Tengah meminta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Sragen segera menindaklanjuti surat rekomendasi DPP tentang keputusan calon Ketua DPRD Sragen atas nama Sekretaris DPC PDIP Sugiyamto. Pengajuan nama Wakil Ketua DPC atas nama dr Kusdinar Untung Yuni Sukowati tidak sesuai dengan prosedur di internal partai tentang prioritas pengajuan nama ketua DPRD.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris DPD PDIP Jateng, Mg Nunik Sriyuningsih saat ditemui Espos, Minggu (8/11), di Posko Puan Maharani, Tipes, Solo, di sela-sela diskusi peringatan Hari Sumpah Pemuda. “Dalam aturan prioritas pengajuan nama Ketua DPRD yang paling awal adalah Ketua DPC atau Sekretaris DPC. Karena Ketua DPC sudah menjadi Bupati dan ternyata Sekretaris DPC terpilih menjadi anggota Dewan, maka prioritas pertama pengajuan nama Ketua Dewan adalah sekretaris DPC, bukan wakil ketua DPC. Jadi pengajuan nama Ketua Dewan yang sekarang menjabat itu memang salah prioritas,” ujarnya.

BPK minta Bupati tegur tiga SKPD

Sragen (Espos). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan kepada Bupati Sragen agar menegur sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, lantaran BPK menemukan beberapa permasalahan dalam realisasi pelaksanaan APBD 2008.

Beberapa temuan yang terangkum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dengan Surat Nomor 108/R/XVIII.SMG/08/2009 tentang Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Sragen Tahun 2008 antara lain, adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan sistem pengendalian intern itu menurut BPK, terlihat dengan adanya bukti kepemilikan aset tanah dan kendaraan bermotor yang belum teradministrasikan dengan tertib dan penganggaran belanja modal sebesar Rp 3,104 miliar yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Realisasi APBD-P terancam tak maksimal

Sragen (Espos). Realisasi APBD Perubahan (APBD-P) 2009 terancam tidak maksimal lantaran sisa waktu untuk pelaksanaan APBD-Perubahan itu tinggal dua pekan.

Kendati DPRD Sragen bekerja secara marathon siang malam untuk menyelesaikan RAPBD-Perubahan 2009, namun target penetapan APBD-Perubahan itu baru bisa dilaksanakan awal Desember mendatang.

Wakil Ketua DPRD Solo, Joko Saptono saat ditemui Espos, Selasa (3/11), mengungkapkan, dari jadwal yang ada pembahasan perhitungan anggaran 2008 baru bakal selesai pekan kedua bulan ini. Penyampaian nota kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan 2009, kata dia, baru disampaikan secara resmi pada Paripurna DPRD pada 10 November mendatang. Dengan waktu yang tersedia, tambahnya, pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD-Perubahan ditarget selesai awal Desember 2009.

Dewan desak Pantukir dihapus

Sragen (Espos). Kalangan anggota DPRD Kabupaten Sragen mendesak tahapan penentuan akhir (Pantukir) dan wawancara dalam proses rekrutmen CPNS formasi umum tahun 2009 ditiadakan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan perekrutan CPNS yang rencananya dibuka mulai tanggal 30 Oktober hingga 9 November 2009. Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Suharjo kepada Espos, Sabtu (31/10) menilai, tahapan Pantukir dan wawancara tidak akan banyak berpengaruh terhadap kualitas calon pelamar. Bahkan tahapan itu sangat rentan membuka peluang terjadinya KKN mengingat terdapat sesi tanya jawab yang memungkinkan terjadinya kontak langsung antara peserta dengan penguji.

Tahapan wawancara dan Pantukir justru akan menjadi ajang lobi dan tawar menawar antara penguji dan peserta. Menurut Suharjo, wawancara dan Pantukir terkesan hanya akal-akalan Pemkab untuk menjalankan skenario menarik uang.

Dewan: Mobilisasi untuk TBR terbukti

Sukoharjo (Espos). Komisi I menegaskan mobilisasi kepala desa (Kades) untuk memberikan dukungan kepada Titik Suprapti atau lebih dikenal dengan Titik Bambang Riyanto (TBR) terbukti. Hal itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan Komisi I di beberapa desa.

Berdasarkan hasil penelusuran Komisi I di sejumlah desa, para Kadesnya mengaku telah memberikan tanda tangan di dokumen tertulis untuk mendukung TBR. Penyebab Kades mau memberikan tanda tangan di dokumen tertulis untuk mendukung TBR tersebut lantaran diinstruksikan secara langsung oleh sekretaris kecamatan (Sekcam) serta camat di wilayah masing-masing.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hasman Budiadi menjelaskan, pihaknya telah mendengar informasi dari anggotanya yang berada di Komisi I mengenai mobilisasi Kades untuk mendukung TBR. “Dari pihak kami mohon dicatat, sangat menyesalkan hal itu. Kami minta semua Kades bersikap netral karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 harus bersih dari kepentingan apapun,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Jumat (6/11).

23 Desa di Sukoharjo terima program PKP

Sukoharjo (Espos). Sedikitnya 23 desa di wilayah Sukoharjo mendapat program padat karya produktif (PKP). Desa penerima program itu, kini mulai melaksanakan proyek pengerjaan pembangunan fisik untuk menunjang kegiatan usaha yang telah mereka tentukan.

Salah seorang petugas pengawas program PKP dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukoharjo, Daru Noorhadi mengatakan dari 167 desa/kelurahan di Sukoharjo, hanya 23 desa/kelurahan yang mendapat bantuan program PKP dari pemerintah pusat.

“Penerima bantuan ini merata yakni dua di masing-masing kecamatan kecuali Mojolaban. Untuk sementara sudah ada delapan desa yang telah menyelesaikan pembangunan fisik kegiatan unit usaha, sementara 15 desa lainnya masih dalam proses pembangunan unit usaha,” katanya ketika dijumpai Espos, Selasa (3/11) di Mojolaban.