RSUD untuk Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah merencanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Untuk keperluan tersebut, Pemkot Solo telah mengajukan bantuan dana ke pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar. Bantuan juga akan diperoleh dari pemerintah provinsi.

Pembangunan RSUD yang rencananya akan dilaksanakan di daerah kawasan Solo Utara tersebut tentunya akan menjadi bagian fasilitas kesehatan yang dimiliki masyarakat Kota Solo. Yang harus dikritisi dari rencana itu adalah urgensi dari sisi kemanfaatannya bagi masyarakat miskin di Solo.

Selama ini, pembangunan rumah sakit khususnya oleh swasta cenderung hanya dijadikan sebagai tambahan objek mencari keuntungan. Sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak ter-cover dalam penanganan kesehatannya. Banyak kita jumpai di sejumlah daerah yang menceritakan bagaimana perjuangan kaum miskin untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Banyak pula cerita-cerita anggota masyarakat yang kesulitan menebus harga obat, lalu kesulitan membayar biaya perawatan di rumah sakit. Ada pula yang rela melarikan diri dari rumah sakit karena tak mampu membayar.

Menyiapkan Pimpinan Berkualitas

Pada tahun 2010 ini merupakan tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Air. Setidaknya ada 244 pemilihan umum tingkat lokal baik untuk pemilihan gubernur dan bupati/walikota. Yang paling banyak merupakan pemilihan bupati/walikota dan wakilnya.

Tugas yang tidak ringan bagi masyarakat khususnya dari kalangan partai politik. Karena dari tangan partai politik itulah akan digodok dan dimunculkan calon-calon pimpinan-pimpinan daerah yang mumpuni. Tugas berat partai politik saat ini adalah menyiapkan para calon pimpinan masyarakat yang berkualitas baik dari sisi kinerja, wawasan, hingga moralitas mereka.

Kalau pemerintah bertugas menyiapkan proses pelaksanaan Pemilukada agar lancar dan sukses, maka tugas partai politik dan masyarakatnya adalah menyiapkan calon pimpinan yang baik. Kabupaten, kotamadya dan provinsi akan maju atau terpuruk tergantung oleh kepemimpinan yang ada. Selama Pilkada di sebuah wilayah bisa menghasilkan pimpinan yang mumpuni maka itu akan menjadi modal yang sangat berarti untuk membangun sebuah wilayah. Tapi sebaliknya, jika Pilkada menghasilkan pimpinan yang biasa-biasa saja atau malah tak berkualitas maka pembangunan wilayah tersebut dipastikan juga akan jalan di tempat atau yang dikhawatirkan malah terjadi kemunduran.