jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 31 Agustus 2010

Kasus Bantuan Sosial (Bansos)

Sukoharjo (Espos). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo siap melimpahkan kasus bantuan sosial (Bansos) dengan dana APBD provinsi serta kabupaten kepada Pengadilan Negeri (PN).

Sebagai informasi, sebanyak empat kasus Bansos selama beberapa bulan ini telah ditangani oleh Kejari. Keempatnya merupakan kasus dugaan penyelewenangan dana Bansos yang bersumber dari APBD provinsi serta kabupaten tahun anggaran 2009. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus tersebut senilai Rp 209 juta.

Kepala Kejari (Kajari) Sukoharjo, Kardi menuturkan, diperkirakan September kasus sudah dilimpahkan ke PN. “Proses penyidikan empat kasus Bansos sekarang ini memang sudah selesai. Pada September ini, keempat-empatnya siap kami limpahkan ke PN,” jelasnya ketika dijumpai, Selasa (31/8).

Indonesia Ikuti MTQ Internasional di Tunisia

Dakwatuna.Com, Jakarta. Indonesia satu-satunya peserta Asia Tenggara dalam Musabaqatu Tunis ad-Dauliyah li Hifzhil Quran wa Tialawatihi wa Tafsiirih (Kompetisi Internasional Menghafal, Membaca dan Menafsirkan Al Quran) yang diselenggarakan Kementerian Agama Tunisia.

Pada tahun ini Indonesia diwakili Muhammad Fadhil dari Provinsi Sumatera Selatan, yang berkompetisi dalam kategori hafalan seluruh Alquran (30 juz) beserta tajwid, demikian keterangan pers KBRI Tunis, yang diterima Antara, Rabu.

Secara keseluruhan, perlombaan dibagi ke dalam lima kategori, yaitu hafalan dan bacaan 30 juz serta tafsir juz kesembilan, hafalan dan dan bacaan 30 juz beserta tajwid, hafalan dan bacaan 20 juz, hafalan dan bacaan 15 juz, hafalan dan bacaan tujuh setengah juz.

Komisi VIII Siap Bahas RUU Pengelolaan ZIS

Dakwatuna.Com, Jakarta. Komisi VIII DPR RI berharap pembahasan RUU Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dikembalikan kepada Komisi VIII, bukan lintas komisi.
“Mudah-mudahan diserahkan ke komisi karena teman-teman sudah siap. Artinya bukannya di Komisi VIII merasa mengetahui, tetapi lebih intens bergelut dengan hal-hal itu. Karena memang pakarnya,” kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding kepada jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/8).

Dalam rapat paripurna, fraksi-fraksi di DPR telah bersepakat memutuskan bahwa RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang merupakan usul inisiatif Komisi VIII DPR RI itu menjadi RUU.

10 Bersaudara Hafal Al-Qur’an

Dakwatuna.Com, Telanaipura. Siapa yang menyangka bila 10 putra pasangan H Mutammimul Ula (Ustadz Tammim) dan Wirianingsih (Ibu Wiwi), ternyata bisa menjadi penghapal Alquran alias Hafizh. Pada Sabtu (28/8) lalu, keluarga ini mengikuti undangan DPD PKS Jambi.

Kedua pasangan suami istri tersebut mendidik dan membina kepribadian putra-putrinya dengan kebaikan akhlak, perilaku Qurani, anggota keluarga tidak pernah lepas untuk menghapal ayat suci Alquran yang menjadi pegangan hidup bagi seluruh umat muslim.

Keluarga tersebut juga menjadi inspirasi bagi keluarga muslim lainnya untuk dapat meneladani keistimewaannya. Kesepuluh putra mereka, selain berhasil di bidang keagamaan, juga berhasil di bidang akademik dan kemasyarakatan.

Misalnya, putra pertama H Mutamimul ‘Ula, Afzalurahman Assalam. Kini dia semester akhir Teknik Geofisika ITB, hafal Alquran sejak usia 13 tahun, dan Juara I MTQ putra pelajar SMU se-Solo. Selain itu, dia juga menjabat sebagai Ketua Pembinaan Majelis Taklim Salman ITB dan terpilih sebagai peserta Pertamina Youth Programme 2007.

PKS Kritik Golkar soal Rencana Interpelasi Krisis RI-Malaysia

TEMPO Interaktif, Jakarta. PKS meminta Golkar tidak mengorbankan wajah Indonesia di dunia internasional terkait perselisihan RI-Malaysia. "Saya harap tidak digunakan untuk kepentingan politik pragmatis. Jangan korbankan wajah kita di dunia internasional untuk kepentingan politik jangka pendek," kata Ketua Fraksi PKS Musthafa Kamal, Selasa (31/8), di gedung DPR, Jakarta.

Menurut Musthafa, persoalan hak interpelasi sama sekali belum dibahas di Setgab koalisi. Karena itulah dia mengaku kaget mengapa Golkar akan menggunakan hak tersebut. "Saya sayangkan, kok, berubah," ujarnya.

Bagi PKS sendiri, kata dia, belum ada urgensinya Dewan menggunakan hak interpelasi soal Malaysia. Apalagi antara Malaysia dan Indonesia adalah negara serumpun yang bersahabat.

PKS Kampanyekan Warnet Bersih Situs Porno

Dakwatuna.Com. Gorontalo. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo, terus mengkampanyekan agar warung internet (warnet) di wilayah itu, bisa bersih dari situs dan konten porno.


“Kampanye ini, kami lakukan melalui ceramah-ceramah, dakwah serta dalam pertemuan internal,” kata Ketua dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS setempat, Abdulrahman Abubakar Bachmid, Selasa.

Dia mengharapkan pemerintah daerah setempat, juga menginspeksi guna memastikan setiap warnet di wilayah itu bersih dari konten porno.

Komisi I DPR Desak Pembangunan Kekuatan Maritim

Jakarta. Hasil rapat dengar pendapat umum Komisi I DPR RI dengan jajaran Menteri Menko Polhukam berujung pada kesimpulan tentang masih banyaknya PR untuk mengelola perbatasan. Termasuk di dalamnya pembangunan kekuatan maritim yang lebih kokoh.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi I DPR dengan menteri-menteri yang tergabung dalam jajaran Menko Polhukam baru selesai sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu (1/9/2010). Menteri-menteri Menko Polhukam tampil komplet yang terdiri dari Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Djoko Santoso, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yosgiantoro, KaBIN Sutanto Mendagri Gamawan Fauzi dan Irwasum Mabes Polri Nanan Sukarna yang hadir mewakili Kapolri Bambang HD ini membahas tentang pengelolaan wilayah perbatasan.

Hasil dari rapat tersebut adalah desakan kepada pemerintah untuk memberi prioritas pada pembangunan kekuatan maritim guna mengamankan wilayah perbatasan. Selain itu koordinasi badan-badan yang memiliki kewenangan untuk mengelola perbatasan diminta untuk lebih ditingkatkan.

Pemilihan Cilangkap Siratkan Opsi Hard Power Presiden

Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato terkait dengan Malaysia di depan Panglima TNI beserta jajarannya. Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq menilai Presiden menyiratkan opsi hard power dalam langkah diplomasi.

Seperti yang disampaikan oleh SBY di Istana Negara kemarin, orang nomor satu di Indonesia tersebut akan menyampaikan orasi tentang hubungan dengan Malaysia, di Markas Besar TNI, di Cilangkap seusai salat tarawih, malam ini. SBY juga menegaskan bahwa dia tidak akan main-main dengan kedaulatan bangsa.

Pemilihan Cilangkap sebagai tempat untuk menyampaikan pidato tersebut mendapat tanggapan positif yang relatif seragam. Tak terkecuali Mahfud Siddiq yang semalam baru saja menjamu jajaran menteri Menko Polhukam dalam rapat dengar pendapat umum Komisi I tentang pengelolaan perbatasan khususnya dengan Malaysia.