PERAN KELUARGA CEGAH TERORISME

IndonesiaBicara.Com, Tangerang Selatan, (18/03/10). Peran keluarga dinilai sangat penting untuk mencegah keterlibatan anggota keluarga dalam hal negatif seperti terorisme.

Hal ini terungkap dalam seminar Ketahanan Keluarga Membentuk Keluarga Moderat dan Anti Terorisme yang diselenggarakan oleh Rumah Peradaban di Hotel Santika, Ruang Pertemuan Lengkong, Jalan Raya Pahlawan Seribu, Serpong, Kota Tangerang Selatan.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut Anggota DPR-RI dari PKS, Dra Hj Yoyoh Yusroh dan Kepala Dinas Pendidikan Kab Tangerang Drs Achmad Suwandi.

Dalam materinya Yoyoh Yusroh menyoroti pentingnya peran keluarga dalam tumbuh kembang anak. “Tugas keluarga adalah memberikan kasih sayang sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anggota keluarga sehingga hak anak sebagai anggota keluarga terpenuhi. Dalam pemeliharaan hak agama, agama anak akan mengikuti agama orang tuanya. Orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar.”

Mayoritas Cabup gelar kampanye tertutup

Sukoharjo (Espos). Mayoritas calon bupati (Cabup) bersama wakilnya melakukan kampanye secara tertutup di hari pertama kampanye, hari ini Rabu (19/5).

Ketua tim sukses pasangan Titik Bambang Riyanto (TBR)-Sutarto yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sukoharjo, Giyarto menjelaskan, hari pertama kampanye digunakan pasangan nomor urut dua dengan berkunjung ke RSUD serta sejumlah pasar tradisional.

“Hari pertama ini kami gunakan untuk kampanye tertutup. Jadi tidak ada kampanye yang melibatkan massa atau kampanye terbuka,” terangnya ketika dijumpai wartawan, Rabu.

Administrasi Penduduk Diupayakan Online

SUKOHARJO. Pemkab Sukoharjo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) akan menerapkan sistem jaringan online dalam melaksanakan program administrasi kependudukan di Sukoharjo.

Penerapan sistem tersebut merupakan program kerja nasional yang akan dilakukan pada tahun 2010. Kepala Dispendukcapil, Ninik Sri Lestari Handayani menjelaskan, pelaksanaan program jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) on line tersebut dilaksanakan sesuai Undang-undang (UU) No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. “Dan kini sudah memasuki tahun keempat,” ujarnya, Selasa (18/5).

Ninik mengatakan, sebenarnya dasar hukum pelaksanaan jaringan online tersebut cukup kuat, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 serta Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ratusan kendaraan ramaikan kampanye damai

Sukoharjo (Espos). Ribuan simpatisan dan ratusan kendaraan meramaikan kampanye damai pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (18/5).

Berdasar pantauan, kampanye damai yang digelar mulai dari kantor KPU setempat kurang lebih pukul 10.00 WIB. Sebelum pawai kendaraan dimulai, terlebih dulu masing-masing pasangan calon diminta menandatangani ikrar kampanye damai. Pun, KPU juga meminta masing-masing ketua dan sekretaris tim sukses bertanda tangan. Sejumlah pejabat Muspida selanjutnya bertindak sebagai saksi.

Dalam sembilan poin ikrar kampanye damai, beberapa poin di antaranya mengharuskan semua pasangan calon maupun tim sukses tidak menghina pasangan calon yang lain. Semua pasangan juga diminta selalu menjaga kondusivitas wilayah, menyelesaikan sengketa Pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menghormati kemandirian pers yang bertanggungjawab yang memberikan informasi kepada masyarakat.

Kapolres sebut tegas sembilan pelanggaran kampanye

Sukoharjo (Espos). Kapolres Sukoharjo, AKBP Suharyono menyebut secara tegas sembilan bentuk pelanggaran kampanye yang tidak boleh dilakukan masyarakat terhitung mulai hari ini hingga akhir bulan nanti.

Kesembilan hal yang dilarang itu disebut Kapolres dalam kampanye damai yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (18/5). Kesembilan bentuk pelanggaran kampanye tersebut yakni :

1. Kampanye tanpa pemberitahuan pihak terkait, contoh Polres
2. Alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan atau berlebihan
3. Black campaign
4. Money politics
5. Pengrusakan atribut
6. Bentrok antarpartisan dan simpatisan
7. Pengrusakan fasilitas umum milik masyarakat
8. Kampanye yang tidak diperbolehkan misal di tempat ibadah
9. Pelanggaran lalu lintas
10. ... dll

Negeri yang membodohi diri sendiri...

Seorang teman, pribumi Singapura, memberitahu saya bahwa Indonesia sebenarnya dapat menghemat setidaknya Rp 60 triliun per tahun kalau pemerintah berani menghentikan program rekapitalisasi perbankan yang sudah berjalan sekitar satu dekade ini.

“Dengan program rekapitalisasi yang sangat besar itu, yang paling menderita tentu saja rakyat, termasuk mereka yang setia membayar pajak. Duit hasil jerih payah mereka dihambur-hamburkan untuk membiayai krisis ciptaan para konglomerat yang menggembosi banknya sendiri,” katanya mencoba meyakinkan.

Informasi yang disampaikannya itu tentu saja membuat saya terperangah dan dalam sekejap bayangan wajah-wajah pengusaha yang sering menghiasi media massa pun berkelebatan di benak saya.

“Wah, bener juga informasi itu. Bangsa Indonesia hampir melupakannya… Asem tenan ki…” demikian saya membatin.