jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 28 September 2010

Siaran Pers No. 105/PIH/KOMINFO/9/2010 tentang Klarifikasi Kementerian Kominfo Mengenai Pemberitaan Penyelenggaraan Festival Film Yang Kontennya Terkait Kehidupan Kaum Homoseksual

Jakarta, 28 September 2010

Dalam beberapa waktu terakhir ini telah muncul pemberitaan di beberapa media massa, yang menyebutkan bahwa Kementerian Kominfo telah memberikan sponsorship dan persetujuan terhadap pelaksanaan festival film yang kontennya di antaranya terkait dengan kehidupan kaum homoseksual.

Terhadap pemberitaan tersebut, Kementerian Kominfo melalui siaran pers ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tidak benar, bahwa Kementerian Kominfo telah telah memberikan sponsorship dan persetujuan terhadap pelaksanaan festival film yang kontennya di antaranya terkait dengan kehidupan kaum homoseksual.

2. Memang benar, bahwa pada tanggal 22 September 2010 ada seorang wartawan AFP yang menanyakan masalah penyelenggaraan festival tersebut, kemudian respon kami adalah sebagai berikut:

Calon Kapolri Miliki Tim Sukses

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA. Anggota Komisi Hukum DPR RI Nasir Djamil tidak memungkiri keberadaan tim sukses calon Kapolri. Tim sukses ini bekerja untuk mendongkrak citra calon Kapolri di mata SBY maupun anggota Dewan di Senayan serta partai politik.
"Kalau kita cermati masing-masing memang ada tim sukses. Jadi ini menunjukkan muatan politis lebih dominan," kata Nasir Djamil kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

Politisi asal PKS ini menilai, promosi calon Kapolri yang dijajakan tim sukses berjalan sejak lama dengan tanpa menciderai profesionalitas pejabat Polri.

"Komunikasi yang dilakukan pun masih wajar. Yang perlu dihindari adalah barter kasus, dan money politic,"
ungkapnya seraya menyatakan, barter kasus justru memasung calon Kapolri berdinas di institusi kepolisian.

Pemerintah Didesak Revisi Peta Area Terdampak Lapindo

JAKARTA. Komisi V DPR RI memandang pemerintah terlalu lambat merespons keinginan warga Sidoarjo yang terkena dampak lumpur Lapindo.

Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mengingatkan pemerintah untuk menjalankan komitmennya menyelesaikan kasus semburan lumpur di Sidoarjo dengan segera merevisi peta area terdampak.

Menurut Sigit, pemerintah masih saja berpatokan pada kondisi lapangan dua sampai tiga tahun yang lalu. Padahal saat ini kondisi di lapangan sudah jauh berbeda.

Saat ini saja, lanjut Sigit, ada 180-an buble (sumur-sumur gas) yang bermunculan di sekitar area terdampak atau bahkan di sekitar rumah warga yang tersebar di empat desa sekitar area terdampak.

Suara Terbanyak Terancam Tergusur

Politisi Rancang Konsep Campuran

JAKARTA. Nada-nadanya, pemilu akan mengalami setback. Sistem pemilihan dengan suara terbanyak seperti Pemilu 2009 bakal tergusur. Politisi di Senayan kini merancang sistem penentuan calon terpilih dengan sistem mix member proportion atau campuran dari proporsional terbuka dan tertutup. Artinya kembali ke sistem Pemilu 2004.

Hampir seluruh partai koalisi pemerintahan mendukung gagasan untuk menggunakan sistem campuran itu. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari sistem suara terbanyak dengan sistem proporsional tertutup. Dalam sistem terbuka, suara terbanyak adalah yang lolos tanpa melihat nomor urut. Untuk sistem tertutup, lolos tidaknya ditentukan nomor sehingga yang berkuasa adalah parpol yang mengatur nomor urut.

Sementara itu, dalam sistem campuran, calon yang meraih suara batas kursi langsung lolos. Bila tak ada yang mencapai suara senilai kursi, hal itu otomatis ditentukan nomor urut. Dalam praktiknya, seperti Pemilu 2004, hanya satu atau dua orang yang meraih suara dan langsung lolos. Sisanya berdasar nomor urut. Setidaknya empat fraksi menunjukkan respons positif dengan sistem campuran, yakni Partai Golkar, PKS, PAN, dan PPP. Sementara itu, PDIP lewat Arif Wibowo justru ingin secara tertutup. Wakil Ketua Kebijakan Publik DPP PKS Agus Purnomo setuju diberlakukannya kembali sistem proporsional tertutup dengan tetap mengakomodasi sistem suara terbanyak. “Saya setuju mix member proportion,” kata Agus kemarin (27/9).

Sukoharjo Juarai Festival Permainan

SUKOHARJO. Kabupaten Sukoharjo mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama Festival Permainan Rakyat di Temanggung (Jateng) dari tanggal 22-25 September 2010. Sukoharjo meraih penghargaan lewat penampilan kesenian tradisional Ni Dhiwut.

“Kesenian tradisional Ni Dhiwut Sukoharjo yang mewakili wilayah eks Karesidenan Surakarta mendapatkan juara pertama dalam Festival Permainan Rakyat di Temanggung,” ujar Kasi Seni Seni dan Budaya, Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan (DPOPK) Sukoharjo Sri Raharjo, Sabtu (25/9).

Dengan adanya penghargaan tersebut, menurut Sri Raharjo berhak membawa pulang hadiah uang pembinaan sebesar Rp 2,2 juta dan piagam penghargaan. Dikatakan dia, kesenian tradisional Ni Dhiwut lebih menghibur dibandingkan permainan lainnya seperti Egrang yang ditampilkan eks Karesidenan Semarang, Uka-uka Kedu dan Betengan dari eks Karasidenan Pati.

Tumbuh Bersama Saling Menguntungkan

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di eks-Karesidenan Surakarta sangat pesat. Berbagai jenis usaha tumbuh, seperti garmen yang menjadi denyut nadi wilayah ini, kuliner, mebel, cenderamata, dan sebagainya. Bagaimana perjalanan para pelaku UMKM dan sosok-sosok yang mendukungnya?

Cuaca yang bersahabat mengantarkan Joglosemar menuju Dukuh Kalimider Desa Tegalsari Kecamatan Weru, Sukoharjo, Selasa (28/9) pagi. Untuk mencapai daerah tersebut tidak terlalu sulit, akses jalan beraspal sudah mencapai ke jalan-jalan kampung di daerah itu. Hanya saja dibutuhkan kesabaran menjangkau daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten, tepatnya Kecamatan Cawas, yakni sekitar 20 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Walau tak terlalu terkenal, ternyata penduduk daerah ini beberapa di antaranya menggantungkan hidup dari menenun, seperti Sugiyem (60). “Saya sudah sejak kecil menenun, tahun berapa saya lupa. Kira-kira waktu usia saya 10 tahun lah. Masih ingat saat itu, kaki saya saja belum bisa menjangkau alat ini (Alat Tenun Bukan Mesin/ATBM-red),” katanya saat ditemui di teras rumahnya.

Walau penghasilannya tidak banyak, tapi dia bahagia karena dari menenun dia bisa membantu tiga orang saudara kandungnya serta menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SMA.