PKS Mengutuk Keras Aksi Teror

PK-Sejahtera Online, Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera mengutuk keras aksi teror yang mengatasnamakan Islam. Demikian disampaikan Mabruri Humas PKS dalam konferensi pers Senin (24/8) di kantor DPP PKS Jl TB.Simatupang No.82 PasarMinggu Jakarta Selatan.

Dalam konferensi pers tersebut hadir juga Anugrah, mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang juga kakak dari tersangka buron kasus bom JW Marriot dan Ritz Carlton, Syaifudin Zuhri dan M Syahrir.

Dalam kesempatan ini, Anugrah meminta kepada adik-adiknya agar menyerahkan diri ke polisi. “Jangan merusak nama keluarga,” ujarnya. Anugrah juga menjelaskan walaupun dirinya pengurus PKS di Kabupaten Tangerang, ia memastikan adik-adiknya tidak terlibat di PKS. Bahkan keduanya terkesan memusuhi Anugrah karena menjadi pengurus PKS.

Anugrah menjelaskan sejak tahun 2000, kedua adiknya tersebut sudah tidak menganggap Anugrah sebagai kakak karena tidak pernah berkomunikasi secara intens. Dimana rumah mereka berdua saja, Anugrah tidak pernah diberitahu. Ketika anak-anaknya lahir, masuk rumah sakit, Anugrah tidak pernah diberi kabar.

Anugrah sebagai kakak menyesalkan sikap keduanya dan atas nama keluarga meminta maaf kepada para korban. Kepada media Anugrah minta agar tidak terlalu mengusik keluarga. Karena sangat mengganggu aktivitas keluarga lainnya. Anugrah juga siap membantu dan berkoordinasi dengan polisi dalam proses pencarian kedua adiknya tersebut. “Serahkan saja kepada pihak kepolisian dan biarkan proses pencarian buron berjalan tanpa ada pemberitaan yang bias,” pungkasnya.

Hidayat Sayangkan Politik Dagang Sapi Soal Kursi Ketua MPR

Batang. Isu telah terjadi kesepakatan politik antara PDIP dengan Partai demokrat (PD) soal jatah kursi MPR disayangkan Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Hidayat Nur Wahid menilai, deal politik seperti itu tak ubahnya mempraktekkan politik dagang sapi.

Hal itu disampaikan Hidayat seusai penandatanganan serah terima pengembalian aset Sekjen MPR dan aset pemerintahan Pemprov Jabar, di Gedung Sate, Kamis (20/8/2009).

"Kalau begitu kan jadi kayak dagang sapi. Undang-undang dibuat hanya untuk barter kekuasaan," ketus mantan Presiden PKS itu.

Hidayat menambahkan, jika benar telah terjadi deal politik seperti itu, publik akan menyayangkan dan mengecam praktek politik yang demikian. "Banyak orang menyayangkan, kok undang-undang dijadikan barter kekuasaan. Kalau begitu, dimana makna dari kedaulatan undang-undang DPR-MPR," ujarnya.

Hidayat menilai, bukan hanya Taufik Kiemas (TK) yang mencalonkan diri menjadi ketua MPR untuk periode mendatang. "Dengan itu, menunjukan bahwa jabatan ketua MPR bergengsi dan prestisius,"
kata Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Hidayat juga menyampaikan kekecewaanya terhadap alasan yang diajukan TK dalam pencalonannya menjadi ketua MPR. "Kalau alasan demikian seolah-olah menuduh bahwa pimpinan MPR sebelumnya, yakni pada periode kami tidak berhasil menjaga UUD'45 dan Pancasila," keluh Hidayat.

"Kalau semangatnya hanya dengan semangat kekuasaan atau cape dengan oposisi itu tidak akan bangun demokrasi," ujarnya.

Apakah PKS akan mengambil jalan oposisi dengan PD? "PKS tentu terikat koalisi dengan Demokrat, sampai saat ini belum ada keputusan yang berubah soal itu," jawab Hidayat.


Sumber: DetikCom

PKS Incar Kursi Ketua DPRD Bogor

INILAH.COM, Bogor. Pada pemilu legislatif lalu, PKS mendapatkan 7 kursi didaerah pemilihan Kota Bogor. Sebagai parpol pemenang kedua di Kota Bogor, PKS berharap kadernya dapat menduduki posisi strategis sebagai ketua DPRD periode 2009-2014.

Hal itu diungkapkan Ketua MPD DPD PKS Kota Bogor Iwan Suryawan di Bogor. Iwan optimistis, kader PKS akan dipercaya mengemban amanah sebagai ketua DPRD bila penentuan pimpinan DPR dan DPRD dilakukan berdasarkan voting alias ditentukan berdasarkan raihan suara terbanyak.

"Bila aturan yang ditetapkan masih menggunakan mekanisme lama, saya berharap kader PKS memimpin DPRD Kota Bogor. Saat ini mekanime pemilihan pimpinan DPR dan DPRD masih dibahas oleh pemerintah," ujar mantan Ketua DPD PKS Kota Bogor itu.

Ia yakin PKS memiliki kader yang mampu memimpin lembaga parlemen tersebut. Dari tujuh kader PKS yang terpilih sebagai anggota DPRD periode 2009-2014, partai dakwah itu mengusung Jajat Sudrajat sebagai kandidat Ketua DPRD.

Pada Pemilu 2009, di Kota Bogor PKS keluar sebagai pemenang kedua di bawah Partai Demokrat (PD), diikuti kemudian oleh PDIP yang meraih 6 kursi, Golkar 6 kursi, PPP 3 kursi, Hanura 3 kursi, PAN 2 kursi, Gerindra 2 kursi, dan PBB 1 kursi.

"Kami berharap pemilihan Ketua DPRD masih menggunakan tata cara yang lama, sehingga Ketua DPRD terpilih akan memiliki legitimasi lebih kuat karena didukung oleh mayoritas anggota DPRD," imbuh Iwan. [*/mut]


Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/08/22/145471/pks-incar-kursi-ketua-dprd-bogor/

Fraksi PKS DKI Jakarta sampaikan Kritik

PK-Sejahtera Online. Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta akhirnya menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2008 dalam Sidang Paripurna DPRD hari Jum’at malam 14/08/2009 lalu. Meskipun menerima LPJ tersebut, namun Fraksi PKS memberikan catatan dan kritim keras terhadap pelaksanaan APBD 2008.

Salah satu sorotan tajam yang disampaikan adalah masalah penyerapan anggaran yang redah dimana realisasi belanja daerah hanya 79.3% dari anggaran yang direncanakan.

Dalam kondisi kebutuhan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari optimal, penyerapan anggaran yang rendah adalah suatu ironi. Karena penyerapan yang rendah juga berarti terhambatnya beberapa program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Penjelasan Gubernur bahwa sisa lebih anggaran (SiLPA) tahun 2008 ini akan menjadi penambah untuk penerimaan APBD 2009 untuk mengantisipasi penurunan target penerimaan, kurang tepat dijadikan sebagai alasan.

Faktanya penerimaan pajak pada tahun 2008 justru meningkat dari target. Disamping itu, penjelasan ini justru dapat mendorong Pemda tidak berusaha mengoptimalkan penerimaan daerah pada tahun 2009. Namun perbaikan status penilaian dari BPK atas LPJ APBD 2008 ini juga diapresiasi oleh Fraksi PKS.