Guruku Sayang, Guruku Malang

Refleksi Hari Guru Nasional

PK-Sejahtera Online. Tanggal 25 Nopember ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional, hal ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap profesi mulia yang disandang oleh guru sebagai pahlawan tanpa tanda saja.

Namun sayangnya, kebesaran gelar yang melekat pada tubuh para guru tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan hidup. Kerap mucul di pemberitaan, unjuk rasa para guru yang menuntut kenaikan pendapatan.

Ketua DPD PKS Jakarta Selatan Drs. Khoiruddin, M.Sc yang juga seorang praktisi pendidikan mengatakan bahwa, terdapat kesenjangan pendapatan antara guru-guru PNS dan non PNS. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan program sertifikasi dan program in-passing.

“Sebenarnya terdapat apresiasi yang tinggi dari guru-guru non PNS terhadap pemerintah dengan adanya kesempatan pemerataan pendapatan melalui program sertifikasi dan in-passing, tapi sangat sulit dalam pelaksanaanya,” tutur putra asli Betawi ini.

Forum 11 Ranting Gatak desak pemungutan suara

Sukoharjo (Espos). Forum 11 Ranting Gatak mendesak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan pemungutan suara dalam rapat kerja khusus (Rakercapsus) yang digelar pada Minggu (29/11) mendatang.

Desakan tersebut mengemuka dalam jumpa pers, pada Jumat (27/11) di Gatak. Menurut para pengurus ranting tersebut, desakan diadakannya pemungutan suara dilatarbelakangi sejumlah daerah lain di Soloraya juga melaksanakan mekanisme serupa. Tambahan lagi, hal itu juga tersebut diatur dalam Surat Keputusan 1124/KPTS/DPP Bab IV pasal 7 mengenai penjaringan, penyaringan dan penetapan calon walikota dan bupati.

“Kami Forum 11 Ranting Gatak meminta supaya DPC PDIP dalam Rakercapsus Minggu nanti menggelar pemungutan suara seperti halnya yang telah dilakukan DPC dan DPD pada Rakercapsus periode sebelumnya,” jelas Sekretaris Ranting Jati, Gatak, Wahyu Nurharjanto. Desakan tersebut muncul, sambung dia, lantaran selama ini muncul rumor bahwa mekanisme pemungutan suara tidak akan lagi diadakan. Sebaliknya, DPC nantinya bersama DPD setelah melakukan verifikasi, hasilnya langsung dikirim kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pengamanan Pilkada, Ribuan petugas Linmas disiagakan

Sukoharjo (Espos). Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Sukoharjo menyiapkan sedikitnya 5.202 petugas perlindungan masyarakat (Linmas) untuk bersiaga menjaga keamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo.

Kepala Bidang Penyelamatan, Perlindungan, dan Ketentraman Badan (kesbangpolinmas) Kabupaten Sukoharjo, Aris Budi menegaskan, kendati pelaksanaan Pilkada Sukoharjo masih beberapa bulan lagi atau sekitar Juni 2010, namun para petugas Linmas tersebut akan segera mendapat pelatihan pengamanan.

“Kami sudah merencanakan untuk memberikan pelatihan kepada para petugas Linmas. Tapi mengenai kepastian jadwal belum ada, yang jelas walaupun Pilkada masih lama Linmas sudah siap. Apalagi dalam proses menuju Pilkada bisa jadi Linmas dibutuhkan untuk ikut nengamankan kampanye maupun yang lainnya,” terangnya ketika dijumpai Espos, akhir pekan lalu.

Kajari: Kasus dana purnabakti jalan terus

Sukoharjo (Espos). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo terus melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejakti Jateng), terkait dengan kasus dugaan korupsi dana purnabakti anggota Dewan periode 1999-2004.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Kardi, ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11).

Didampingi sejumlah Kasi, Kardi menegaskan pengusutan kasus dugaan korupsi dana purnabakti tetap dilanjutkan. Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi dana purnabakti merupakan kasus lama yang melibatkan 25 orang anggota Dewan periode 1999-2004. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara senilai Rp 2,5 miliar.

Ketika itu, kendati payung hukumnya belum ada, masing-masing anggota Dewan menerima dana purnabakti senilai Rp 34 juta. Dari ke-25 anggota Dewan periode 1999-2004 yang terlibat, saat ini hanya tinggal tiga orang yang aktif, namun ketiganya masuk dalam jajaran pimpinan Dewan.

Jelang Pilkada Sukoharjo, 15 Parpol dukung Wardoyo-Haryanto

Sukoharjo (Espos). Sedikitnya 15 partai politik (Parpol) yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) mendukung pasangan mantan Ketua Dewan periode 2004-2009 dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Wardoyo Wijaya-Haryanto, untuk maju bertarung dalam bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2010.

Penegasan itu diungkapkan Ketua FLP Sukoharjo, Eko Raharjo, didampingi para pimpinan Parpol pendukung lainnya dalam jumpa pers di Rumah Makan Paradiso, Grogol, Selasa (24/11). Dalam kesempatan itu, Eko juga mengatakan FLP menarik dukungannya kepada Sutarto, yang sebelumnya masuk dalam penjaringan nama calon wakil bupati (Cawabup).

Sutarto saat ini telah resmi mendaftarkan diri menjadi Cawabup melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan menyatakan diri hanya ingin maju menjadi pasangan Titik Bambang Riyanto (TBR).

Kasus purnabakti, Kejari konsultasi Kejati

Sukoharjo (Espos). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo terus melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) terkait kasus dugaan korupsi dana purnabakti anggota dewan periode 1999 hingga 2004.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kardi ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11). Didampingi sejumlah Kasi, Kardi menegaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi dana purnabakti tidak dihentikan melainkan tetap dilanjutkan.

Sebagai informasi, kasus korupsi dana purnabakti merupakan kasus lama yang melibatkan 25 orang anggota dewan periode 1999-2004. Kasus tersebut diperkirakan telah merugikan keuangan negara senilai Rp 2,5 miliar di mana masing-masing anggota dewan ketika itu menerima dana purnabakti senilai Rp 34 juta meski payung hukumnya belum ada.

Dari ke-25 anggota dewan periode 1999-2004 yang terlibat, saat ini hanya tinggal tiga orang yang aktif di mana ketiga-tiganya masuk dalam jajaran pimpinan dewan. Kardi menjelaskan, Kejari tidak pernah menghentikan kasus tersebut.

Enam orang lolos seleksi Panwaskab

Sukoharjo (Espos). Sebanyak enam orang dinyatakan lulus dalam seleksi tertulis panitia pengawas kabupaten (Panwaskab) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.

Keenam nama tersebut selanjutnya dikirim KPU kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diseleksi lebih lanjut. KPU menjelaskan, dari tujuh orang yang mendaftar sebagai Panwaskab, hanya satu orang yang tidak lolos sementara enam orang lainnya dinyatakan berhasil.

Setelah enam nama diserahkan kepada Bawaslu, nama-nama tersebut selanjutnya akan diseleksi lagi sampai menjadi tiga nama untuk dilantik sebagai Panwaskab pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang.

Divisi Sosialisasi Pendaftaran Pemilih Data Informasi dan Hukum, Yulianto Sudrajat menjelaskan, Senin (23/11) pihaknya telah mengirim enam nama calon Panwaskab kepada Bawaslu. “Kami berharap, hasil seleksi Bawaslu bisa kami terima pada Desember mendatang,” jelasnya ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11).

62.624 Anak Balita di Sukoharjo tak dapat jatah susu

Sukoharjo (Espos). Kecilnya anggaran pada belanja langsung mengakibatkan sebanyak 62.624 anak Balita tidak mendapat jatah pendamping pemberian makanan tambahan (PMT) berupa susu kaleng untuk perbaikan gizi.

Tak hanya persoalan kecilnya penyerapan bantuan pendamping PMT berupa susu, berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang diadakan komisi IV, Senin (23/11), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) ternyata juga tidak mengalokasikan anggaran untuk PMT anak Balita.

Alasan keterbatasan anggaran lagi-lagi disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan pihak DKK akhirnya menyerahkan kewajiban PMT kepada desa masing-masing melalui alokasi dana desa (ADD). ADD yang diandalkan pemerintah daerah sebagai sumber PMT juga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pasalnya, anggaran senilai Rp 10 juta yang dialokasikan melalui Posyandu tersebut sudah habis untuk menjamu tim PKK kabupaten yang setiap bulan selalu rutin mengunjungi desa-desa.

Jelang Pilkada Sukoharjo, PKS munculkan 7 pasang calon

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) me-launching tujuh pasangan yang bakal maju dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang berdasarkan survei pengurus struktural partai.

Ketua DPD PKS, Bimawan dalam jumpa pers, Senin (23/11) menjelaskan, ketujuh pasangan tersebut muncul berdasarkan hasil survei yang dilakukan jajaran pengurus struktural PKS. Pasangan yang mengantongi suara dewan pimpinan cabang (DPC) terbanyak adalah M Toha sebagai bakal calon bupati dan Hasman Budiadi sebagai bakal calon wakil bupati.

Sementara pada urutan kedua ditempati pasangan Wardoyo Wijaya yang saat ini mencalonkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beserta Hasman Budiadi dari PKS.

Pilkada Sukoharjo, Demokrat tunggu hasil survei LSI

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sukoharjo tengah menunggu rekomendasi hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) Jakarta, setelah pekan lalu mereka mengirim dua nama calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) susulan.

Hal itu disampaikan Bendahara DPC Partai Demokrat Sukoharjo, Ardi Parastyo, ketika dijumpai Espos, Rabu (18/11). Ardi menambahkan pihaknya berharap pada Desember nanti rekomendasi hasil survei LSI dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sudah bisa diterima.

“Saat ini kami memang masih dalam tahapan survei. Yang melakukan survei bukan kami, melainkan LSI Jakarta, untuk seluruh kota atau kabupaten yang akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada),” terang dia.

Ardi menjelaskan pada awal November lalu pihaknya sudah mengirim sepuluh nama Cabup dan Cawabup ke LSI. Keseluruhan nama yang dikirimkan itu tidak hanya berasal dari internal Partai Demokrat, melainkan juga dari partai lain serta calon independen.