jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 03 Mei 2010

Pesepakbola Putri Iran Diizinkan Tampil dengan Tutup Kepala

TEHERAN. Tim sepakbola putri Iran akhirnya diizinkan bermain di Olimpiade Pemuda. Ini terjadi setelah ada persetujuan dibolehkannya mereka memakai tutup kepala.

Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) sebelumnya melarang mereka bermain dengan memakai penutup kepala. Alasannya, untuk keamanan dan untuk menjaga pernyataan agama saat di luar lapangan.

Akan tetapi, niat FIFA itu ditolak. Justru, badan-badan olahraga di Iran saat ini menyetujui pemain putri memakai topi untuk menutup rambut mereka. Akan tetapi, badan olahraga tersebut tidak setuju jika penutup kepala itu sampai ke bagian leher.

TK: Baasyir Tidak Terkesan Angker

INILAH.COM, Jakarta. Pertemuan Pimpinan MPR dengan Abubakar Baasyir memang tak lepas dari kritik. Namun pertemuan itu telah mencairkan kebekuan selama ini. Baasyir juga tidak seangker seperti yang dikesankan.

Menurut Ketua MPR Taufiq Kiemas (TK), pertemuannya dengan Pimpinan Pondok Pesantren di Ngruki, Solo, Jawa Tengah itu bertujuan untuk membangun komunikasi. Kegiatan yang sama juga pernah dilakukan pimpinan MPR dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ataupun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Kami sudah menemui kelompok-kelompok yang paling ekstrim. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan, semuanya kami temui. Kalau kita mau bangsa ini menjadi bangsa yang pluralis, yah semua kalangan harus kita dengar, rangkul dan persatukan,”
ujar Taufiq Kiemas, kepada wartawan INILAH.COM, Derek Manangka pekan lalu.

Berikut lanjutan wawancara lengkapnya.

DPRD Tetapkan BK dan Baleg

SUKOHARJO. DPRD Sukoharjo telah menetapkan Badan Kehormatan (BK) dan Badan Legislatif (Baleg), berikut menetapkan ketua untuk kedua badan tersebut, Sabtu (1/5) kemarin.

Melalui pemilihan yang demokratis, Purwadi dari Fraksi PDIP terpilih sebagai Ketua BK dan Suryadi, dengan wakil Suryadi dari Fraksi PAN. Sementara Syarif Hidayatullah dari Fraksi PDIP dan Sunarno menjadi Ketua dan Wakil Ketua badan legislatif.

“Sebelumnya, untuk menetapkan pimpinan kedua badan tersebut terjadi debat yang cukup panjang,”
ujar Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko kepada wartawan, Sabtu (1/5).

Ribuan Kader Wisanggeni Dukung War-To

SUKOHARJO. Sekitar ribuan orang yang mengatasnamakan Paguyuban Wisanggeni Kartasura memadati bekas terminal Kartasura, Minggu (2/5). Mereka melakukan deklarasi mendukung pasangan Cabup-Cawabup atas nama Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) dalam Pilkada mendatang.

Ribuan massa terlihat larut dalam alunan musik dangdut yang memeriahkan deklarasi dukungan tersebut. Dalang Ki Manteb Sudarsono dalam sambutannya menjelaskan, Wisanggeni merupakan tokoh wayang muda yang senang dengan kebenaran dan kejujuran.

“Dengan filosofi seperti itu, kami punya keyakinan teguh terhadap pasangan Cabup-Cawabup yang kami dukung,” ujarnya.

Ketua Paguyuban Wisanggeni, Purnomo mengatakan, Wisanggeni memiliki makna ikatan persaudaraan tanpa bertepi. Nantinya, paguyuban itu akan menjadi yayasan sosial untuk membantu rakyat kecil.

Dua Satker Tidak Efektif Tupoksi Tidak Fokus, Hasil Tak Jelas

SUKOHARJO. Dua satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Sukoharjo dinilai tidak efektif. Kedua Satker tersebut adalah Kantor Penanaman Modal (KPM) dan Badan Ketahanan Pangan (BKP). Keduanya dinilai belum punya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) jelas setelah berdiri sendiri sebagai satuan kerja.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sukoharjo, Sunardi, dalam bentuk rekomendasi kepada bupati terkait LKPJ 2009. Dia mengatakan, kedua lembaga tersebut menjadi salah satu sorotan untuk diperbaiki ke depan.

“Seperti apa yang direkomendasikan dalam rapat penyimpulan Pansus LKPj, salah satu poinnya memang menyoroti dua Satker itu,”
kata Sunardi Jumat (30/4).

Muhammadiyah Sukoharjo netral dalam Pilkada

Sukoharjo (Espos). Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukoharjo, Minggu (2/5), menegaskan bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 3 Juni mendatang.

Ketua PDM Sukoharjo Guntur Subiyanto mengatakan, secara institusi Muhammadiyah memilih netral dan tidak mendukung pasangan calon manapun sehingga tidak akan berpolitik praktis. Kendati begitu, lanjutnya, secara personal pihaknya mengakui banyak kader muhammadiyah yang menyatakan mendukung pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto).

“Kami tegaskan Muhammadiyah netral. Kmai tidak mendukung pasangan manapun, tapi kalau secara personal memang ada kader Muhammadiyah yang mendukung Warto karena dilihat dari visi misinya lebih dekat dengan organisasi kami, tapi semua pilihan tergantung warga Muhammadiyah mereka sudah cerdas memilih, jadi tidak ada instruksi untuk memilih pasangan manapun,” terangnya saat dijumpai Espos, seusai menghadiri silaturahmi keluarga besar tapak suci wilayah Jateng di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, Minggu.

Camat dituding tak netral, legislatif bentuk tim khusus

Sukoharjo (Espos). Kalangan legislatif menuding semua camat tak netral dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun ini. Pasalnya, mereka semua ditengarai telah melakukan intimidasi kepada jajaran lurah/kepala desa (Kades) agar mendukung calon bupati tertentu.

Meski ada 12 orang camat yang diduga tak netral, namun tiga orang camat khususnya kini tengah mendapat perhatian khusus. Mereka adalah camat dari Mojoloban, Tawangsari serta terakhir Kartasura. Ketiganya, dalam pengamatan legislatif sangat kentara ketidaknetralannya lantaran sering terlihat menghadiri pertemuan calon bupati tertentu.

Ketua DPRD, Dwi Jatmoko menjelaskan, sebenarnya tidak masalah apabila ada camat yang hadir dalam acara yang digelar calon bupati tertentu. Namun demikian yang tidak boleh dilupakan adalah prinsip sama rata yang artinya mereka harus hadir dalam acara yang digelar semua calon. Bukan sebaliknya hanya menghadiri acara salah satu calon.