Revitalisasi Lumbung Mandiri Pangan

MENJELANG peringatan Hari Pangan Sedunia tiap 16 Oktober, masyarakat Jateng dikejutkan berita adanya krisis pangan di Wonogiri. Berita itu bukan isapan jempol, dalam rapat pembahasan RAPBD 2012 terungkap ada permintaan pemkab pemenuhan 8 ton makanan pokok untuk daerah rawan pangan di Paranggupito Wonogiri. Fakta itu ironi mengingat dalam beberapa kesempatan Gubernur Bibit Waluyo menegaskan bahwa provinsi ini merupakan salah satu penyangga beras nasional, dan faktanya secara data statistik per Juli 2011 surplus 2.965 juta ton beras.

Kondisi itu juga bertolak belakang dengan kebijakan nasional yang sedang berpihak pada penyediaan pangan. Sejak 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas.

Bahkan Desember 2010 Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pangan Dana Gizi 2011-2015. Keluaran dari aksi ini salah satunya konsumsi pangan dengan asupan 2.000 kkal/ orang/ hari bisa segera terwujud. Pertanyaannya mengapa masih ada berita rawan pangan di Jateng?

PKS Dinilai Sebagai Partai Inovatif

Kontroversi Tidak Menggoyang Elektabilitas PKS

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) identik dengan kontroversi. Mulai soal bergesernya PKS menjadi partai tengah, ide menjadikan Soeharto sebagai pahlawan, hingga yang terbaru, pembubaran KPK. Menariknya, kontroversi itu sama sekali tak mempengaruhi elektabilitas PKS. Mengapa?

PKS bisa disebut partai inovatif. Dalam beberapa tahun terakhir, partai ini menghadirkan berbagai kejutan yang kadang 'out of the box'. Bahkan tak jarang menimbulkan polemik di tengah publik. Hujatan dan cemooh tak jarang diterima partai ini. Namun, PKS tetap bergeming. Hasil pemilu bukti nyatanya.

Kontroversi yang juga muncul di internal dan eksternal PKS dalam praktiknya mampu dikelola dengan baik oleh partai ini. Seperti saat 2008 lalu dengan mendeklarasikan diri sebagai partai tengah, polemik langsung bermunculan baik di internal maupun di eksternal. Apalagi, dalam momentum Mukernas Partai pada 2008, PKS memilih Denpasar, Bali. Daerah yang jelas bukan basis konstituen PKS.

Lelah, Teramat Lelah

Oleh: Cahyadi Takariawan

Lelah. Mata ini lelah. Selalu terjaga, takut tertidur dan lengah. Jangan, jangan pejamkan mata, karena tugasmu berjaga. Tengah malam gelap gulita, mata ini masih terjaga. Berkhalwat khusyuk di kesunyian, munajat kepada Dia Yang Maha Perkasa. Memohon kekuatan, kemampuan, keteguhan, ketegaran, dalam perjalanan dakwah yang amat panjang tak terkira. Pagi-pagi buta, mata ini tetap terjaga, jangan sampai umat terlanda bahaya dan bencana pada saat kita lengah menjaga mereka. Siang terang benderang, mata ini selalu terjaga, melakukan hal terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Lelah. Pikiran ini sangat lelah. Tak pernah berhenti mencerna ayat-ayat yang dibentangkanNya di alam semesta. Selalu berpikir, selalu menganalisa peristiwa, selalu merangkai kejadian di depan mata. Merancang strategi, taktik, upaya, cara dan sarana. Memetakan potensi para aktivis yang selalu setia bekerja dimanapun mereka berada. Memetakan jalan bagi kemenangan perjuangan, meretas kejayaan pergerakan. Memikirkan masa depan masyarakat, bangsa dan negara. Memikirkan rencana strategis, membangun peradaban masa depan yang gilang gemilang.

KS dan Reshuffle Kabinet Jilid II

Pembaca yang budiman,

Saya ingin mengajak anda berfikir dan memberikan pendapat sejenak melalui tulisan (opini) saya pagi ini mengenai PKS dan Reshuffle Kabinet Jilid II.

Pembaca yang budiman,

Baru-baru ini, kita menyaksikan rangkaian pemberitaan di dalam negeri yang mengulas dan menampilkan rangkaian pelaksanaan perombakan kabinet Pemerintahan Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudoyono bersama Wakilnya Bapak Budiono.

Seperti yang di cantumkan dalam Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan : “Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan reshuffle. Yang merupakan hak Presiden yang dijamin Undang-undang."

Selama tiga pekan pemberitaan, akhirnya hasil reshuffle kabinet keluar. Kabinet baru hasil reshuffle bentukan pemerintahan SBY-Budiono terbentuk. Adanya pergantian dan pergeseran menghiasi reshuffle kali ini. Penambahan jumlah wakil menteri dalam komposisi kabinet juga terlaksana. Meskipun dalam perjalanannya, pergantian dan penambahan jumlah wakil menteri mendapatkan kritikan dan sorotan dari publik sejumlah pengamat dan elit politi. Hingga akhirnya Presiden SBY mampu dengan berani melakukan hak amanat UU tersebut.

Syafaqah

Oleh: M. Indra Kurniawan, S. Ag.

Syafaqah artinya lembut dan halusnya perasaan. Dalam makna positif syafaqah diartikan sebagai sikap jiwa yang selalu ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain serta penuh kasih sayang.

Sikap seperti ini digambarkan Allah SWT dalam QS Ali Imran: 159,

”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Syafaqah itu diperintahkan oleh Nabi

Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam hal ini, dalam kondisi apa pun syafaqah selalu tertanam dalam hatinya yang mulia.

Mahfudz: Ada Parpol yang Mendorong SBY Melepas Menteri PKS

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik blak-blakan mengungkapkan ada manuver salah satu partai politik yang mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi pos menteri PKS. Tidak hanya itu, ada manuver yang ingin mendepak PKS keluar koalisi.

“Manuver-manuver agar SBY melepas menteri PKS memang ada sejak sebelum reshuffle kabinet,” kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2011).

Sekarang setelah reshuffle selesai, kata Mahfudz, ada manuver mengarahkan PKS terkena hukuman dari SBY. Parpol yang melontarkan pun sama. Namun, ia enggan menyebut parpol yang dimaksudnya.

Dua Orang Anggota Majelis Syuro Ingin PKS Keluar Koalisi

Wakil Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agus Purnomo menyatakan, setidaknya ada dua orang anggota Dewan Syuro yang dipastikan menginginkan partainya keluar dari koalisi. Ini merespon langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY) yang mengurangi jatah kursi menteri PKS di kabinet.

Pasalnya, lanjut dia, kesepakatan empat kursi menteri untuk PKS telah diatur di kontrak politik dengan SBY. Pengurangan tersebut sama artinya dengan pelanggaran kontrak politik yang telah disepakati kedua belah pihak.

Memang dua orang masih terbilang sedikit dari keseluruhan Majelis Syuro yang berjumlah 99 anggota.

Wawancara Suharna: Saya Legowo dan Kembali Urus Partai

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kabinet Indonesia Bersatu II. Ia digantikan oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Gusti Muhamad Hatta.

Sebenarnya apa yang menjadi penyebab Suharna Surapranata yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dicopot dari jabatannya? Berikut kutipan penjelasan Suharna yang dihubungi Yohanes Seo dari Tempo melalui telepon, Rabu, 19 Oktober 2011.

Bapak tahu kenapa dicopot sebagai Menrsitek?
Pergantian itu kebijakan Presiden. Saya ditugaskan oleh partai untuk membantu Bapak Presiden, alhamdulilah selama dua tahun bisa membantu Bapak Presiden. Beliau telah memilih penggantinya untuk melanjutkan sebagai Menristek.

Menurut Bapak pergantian ini sudah sesuai atau tidak?
Jabatan itu adalah amanah. Saya legowo. Saya akan kembali urus partai.

'Secara Etis PKS Sudah tidak Lagi Terikat dengan Kontrak Politik'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsyi menilai reshuffle yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran sejumlah nama menteri dari jabatannya dan dipindahkan ke jabatan lain.

"Bila memang diperuntukkan untuk meningkatkan performance mengapa beberapa menteri hanya bergeser kursi saja. Misalkan dari menteri pariwisata ke ESDM atau dari menteri perdagangan ke pariwisata, lantas apakah orang-orang ini memang memiliki double side kapabilitas profesionalisme," katanya kepada Republika, Rabu (19/10).

Menurutnya, sejarah telah mencatat tindakan presiden yang telah menyalahi kontrak politik yang dibuatnya sendiri. Hal tersebut menjadi preseden tidak baik dalam etika perpolitikan di Indonesia. PKS, lanjutnya, masih tetap menjalankan kontrak politik dengan penuh integritas. Bahkan hingga pukul 20.10 WIB kemarin sebelum pengumuman perombakan kabinet oleh Presiden SBY, PKS masih memegang integritas tersebut.

Panduan Qurban dan Pembahasannya

Oleh: Farid Nu’man Hasan

I. Definisi

Secara bahasa (lughatan) atau etimologis, Qurban berasal dari kata Qaruba – Yaqrubu – Qurban – Qurbanan, dengan huruf Qaf didhammahkan artinya bermakna mendekat. Qaruba ilaihi artinya mendekat kepadanya. Allah Ta’ala berfirman: Inna Rahmatallahi Qariibun Minal Muhsinin (Sesungguhnya Rahmat Allah dekat dengan orang-orang berbuat baik).[1]

Secara istilah (Syar’an) atau terminologis, Qurban bermakna menyembelih hewan tertentu dengan niat Qurbah (mendekatkan diri) kepada Allah Ta’ala pada waktu tertentu pula. [2]

Pada masa modern, istilah Qurban telah masuk ke bahasa Indonesia yakni ‘Korban’, yakni memberikan sesuatu secara rela karena faktor cinta dan ridha. Semakin hari istilah ‘Korban’ semakin meluas, dia juga bisa bermakna menjadi penderita, seperti istilah ‘Korban gempa’, ‘Korban banjir’, dan lain-lain.

II. Aktifitas Berkurban dan Hewan Qurban

Aktifitas menyembelih berkurban dalam bahasa Arab ada beberapa istilah, pertama, disebut dengan dhahhaa, dikatakan: dhahhaa bi Syaatin minal Udh-hiyah artinya dia berkurban dengan ‘Kambing Qurban.’[3] Ada pun Hewan Qurban-nya sendiri lebih dikenal dengan istilah Al Udh-hiyah, jamaknya Al Adhaahiy. Oleh karena itu hari penyembelihannya disebut ‘Iedul Adhaa (Hari Raya Qurban). Sementara, pengorbanan adalah tadh-hiyah.

Kedua, dalam Al Quran, aktifitas menyembelih Hewan Qurban juga disebut nahr (diambil dari kata nahara – yanhuru –nahran). Allah Ta’ala berfirman dalam surat Al Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.”

Tugas dan Hak Murabbi

Aktivitas dalam halaqah adalah sebuah kegiatan yang dinamis. Forum ini adalah miniatur dari sebuah sistem kepemerintahan. Seorang murabbi adalah orang yang bertanggung jawab memimpin jalannya pertemuan pekanan. Syura-syura dalam musyawarah halaqah baru sah diputuskan oleh murabbi. Dia adalah orang yang menghidupkan suasana ruhiyyah-ta’abbudiyyah, fikriyyah-tsaqafiyyah, dan harakiyyah-da’awiyyah dalam halaqah.

Agar halaqah dinamis murabbi bertanggung jawab kinerja halaqah yang solid, sehat, dinamis, produktif dan penuh ukhuwwah. Karena itu seorang murabbi harus memahami dan menguasai kondisi peserta halaqah serta meningkatkan potensi mereka. Selain itu juga berhak untuk mengevaluasi dengan cara menasihati dan mengupayakan pemecahan masalah peserta halaqah. Sambil mempertimbangkan berbagai usulan dan kritik peserta halaqah.

Seorang murabbi bukan bekerja sendiri dia adalah perpanjangan tangan jamaah. Kehadirannya dalam rangka meneruskan dan mensosialisasi informasi dan kebijakan jamaah. Sekuat tenaga dia harus mengupayakan terealisasinya berbagai program halaqah dan program jamaah dalam lingkup halaqah. Tugas penting lainnya adalah mengawasi dan mengkordinasikan penghimpunan dan penyaluran infaq.

Ini Isi Kontrak Politik Khusus PKS dengan SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PKS menjelaskan maksud kontrak politik yang dinilai khusus dengan PKS. Kontrak ini dinilai tidak main-main, karena dinilai memiliki nilai tawar yang tinggi, sehingga SBY harus menjaga sikapnya dalam berpolitik.

"Kontrak politik itu adalah dukungan kita sebagai partai Islam kepada SBY pada saat Pilpres 2009 lalu. Kita adalah parpol pertama yang mendukung disaat parpol-parpol lain menjagokan capres-capres lain," jelas Kepala Humas PKS yang kini menjadi anggota Komisi V DPR, Mardani, di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Menurutnya hal ini sangat khusus sekali, sehingga SBY harus matang membuat sikap terhadap PKS. Mardani menyatakan pernyataan dukungan kepada SBY ketika itu banyak menuai protes, namun PKS ketika itu berijtihad pasangan SBY-Boediono adalah yang terbaik, karena dinilai mampu memperbaiki memperbaiki kondisi bangsa ini menjadi lebih baik.

Menurutnya, tidaklah salah jika sebelumnya PKS selalu menekankan harus berhati-hati betul dalam mengambil sikap politik, karena PKS sendiri ketika berijtihad mendukung SBY-Boediono sudah dipikirkan secara matang.

Liputan6.com, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meradang. Salah satu menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Menteri PKS yang dicopot yakni Menristek Suharna Surapranata. PKS kini hanya memiliki sisa tiga menteri yang duduk dalam kabinet. Keputusan ini mengagetkan PKS. Merespon putusan itu, pks menggelar rapat pimpinan nasional akhir pekan lalu.

Ketua DPP PKS Abubakar Al Habsy kepada SCTV, Kamis (20/10), menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanggar kontrak koalisi. Dalam kontrak tersebut disebutkan dengan jelas PKS mendapat jatah empat menteri. Presidenpun tidak mengkomunikasikan pengurangan jumlah menteri kepada Presiden PKS.

Menurut Abubakar, menteri yang jelas-jelas melakukan tindakan tak terpuji seperti korupsi justru dipertahankan Presiden Yudhoyono. "Menteri yang diduga terlibat kasus korupsi justru tetap dipertahankan. Mereka itu sakti apa" ucap Abubakar, mempertanyakan. Karena itu, PKS sedang mempertimbangkan respon yang pantas untuk reshuffle kali ini. (JUM)

Sumber: Yahoo

Nasihat untuk Sang Putra

Oleh: Ust. Musyafa Ahmad Rahim, MA., Ketua Kaderisasi DPP PKS

نَصِيْحَةُ عَرَبِيٍّ لاِبْنِـــهِ

Nasihat Seorang Arab Kepada Putranya


Wahai puteraku …
Agar engkau menjadi seorang raja yang berwibawa di hadapan manusia ..
Janganlah berbicara dalam berbagai urusan ..
Kecuali setelah mengecek kebenaran sumbernya ..
Dan jika seseorang datang membawa berita, cari bukti kebenarannya sebelum dengan berani engkau berbicara ..
Hati-hati dengan isu .. jangan percayai setiap yang dikatakan, jangan pula percaya sesuatu yang setengah engkau lihat ..

Dan jika engkau mendapatkan cobaan berupa seorang musuh .. hadapi dengan berbuat baik kepadanya .. tolak dengan cara yang lebih baik, niscaya permusuhan itu berubah menjadi cinta kasih.

Jika engkau hendak mengungkap kejujuran orang, ajaklah ia pergi bersama .. dalam bepergian itu jati diri manusia terungkap .. penampilan lahiriahnya akan luntur dan jatidirinya akan tersingkap! Dan “bepergian itu disebut safar karena berfungsi mengungkap yang tertutup, mengungkap akhlaq dan tabiat”.

Suharna Surapranata, Teladan di Semua Mihwar Dakwah

Oleh: Cahyadi Takariawan

Gonjang-ganjing reshuffle kabinet banyak mendapatkan sorotan media akhir-akhir ini. Banyak media menilai PKS emosional mensikapi reshuffle ini lantaran seorang menterinya terkena dampak, harus meninggalkan kursi kementrian untuk diganti personal lain. Benarkah ada sikap emosional menghadapi reshuffle tersebut, dan bagaimana sikap Menteri yang terkena reshuffle ?

Menteri dari PKS yang terkena reshuffle itu adalah Suharna Surapranata. Apakah ia emosional menghadapi peristiwa ini ? Ah, berlebihan pertanyaan itu. Kang Harna, panggilan akrab sang menteri, ternyata biasa saja. Bersikap sangat arif dan tenang, sama sekali tidak ada kesan emosional.

Belum Pengumuman, Sudah Berpamitan

Bagi banyak kalangan, jabatan menteri dianggap sebagai sebuah posisi yang prestis dan terhormat, maka banyak orang berebut mendapatkannya. Oleh karena itu, bagi sebagian menteri, reshuffle sungguh merupakan tamparan dan menjadi momok yang sangat menakutkan. Namun tidak demikian dengan Kang Harna. Mantan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS ini menganggap posisi menteri adalah amanah dakwah. Maka sebagai bagian utuh dari proses dakwah, ia siap ditempatkan dimanapun pos-pos yang bisa menjadi lahan baginya untuk berkontribusi secara optimal.

RUU Pengelolaan Zakat disepakati di Komisi VIII

Jakarta (20/10) Komisi VIII DPR RI akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat untuk disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Hukum dan HAM di DPR, Selasa (19/10).

“RUU pengelolaan zakat ini akan menjadi payung hukum penyelenggaraan zakat di tanah air. Walaupun belum seideal yang diharapkan, tapi lahirnya Undang-undang Pengelolaan Zakat ini adalah sebuah kemajuan yang cukup besar bagi dunia perzakatan di Indonesia” Kata Rahman Amin, anggota komisi VIII DPR RI.

“Hasil riset BAZNAS dan FEM IPB tahun 2011 mengenai potensi zakat nasional, ditemukan angka mencapai 217 Triliun rupiah atau setara dengan 3,4 % dari PDB Indonesia. Angka itu juga setara dengan 21% pendapatan Negara dari pajak, yang dalam RAPBN 2012, ditargetkan mencapai 1.019,3 triliun rupiah. Potensi zakat nasional tersebut bila kita bandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2012, maka setara dengan 80% dari PNBP tahun 2012 yang ditargetkan mencapai 272,7 triliun rupiah. Angka-angka ini adalah sesuatu yang sangat besar, jika pemerintah mampu mengelolanya dengan baik, akan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Bahkan Dalam Riset yang dilakukan oleh IMZ pada tahun 2011 tentang kemampuan zakat dalam mengurangi kemiskinan, kinerja pengelolaan zakat di tanah air terbukti mampu mengurangi jumlah keluarga miskin sebesar 23,2 % serta tingkat keparahan kemiskinan dapat di tekan hingga 24,94%. Ini adalah suatu bukti keberhasilan zakat Indonesia pada persoalan pengentasan kemiskinan di Indonesia.“ Lanjut anggota DPR dari dapil Kalimantan Barat tersebut.

Formasi Fraksi PKS Kembali Lengkap, Lahirkan Energi Baru

Jakarta, Suara Keadilan - Kekosongan kursi tiga orang Anggota Legislatif Fraksi PKS DPR RI kini terisi dengan dilantiknya nama-nama baru pengganti anggota dewan sebelumnya. Seperti diketahui anggota DPR dari PKS periode 2009-2014 Arifinto dan Misbakhun mengundurkan diri dari keanggotan DPR RI beberapa bulan lalu. Sementara seorang anggota lainnya, yaitu Ustz. Yoyoh Yusroh meninggal dunia dalam kecelakaan mobil pada Bulan Juni 2011 lalu.

Pelantikan Anggota DPR dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) dilaksanakan di Gedung Nusantara IV DPR RI pada Rabu (19/10) lalu, dihadiri oleh sejumlah anggota dewan.

Anggota dewan pengganti tersebut adalah Dr. Mardani, M.Eng., berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII yang menggantikan Arifinto, sedangkan Indra menggantikan almarhumah Yoyoh Yusroh dari Dapil Banten III. Sementara itu, Misbakhun yang berasal dari Dapil II Jawa Timur digantikan oleh Dr. Muhammad Firdaus.

Besar Kemungkinan PKS Keluar Koalisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pencopotan Menristek, Suharna Surapranata dianggap sudah melanggar kontrak koalisi antara PKS dan Presiden SBY. Karena itu PKS dinilai harus segera keluar dari koalisi.

"PKS menghargai keputusan Presiden SBY. Tapi saya sebagai orang PKS dan juga pengurus DPP PKS mengusulkan keluar dari koalisi," ujar Ketua Departemen Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat PKS Refrizal kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Menurut Refrizal dalam kontrak koalisi khusus yang telah ditandatangani oleh Presiden SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin disebutkan, kuota kursi Menteri PKS ada 4 dan berlaku hingga tahun 2014.

Pantun Pak Suharna saat serahkan jabatan menteri

Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata, tampak segar dan penuh canda dalam serah terima jabatan dengan penggantinya, Gusti Muhammad Hatta, di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta Pusat.

Suharna bahkan sempat menyelipkan pantun yang sebelumnya pernah diucapkan oleh Menkominfo, Tifatul Sembiring, beberapa waktu lalu. “Saya pinjam pantun Pak Tifatul, ‘Ayu Ting Ting naik Kopaja, yang penting kita tetap bekerja,” kata Suharna diiringi derai tawa para pejabat dan pegawai Kemenristek yang menghadiri acara sertijab itu.

Dalam kesempatan itu, Suharna mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa melepas jabatan menteri yang ia emban ke tangan Gusti Hatta.

Fahri tetap di Komisi III : "Kita selesaikan KPK dulu"

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah menegaskan tak akan hengkang dari Komisi bidang hukum tersebut ke Komisi XI yang menangani bidang anggaran. Dia enggan pindah sebelum berhasil membersihkan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita selesaikan KPK dulu, kita cuci dengan diterjen," ujar Fahri.

Hal itu dinyatakan Fahri kepada wartawan yang menjumpainya dalam acara peluncuran buku karya Panda Nababan, anggota Komisi III Fraksi PDIP, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Menurutnya KPK harus dibenahi supaya pemberantasan korupsi lebih difokuskan pada pencegahan, bukannya penindakan.

Kang Harna yang Saya Kenal

Berikut penuturan Bung Mabruri (staf ahli Pak Tifatul Sembiring) tentang sosok Suharna Surapranata (mantan) Menristek yang lebih akrab disapa Kang Harna.

* Kader pks yg muda mungkin tak terlalu kenal dengan Suharna Surapranata mantan Menristek yg dicopot SBY. Saya kenal sejak 3 SMP. #kangHarna
* #kangHarna waktu itu msh kuliah di FMIPA UI Salemba dan sy thn '83 ikut training islam di masjid ARH UI Salemba.
* #kangHarna ini irit omong banyak kerja murah senyum handsome pintar kalem dan sunda pisan lah. Namanya mirip babe saya Suharno ;-)
* Mesjid ARH UI sama rumah saya di Bearland relatif dekat. hampir tiap pekan saya ngaji di ARH. #kangHarna salah satu mentornya.
* Memang #kangHarna beda dng mentor lain. Jarang kasih ceramah tapi sibuk bikin bimbingan belajar buat anak SMA yg mau test sipenmaru.

Dicopot, Mantan Menristek Ucapkan Syukur

KOMPAS - Kendati tak mengetahui alasan pasti terkait pencopotannya, mantan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata mengaku legawa. Tak lupa, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengucapkan syukur karena telah memiliki kesempatan mengabdi kepada negara.

"Saya juga merasa bersyukur bisa membantu Presiden selama dua tahun ini," kata Suharna kepada para wartawan di sela-sela upacara pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Ketika ditanya lebih rinci terkait detik-detik pencopotannya, Suharna enggan menceritakannya. Pencopotannya dipandang hak prerogatif Presiden sepenuhnya. Dirinya hanya mengaku menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Dakwah adalah cinta, dan cinta akan meminta semuanya dari dirimu...

Oleh: Cahyadi Takariawan

“Memang seperti itu dakwah. Dakwah adalah cinta. Dan cinta akan meminta semuanya dari dirimu. Sampai pikiranmu. Sampai perhatianmu. Berjalan, duduk, dan tidurmu. Bahkan di tengah lelapmu, isi mimpimu pun tentang dakwah. Tentang umat yang kau cintai”. (KH Rahmat Abdullah)

Sangat banyak kader dakwah yang memiliki konsistensi melakukan khidmah melayani masyarakat dalam bidang-bidang yang spesifik. Salah satunya adalah Aryo Yudhoko, seorang kader dakwah yang konsisten menggeluti dunia buruh dengan segala permasalahannya. Aryo adalah salah satu “ikon buruh”, yang sejak awal keterlibatannya dalam dunia dakwah, ia telah meletakkan diri pada bidang ini.

Belum sempat kita semua berkenalan dengan kader yang satu ini, terlanjur Allah memanggilnya menghadap ke haribaan. Hari Kamis 15 Oktober 2011 tengah malam, Allah memanggil Aryo, di saat ia sangat lelah menyiapkan acara untuk para buruh, yaitu Jambore Buruh Nasional yang direncanakan akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2011 mendatang. Kita semua sangat kehilangan dengan kader muda yang sangat energik untuk membina para buruh ini.

Apa Makna Reshuffle bagi PKS?

Oleh: Cahyadi Takariawan

Reshuffle? Begitu pentingkah kita bicarakan ? Mungkin karena terlalu banyak membaca media, kita menjadi merasa penting berbicara soal reshuffle. Semua media tengah ramai membicarakannya. Semua media berspekulasi tentang segala sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Agar tidak terseret ke dalam kisaran pembicaraan yang bersifat spekulatif, kita awali dulu dengan landasan yang menyebabkan PKS melakukan koalisi.

Sebagaimana diketahui, koalisi PKS dengan Pemerintahan SBY dimulai sejak proses pemilihan calon Presiden tahun 2004. Setelah berhasil menang menjadi Presiden RI, koalisi ini dikukuhkan dengan Kontrak Koalisi yang berisi ikatan nilai dan ikatan kerja untuk Indonesia.

Pada proses pemilihan calon Presiden tahun 2009, kembali PKS mendukung SBY. Ketika SBY berhasil memenangkan pemilihan calon Presiden untuk periode kedua, PKS mengukuhkan koalisi dengan Kontrak Koalisi yang isinya sangat detail. Sebuah Kontrak Koalisi untuk membangun Indonesia berdasarkan suatu platform yang disepakati bersama dengan SBY.

Dalam perjalanan dua kali membuat Kontrak Koalisi dengan SBY, tentu saja banyak dinamika di sepanjang perjalanannya. Beberapa kali PKS dikecewakan oleh sikap SBY yang membuat kebijakan tidak populis, dan tidak mengajak pimpinan PKS untuk berbicara. Seperti saat mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, dan saat menentukan calon wakil Presiden yang akan mendampinginya pada periode kedua pemerintahan sekarang ini. Sama sekali tidak mengajak berbicara PKS sebagai mitra koalisi, yang berkali-kali disebut sendiri oleh SBY sebagai “back bone”.

Lesehan bersama Pak Cah bincang-bincang 'Behind The Scene' Rapimnas

"Seluruh Jajaran Pimpinan PKS dari Pusat hingga Daerah serta kader-kadernya selalu siap bekerja untuk Indonesia dalam situasi apapun."

Demikian point ke-3 sikap PKS yang dihasilkan dalam Rapimnas 14-15 Oktober 2011 di Jakarta yang kembali ditegaskan lagi oleh ustadz Cahyadi Takariawan dalam acara 'Sosialisasi Hasil Rapimnas' yang digelar PKS Piyungan tadi malam, Ahad 16 Oktober 2011.

Beruntung kami bisa langsung bertemu dan mendapat informasi dinamika PKS dari ustadz Cahyadi Takariawan yang ikut menjadi peserta Rapimnas PKS yang berkenan berkunjung ke PKS Piyungan berbagi semangat dan tsaqofah dakwah.

PRESS RELEASE RAPIMNAS PKS 2011

PRESS RELEASE RAPIMNAS 2011

DPP Partai Keadilan Sejahtera

1. Forum Rapimnas telah melakukan evaluasi perjalanan koalisi yang didasarkan pada kompilasi atas dokumen, pola interaksi dan komunikasi dengan mitra koalisi. Berbagai catatan evaluasi telah dihasilkan, baik hal-hal yang sudah sesuai harapan maupun indikasi inkonsistensi dan penyimpangan yang terjadi.

2. Dalam merespon rencana reshuffle,

a. sikap politik PKS dalam koalisi tetap berbasis pada kontrak politik yang telah disepakati baik yang bersifat normatif, code of conduct (piagam koalisi) maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain yang tercantum dalam perjanjian bilateral antara PKS dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

b. Reshufle adalah hak prerogatif Presiden RI, karena itu segala implikasi kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab Presiden RI sepenuhnya dan bukan tanggung jawab
mitra koalisi atau yang lainnya.

Nikmati Jalan Dakwah, Sebagai Apapun atau Tidak Sebagai Apapun Kita

Oleh : Cahyadi Takariawan

Terlalu sering saya sampaikan, agar kita tidak gagal dalam menikmati jalan dakwah. Dalam berbagai forum dan tulisan, saya selalu mengajak dan mengingatkan, agar kita selalu menjadikan jalan dakwah ini sebagai sesuatu yang kita nikmati. Segala renik yang ada di sepanjang jalannya: suka dan duka, tawa ria dan air mata, kemenangan dan kepedihan, tantangan dan kekuatan, sudahlah, semua itu adalah bagian yang harus bisa kita reguk kenikmatannya.

Di antara doa yang sering saya munajatkan adalah, “Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi mencintai jalan dakwah, dan jangan wafatkan aku dalam kondisi membenci jalan ini.” Tentu saja bersama doa-doa permohonan lainnya. Saya tidak ingin menjadi seseorang yang mengurai kembali ikatan yang telah direkatkan, mengungkit segala yang telah diberikan, dengan perasaan menyesal dan meratapi segala yang pernah terjadi di jalan ini.

Saya merasa bukan siapa-siapa, dan hanya seseorang yang mendapatkan banyak kemuliaan di jalan ini. Mendapatkan banyak saudara, mendapatkan banyak ilmu, memiliki banyak pengalaman, mengkristalkan banyak hikmah, menguatkan berbagai potensi diri, menajamkan mata hati dan mata jiwa. Luar biasa, sebuah jalan yang membawa berkah melimpah. Maka, merugilah mereka yang telah berada di jalan ini tetapi tidak mampu menikmati.

KPK, Moral, dan Perilaku

Oleh: Nono Anwar Makarim, Anggota Komite Etik KPK

Di "negeri kurang-lebih", pemecahan masalah tidak pernah tuntas, dan pesan-pesan tidak pernah jelas. Di "negeri kurang lebih" yang salah dimaafkan, yang kurang dikatrol, dan yang berbeda dikooptasi atau dihajar supaya tidak berbeda lagi.

---

Siaran pers tidak boleh panjang-panjang. Singkat, padat sederhana, dan jelas. Itulah formulanya.

Siaran pers Komite Etik Komisi pemberantasar Korupsi ("Komite") yang 12 halaman itu kepanjangan dan hampa penjelasan. Laporan aslinya 88 halaman. Peringkasan selalu perlu pemotongan di sana-sini. Ini menambah ketidakjelasan gambaran tentang apa yang sebenarnya dilakukan 7+1 orang (anggota Komite) selama dua bulan di ruang rapat kecil, lantai III Gedung KPK. Karena itu berikut ini saya tambahkan apa yang tidak sempat dimasukkan ke dalam siaran pers itu.

Pikiran yang tidak meyakinkan semua anggota adalah konsepsi bahwa dalam menilai perilaku seseorang, yang harus diperiksa perbuatannya, bukan maksud, tujuan, atau niatnya apalagi jasa-jasanya di masa lampau. Penilai perilaku menyoroti perbuatan, kelakuan, sepak terjang seseorang yang tampak di mata orang lain. Fokus terpusat pada aspek lahiriah. Perasaan yang berkecamuk dalam hati sanubari pelaku, juga itikad baik si pelaku, tidak penting. Begitu pula prestasi yang sudah dan bahkan sedang dicapainya.

ICW: Laporan Keuangan PKS Sudah Sesuai Standar

KOMPAS.com — Hampir semua partai politik yang saat ini memiliki kursi di DPR RI enggan terbuka soal laporan keuangannya. Dari sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPR, hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mau memberikan laporan keuangan sesuai standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2009.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Juni silam mengirimkan surat permintaan informasi kepada sembilan partai politik (parpol), berkaitan dengan pengelolaan dana yang berasal dari APBN.

"Pada bulan Juli kami melanjutkan mengirim surat keberatan kepada sembilan parpol tersebut karena hingga saat ini baru tiga parpol yang menyerahkan laporan keuangannya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP, dan PKS," ujar peneliti ICW, Apung Widadi, di Jakarta, Senin (10/10/2011).

Siapa Berani Kritik KPK?

Oleh: Rico Marbun, Peneliti The Future Institute dan Dosen Universitas Paramadina. Email: ricoui@yahoo.com

KPK dibubarkan? Sebagian orang yang sangat marah dengan Fahri Hamzah sepekan belakangan ini, memang menjadikan dua kata itu sebagai kesimpulan singkat atas gugatan panjang politisi asal NTB itu terhadap KPK. Namun, selain teguran dan kritik pedas yang dituai Fahri akibat statementnya pekan lalu, ada satu nuansa yang menarik dimati.

Pembelaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tidak lagi 'sebombastis' seperti yang terjadi pada episode 'cicak versus buaya' beberapa tahun lalu. Kini tidak ada lagi gerakan sejuta Facebooker tolak pembubaran KPK misalnya. Tak ada pula demonstrasi besar mendukung KPK seperti yang pernah tejadi di berbagai pelosok tanah air.

Apakah arti fenomena ini? Menurut saya, kenyataan ini menunjukkan dua hal. Pertama, inilah potret riil menurunnya dukungan publik terhadap KPK seperti yang telah dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia beberapa waktu lalu. Dan kedua, saat ini telah tumbuh bagian dari publik yang secara signifikan meragukan kredibilitas serta kecewa terhadap kiprah KPK dalam membabat korupsi. Hanya saja, Fahri menjadi simbol paling ekstrim dari gerakan kekecewaan terhadap KPK.

Pro kontra yang terjadi mengantarkan kita kepada dua pertanyaan besar. Apakah seluruh gugatan terhadap KPK hanyalah 'cercaan' tanpa dasar? Apakah kritik terhadap KPK, sebenarnya merupakan ilusi yang sengaja diciptakan untuk menutupi gerakan pelemahan terhadap lembaga KPK? Daripada terjebak pada debat kusir berkepanjangan, jawaban atas pertanyaan itu haruslah diperoleh melalui evaluasi dengan indikator yang objektif.

Mahfud MD: Tidak Boleh Ada Lembaga Superbodi di Negara Demokrasi

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pernyataan politikus Partai Keadilan Sejahtera Fachri Hamzah mengenai pembubaran Komisi Pemberantas Korupsi bagus. Namun, pengertiannya tidak harus disetujui.

"Saya menanggapi pernyataan Fachri itu bagus juga dalam pengertian tidak harus disetujui, tapi dengan pemikiran tidak boleh ada sebuah lembaga superbodi yang tanpa kontrol," ujar Mahfud saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (7/10).

Ia menambahkan, pernyataan tersebut layak menjadi bahan evaluasi dan otokritik pada lembaga antikorupsi tersebut. "Iya betul harus menjadi bahan evaluasi internal. Untuk jadi lebih baik dan lebih demokratis," ujarnya.

Jangan Terlambat!

Oleh: Abdullah Haidir, Lc (Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Arab Saudi)

Akhir-akhir ini kita disuguhkan sebuah dinamika sejarah yang begitu cepat, dahsyat dan tak terduga. Kekuatan-kekuatan yang selama ini begitu jumawa karena merasa dapat berbuat apa saja, satu persatu rontok, jatuh tersungkur. Bukan oleh jet tempur dan tank baja milik kekuatan asing yang selalu mereka peringatkan ancamannya, bukan pula oleh pihak oposisi yang selalu mereka jadikan seteru kekuasaannya, bukan pula oleh kudeta orang dalam yang tak sabar terlalu lama menanti gilirannya. Tapi oleh rakyatnya sendiri yang datang tanpa senjata, mengetuk dan menggedor pintu-pintu kesombongannya .

Peristiwa yang sungguh-sunguh memberikan begitu banyak pelajaran berharga bagi kita sekalian. Salah satunya dapat diungkapkan dalam satu kalimat pendek; Jangan Terlambat!

Ya, keterlambatan menyadari keinginan dan penderitaan rakyatnyalah yang menyebabkan para penguasa itu terjungkal. Sebab, kesadarannya baru muncul ketika rakyat dengan segenap kemarahannya sudah tiba di halaman istananya. Ketika janji-janji manis sudah tidak dapat dipercaya kebenarannya.

Keterlambatan seperti ini tentu tidak berdiri sendiri, tapi merupakan buah dari keterlambatan yang lebih besar sebelumnya, yaitu keterlambatan memahami hakikat kepemimpinan yang merupakan amanah amat besar di pundaknya. Itupun juga buah dari keterlambatan yang lebih besar lagi, yaitu terlambat memahami hakekat kehidupan yang harus tunduk dan menghamba kepada Allah apapun kedudukan dan jabatannya.

Da’i = Dadakan Iso...

Oleh: Cahyadi Takariawan

“Pak Cah, tolong Ahad siang mengisi acara untuk para pengelola kaderisasi, tempatnya bla..bla..bla..” demikian Dr. Sukamta menelpon saya Jumat malam (30 September 2011).

“Bukannya ustadz Musyaffa yang mengisi acara tersebut?” tanya saya.

“Semula begitu, namun mendadak ada berita beliau berhalangan hadir ke Yogyakarta, karena ada acara di Jakarta”, jawab Dr. Sukamta.

“Oke, siap”, jawab saya. Saat itu saya tengah silaturahim ke rumah ustadz Makruf Amary di Warung Boto, Yogyakarta. Sayapun sekalian minta “bekal” ustadz Makruf, apa materi yang perlu saya sampaikan untuk menggantikan ustadz Musyaffa tersebut.

Begitulah salah satu “kemanfaatan” orang yang dianggap tua. Harus siap menggantikan para muwajih yang berhalangan datang ke Yogyakarta. Barusan kemarin menggantikan Dr. Hidayat Nurwahid di acara Islamic Book Fair, kini harus siap menggantikan ustadz Musyaffa Ahmad Rahim, Lc.