PKS: Kami Pegang Janji SBY

VIVAnews. Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjamin partai koalisi pendukung SBY-Boediono akan masuk dalam kabinet. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak kaget atas pernyataan itu.

"Kami pegang omongannya (SBY). Karena, pemimpin itu yang dipegang pernyataannya," kata juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Minggu, 13 September 2009 malam.
Pernyataan yang dimaksud Mabruri terutama adalah yang sudah disampaikan SBY dalam acara syukuran dan buka puasa bersama 24 partai koalisi. Penekanan itu pada pernyataan SBY soal jaminan kursi di kabinet bagi mitra koalisi.

"Yang jelas, koalisi sudah berjuang bersama dan melanjutkan pembangunan," ujar dia. Dengan pernyataan SBY di hadapan mitra koalisi itu, PKS semakin yakin akan komitmen yang telah disepakati sejak awal.

Apakah PKS semakin tenang akan dapat kursi di kabinet? "Dari dulu, kami selalu tenang. Kami tidak pernah grasa-grusu," ujar Mabruri.

Sebelumnya, SBY secara tidak langsung menjamin para mitra koalisi yang telah berjuang sejak awal, akan mendapat kursi di kabinet berikutnya. Karena, kebersamaan yang dirajut sejak awal akan terus dilanjutkan.

"Kita bersepakat telah berjuang bersama-sama. Insya Allah kita akan melanjutkan kebersamaan mendatang," kata SBY dalam acara syukuran dan buka puasa bersama.

Menurut SBY, banyak yang bertanya kepada dirinya, kebersamaan itu diwujudkan dalam bentuk apa.

"Pertama jelas, kebersamaan di DPR, DPRD, dan DPD. Kedua, kebersamaan di kabinet. Baik pusat maupun pemerintahan daerah," ujar SBY yang disambut antusias peserta yang hadir.


Sumber: vivanews

SBY Minta Nama, PKS Beri

VIVAnews. Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mulai menyusun kabinet setelah 1 Oktober mendatang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyiapkan nama calon sebanyak-banyak.

"Ada beberapa sesuai permintaan. Kalau diminta sepuluh nama, kami kasih sepuluh," kata juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Minggu, 13 September 2009 malam.

Menurut Mabruri, PKS memiliki beberapa nama-nama calon menteri yang sudah disiapkan. Jadi, SBY-Boediono sebagai pemenang Pemilu Presiden tidak perlu khawatir akan 'kekurangan stok' calon menteri dari PKS. "Stok kami banyak," ujar dia.

Apakah tidak khawatir dengan masuknya Golkar dan PDIP? "Artinya, kemarin-kemarin itu baru komunikasi saja. Pak SBY itu finalnya seperti itu, yakni akan mengakomodir sebesar-besarnya partai koalisi," ujar dia.

Kendati demikian, PKS akan tetap menunggu sampai 1 Oktober 2009. Atau bertepatan dengan dimulainya penyusunan struktur kabinet oleh SBY dan Boediono.

Sebelumnya, SBY menegaskan kebersamaan dengan partai koalisi salah satunya akan diwujudkan dalam kursi di kabinet.

"Pertama jelas, kebersamaan di DPR, DPRD, dan DPD. Kedua, kebersamaan di kabinet. Baik pusat maupun pemerintahan daerah," ujar SBY yang disambut antusias peserta yang hadir.


Sumber: vivanews

PKS Tak Rela Koalisi 'Dirusak' PDIP

INILAH.COM, Jakarta. PKS mengklaim sebagai mitra koalisi yang paling layak mendapatkan jatah kursi ketua MPR. Partai dakwah itu tidak akan membiarkan PDIP 'merusak' koalisinya dengan Demokrat, apalagi merebut posisi tersebut dengan menyodorkan figur Taufik Kiemas.

"Jangan sampai partai-partai koalisi ini jadi kocar-kacir. Ditambah lagi masuknya PDIP dalam koalisi, padahal tadinya musuh, kan ini bisa mengacak-acak koalisi yang sudah terbangun," ujar Wakil Sekjen DPP PKS Fachri Hamzah kepada INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (12/9).

Fachri mengatakan, sebagai presiden terpilih SBY telah menyepakati bahwa posisi ketua MPR itu akan kembali diduduki Hidayat Nur Wahid. Namu, kesepakatan itu baru sebatas lisan dan kini tengah diupayakan PKS agar dituangkan secara tertulis.

"Antara PKS dan SBY, nama Hidayat Nur Wahid itu sudah disepakati secara lisan untuk jadi ketua MPR lagi. Waktu itu SBY bilang seperti ini, 'Saya merasa nyaman kalau mas Hidayat terus jadi Ketua MPR.' Pak SBY bilangnya waktu itu setelah pilres," katanya.

Fachri juga menyatakan, kesepakatan tertulis dalam koalisi merupakan suatu keharusan agar koalisi yang terbangun menjadi kuat. "Evaluasi terhadap pemerintahan lalu, koalisi tidak kuat karena tidak tertulis. Kalau mau kuat maka segala kesepakatan harus tertulis," pungkasnya. [mut]

PKS Inginkan Adanya Oposisi Kuat

INILAH.COM, Jakarta. Oposisi dalam pemerintah SBY-Boediono yang akan datang hampir dipastikan tidak ada. SBY kini tengah merangkul PDIP, Golkar bahkan Gerindra untuk masuk dalam koalisi. Namun, PKS berharap SBY rela bila ada oposisi kuat sebagai penyeimbang pemerintah.

"Koalisi itu seharusnya sebagai mekanisme untuk membangun pemerintah yang berkuasa, juga berkomitmen untuk membangun oposisi yang kuat. Pemerintahan yang tidak ada oposisi itu tidak akan kuat," ujar Wakil Sekjen DPP PKS Fachri Hamzah kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut Fachri, koalisi yang dibangun SBY saat ini terancam tidak jelas. Karena komunikasi yang tercipta antara sesama parpol mitra koalisi kurang terjalin. Terlebih, banyak kesepakatan-kesepatan yang muncul dalam internal koalisi namun hanya berupa lisan belaka.

"Jangan sampai partai-partai koalisi ini jadi kocar-kacir. Ditambah lagi masuknya Golkar dan PDIP dalam koalisi, padahal tadinya musuh, kan ini bisa mengacak-acak koalisi yang sudah terbangun," katanya.

Fachri mengatakan, centang perenang dalam koalisi yang dibangun SBY saat ini tidak kuat. "Kalau koalisi jelas, tidak akan terjadi protes sana-sini dari mitra koalisinya. Pemerintahan kuat itu tidak datang dari langit, jadi semua harus dikomunikasikan dan tertulis," pungkasnya. [mut]


Sumber: Inilah.Com

FPKS: Saling Tikam Polri-KPK Jatuhkan Kredibilitas Keduanya

Jakarta. Perang dingin antar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi dengan nada prihatin oleh Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq.

"Sangat memprihatinkan. Dua institusi penegak hukum malah saling tikam," ujarnya mengomentari pemeriksaan pimpinan KPK oleh Polri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2009).

Menurut Mahfud, perang dingin yang dipertontonkan KPK dan Polri justru akan menjatuhkan kredibilitas kedua lembaga itu di mata masyarakat.

Mahfudz mengusulkan, apa yang menjadi masalah KPK dan Polri sebaiknya diselesaikan secara terbuka dan tidak dengan aksi saling baku hantam seperti yang terjadi belakangan ini.

"Janganlah saling dendam dan saling bunuh seperti ini. Selesaikan baik-baik secara terbuka," imbuhnya.

Menurut Mahfudz, perseteruan KPK dan Polri ini dipicu oleh ulah oknum tertentu di kedua lembaga tersebut yang pada akhirnya membuka celah bagi pihak lawan untuk menyerang.

"Misalnya aksi bunuh diri KPK itu karena ada anggotanya yang justru melanggar sumpah jabatan. Dan memang sudah lama terdengar oknum dalam KPK mempermainkan kasus-kasus yang ditangani KPK," ujarnya memberi contoh.

Karena itu, kata Mahfudz, ke depan proses seleksi KPK harus diperbaiki. Selain memperjelas UU-nya, yang tak kalah penting adalah figur yang terpilih sebagai pimpinan KPK haruslah figur yang memiliki jejak rekam baik dan tidak ada ada money politics dalam proses pemilihannya.

"Harus diperbaiki (seleksinya), dan figurnya memiliki track record bersih," tutupnya.


Sumber: DetikCom

Kiprah PKS di Lokasi Gempa

Wilayah Bandung Selatan, Jawa Barat, seperti Ciwidey dan Pangalengan merupakan wilayah yang terparah terkena dampak gempa yang mengguncang pada Rabu siang.

Partai Keadilan Sejahtera kembali memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana Alam.

Gempa bumi tektonik yang terjadi di Tasikmalaya pada awal September lalu dengan kekuatan gempa 7,3 SR. Dirasakan hampir seluruh pulau Jawa, gempa meninggalakan duka di beberapa wilayah, khususnya wilayah Jawa Barat yaitu Tasikmalaya, Cianjur, Bandung, Sukabumi, Ciamis, Garut, Bogor dan Sukabumi

Wilayah Bandung Selatan, Jawa Barat, seperti Ciwidey dan Pangalengan merupakan wilayah yang terparah terkena dampak gempa yang mengguncang pada Rabu siang.

Di kabupaten Tasikmalaya yang merupakan kota yang paling dekat dengan gempa bumi
yaitu di kecamatan Cigalontang, Salawu, Sodinghilir, Cikalong, Pagerageung dan hampir
seluruh kecamatan terkena dampak gempa.

laporan lebih lengkap mengenai kiprH kader PKS di lokasi bencana dapat di lihat di

http://pk-sejahtera.org/v2/download/pdf/GEMPA%20BUMI%20DI%20TASIKMALAYA%202SEP09-PKS.pdf

Tifatul: Menteri SBY 33 Orang, 17 dari Parpol & 16 Profesional

Jakarta. Capres terpilih Soesilo Bambang Yudhoyono masih enggan 'membocorkan' komposisi kabinet di masa kepemimpinan tahun 2009-2014. Namun, disebut sebut pembantu presiden nanti berjumlah 33 kursi.

"Seluruhnya 33, SBY sebut segitu. 17 Kursi untuk partai koalisi. Sisanya
profesional," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring saat berbincang dengan
detikcom di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2009).

Tifatul mengatakan, calon yang profesional sekali tidak ada pada kepemimpinan tahun 2004-2009.

Ketika ditanya PKS menginginkan berapa kursi, Tifatul tidak mejawab secara tegas. "Kita sih pengennya 20 kursi," ujarnya sambil tertawa.

Pak Tifatul jadi menteri apa? "Belum masih dibicarakan. Malah ada yang menyebut saya jadi menteri agama," kata Tifatul.


Sumber: DetikCom

Hidayat: PKS Berhak Isi Posisi Ketua MPR

VIVAnews. Meskipun Sekjen PKS Anis Matta telah mengungkapkan sikap resmi partainya untuk mencalonkan kembali Hidayat Nurwahid sebagai Ketua MPR periode mendatang, namun Hidayat sendiri hingga saat ini tampak enggan menanggapi pencalonannya tersebut. "Saya akan jawab nanti, setelah dilantik menjadi anggota MPR baru pada tanggal 1 Oktober 2009," ujar Hidayat di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Hidayat mengatakan, bila PKS mengajukan dirinya sebagai calon Ketua MPR 2009-2014, maka hal itu adalah keputusan partai, bukan keputusan pribadi. "Partailah yang akan mengkomunikasikannya, bukan saya sebagai pribadi," jelas Hidayat yang terpilih kembali sebagai anggota DPR lima tahun mendatang.

Mantan presiden PKS ini menegaskan, pertimbangan dirinya untuk menjadi Ketua MPR atau tidak, bukanlah karena faktor ingin atau tidak menginginkan jabatan tersebut, tapi demi mengemban amanah partai. "Saya selalu menjalankan amanah yang dibebankan kepada saya secara maksimal," ujar Hidayat menekankan.

Oleh karena itu, kali ini pun Hidayat meminta diberi keleluasaan untuk menjalankan amanahnya sebagai Ketua MPR 2004-2009 sampai tuntas, tanpa diganggu oleh kabar pencalonan kembali dirinya pada periode 2009-2014.

Secara prinsip, lanjut Hidayat, dirinya saat ini ingin terlebih dahulu berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas MPR di akhir periodenya. "Biarlah saya fokus untuk menghabiskan masa jabatan saya dengan sebaik-baiknya," tutur Hidayat.

Namun Hidayat meyakini bahwa keputusan PKS untuk mencalonkan dirinya untuk yang kedua kalinya, telah didasarkan atas pertimbangan yang matang. "Saya baru akan memberikan jawaban konkrit setelah saya menyelesaikan semua tugas-tugas saya pada tanggal 30 September 2009," kata Hidayat.

Terkait dengan kemungkinan kompetisi ketat antara dirinya dengan Taufiq Kiemas dalam memperebutkan kursi Ketua MPR, Hidayat tak menganggap hal tersebut sebagai beban. "Saya tegaskan, siapapun boleh maju menjadi Ketua MPR," kata Hidayat. Ia mempersilahkan PDIP mencalonkan Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR mendatang. "Tapi, PKS juga berhak untuk mencalonkan kadernya," kata Hidayat.


Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/89100-hidayat__pks_berhak_isi_posisi_ketua_mpr

Tifatul Sembiring: Wajar PKS Mendapat Ketua MPR

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan Hidayat Nurwahid kembali menjadi Ketua MPR Periode 2009-2014. Hal itu dinilai wajar karena PKS merupakan partai kedua terbesar di dalam koalisi pendukung capres terpilih SBY-Boediono.

''Kalau Demokrat sudah dapat presiden dan ketua DPR, wajar dong kalau partai kedua terbesar dapat ketua MPR,'' ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring saat berbincang dengan detikcom di Kantor DPP PKS Jl TB Simatupang, Jakarta, Jumat (11/9/2009).

Tifatul mengatakan, sudah ada pembicaraan dua pekan lalu antara partai koalisi di Hotel Nikko, Jakarta, terkait calon ketua MPR. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh partai pendukung itu muncul sebuah usulan bahwa sebaiknya ketua MPR itu berasal dari partai koalisi.

''Ada usulan bahwa sebaiknya ketua MPR itu berasal partai koalisi. Dari PKS yang diusulkan Pak Hidayat,'' imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai siapa saja kandidat dari partai koalisi tersebut, Tifatul mengatakan belum ada kandidat yang resmi yang dicalonkan.'' Belum. Masing-masing punya kandidiat,'' kata Tifatul.


Sumber: DetikCom

Tifatul Sembiring Buka Puasa Bersama 300 Korban Gempa Tasikmalaya

Jakarta. Presiden PKS Tifatul Sembiring mengunjungi korban gempa Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu Tifatul menyempatkan diri berbuka puasa bersama 300 korban bencana alam yang terjadi 2 September lalu.

Meski hanya beralaskan tikar dan beratap terpal, senyum tawa sumringah terpancar dari ratusan ibu-ibu dan anak kecil yang sedang menikmati santapan buka puasa.

"Dalam situasi bagaimanapun kita tetap beribadah pada Allah SWT. Nasihat saya, adik-adik tetap belajar dan mengaji dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih bagus lagi. Amin," kata Tifatul.

Hal itu disampaikannya saat menyapa warga Desa Jaya Pura, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (11/9/2009).

Tifatul mengaku prihatin atas musibah yang menimpa warga Tasikmalaya. Tifatul meminta warga untuk bersabar, terlebih bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan.

"Umat Islam bagaikan satu tubuh, kami merasakan bahwa saudara kami sedang
kesusahan maka kami juga merasakan hal yang sama," ujar Tifatul.

Presiden PKS keempat itu menyusuri pemukiman warga untuk mengetahui seberapa parah kerusakan yang dialami warga. Dalam kesempatan itu PKS memberikan bantuan, di antaranya sejumlah paket sembako sebanyak 2 mobil boks, 32 Kg buah kurma, pakaian layak pakai, dan uang tunai Rp 500 Juta. (mpr/sho)


Sumber: DetikCom

Hidayat: Pelantikan DPR Terlalu Mewah

INILAH.COM, Jakarta. Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengimbau agar proses pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 pada 1 Oktober mendatang diselenggarakan secara sederhana guna menghemat keuangan negara.

"Anggaran yang telah dialokasikan KPU tidak harus dihabiskan seluruhnya," kata Hidayat di Jakarta, Senin (7/9).

Hidayat berharap, KPU, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, DPD, dan MPR, bisa mempertimbangkan betul kondisi keuangan negara yang terbatas, serta kondisi masyarakat terutama di Jawa Barat yang masih dilanda bencana alam.

Ditegaskannya, substansi pelantikan anggota DPR bukan pada kemewahannya, tetapi komitmennya untuk betul-betul menjadi wakil rakyat, menjadi wakil daerah, serta mewujudkan janji-janjinya pada saat kampanye pemilu legislatif lalu.

Persoalan alat-alat kelengkapan seperti tas, pin, dan sebagainya, kata dia, itu adalah persoalan artifisial yang tidak terlalu prinsip. "Kalau bisa secara sederhana kenapa harus mewah," ujarnya.

Menurut dia, pelantikan anggota DPR prinsipnya diselenggarakan secara wajar dan proporsional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setiyadi, mengatakan, KPU menganggarkan dana sekitar Rp 11 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih pada 1 Oktober 2009.

Menuut Suripto , anggaran tersebut di antaranya untuk membiayai penginapan, transportasi pulang dan pergi ke Jakarta, uang saku, perlengkapan seperti tas, dan seragam bagi panitia.

Anggota DPR dan DPD yang akan dilantik, diundang ke Jakarta sejak 28 September hingga 1 Oktober yang menjadi tanggungan KPU. "Dari total dana pelantikan Rp 11 miliar, alokasi terbesar untuk transportasi, hotel, uang saku," katanya.

Dikatakan Suripto, pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih merupakan salah satu tahapan pemilu yang harus diselenggarakan KPU sesuai amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

"Anggaran KPU untuk pelantikan anggota DPR dan DPD diusulkan KPU dan telah disetujui Departemen Keuangan dan DPR," jelasnya.

Dari Rp11 miliar untuk pelaksanaan pelantikan anggota DPR dan DPD, sebesar Rp 2,87 miliar untuk biaya akomodasi, konsumsi, dan hotel, pengadaan tas Rp 115,5 juta, penyediaan jasa kendaraan bus AC dan ambulans Rp 251,9 juta, penyediaan jasa, jaket, baju batik, dan hem Rp 149,9 juta, serta uang saku Rp 2 juta per orang. [*/bar]


Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/09/08/152854/hidayat-pelantikan-dpr-terlalu-mewah/