PKS Partai Terbuka?

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Banyak yang terperangah mendengar salah satu hasil Munas ke-2 PKS yang menyatakan PKS sebagai partai terbuka; terbuka untuk segala suku, latar belakang, bahkan agama. Selama ini, PKS dikenal sebagai partai Islam, bahkan partai dakwah. Sulit membayangkan suatu hari nanti PKS akan dipimpin oleh orang-orang Non-Muslim.

Orang bisa larut dalam imajinasinya sendiri-sendiri. Struktur PKS memang kental dengan 'aroma’ Islam. Entah apa jadinya jika suatu hari nanti posisi ust. Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) digantikan oleh seseorang yang nama depannya Fransiscus Xaverius, atau seorang doktor lulusan sekolah teologi. Entah bagaimana menjelaskan kepada publik jika Majelis Syuro diisi dengan orang-orang Non-Muslim, sementara ”syuro” itu sendiri merupakan istilah yang tak mungkin dipahami tanpa menggunakan worldview Islam.

Paling tidak ada dua 'tikungan' yang telah diambil oleh PKS sebelumnya, yang harus kita pahami bersama sebelum mencerna hasil Munas yang satu ini. Pertama, ketika dakwah mengambil bentuknya dalam wujud sebuah partai politik. Ketika hal itu terjadi, maka para da’i harus benar-benar siap mengurus negara, mulai dari level tertinggi hingga yang paling rendah, baik urusan Muslim maupun Non-Muslim. Kedua, ketika parpol ini dijadikan entitas yang menyeluruh yang dapat mewakili dakwah itu sendiri. Dengan demikian, bukan dakwah yang dibatasi oleh bentuk sebuah parpol, melainkan batasan-batasan parpol itulah yang kita tarik seluas-luasnya sehingga memiliki daya jangkau yang sesuai dengan tabiat dakwah. Tabiat dakwah, sebagaimana penjelasan ust. Surahman Hidayat dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta, adalah "mengakses semua dan untuk semua!"

Rp 70 Miliar Sisa APBD Tidak Logis

SUKOHARJO. Seluruh jumlah fraksi di DPRD Sukoharjo menilai sisa APBD tahun 2009 sebesar Rp 70 miliar tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak logis. Pasalnya, sisa anggaran sebesar itu dinilai terlalu besar, di tengah dinas-dinas yang kekurangan dana.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Sunarso mengatakan, retribusi daerah hanya mampu direalisasikan 98,14 persen atau Rp 20,143 miliar dari target Rp 20,524 miliar. Padahal norma anggaran untuk pendapatan daerah minimal 100 persen.

Kemudian dari belanja daerah dianggarkan Rp 762,292 miliar hanya terealisasi Rp 710,824 miliar. “Ini sangat disayangkan dan perlu penjelasan, kenapa Bupati menyisakan Rp 29,86 miliar,” ujar Sunarso dalam sidang Paripurna pertanggungjawaban APBD 2009 di DPRD Sukoharjo, Rabu (30/6).

Pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim Unggul Sementara

Pilkada Sumbar

TEMPO Interaktif, Padang. Pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim yang diusung Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, dan Hanura unggul sementara dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat yang digelar hari ini.

Dari hasil quick count Lingkaran Survey Indonesia (LSI) yang yang disiarkan langsung Metro-TV, hingga pukul 14.45 pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim memperoleh 32,04 persen dari 53 persen suara yang masuk. Pasangan ini unggul dibanding empat kandidat lainnya.

Urutan kedua ditempati Gubernur Sumatera Barat Marlis Rahman yang berpasangan dengan Aristo Munandar. Pasangan ini memperoleh 26,01 persen.

Urutan ketiga diperoleh pasangan Endang Irzal-Asrul Syukur yang didukung Partai Demokrat dan Gerindra dengan memperoleh 21,45 persen.

Di Sawahlunto Irwan-MK Juga Menang

SAWAHLUNTO. Pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim untuk sementara juga menang di dua kecamatan di Kota Sawahlunto.

Dari hasil rekapitulasi sementara di dua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Lembah Segar dan Barangin, Rabu (30/6/2010) sore, Irwan-MK memperoleh 4.006 suara.

Di bawahnya Marlis Rahman-Aristo Munandar 3.671 suara, Endang Irzal-Asrul Syukur 1.329 suara, Fauzi Bahar-Yohannes Dahlan 1.255 suara, dan Ediwarman-Husni Hadi 270 suara.

Irwan-Muslim Pimpin Perolehan Suara Pilkada Sumbar

Metrotvnews.com, Jakarta. Pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim (PKS-Hanura-PBR) memimpin perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah Sumatra Barat, Rabu (30/6). Pasangan ini meraih 31,47 persen meninggalkan empat pesaing lainnya. Saat berita ini ditulis, suara yang masuk baru mencapai 64,33 suara. Karena itu, perubahan amat mungkin.

Menutut hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia yang bekerja sama dengan Metro TV, tempat kedua ditempati pasangan Marlis Rahman-Aristo Munandar (Golkar). Marlis adalah gubernur yang sedang menjabat. Pasangan ini meraih 26,56 persen suara.

Di urutan berikutnya ditempati pasangan Endang Irzal-Asrul Syukur

(Demokrat-Gerindra) dengan meraih 21,8 persen, pasangan Fauzi Bahar-Yohanes Dahlan (PAN-PPP) meraih 16,06 persen, dan Ediwarman-Husni Hadi (Koalisi 24 parpol) hanya menyabet 4,1 persen.

Calon PKS Unggul Sementara di Pilkada Sumbar

VIVAnews. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Muslim Kasim untuk sementara unggul dalam perolehan suara sementara berdasarkan hasil hitung cepat Lingkaran Survey Indonesia (LSI) yang ditayangkan televisi swasta.

Pasangan calon yang diusung koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hanura ini dalam penghitungan sementara LSI memperoleh 31 persen suara dari 46 persen suara yang masuk.

Irwan Prayitno yang untuk keduakalinya terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumbar I ini, sebelumnya juga bersaing pada Pilkada Sumbar lima tahun sebelumnya.

Saat itu kader PKS ini kalah dari pasangan Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman. Sejauh ini perolehan suara antara pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim dengan Marlis Rahman-Aristo Munandar, bersaing ketat.

Anggota Dewan: Bukan Surat Panggilan Tapi Formulir Klarifikasi

Dugaan Korupsi DPRD DKI

Jakarta. Anggota DPRD DKI membenarkan adanya surat yang dilayangkan KPK kepada beberapa politisi Kebon Sirih. Namun surat tersebut bukanlah surat panggilan, melainkan formulir isian.

"Yang saya tahu itu bukan surat panggilan tapi formulir klarifikasi," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Slamet Nurdin saat dihubungi detikcom, Rabu (30/6/2010).

Slamet mengaku jika dirinya tidak menerima surat panggilan tersebut, tetapi rekannya dari fraksi lain.

"Dalam formulir ditanyakan apakah pernah menerima gratifikasi, nanti dijawab dan dikirim kembali ke KPK. Bukan surat panggilan setahu saya," tambah politisi PKS ini.

Sumbar Gelar 14 Pilkada Serentak Rabu

VIVAnews. Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat serentak akan digelar besok, Rabu 30 Juni 2010, di 19 Kabupaten/Kota.

Tercatat sebanyak 3.262.656 pemilih akan memberikan hak suaranya pada 10.956 tempat pemungutan suara di 19 kota dan kabupaten.

Namun, bagi warga Sumatera Barat yang belum menerima undangan dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara dan tidak memiliki kartu pemilih tetap, tetap bisa ikut memilih, asalkan namanya masuk dalam daftar pemilih tetap.

"Jika telah masuk DPT, maka hak suara tidak akan hilang meski belum menerima undangan dari KPPS," kata Koordinator Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Husni Kamil Manik di Padang, Selasa 29 Juni 2010.

PKS Sayangkan Aksi FPI dalam Kasus Pengusiran Rieke

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam sikap ormas yang mengusir kegiatan sosialisasi Komisi IX DPR di Banyuwangi. PKS melihat acara Ribka Tjiptaning dan Rieke resmi acara sosialisasi DPR.

"Ini kelompok massa. Jadi kita sendiri menyayangkan tindakan itu," tegas Wakil Ketua DPP PKS Agus Purnomo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/6/2010).

Agus mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap insiden tersebut. Agus khawatir undangan acara yang agak provokatif yang menjadi penyebabnya. "Memang acaranya sosialisasi program Komisi IX. Di DPC kita ada informasi temu korban orba, mungkin ini yang mengundang," terang Agus.

PKS Sambut Baik Darmin Diperiksa Mabes Polri Soal Kasus Gayus Tambunan

Jakarta, RMOL. Fraksi PKS menyambut baik rencana Mabes Polri yang akan memanggil mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution terkait dengan dugaan pengemplangan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT).

"Ya, itu sudah seharusnnya. Dia kan penanggung jawab," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 28/6).

Kata Mustafa Kamal, persoalan ini juga akan menjadi salah satu hal yang akan ditanyakan Komisi XI DPR saat menggelar fit and proper test terhadap Darmin Nasution sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia pertengahan Juli mendatang setelah reses.

Cerdas Mengemas Dakwah

Dakwah adalah aktifitas mengajak semua orang untuk lebih baik dari sebelumnya. Ketika aktifitas itu terus berlanjut secara bertahap, maka kebaikan demi kebaikan itu akan mengarahkan seseorang berubah menjadi sosok yang berkepribadian islami. Bukan hanya akidah dan keyakinan yang teguh akan keesaan Allah SWT, tetapi juga disertai dengan konsistensi ibadah, kemapanan dalam beretika (baca : akhlak), plus semangat dalam menebarkan kebaikan pada yang lainnya. Inilah yang sering disebut dengan syakhsiyah muslimah mutakamilah atau kepribadian muslim yang integral / komprehensif.

Tetapi tujuan akhir di atas bukanlah dakwah itu sendiri. Dakwah adalah proses untuk mencapai tujuan itu sendiri. Ia tetaplah sekedar seni untuk mengajak orang setingkat lebih baik dari sebelumnya. Dan jika proses itu kita lakukan dengan berkelanjutan dan istiqomah, maka tercapai tujuan dakwah adalah ‘bonus’ yang disisipkan Allah SWT di dunia ini. Sekali lagi mari kita lihat dakwah sebagai proses, atau lebih tepatnya seni mengajak dan mempengaruhi orang pada kebaikan. Karenanya keberkahan dan kesuksesannya dilihat dari proses yang kita jalani, bukan hasilnya. Jika kita menganggap kesuksesan dakwah ada pada munculnya pengikut yang banyak dan shalih semua, barangkali secara tidak langsung kita menilai dakwah nabi Nuh as dan nabi yang lainnya gagal semata. Dan anggapan ini tentu saja tidak benar, karena justru nabi Nuh as diabadikan sebagai ulul azmi yang senantiasa menjadi panutan kesabaran bagi kita semua dalam berdakwah.

Mengapa saya mengulang-ngulang bahwa dakwah adalah sebuah seni dan proses yang bertahap? Karena sebuah keyakinan bahwa semua orang punya hak untuk di dakwahi, sebagaimana setiap mereka juga punya kemampuan penerimaan yang berbeda-beda. Dan apapun kejadiannya, saat anda berhasil mengubah orang sedikit lebih baik dari sebelumnya, maka itulah bagian dari kesuksesan dakwah. Tidak berlebihan ketika saya mengumpakan dengan logika sederhana; jika anda mempunyai teman laki-laki anda yang memakai dua anting-anting, lalu anda berhasil membuatnya melepas satu saja anting-anting itu, maka itu adalah sebuah capaian dakwah yang berkah.

BAGAIMANA MENYENTUH HATI

Betapa senang jika kita punya banyak teman. Betapa gembira jika perkataan dan perintah kita diikuti orang lain. Ternyata kuncinya ada pada suasana qalbu kita. Sehingga Rasulullah saw. mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hati yang bersih.

Sebagaimana sabda beliau;

اَلاَ اِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَة اِذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُهُ وَاِذا فَسَدَتْ فَسَدَالجَسَدُ كُلُهُ اَلاَ وَهِيَ القَلْبُ (روه البخاري ومسلم)

“Ketahuilah bahwa sesunggunhynya dalam jasad itu terdapat segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya, ketahuilah bahwa ia adalah hati (qalbu).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sungguh beruntung bagi siapapun wabilkhusus aktifis dakwah , yang mampu menata qolbunya menjadi hati yang baik, bening, jernih, bersih, dan selamat (صَلَحَتْ ).

Sungguh berbahagia dan mengesankan bagi siapapun sekiranya memiliki qolbu yang tertata, terpelihara, dan terawat dengan sebaik-baiknya. Karena selain senantiasa merasakan kelapangan, ketenangan, ketenteraman, kesejukan, dan indahnya hidup di dunia ini, pancaran kebeningan hati pun akan tersemburat pula dari indahnya setiap aktivitas yang dilakukan (صَلَحَ الجَسَدُ كُلُهُ).

Debat tak selalu Hebat

Setiap pagi dan setiap hari televisi kita dipenuhi diskusi dan debat. Ada yang hangat dan ada pula yang panas. Anehnya pula semakin panas, semakin disuka. Bahkan ada stasiun TV yang menggambarkan debat sebagai suasana pertarungan ring tinju, dimana setiap sesi dibatasi dengan bunyi bel, ibaratnya pergantian ronde dalam sasana sesungguhnya. Lebih lengkap lagi, masing-masing pihak didampingi dengan suporter lengkap dengan ragam atributnya. Mereka siap bersorak saat jagonya bicara, sebagaimana mereka juga siap mencemooh saat lawan bicara jagonya sedang menyela. Sorak sorai dan cemoohan bersahutan. Dan ternyata semua senang, Penonton juga senang, buktinya rating acara tersebut langsung melangit.

Ada ungkapan yang menarik, dalam setiap kepala ada pendapatnya sendiri-sendiri. Dalam banyak hal pasti ada perbedaan. Suami istri saja bisa berbeda pendapat, anak kembar juga demikian, dalam hal yang sederhana berkaitan dengan hobi dan selera misalnya. Apalagi jika dikembangkan dalam masalah yang lebih luas dan rumit lagi.

Saya sendiri aslinya terlihat senang berdebat. Tapi ternyata tidak semua kesempatan berdebat itu harus ditanggapi. Apalagi hasil akhirnya sudah sama-sama tahu, maka buat apa meladeni jika itu harus menggadaikan ukhuwah? Apalagi jika kemudian banyak yang menonton dan tepuk tangan? Kemudian selesai acara masing-masing tidak akan pernah puas dengan jawaban dan bantahan? yang ada justru malah dendam semakin menghujam dalam dada. Jika itu terjadi antar kelompok agama, merinding saya memikirkannya.

Pilkada Serentak Hemat Rp 40 Miliar

Pemilihan kepala daerah (pilkada) provinsi dan enam kabupaten yang berlangsung serentak pada 3 Juli 2010 akan menghemat anggaran hingga Rp 40 miliar.

Demikian pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Dunan Herawan, Selasa (15/6). "Penghematan anggaran ini yang menjadi dasar bagi KPU provinsi untuk menggelar pilkada serentak dengan enam kabupaten lainnya," katanya di Bengkulu.

Dunan mengatakan, jika pilkada provinsi terpisah dengan pilkada enam kabupaten yaitu Muko Muko, Lebong, Kepahiang, Rejang Lebong, Seluma, dan Kaur, maka daerah harus menyediakan dana Rp 100 miliar.

Sedangkan jika berlangsung serentak akan ada dana sharing dengan enam kabupaten tersebut untuk membayar gaji petugas pemilihan umum sehingga daerah hanya mengeluarkan dana Rp 60 miliar. "Selain itu karena jaraknya juga hanya beberapa bulan jadi kami menilai jangan sampai pilkada ini membebani masyarakat sehingga diadakan serentak," jelasnya.

PKS: Mustahil TDL Naik Juli

Metrotvnews.com, Cirebon. Rencana penaikan tarif dasar listrik (TDL) per Juli 2010 terus ditentang banyak pihak. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera hingga kini kukuh menolak rencana penaikan hingga 15 persen. Sebab, dianggap bisa menimbulkan gejolak sosial masyarakat.

Bila jadi, penaikan TDL tinggal menghitung hari. Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddik di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (29/6) berpendapat lain. Menurutnya, rencana itu belum menjadi putusan antara pemerintah dengan DPR. Artinya, tambah Mahfudz, tak mungkin diterapkan di awal Juli.

Ia mengimbuhkan, rencana penaikan TDL baru ide sepihak PLN. Menurutnya, baik Komisi VII yang membidangi kelistrikan maupun pemerintah belum memberi persetujuan. Kalau pun jadi, diprediksi memicu gejolak sosial. (Dedy Musashi/*****)


Sumber: www.metrotvnews.com

PKS pantas disebut : "Ini Baru PKS...!!!"

Fenomena Partai Keadilan Sejahtera

Penegasan itu memperkuat pernyataan yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Februari 2008, bahwa kelompok keagamaan yang berbenturan dengan pluralitas akan hancur. Karena itu, tidak mengherankan, meski dinamika politik selama empat minggu terakhir ini kumuh dan sarat dengan politik kepentingan serta gagasan sesat seperti dana aspirasi, keputusan Musyawarah Nasional II PKS sebagai partai terbuka menjadi memesona. Ibaratnya, ia melakukan salto mortal, loncatan berputar yang atraktif dan memukau publik.

Peneguhan itu adalah penampakan (fenomena) yang mengentak kesadaran publik, yang selama ini menganggap PKS sebagai partai yang militan, eksklusif, dan berpaham Islam konservatif, tegas menyatakan sebagai partai inklusif. Sedemikian kuatnya persepsi itu, meski tanda PKS sebagai partai terbuka sudah dilakukan sejak tahun 2000, banyak kalangan meragukan otentisitas niat itu. Afirmasi menjadi extraordinary event karena diputuskan dalam forum yang bobot politisnya tinggi. Karena itu, meski perubahan itu memicu kontroversi internal, tetapi tetap sarat makna. PKS sedang berjuang dan mengukir sejarah meninggalkan stigmatisasi sebagai partai kanan, eksklusif, dan ortodoks, menjadi partai modern, demokratis, dan progresif.

Sebagai simbol keterbukaan, PKS bahkan mengundang beberapa wakil dari negara Barat, seperti Jerman, Australia, dan Amerika Serikat, yang selama ini memiliki sikap dan pandangan yang berbeda mengenai isu yang menjadi kepedulian PKS, yaitu eksistensi negara Palestina. Bahkan, negara itu responsnya juga samar-samar terhadap serbuan Israel pada kapal Freedom Flotilla yang menuju Gaza dengan misi perdamaian.

PKS Jujur Menjadi Partai Terbuka

Jakarta. Keseriusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka dan moderat dinilai sebagai upaya sungguh-sungguh dan jujur. Mengapa?

Indonesianis asal Australia yang juga profesor pada Australia National University (ANU) Greg Fealy menilai, ada upaya sungguh-sungguh dari PKS untuk menjadi partai terbuka dan moderat. Menurut dia, upaya ini jelas menggunakan logika politik.

“Karena tanpa strategi inklusif, bagaimana bisa di atas 10 persen suara di masa mendatang,” katanya kepada wartawan termasuk R Ferdian Andi R dari INILAH.COM, di sela-sela Munas II PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, akhir pekan lalu. Berikut wawancara lengkapnya:

Apakah Anda melihat PKS tulus untuk menjadi partai inklusif?

Saya kira mereka jujur dengan usaha ini. Selain itu ada juga logika politik di belakang strategi keterbukaan partai. Dengan strategi itu, PKS bisa tumbuh cepat menjadi partai besar. Tanpa strategi inklusif, bagaimana bisa di atas 10 persen suara di masa mendatang.

PPP Kemungkinan Kuat Usung Nur Mahmudi

DEPOK. Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) menyambangi kantor Balai Kota Depok menyampaikan kemungkinan dukungan terhadap Nur Mahmudi Ismail untuk kembali maju dalam Pemilukada Depok, 16 Oktober 2010.

Kemungkinan tersebut disusul dengan koalisi yang akan segera dilakukan antara PPP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Sekretaris DPC PPP Rudi Faulana mengatakan, secara resmi usungan bagi Nur Mahmudi akan diumumkan setelah pihaknya menggelar Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) pada Rabu 30 Juni mendatang. Kata Rudi, pihaknya akan mengumumkan usungan untuk pasangan paket pasangan wali kota dan wakil wali kota Depok.

“Kami juga datangi ke hampir semua calon, tapi kami ingin berkoalisi dengan PKS, harus jelas koalisinya dengan yang lain karena DPC PPP tidak memungkinkan mengusungkan sendiri nama pasangan calon. Selain itu, kami mendukung yang sudah memiliki kendaraan pasti,” kata Rudi kepada wartawan di ruang kerja Nur Mahmudi, Senin (28/06/10).

PKS Sarankan SBY Tambah Calon Baru

CALON GUBERNUR BI

Jakarta, RMOL. Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal menyatakan sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan untuk menambah calon lain selain Darmin Nasution sebagai calon Gubernur Bank Indonesia.

Menurutnya, hal ini penting untuk mengantisipasi bila Darmin Nasution ditolak DPR. Karena kalau Darmin Nasution ditolak dan Presiden akan mengajukan lagi, hal itu sama saja dengan dua kali kerja.

"Kenapa tidak memaksimalkan dua atau tiga calon, mumpung masih ada waktu. Tapi tergantung Presiden memikirkan yang terbaik, UU memang membolehkan mengajukan satu, dua atau tiga calon," ujar Mustafa saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Senin, 28/6).

Loloskan 145 Calon, Pansel KPK Dinilai Terlalu Longgar

Jakarta. Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK meloloskan 145 nama calon yang lulus seleksi administrasi. Terkait hal itu, Pansel dinilai terlalu longgar, mengingat dari 145 nama juga terdapat calon dengan rekam jejak yang jelas-jelas bermasalah.

"Pansel sangat akomodatif. Seperti terlalu longgar dengan angka 145 nama," kata anggota Komisi III (Hukum) DPR, Nasir Jamil, saat dihubungi detikcom, Minggu (27/6/2010).

Nasir mengkhawatirkan seleksi selanjutnya atas 145 nama bisa sangat menguras energi pansel. Padahal, pansel bisa langsung mencoret nama-nama calon yang dinilai mempunyai rekam jejak buruk, seperti pengacara pembela koruptor.

Kantor DPW PKS Sumbar Dilempari Bom Molotov

INILAH.COM, Padang. Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal pada Senin (28/6) sekitar pukul 03.00 WIB.

Ronal (30), kader PKS di Padang menceritakan dirinya ketika itu sedang berada di dalam kantor bersama dua orang temannya. "Ketika itu kami sedang tidur di dalam kantor DPW PKS Sumbar. Kami pun terjaga ketika mendengar suara keras dari luar kantor," ujarnya.

Mereka lantas keluar untuk melihat apa yang terjadi. "Kami melihat pecahan botol berserakan serta tumpahan bahan bakar yang berada di teras kantor ini," katanya.

20 Anggota DPR Berangkat ke Gaza Malam Ini

Jakarta. 20 Anggota Komisi I DPR RI akan berangkat ke Jalur Gaza, tengah malam nanti. Selain Gaza, mereka juga akan mengunjungi Yordania, Suriah dan Lebanon.

"Nanti berangkat pukul 00.00 WIB, dengan maskapai Emirates," ujar anggota Komisi I DPR Al-Muzammil Yusuf kepada detikcom, Minggu (27/6/2010).

Menurut Muzammil, ada 20 anggota Komisi I yang berangkat. Rombongan ini dipimpin oleh Agus Gumiwang dari Fraksi Partai Golkar dan TB Hasanuddin dari FPDIP. Selain itu rombongan ini juga membawa berbagai LSM kemanusiaan seperti Mer-C, Dompet Dhuafa, KISPA, KNRP dan lainnya.

Habib Nabil Minta Bulog Dibubarkan Jika Manajemennya Tidak Diperbaiki

Jika dalam waktu dekat manajemen bulog tidak diperbaiki, maka anggota komisi IV DPR RI dari fraksi PKS, Habib Nabil Al Musawwa meminta bulog dibubarkan.

Penegasan ini disampaikannya kepada Abdi Persada FM dalam konfrensi pers saat melakukan reses ke daerah pemilihannya kemarin. Pembubaran diwacanakan karena Bulog disinyalir melakukan penyimpangan pendistribusian raskin, seperti halnya kasus yang terjadi di Jawa Tengah, NTB dan Lampung beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya berdasarkan hasil inspeksi di lapangan pihaknya banyak menemukan penyimpangan terjadi di kantor Bulog dalam bentuk melakukan proses ulang terhadap beras yang sebenarnya sudah rusak dan bau apek. Hal ini merupakan bentuk pengkhianatan kepada masyarakat.

Pengajuan Dana Bansos Diperketat

SUKOHARJO. Semakin banyaknya kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Sukoharjo oleh pihak-pihak tertentu pada tahun-tahun sebelumnya, membuat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo memperketat dan pemperbaruhi sistem pencairan dana Bansos tahun 2010.

“Perbaikan sistem dalam pencairan dana Bansos di Sukoharjo akan lebih selektif dan diperketat untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana,” ujar Kepala DPPKAD Sukoharjo, Agus Santosa, Senin (28/6).

Selain itu, menurut dia, dana Bansos di Sukoharjo sudah dicairkan pada tanggal 4 Juni 2010 dengan dana sebesar Rp 19 miliar yang berasal dari APBD. Agus menjelaskan, pengajuan dana Bansos untuk tahun 2010 ini, sistemnya sudah tidak sama lagi dengan tahun sebelumnya.

PKS Bagaikan Kereta

PK-Sejahtera Online. PKS bagaikan kereta. Demikian disampaikan Sekjen PKS Anis Matta pada salah satu stasiun televisi swasta nasional, (22/6).

“Bila lokomatif telah bergerak menuju suatu arah maka, seluruh gerbong yang berada di belakangnya akan bergerak ke satu arah tanpa terkecuali” jelas Anis mengibaratkan kesolidan para pimpinan dan anggota PKS dalam menjalani roda partai. .

Hal ini Anis sampaikan untuk menjawab pernyataan para pengamat politik yang memprediksi PKS akan ditinggalkan para kader PKS yang sebagian besar dari kalangan Islam yang kuat, karena PKS mengubah visi barunya menjadi partai yang terbuka dengan menerima anggota non muslim sebagai anggotanya.

Dukungan Untuk Nur Mahmudi Terus Berdatangan

JELANG PILKADA DEPOK

Depok, RMOL. Kandidat bakal calon (balon) Walikota Depok yang dikabarkan bakal maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nur Mahmudi Ismail nampaknya terus mendapat dukungan jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Depok, 16 Oktober 2010.

Kali ini dukungan tersebut datang dari beberapa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), Paguyuban Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka (Pacinkum) bahkan dari Komuninitas pedagang koran di Kota Depok.

Kepada Rakyat Merdeka Online, Ketua Koalisi Kerakyatan, Gita Kurniawan membenarkan informasi tersebut.

Gubernur Jabar Gelontorkan Rp480 M Bangun Sekolah

INILAH.COM, Bandung. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berkomitmen untuk membangun pendidikan di Jawa Barat. Untuk merealisasikan, dana Rp480 miliar pun digelontorkan.

Sebagian dari dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD 2010 akan digunakannya untuk rehabilitasi ruang kelas sebanyak 2.328 sekolah, perbaikan 3.000 ruang kelas yang rusak akibat gempa bumi September 2009, pembangunan 120 unit SMK baru dengan total anggaran mencapai Rp480 miliar.

"Terobosan dan loncatan dalam membangun dunia pendidikan Jawa Barat harus terus dilakukan. Khususnya untuk mengejar target nasional Angka Partisipasi Kasar atau APK tingkatSLTA yaitu sebesar 68%. Selain itu berbagai program terus digulirkan seperti beasiswa BAGUS, BOS Provinsi, buku gratis pada mata pelajaran yang di-UN-kan untuk seluruh siswa, dan bantuan seragam sekolah bagi siswa tidak mampu serta penyediaan Beasiswa pendidikan menengah dan tinggi," ujarnya saat melepas lulusan sekolah di lingkup Yayasan Darmaloka tahun ajaran 2009/2010, di Gedung Sate, Bandung, Senin (21/6).

PKS Bantah Setengah Hati untuk Non Muslim

Jakarta, RMOL. PKS membantah setengah hati kepada kelompok non muslim karena hanya membuka peluang bagi kelompok tersebut menjadi pengurus hanya di daerah-didaerah yang minoritas muslim.

"Tidak. Kita penuh terbuka. Cuman akes proporsionalitas yang dikedepankan. Selama ini yang berjuang di daerah mayoritas muslim adalah kader muslim," ujar Wakil Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera DPP PKS, Muhammad Idris Luthfi saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 27/6).

Makanya, ujar anggota Komisi VII DPR ini, kelompok non muslim harus bisa menunjukkan terlebih dahulu pengorbanannya di daerah yang mayoritas muslim. Karena menurutnya, tidak mungkin seseorang langsung diangkat menjadi pengurus partai.

Anggota Komisi III: Kapolri Baru Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

Jakarta. Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Polri membuat lembaga itu jadi perhatian publik. Maka sudah seharusnya Kapolri baru adalah sosok yang dapat diterima oleh publik.

"Ini untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada polisi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak di luar Polri," kata anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil saat dihubungi detikcom, Sabtu (26/6/2010).

Saat ini ada 8 nama calon Kapolri telah dipegang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Besar harapan calon terpilih adalah tokoh yang berintegritas dan peka terhadap kebutuhan publik demi menyelamatkan institusi Polri ke depan.

Catut Bupati Terpilih, Tipu Penjual Sate

SUKOHARJO. Nama Bupati Sukoharjo terpilih, Wardoyo Wijaya dicatut untuk menipu warung sate kambing Pak “Momo”, Jumat (25/6) kemarin. Penipuan itu mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1,2 juta.

Setelah berhasil di korban pertama, pelaku yang sama dikabarkan menipu warung sate kambing Pak “Pur”, dengan modus serupa. Yakni pesan sate kambing 1.500 tusuk, dengan alasan untuk hajatan di rumah Wardoyo Wijaya.

Informasi yang dihimpun Joglosemar menyebutkan, saat selesai salat Jumat, ada seseorang datang ke warung sate Pak ”Momo”. Ia memesan sate sebanyak empat ekor kambing masak, yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan di rumah Wardoyo Wijaya, pekan depan.

Penerimaan Siswa Baru Rawan Titipan

SUKOHARJO. Penerimaan siswa baru tahun ajaran 2010/2011 yang serentak akan dilakukan di Sukoharjo dikhawatirkan diwarnai budaya titipan. Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan anggota DPRD Sukoharjo.

“Seperti yang terjadi di tahun ajaran sebelumnya, fenomena siswa titipan masih terjadi di Sukoharjo, dan itu sangat memalukan bagi dunia pendidikan,” ujar Sekretaris LSM LPSEM Wahyono kepada wartawan, Sabtu (26/6).

Praktik siswa titipan semacam itu jika, masih terjadi dan membudaya, menurut Wahyono akan menurunkan kualitas pendidikan secara umum. Selain itu juga bisa merugikan sekolah bersangkutan, karena akan menurunkan kualitas outpunnya.

PKS Menjadi Partai Pragmatis?

Musyawarah Nasional (Munas) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta beberapa waktu lalu diwarnai gagasan pentingnya keterbukaan partai. Walau kedua istilah itu saling kontras, PKS seolah digiring untuk menentukan pilihan apakah menjadi partai eksklusif atau inklusif. Tidak disangkal lagi bahwa PKS selama ini dikenal sebagai partai berbasis muslim dan tentunya berasas Islam. PKS identik dengan partai kader, ideologis, militan, loyal, dan solid, corak kepemimpinan “tak terbantah”. Antara pimpinan dan anggota partai seiya sekata.

Gagasan keterbukaan PKS perlu menilik lebih jauh arti dan maksud keterbukaan itu sendiri. Sebuah arti yang tidak simplistis dan melulu berorientasi pada kebutuhan pragmatisme politik. Keterbukaan bukan berarti “buka-bukaan” sebagaimana ditunjukkan oleh dipilihnya Hotel Ritz Carlton sebagai tempat pesta demokrasi PKS. Terang benderang PKS membuka diri untuk tidak sinis lagi terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat (AS). Hotel yang disinggahi PKS untuk dijadikan tempat Munas II merupakan simbol kekuatan ekonomi AS. Padahal selama ini PKS kerap menolak keras simbol-simbol AS bahkan politik hegemoninya.

Simplifikasi makna keterbukaan demikian dikhawatirkan dapat membuka pintu lebar hengkangnya kader-kader PKS. Tidak salah kiranya jika sebagian kalangan menilai PKS kian pragmatis. Keterkenalan PKS sebagai partai kader tergantikan oleh pragmatisme PKS untuk bermain di ranah konstruksi citra. Bisa jadi gagasan keterbukaan PKS di mata dunia Barat dengan langgam yang cenderung vulgar dan terkesan “buka-bukaan” lebih dilatari oleh keterpojokan citra Islam fundamentalis yang selama ini dicitrakan Barat sebagai “teroris”.

“Orang terlantar rentan tidak tercatat data kependudukan”

Solo (Espos). Pansus Administrasi Kependudukan (Adminduk) DPRD Solo menilai orang terlantar sangat rentan sebagai penduduk yang tidak tercatat dalam Adminduk.

Menurut anggota Pansus Adminduk, Asih Sunjoto Putro, terdapat beberapa kalangan yang masuk dalam kategori sebagai penduduk yang rentan terhadap pencatatan Adminduk. “Mereka adalah orang terlantar, korban bencana alam hingga korban kerusuhan. Kalau di Solo yang paling mungkin adalah orang terlantar,” ungkap Asih, Minggu (27/6).

Mereka dinyatakan rentan pencatatan Adminduk karena memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa mengurus administrasi untuk pencatatan data kependudukan. Dia mengatakan, pihak yang rentan dalam Adminduk itu sudah tertuang dalam UU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 11/2010 Pasal 19.

PAN: Suara PKS di 2014 Bakal Hilang 40%

JAKARTA. Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merubah haluan dari partai Islam menjadi partai tengah merupakan terobosan yang riskan dan beresiko besar. Imbasnya, partai berlambang bulan sabit kembar itu diprediksi akan kehilangan 40 persen suara pada Pemilu 2014 mendatang.

Demikian dipaparkan Ketua DPP PAN Bidang Politik, Bima Arya Sugiharto, di Jakarta, Kamis (24/6/2010).

"Kalau disurvei 40 persen pemilih PKS kecewa dengan langkah ini. PKS akan kehilangan 40 persen suaranya yang akan lari ke partai Islam lain. Sementara pemilih baru yang akan memilih PKS tentunya membutuhkan bukti bahwa PKS telah berubah," paparnya.

Menjadi Partai Terbuka

Menjelang 2014, terkesan banyak strategi dan taktik mulai dijalankan partai-partai politik untuk memenangi Pemilu. Sama sekali tidak salah karena pemilu membuka ajang pertarungan ideologi antarpartai demi kemenangan visi dan misi masing-masing. Wajar kalau mereka berusaha menyempurnakan diri dan lebih menjelaskan apa sebenarnya visi dan misi serta tantangan masing-masing agar pemilih bisa menentukan dengan pasti, dan agar jangan sampai salah mengerti atau salah asumsi. Sikap demikian tentu kita sambut positif.

Khusus tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ada kesan dia bergerak makin ke tengah, makin merapat ke negeri Obama dengan sengaja memilih hotel lambang Amerika (Ritz Carlton) sebagai tempat munas ke-2 yang berakhir hari Minggu lalu. Tentang itu, ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin menyatakan bahwa yang dilakukan PKS bukan suatu strategi atau taktik, melainkan sesuai ajaran Islam untuk menjadi umat di tengah. Produk-produk kebajikannya harus bisa dinikmati semua kalangan, bukan hanya orang muslim saja.

Apa pun, langkah PKS tersebut sama sekali tidak terduga dan seakan menafikan pendapat Profesor Harvard, Samuel Huntington, dalam buku Clash of Civilizations (1996), khususnya tentang Islam dan Barat.

DPRD DKI: Perbaikan Pelayanan Transportasi Perlu Libatkan Pusat

Jakarta. Upaya Kementerian Perhubungan (Perhub) untuk memperbaiki sistem transportasi massal dengan menerapkan standar pelayanan minimum (SPM) mendapat sorotan tajam. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SPM dinilai tidak akan berhasil tanpa melibatkan peran pemerintah pusat.

"Tanpa ada keterlibatan pemerintah pusat, peraturan itu (RPP) hanya akan jadi peraturan yang tidak bisa dilaksanakan," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin saat dihubungi wartawan, Kamis (24/6/2010).

Pemerintah pusat yang dimaksud oleh ketua komisi yang juga membidangi masalah transportasi ini adalah peran dari kementerian dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan SPM tersebut.

Ijinkan kami terus Bekerja

di kaskus pan emang banyak yang golput ...
jadi biasa deh kalau emang pada kenceng kritik2nya ...
terima kasih agan dan sahabat semua atas 'kontrol dan pengawasannya'
doakan kami bisa terus berbuat untuk indonesia
meski dihadapan agan2 seolah tidak berguna

dulu pks dibilang eksklusif , dicaci-caci dituduh antek teroris
sekarang platform terbuka dan nasionalis, dituduh munafik, dan antek amerika

bayangkan kalau semua ini harus sibuk kami tanggapi
maka kami tak akan sempat bekerja untuk negeri ini

Gedung Baru Dewan Tidak Krusial

Lebih Setuju Bangun Kawasan Pemerintahan Terintegrasi dengan Pemkot

SURABAYA. Usul anggota DPRD Surabaya untuk memiliki gedung baru dewan menuai pro dan kontra. Sinyal penolakan pembangunan gedung baru dewan itu disuarakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Suyanto. Pria yang juga wakil ketua DPRD Surabaya itu berpendapat bahwa pembangunan gedung baru dewan dianggap tidak krusial untuk saat ini. ''Karena gedung ini masih layak," ujarnya kemarin (23/6).

Justru Suyanto setuju jika pemkot membangun kawasan pemerintahan yang integral di mana gedung dewan masuk dalam penataan tersebut. ''Karena idealnya memang demikian," tutur dia.

Suyanto menjelaskan, berdasar UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memang harus demikian. Dengan begitu, kontrol terhadap eksekutif lebih mudah.

Jangan Beratkan Murid

WAKIL Ketua DPRD Kota Pontianak Arif Joni Prasetyo mengingatkan agar biaya penerimaan siswa baru yang akan dilaksanakan mulai 1 Juli, harus dilakukan transparan dan tidak memberatkan orang tua.

“Jika ada pungutan dalam penerimaan siswa baru, pungutan tersebut harus dibuat sedemikian rupa, agar tidak memberatkan orang tua,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Rabu (23/6).

Mantan pendidik ini meminta kepada pihak sekolah agar pungutan yang ditarik tersebut tidak menyebabkan calon siswa urung mendaftar dikarenakan ketiadaan biaya.

“Jangan sampai karena pungutan yang terlalu tinggi menyebabkan anak menjadi tidak sekolah. Apalagi anak tersebut memiliki potensi dan prestasi,” katanya.

Andi Rahmat : Sumbar Perlu Pemimpin yang Peduli Rakyat

Padangmedia.Com, PADANG. Sumatera Barat dulu punya tokoh nasional seperti Sutan Syahrir, HAMKA atau H.Agus Salim. Kini Sumbar juga punya tokoh nasional yang penuh pengalaman yaitu Irwan Prayitno. Apalagi figur itu kini berpasangan dengan Muslim Kasim yang cukup berpengalaman di bidang pemerintahan.

“Pengalamannya di kancah nasional tak diragukan lagi. Ia pernah duduk sebagai anggota DPRI RI di beberapa komisi, sehingga membuatnya telah memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin Sumbar lima tahun ke depan,” ungkap Andi Rahmat, Anggota DPR RI dari fraksi PKS lewat orasinya, Selasa (22/06), dalam Kampanye Terbuka pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2010-2015, Irwan Prayitno- Muslim Kasim.

Anggota DPR RI yang dikenal vokal untuk mengusut tuntas Century Gate tersebut juga menyampaikan bahwa jika Sumbar ingin lebih baik pasca gempa haruslah memiliki pemimpin yang peduli rakyat. Hal itulah yang ditemukan dalam sosok seorang Irwan yang kemudian berpasangan dengan Muslim Kasim sebagai kandidat pemimpin daerah Sumbar lima tahun mendatang.

Dakwah itu...

Dakwah itu panjang jalannya
Dakwah itu sedikit pengusungnya
Dakwah itu banyak rintangannya
Tapi surga balasannya

Dakwah itu infakkan harta
Dakwah itu infakkan jiwa
Dakwah itu infakkan segalanya
Demi tegak kalimat-Nya

Bersabarlah bersabarlah
Bersabar dan bersabar
Bersabarlah bersabarlah
Di dalam berdakwah

Tokoh Pluralis Sambut Positif Sikap PKS

Gerakan Peduli Pluralisme

JAKARTA, KOMPAS.com. Hasil Musyawarah II Partai Keadilan Sejahtera yang memutuskan bahwa partai dakwah tersebut menjadi partai terbuka disambut positif tokoh pluralis.

Tokoh Nadhlatul Ulama, Slamet Effendy Yusuf, mengatakan, keputusan tersebut merupakan transformasi sebuah partai politik. Terlepas dari apakah keputusan tersebut merupakan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara majemuk atau hanya sekadar strategi meraih lebih banyak suara, Slamet menyambut positif.

"Untuk membesarkan diri, parpol memang tidak bisa eksklusif, harus inklusif. PKS memang harus menyatu dengan tujuan politik nasional, yaitu demokrasi. Demokrasi mengajarkan kebebasan dan kesetaraan. Pada tingkat kesetaraan, maka anggota parpol harus lebih plural," ujar Slamet pada diskusi yang digelar Gerakan Peduli Pluralisme di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Selasa (22/6/2010).

Metamorfosa PKS

Mata Najwa / Rabu, 23 Juni 2010 23:17 WIB

Pengin lihat Live Streamingnya?

Klik di sini!

Pengamat: PKS lakukan Perubahan Paradigmatik

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA. Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka diri bagi kalangan non muslim dipandang pengamat politik Fachry Ali sebagai lompatan yang penting

"Ini perubahan yang paradigmatik ketika mencantolkan ke nasionalisme, walaupun agak terlambat,’’ papar Fachry. Dijelaskannya, selama ini basis PKS adalah keumatan.

‘’Kader-kader PKS ini bukan kelanjutan dari politik Masyumi, PSII, Perti dan sebagainya,’’ kata Fachry.

Andi Nurpati Jadi Preseden Buruk KPU

Jakarta. Masuknya anggota KPU Andi Nurpati ke dalam kepengurusan Partai Demokrat (PD) terus menuai pro kontra. Wasekjen PKS Mahfudz Siddik menilai Andi telah meninggalkan preseden buruk di tengah tuntutan independensi KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilukada.

"Ini preseden buruk karena Andi tahu UU. Ketika dia mendaftar menjadi anggota KPU, dia tahu persis bahwa anggota KPU tidak boleh masuk parpol selama masa tugasnya lima tahun di KPU," ujar Mahfudz kepada wartawan, Selasa (22/6/2010).

Menurut Mahfudz, dengan sengaja Andi melanggar aturan sebagai anggota KPU. Andi Nurpati diyakini Mahfud bukan lagi anggota KPU.

Masuk PD, Todung Diminta Mundur dari Pansel KPK Oleh PKS

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Todung Mulya Lubis mundur dari keanggotan di panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga netralitas pansel menyusul masuknya Todung menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Seharusnya tidak boleh sebagai anggota pansel. Sebaiknya ia mundur," kata Sekjen PKS, Anis Matta, saat dihubungi detikcom, Senin (21/6/2010).

Anis juga meminta pansel segera merekrut orang baru pengganti Todung. Namun, kata Anis, orang itu juga harus independen dan lepas dari intervensi kekuatan politik manapun.

Putra Kalimantan Duduk di Struktur Pusat PKS

PK-Sejahtera Online. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2010-2015 telah diumumkan dan kemudian dilantik pada munas PKS yang berlangsung di Jakarta 17-20 Juni 2010. Salah satu dari kepengurusan tersebut masuk nama Riswandi, yang tidak lain adalah Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Riswandi mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan. Bersama dengan Hadi Mulyadi, Ketua DPW PKS Kaltim, Riswandi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memenangkan PKS pada tahun 2014 di wilayah Kalimantan.

Menurut Ibnu Sina, Sekretaris MPW PKS Kalsel. Selain menjadi Wakil Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan, Riswandi juga terpilih menjadi salah satu anggota majelis Syuro yang dipilih sebelumnya oleh kader-kader PKS Kalimantan Selatan beberapa bulan lalu. (arf)


Sumber: PK-Sejahtera Online

PKS untuk semua

Prestasi Kerja Aparatur Pemerintah Kota Depok yang dipimpin Dr.Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc.

Pembangunan tanpa anggaran

Dalam sebuah acara apel siaga partai keadilan sejahtera ahad, 9 maret 2008 M | 01 Rabiul awwal 1429 H Bapak Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, Msc menyempatkan diri untuk hadir bersama dengan beberapa aparat kota. dalam sambutannya Pak Nur, panggilan akrab beliau sempat menyampaikan harapannya semoga Pemilihan Gubernur jawa Barat dapat berjalan lancar dengan tingkat partisipasi masyarakat depok yang tinggi.

Dalam acara tersebut Beliau juga menyampaikan kilas balik pemerintahan kota Depok, yang disamping ada kekurangan juga telah diraih banyak keberhasilan. dengan segala keterbatasan Beliau menyampaikan apa yang telah dicapai oleh kota Depok diantaranya :

Membaca Strategi Politik PKS

Pemilihan umum masih empat tahun lagi, tetapi partai-partai politik semakin mematangkan strateginya untuk memenangi Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden/wakil presiden. Partai Keadilan Sejahtera berupaya untuk naik peringkat menjadi tiga besar pada Pemilu 2014.

Pergeseran format politik yang diusung partai-partai pun terjadi. Partai Golkar, PDI-Perjuangan, dan Partai Demokrat berupaya bergeser ke kanan atau menonjolkan asas keislaman untuk menunjukkan bahwa partai-partai itu bukan lagi dipandang sebagai partai nasionalis sekuler. Sebaliknya, partai-partai yang selama ini menonjolkan asas atau ideologi Islam justru bergeser ke tengah.

Di antara partai-partai berbasis massa Islam yang berani menonjolkan format baru politiknya ke arah tengah adalah PKS. Pada Musyawarah Nasional II PKS, 16-20 Juni 2010 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, PKS semakin menonjolkan dirinya bukan lagi sebagai partai dakwah yang eksklusif, melainkan sudah menjadi partai terbuka bagi warga negara Indonesia non-Muslim untuk bergabung ke partai itu.

Pilkada Sumbar: Menimbang 5 Kandidat Gubernur

Sangat menarik debat kandidat gubernur Sumbar yang ditayangkan TV One beberapa waktu lalu. Kelima kandidat telah memaparkan visi, misi dan janji-janjinya. Telah terlihat pula kelebihan dan kekurangan masing-masing kandidat. Mana kandidat yang visoner, optimis mampu membangun Sumbar dan mengerti SWOT Sumbar sangat terlihat jelas. Mana kandidat yang pesimis, emosional, tidak visioner, gagap menghadapi persoalan dan kurang memiliki kapasitas juga terlihat. Itulah gunanya diadakan debat untuk melihat tidak saja foto (yang selama ini terlihat di jalan-jalan) tetapi juga ”isi kepala” kandidat.

Ada satu yang kurang dari kelima kandidat, yaitu kepeduliannya terhadap pemberdayaan perempuan, pendidikan perempuan dan parenting. Tidak ada kandidat yang menyatakan keberpihakanya kepada ibu menyususi, dan proteksi terhadap bahaya produsen susu formula yang menyalahi etika yang telah ditetapkan WHO dan UNICEF. Tak apalah, saya bisa memaklumi, mungkin karena waktunya yang sangat terbatas.

Saya mencoba ”manyigi” satu persatu kandidat kita sebagai tanggapan pribadi seorang rakyat jelata yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pemberdayaan perempuan, pendidikan dan kesehatan untuk perempuan serta anak-anak, parenting, ekonomi dan politik.