jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Rabu, 30 Juni 2010

Rp 70 Miliar Sisa APBD Tidak Logis

SUKOHARJO. Seluruh jumlah fraksi di DPRD Sukoharjo menilai sisa APBD tahun 2009 sebesar Rp 70 miliar tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak logis. Pasalnya, sisa anggaran sebesar itu dinilai terlalu besar, di tengah dinas-dinas yang kekurangan dana.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Sunarso mengatakan, retribusi daerah hanya mampu direalisasikan 98,14 persen atau Rp 20,143 miliar dari target Rp 20,524 miliar. Padahal norma anggaran untuk pendapatan daerah minimal 100 persen.

Kemudian dari belanja daerah dianggarkan Rp 762,292 miliar hanya terealisasi Rp 710,824 miliar. “Ini sangat disayangkan dan perlu penjelasan, kenapa Bupati menyisakan Rp 29,86 miliar,” ujar Sunarso dalam sidang Paripurna pertanggungjawaban APBD 2009 di DPRD Sukoharjo, Rabu (30/6).

Wakil dari Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani DPRD (FBPKN), Agus Ismail menjelaskan, dari anggaran dana belanja daerah sebesar Rp 762,292 miliar, hanya terealisasi Rp 710,824 miliar. Dari nilai itu, belanja pegawai daerah dianggarkan Rp 496,755 miliar, namun hanya terealisasi Rp 466,894 miliar (93,99 persen) dengan sisa dana Rp 29,868 miliar.

“Belanja bantuan sosial yang hanya terealisasi 94,48 persen menunjukkan kurangnya perencanaan,” tukas Agus.

Terkait realisasi belanja pegawai yang dinilai tidak logis tersebut, Fraksi Golkar dan PAN meminta ada penyelesaian dari Bupati. Sementara itu Fraksi PKS dan PDIP menilai sisa anggaran yang cukup besar itu sangat tidak logis. Apalagi jika melihat dana Jamkesda yang sudah habis dan DPU yang kekurangan dana untuk membenahi sejumlah jalan yang rusak. “Fraksi PDIP sangat menyayangkan sisa dana sebesar itu dan bisa dikatakan program pemerintah daerah banyak yang belum sampai pada rakyat,” jelas Purwanto.

Fraksi PKS menyoroti belum adanya laporan keuangan BUMD Sukoharjo seperti yang sudah diamanatkan dalam ayat 184 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004. Sehingga bisa dikatakan, Fraksi PKS tidak bisa menilai secara objektif laporan kinerja keuangan APBD 2009. (mal)


Sumber: Harian Joglosemar Online

Tidak ada komentar:

Posting Komentar