Ini Daftar Anggota DPR yang Jadi Pansus Revisi UU Terorisme

Jakarta – Pembahasan revisi UU Terorisme di DPR berlanjut. DPR mengesahkan nama-nama anggota Pansus dari semua fraksi.

Pengesahan dilakukan saat rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memimpin paripurna.

Taufik menampilkan nama-nama anggota Pansus. Dia lalu menanyakan apakah Pansus Revisi UU Terorisme itu bisa disahkan.

“Setuju!” jawab anggota DPR peserta paripurna.

Rapor Wakil Rakyat PKS | Nasir Djamil Dirikan 10 Koperasi di Aceh

INILAH.COM - Banyak anggota DPR yang melakukan kegiatan di luar bidang yang digelutinya di komisi. Kebanyakan dari mereka memilih untuk melakukan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Salah satu anggota Dewan yang melakukan kegiatan di luar bidangnya adalah Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil. Sebagai salah satu pimpinan Komisi III yang membidangi hukum, Nasir dalam kegiatannya di dapil tidak banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum.

Kegiatan yang rutin dilakukannya saat menyambangi dapilnya yakni Aceh I yang meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Singkil, Simeulu, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat ini selalu menghabiskan kegiatannya dalam bidang sosial.

Kader PKS Harus Siap Hadapi Gempa Politik

Anggota DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, M Nasir Djamil SAg, mengingatkan para kader partainya agar harus selalu siap menghadapi berbagai isu dan serangan terhadap partai, yang diistilahkannya sebagai ‘gempa politik’.

“Sebagai partai kader dakwah, gelombang gempa politik merupakan hal yang musti dihadapi oleh kader PKS serta dampak dari berbagai cobaan dalam peran menegakkan kebenaran dan menuntun masyarakat dengan penuh kesetiaan tinggi,” ujar Nasir Djamil dalam orasi politiknya, usai pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS se-Kabupaten Pidie Jaya, di halaman tengah Kantor Bupati Pidie Jaya, Minggu (19/6).

Nasir memberikan contoh “gempa politik” atau serangan terhadap kader PKS seperti yang dialami oleh Arifinto, anggota DPR RI dari PKS yang tertangkap kamera dan kemudian dituding mengakses gambar porno saat sidang paripurna DPR -RI beberapa waktu lalu.

“Dengan tegar dan tanggung jawab moral atau gentlemen, beliau (Arifinto) mengundurkan diri dari DPR,” ungkap Nasir.

Calon Kapolri Miliki Tim Sukses

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA. Anggota Komisi Hukum DPR RI Nasir Djamil tidak memungkiri keberadaan tim sukses calon Kapolri. Tim sukses ini bekerja untuk mendongkrak citra calon Kapolri di mata SBY maupun anggota Dewan di Senayan serta partai politik.

"Kalau kita cermati masing-masing memang ada tim sukses. Jadi ini menunjukkan muatan politis lebih dominan," kata Nasir Djamil kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

Politisi asal PKS ini menilai, promosi calon Kapolri yang dijajakan tim sukses berjalan sejak lama dengan tanpa menciderai profesionalitas pejabat Polri.

"Komunikasi yang dilakukan pun masih wajar. Yang perlu dihindari adalah barter kasus, dan money politic," ungkapnya seraya menyatakan, barter kasus justru memasung calon Kapolri berdinas di institusi kepolisian.

Soal Remisi, Presiden Harus Jelaskan ke Publik

JAKARTA. Publik hingga kini masih mempertanyakan alasan pemerintah memberikan remisi dan grasi terhadap sejumlah terpidana korupsi. Karena itu, Presiden seharusnya menjelaskan sendiri ke publik.

“(Pemberian remisi dan grasi kepada koruptor) itu membuat orang terperanjat. Jadi yang lebih tepat adalah Presiden yang langsung menjelaskan, Why? Jangan alasannya disampaikan pembantunya (menteri),” ujar Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil saat berbincang dengan okezone, Senin (23/8/2010).

Termasuk alasan sosiologis yang melatarbelakangi pemberian keringan hukuman itu. “Kalau alasannya karena MA menyetujui (pemberian remisi), memang mekanismenya seperti itu. Yang diperlukan masyarakat adalah alasan Presiden memberikan itu,” ungkap dia.

Hal ini, kata Nasir, dianggap penting untuk menepis anggapan miring publik tentang keseriusan Presiden dalam memberantas korupsi.

Politisi PKS: Ratusan Perwira Polri Dikumpulkan Bahas Isu Rekening Gendut

Jakarta. Politisi PKS Nasir Jamil mengatakan sejumlah perwira Polri berpangkat komisaris besar dikumpulkan menyusul isu rekening gendut. Menurut anggota Komisi III DPR ini, perwira Polri yang dikumpulkan jumlahnya ratusan orang.

"Seorang polisi yang berpangkat komisaris besar itu mengatakan, mereka dikumpulkan gara-gara kasus pemberitaan di Majalah Tempo itu," kata Nasir.

Hal ini disampaikan Nasir usai diskusi bertajuk Polisiku Ulang Tahun yang diselenggarakan Radio Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/7/2010).

Loloskan 145 Calon, Pansel KPK Dinilai Terlalu Longgar

Jakarta. Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK meloloskan 145 nama calon yang lulus seleksi administrasi. Terkait hal itu, Pansel dinilai terlalu longgar, mengingat dari 145 nama juga terdapat calon dengan rekam jejak yang jelas-jelas bermasalah.

"Pansel sangat akomodatif. Seperti terlalu longgar dengan angka 145 nama," kata anggota Komisi III (Hukum) DPR, Nasir Jamil, saat dihubungi detikcom, Minggu (27/6/2010).

Nasir mengkhawatirkan seleksi selanjutnya atas 145 nama bisa sangat menguras energi pansel. Padahal, pansel bisa langsung mencoret nama-nama calon yang dinilai mempunyai rekam jejak buruk, seperti pengacara pembela koruptor.

PKS Bakal Usung Hadi Soesilo pada Pilkada Kota Banjarbaru

Banjarbaru–MI. Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan (Kalsel) diperkirakan bakal mengusung Hadi Soesilo sebagai bakal calon Wali Kota Banjarbaru untuk bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banjarbaru 2010.

“Dukungan resmi memang belum ada karena menunggu keputusan dari DPD PKS Provinsi Kalsel, tetapi yang bersangkutan memiliki poin lebih dibanding calon lain yang juga diusulkan untuk didukung sebagai bakal cawali,” ujar Ketua DPD PKS Kota Banjarbaru Tafsir, Senin (11/1).

Menurut dia, ada dua poin lebih yang dimiliki Hadi Soesilo. Pertama, mengantongi dukungan dari partai lain yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah positif mengusung sehingga kedua partai bisa berkoalisi mengusung calon wali kota.

Kedua, Kepala Badan Diklat Pemprov Kalsel itu juga bersedia didampingi calon wakil wali kota yang merupakan kader PKS sehingga kedua poin itu membuka peluang Hadi Soesilo menggunakan PKS sebagai partai pengusungnya dalam Pilkada Kota Banjarbaru.

FPKS: Susno Lupa Bawa Baju Pengganti

Jadi Saksi di Sidang Antasari

INILAH.COM, Jakarta. Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji menjadi saksi ahli pada persidangan Antasari dengan menggunakan seragam dinas polisi lengkap. Susno pun dinilai lupa bawa baju pengganti.

"Pertama mungkin lupa membawa baju pengganti," ujar Anggota Komisi III dari FPKS Nasir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/1).

Selain lupa membawa baju pengganti, pemakaian seragam polisi dalam persidangan menggambarkan kultur polisi yang masih kental. "Bisa saja keduanya-duanya dan ada kultur militer yang dominan," katanya.

Komjen Susno memberikan keterangan sebagai saksi atas permintaan dari pengacara Antasari Azhar. Susno diminta untuk jadi saksi meringankan bagi mantan Ketua KPK tersebut. [jib]


Sumber: Inilah.Com

FPKS Minta Satgas Mafia Hukum Dibubarkan

INILAH.COM, Jakarta. Satuan Petugas Antimafia Hukum yang baru beberapa hari dibentuk Presiden sudah menuai kecaman pesimisme. Bahkan, Satgas itu diminta FPKS untuk dibubarkan.

"Saya minta dibubarkan. Karena bagi saya itu aksesoris saja. Berdayakan institusi yang ada," ujar Anggota Komisi III dari FPKS Natsir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/1).

Menurutnya, ketika pemerintah membentuk tim Satgas anti mafia hukum ini mubazir dan terkesan aksesoris karena jadi kesan pemerintah tidak bertindak secara institusional. Karena pemerintah mempunyai Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kepolisan dan Mahkamah Agung.

"Kenapa malah reaktif, membentuk tim ini. Padahal tim ini tidak punya kewenangan apa- apa.Padahal mafia hukum ini kan ada karena kong kalikong, oknum polisi, jaksa dan hakim," katanya.

PKS Dukung Infotainment Ghibah Distop

VIVAnews. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ikut prihatin dengan tayangan infotainment di televisi yang banyak menyajikan unsur ghibah atau gosip. Nasir Djamil mengaku mendukung dihentikannya tayangan tersebut untuk menjaga moral bangsa.

Menurut Nasir, infotainment yang sekarang banyak disiarkan di televisi, cenderung menumbuhkan budaya hedonisme dan permisifisme. Hal itu tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun dan menumbuhkan karakter bangsa yang didasari dengan nilai-nilai agama.

"Saya mengimbau kepada pemilik stasiun televisi segera menghentikan tayangan infointaiment yang destruktif. Sebagai gantinya hiburlah pemirsa dengan infotainment yang bernilai edukasi dan empati sosial," kata dia di Jakarta, Senin 28 Desember 2009.

"Media massa memiliki pengaruh dalam pembentukan opini dan selera masyarakat. Kembalikan fungsi edukasi media televisi agar kita bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya," ujar politisi PKS tersebut.