Pemilihan umum masih empat tahun lagi, tetapi partai-partai politik semakin mematangkan strateginya untuk memenangi Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden/wakil presiden. Partai Keadilan Sejahtera berupaya untuk naik peringkat menjadi tiga besar pada Pemilu 2014.
Pergeseran format politik yang diusung partai-partai pun terjadi. Partai Golkar, PDI-Perjuangan, dan Partai Demokrat berupaya bergeser ke kanan atau menonjolkan asas keislaman untuk menunjukkan bahwa partai-partai itu bukan lagi dipandang sebagai partai nasionalis sekuler. Sebaliknya, partai-partai yang selama ini menonjolkan asas atau ideologi Islam justru bergeser ke tengah.
Di antara partai-partai berbasis massa Islam yang berani menonjolkan format baru politiknya ke arah tengah adalah PKS. Pada Musyawarah Nasional II PKS, 16-20 Juni 2010 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, PKS semakin menonjolkan dirinya bukan lagi sebagai partai dakwah yang eksklusif, melainkan sudah menjadi partai terbuka bagi warga negara Indonesia non-Muslim untuk bergabung ke partai itu.
Apa yang dilakukan PKS sebenarnya merupakan langkah lanjutan ”Deklarasi PKS di Bali” yang memungkinkan masuknya anggota partai atau calon legislatif PKS dari golongan non-Muslim. Adalah kenyataan bahwa di daerah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur dan terlebih lagi Papua, ada 20 anggota legislatif daerah yang berasal dari kalangan non-Muslim yang mewakili daerah berpenduduk sebagian besar non-Muslim tersebut.
Apa yang ditargetkan PKS melalui gebrakan strategis atas format politik baru ini? Mengapa pula PKS berani mengambil langkah politik yang berisiko itu? Akankah target itu akan dicapai?
Berisiko
Dipilihnya Hotel Ritz-Carlton di SCBD, Jakarta, bukanlah tanpa makna. Hotel tersebut merupakan bagian dari jaringan hotel mewah bertaraf internasional yang berpusat di Amerika Serikat yang sebagian sahamnya bukan mustahil juga dimiliki oleh orang Yahudi. Ini merupakan simbol bahwa PKS tidak anti-AS.
Lebih khusus lagi ini bukan saja simbol bahwa PKS dapat ”hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence) dengan negara yang selama ini menjadi bulan-bulanan kritiknya, khususnya terkait dengan isu politik di Timur Tengah dan Palestina”, melainkan penonjolan simbol bahwa PKS juga dapat bekerja sama dengan dengan negara-negara Barat, seperti AS, Jerman, Australia, serta dengan negara berhaluan komunis, seperti Republik Rakyat China.
Melalui simbol politik itu, PKS juga ingin agar bila perolehan suaranya cukup besar pada Pemilu 2014, misalnya lebih dari 10 persen, paling tidak negara-negara Barat dari tiga benua yang berbeda, seperti AS, Jerman, dan Australia, tidak akan mencurigai PKS sebagai partai yang anti-Barat.
Dari sisi politik domestik, PKS ingin agar pangsa suara yang sudah ”mentok”, yaitu 7,89 persen pada Pemilu Legislatif 2009, bisa dinaikkan dengan berbagai cara. Pertama, merebut suara dari kalangan NU dan Muhammadiyah, dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang selama ini menjadi basis massa bagi PPP, PAN, dan PKB. Kedua, membuka peluang bagi kalangan non-Muslim untuk menjadi anggota, pengurus, bahkan caleg pusat dan daerah yang mewakili PKS di kantong-kantong suara non-Muslim. Ketiga, membuat struktur pengurusan partai yang gemuk, tak tanggung-tanggung 400 orang, yang diharapkan dapat melebarkan sayap PKS di luar kantong-kantong perkotaan yang selama ini menjadi basis massa PKS.
PKS kini memang telah berubah dari partai dakwah menjadi partai terbuka demi meraih suara lebih banyak pada Pemilu 2014 dan pemilu-pemilu berikutnya. Apa yang dilakukan PKS bukan tanpa risiko politik. Adalah suatu kenyataan bahwa perolehan suara PKS dari segi persentase memang naik dari 7,34 persen pada Pemilu 2004 menjadi 7,89 persen pada Pemilu 2009. Namun, dari jumlah perolehan suara justru menurun sekitar 200.000 dari 8,33 juta suara menjadi 8,21 juta.
Selain itu, daerah yang dulu menjadi kantong suara PKS, seperti Jakarta, telah mengalami penurunan yang amat drastis dari Pemilu 2004 ke Pemilu 2009. Penurunan suara di beberapa kota memang karena tersedot oleh Partai Demokrat yang menokohkan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, bukan mustahil ini juga disebabkan berkurangnya dukungan PKS dari basis suara mahasiswa dan pendukung tradisionalnya yang merasa ”tertipu” akibat berubahnya format politik PKS dari partai eksklusif menjadi partai yang inklusif.
Perubahan format politik PKS ini walau sudah didiseminasikan di kalangan dalam partai, masih sulit untuk dipahami oleh para pendukung tradisionalnya yang menginginkan PKS tetap menjadi partai dakwah.
Realitas
Apa yang terjadi pada PKS dapat saja mencontoh Partai Islam Semalaya (PAS) di Malaysia yang juga berubah formatnya dari yang tadinya eksklusif menjadi inklusif. Perubahan format ini juga terjadi pada Partai Kristen Demokrat di Jerman yang asas Kristiani hanya menjadi pegangan ideologis semata, tetapi pelebaran sayap ke masyarakat dengan paham lain juga dilakukan.
Namun, PKS bukanlah Partai Kristen Demokrat Jerman yang dapat memisahkan agama dan gereja sejak kebangkitan sekularisme di Eropa pada abad pertengahan. Islam tidak memisahkan agama dan negara meski Islam adalah agama yang merupakan rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil alamin), di kalangan pendukung tradisional PKS masih sulit untuk menerima warga negara dengan agama lain bergabung di dalam partai.
Format baru PKS bukan mustahil akan menjadi bulan-bulanan kampanye negatif dari partai-partai berasaskan Islam lainnya, khususnya PPP dan PKB, yang tidak ingin basis massa NU-nya direbut oleh PKS. PAN juga tidak ingin massanya tersedot ke PKS.
Selain itu, sulit bagi PKS untuk tetap mencitrakan diri sebagai partai yang putih bersih jika ternyata Misbakhun terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus LC fiktif dan Nunun Adang Daradjatun terbukti tersangkut suap untuk anggota DPR saat pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom.
Format baru PKS bukan mustahil justru membawa mudarat dan bukan manfaat bagi PKS. Bukan mustahil PKS akan dijauhi bukan saja oleh para pendukung tradisionalnya, khususnya di kampus-kampus universitas ternama, juga oleh kalangan NU dan Muhammadiyah. Jika ini terjadi, PKS akan gigit jari pada Pemilu 2014.
Dimuat di Kompas, 23 Juni 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar