SUKOHARJO. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto pada periode 2009 mendapatkan nilai merah. Pansus LKPj DPRD Sukoharjo terpaksa menorehkan nilai merah, karena banyak indikator menunjukkan kinerja selama 2009 merosot. “Kami melihat beberapa indikator makro kinerja pemerintahan periode 2009 banyak mengalami penurunan,” ujar anggota Pansus LKPj DPRD Sukoharjo, Suryanto, Rabu (21/4).
Menurut Suryanto, secara riil sejumlah indikator penurunan tersebut dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang merosot dibanding tahun 2008. Dari 4,84 persen turun menjadi 4,69 persen.
“Dilihat dari agregat pembentuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 2008, sektor industri memegang peranan penting dalam perekonomian Sukoharjo,” ujarnya.
Padahal, lanjut Suryanto, tahun 2009 lalu kontribusi terhadap PDRB 29,43 persen dan mengalami penurunan dibanding tahun 2008 yang mencapai 29,52 persen. Begitu juga untuk sektor pertanian sebagai kontribusi utama PDRB juga mengalami penurunan dari 19,54 persen di tahun 2008 turun menjadi 19,39 persen.
Perdagangan sebagai sektor kedua yang dominan dalam peningkatan ekonomi juga turun. Dari 25,78 persen di tahun 2008 turun menjadi 25,65 persen di tahun 2009. Hal lain, pada tahun 2009 bupati juga menjanjikan pengurangan tenaga kerja sebanyak 36.000 orang terkait realisasi Kawasan Industri Nguter (KIN). Kenyataannya, hingga tahun 2010 ini KIN belum juga terealisasi alias gagal total.
“Melihat kenyataan tersebut, bisa dikatakan bahwa LKPj Bupati pada tahun 2009 mendapat nilai merah,” tegas Suryanto.
Kurang Maksimal
Dirinya juga sangat menyayangkan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sukoharjo. Walaupun masih ada sedikit peningkatan 15 persen tiap tahun. Akan tetapi, secara umum nilai itu belum memberikan kontribusi signifikan untuk pendapatan APBD. Bahkan, kontribusi pada APBD justru turun.
Suryanto mengatakan, penyebab permasalahan tersebut tidak lain adalah tidak digunakannya hasil studi potensi yang sudah dilakukan. Angka yang dipakai sebagai target sama sekali tidak sesuai dengan studi potensi. “Bahkan, mendekati saja tidak apalagi melebihi, sehingga nilai merah serasa pantas,” katanya.
Dia mencontohkan untuk retribusi dan pajak daerah yang belum sesuai studi potensi dan begitu juga untuk iklan reklame, dan lainnya masih kurang dimaksimalkan. Padahal sebelumnya, Pemkab sudah mahal-mahal membayar pihak ke-3 untuk menyusun studi potensi. Namun, hasilnya justru mubazir karena tidak digunakan.
Anggota Pansus LKPj yang lain, Hasman Budiadi mengatakan, kegagalan Bupati dalam LKPj dapat dilihat dari kinerja BUMD. Karena dalam BUMD 2009 tahun lalu tidak ada peningkatan sedikit pun. “Indikasi lain dapat dilihat adanya kasus kredit macet di BKK Polokarto,” jelasnya.
Oleh karena itu, adanya wacana proses merger BKK sejak 2000 urung terlaksana karena kurangnya dukungan fasilitas infrastruktur. “Itulah yang terjadi dan diharapkan ada perbaikan di tahun ini,” imbuhnya.
Sumber: Harian Joglosemar Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar