INILAH.COM, Jakarta. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menjanjikan terus menolak keputusan kenaikan TDL 10% serta besaran subsidi listrik Rp56,1 triliun sampai ke Sidang Paripurna DPR.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI, Idris Lutfi, kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (27/4) dini hari usai menghadiri rapat kerja komisi VII dengan Menteri ESDM membahas seputar asumsi RAPBN-P 2010. ”Kami akan terus mengawal putusan pemerintah menaikan TDL ini, kami akan berjuang pada pandangan terakhir di sidang paripurna,” katanya.
Menurut Idris, dalam pandandang fraksinya seharusnya TDL tidak boleh dinaikan kalau pemerintah mampu memenuhi kebutuhan energi alternatif PLN. PLN membutuhkan ketersedian gas dan batubara untuk pembangkitnya.
”Saat ini PLN membutuhkan gas sekitar 100 bbtud, namun Pemerintah belum sanggup memenuhi kebutuhan ini. Padahal kita memiliki sumber gas yang banyak,” terangnya.
Selain itu Idris menerangkan, PLN membeli batubara dengan harga yang sangat mahal. Padahal jika pemerintah menunjukan keberpihakan kepada PLN, maka PLN tidak semestinya membeli batubara lebih mahal ketimbang harga ekspor.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN (Persero), Dahlan Iskan, mengaku kalau PLN membeli batubara lebih malah daripada harga batubara ekspor. ”Harga batubara ke Korea lebih murah daripada harga batubara ke PLTU Suralaya,” katanya. [hid]
Sumber: Inilah.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar