“Pemkab melalui Bagian Perekonomian seharusnya bisa membina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) supaya dapat berkembang sebagaimana mestinya,” ujar Sekretaris Pansus, Giyarto di DPRD Sukoharjo, Selasa (27/4).SUKOHARJO. Nilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo merosot. Hal itu merupakan salah satu dari 48 catatan yang diberikan oleh Pansus DPRD Sukoharjo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2009.
Giyarto mengatakan bahwa penurunan PAD di Sukoharjo sangat signifikan. Hingga tanggal 31 Desember, penyertaan modal dasar untuk percetakan daerah hanya mencapai Rp 1,7 miliar. Akan tetapi, kontribusi PAD justru turun mencapai 87 persen.
Penyertaan Modal
Dicontohkan, selama tahun 2009 percetakan daerah hanya mampu memberikan kontribusi sebesar Rp 12,3 juta. Begitu juga dengan PD BPR Bank Pasar, di mana kontribusi PAD-nya juga turun sebesar 48,85 persen. Padahal, penyertaan modal untuk PD Bank Pasar tahun 2009 mencapai Rp 1 miliar.
Giyarto menambahkan, semenjak awal penyertaan modal yang diberikan sampai tahun 2009 jumlahnya mencapai Rp18,9 miliar. Sementara di sisi lain, nilai kontribusi pada PAD tahun 2009 hanya sebesar Rp 167 juta. Dalam kesempatan itu, Pansus meminta PD Bank Pasar Sukoharjo meningkatkan kinerja dan segera menyelesaikan masalah kredit macet yang terjadi sampai saat ini.
Tim Pansus juga menyoroti kinerja satuan kerja yang tidak optimal. Karena selama ini antara perencanaan program dan realisasinya tidak sesuai sehingga sisa anggaran di atas rata-rata. Pansus juga menyoroti masalah data kemiskinan yang masih berbeda antara data BPS dan data yang dimiliki Pemkab. ”Hingga sekarang belum semua aset Pemkab memiliki sertifikat,” ujar Giyarto saat membacakan hasil kesimpulan LKPj.
Ketua Pansus LKPj Sunardi menambahkan, selama dalam pembahasan Pansus, tim juga menyoroti kegiatan seperti Posyandu di tingkat desa-desa yang dimobilisasi dengan mengerahkan massa sehingga membebani keuangan desa. “Program pendidikan gratis, selayaknya jika dibuatkan Perda. Apalagi, dengan menjamurnya minimarket sampai ke pelosok desa mestinya perlu diperhatikan. Padahal minimarket bisa berdampak buruk pada pasar tradisional yang selama ini menjadi pusat ekonomi rakyat,”ujarnya. (mal)
Sumber: Harian Joglosemar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar