Adyaksa Dault Sebut Gus Dur Pemimpin yang Siap Menerima Kritik

Jakarta, RMOL. Menerima kritik tanpa keluhan adalah salah satu sikap Gus Dur yang harus ditiru para pemimpin bangsa. Itulah kesan mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Adyaksa Dault.

“Tahun 2001, ada desakan agar Gus Dur mundur dari kursi kepresidenan. Saya sebagai ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) waktu itu datang ke Istana Negara. Saya bilang, Gus Dur di luar ada desakan agar Gus Dur segera mundur. Gus Dur nanya, bagaimana pendapat KNPI. Saya bilang, KNPI juga meminta agar Gus Dur mundur karena situasi sudah tidak kondusif. Luar biasa, Gus Dur tidak marah tapi malah tertawa dan ngajak dialog panjang lebar. Beliau memang demokrat sejati dan harus dicontoh oleh para pemimpin bangsa, gubernur, dan para bupati,” kata Adyaksa Dault, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Kamis, 31/12).

Selain itu, kata Adyaksa, Gus Dur merubah kesan Istana Negara yang sakral dan angker menjadi ramah dan tebuka untuk rakyat.

“Beliau tokoh pluralis yang merubah kesan Istana Negara yang angker. Istana benar-benar menjadi rumah rakyat. Semua bisa masuk Istana Negara dari mulai pejabat hingga rakyat kecil. Beliau menganggap siapapun sahabat dan tidak memiliki dendam pada siapapun,” kata Adykasa. [yan]

Tifatul: Gus Dur Tokoh Politik Fenomenal

JAKARTA, KOMPAS.com. Kepemimpinan sosok Abdurahman Wahid benar-benar memberikan inspirasi bagi banyak orang. "Beliau sosok fenomenal sebagai tokoh politik", ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengenang sosok Gus Dur.

"Sebagai mantan Presiden, beliau adalah tokoh besar bangsa ini. Selama memimpin, beliau memberikan kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers," ujar Tiffatul Sembiring yang tiba sekitar pukul lima pagi usai melaksanakan sholat gaib di rumah duka, Warung Sila, Ciganjur Jakarta, Kamis (31/12/2009).

Tifatul juga mengatakan, sebagai tokoh politik, Gus Dur memiliki pendirian yang kokoh, unik, dan sulit tergantikan. "Style Nahdiyin-nya sangat kuat. Banyak yang bisa dipelajari dari Gus Dur, sosoknya unik, susah mencari tokoh seperti beliau di masa mendatang. Dalam hal politik beliau luar biasa, banyak hal yang tak terduga beliau sampaikan."

DPP diisukan pasangkan Titik-Wardoyo

Sukoharjo, (Espos). Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) memutuskan memasangkan Titik Suprapti sebagai calon bupati (Cabup) dengan Wardoyo Wijaya sebagai calon wakil bupati (Cawabup).

Berdasar informasi yang dihimpun, rekomendasi dari DPP PDIP mengenai Cabup dan Cawabup sudah diterima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Sukoharjo. Rekomendasi itu menyebutkan, yang bakal maju sebagai Cabup dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2010 mendatang adalah Titik Suprapti atau yang lebih dikenal dengan Titik Bambang Riyanto (TBR). Sementara yang bakal maju sebagai Cawabup adalah mantan Ketua DPRD periode 2004-2009, Wardoyo Wijaya.

Sumber dari DPC PDIP mengatakan, rekomendasi sudah turun. “Rekomendasi katanya sudah ada. Informasi itu saya terima dari salah satu pengurus DPP PDIP. Informasi yang sama juga saya dapat dari DPD PDIP lewat telepon,” ujarnya, Rabu (30/12).

Dalam rekomendasi itu, yang bakal maju sebagai Cabup adalah TBR sementara Wardoyo Wijaya sebagai Cawabup meski berdasarkan hasil rapat kerja khusus (Rakercapsus) PDIP menyepakati mantan ketua dewan itu maju sebagai Cabup.

Catatan Akhir Tahun 2009 Kabupaten Sukoharjo ( Bagian II/Habis )

Kesehatan & Kesejahteraan Warga Miskin Memprihatinkan

Pasang surut bidang politik di Kabupaten Sukoharjo sepanjang tahun 2009 lebih dirasakan masyarakat dibanding bidang pemerintahan, mulai dari awal hingga akhir tahu.

Kondisi tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi nasional, yakni pesta demokrasi. Yaitu pesta demokrasi yang digelar pada 9 April lalu atau lebih dikenal dengan Pemilihan Umum Legislatif dan yang digelar pada 8 Juni atau Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Republik Indonesia ke-7.

Dari dua hajad besar pemerintah pusat tersebut, mau tak mau kondisi politik di daerah juga terpengaruh. Dalam Pemilu legislatif misalnya, masyarakat tidak hanya diharuskan memilih perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun juga memilih perwakilan mereka di DPRD. Terkait Pemilu legislatif, apabila dibandingkan dengan 2004 lalu, jumlah kursi legislatif Kota Makmur pada 2009 masih stabil yaitu 45 kursi.

Selanjutnya dari total 45 kursi yang ada, 19 kursi dikuasai oleh wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding 2004 lalu yang hanya 17 kursi.
Untuk merebut hati masyarakat, berbagai cara mereka lakukan mulai dari memberi bantuan pada warga hingga obral janji-janji yang kebanyakan tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan hingga ada juga yang berjanji tidak akan mengambil gaji ketika sudah meraih jabatan sebagai wakil rakyat. Semua ini akan selalu diingat masyarakat terutama ketika calon yang mereka contreng lolos dalam kegiatan pelantikan yang digelar 5 September lalu.

Catatan Akhir Tahun 2009 Kabupaten Sukoharjo ( Bag-1 )

Dari Kasus Pungli Konversi Hingga Pohon Tumbang

Geliat kehidupan di Sukoharjo sepanjang tahun 2009 diwarnai berbagai peristiwa menonjol. Kondisi sosial kemasyarakatan warga Kota Makmur yang cukup dinamis turut berperan dalam menyikapi segala persoalan yang mencuat di permukaan. Berikut catatan wartawan SOLOPOS, Lutfiyah dan Ayu Prawitasari yang disajikan dalam dua tulisan.

Di bidang ekonomi, masyarakat Sukoharjo sempat dibuat pusing dengan kelangkaan minyak hingga mengakibatkan mereka harus mengantre berjam-jam. Kondisi itu diperparah dengan melambungnya harga minyak yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).

Sekitar bulan Mei Pemkab menggulirkan program konversi minyak ke elpiji. Namun sayangnya program itu di awal-awal kurang berjalan dengan mulus. Di beberapa daerah kasus pungutan liar (Pungli) pembagian gas elpiji merebak, pungutan yang dibebankan pada warga nilainya bervariasi mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 10.000, kasus itu setidaknya cukup mencederai rasa keadilan bagi masyarakat kecil.

Pihak kepolisian kala itu bahkan sempat mengusut kasus itu, namun dalam perkembangannya kasus itu tenggelam dengan sendirinya. Program konversi sendiri akhirnya rampung sesuai target dan buntutnya di tahun yang sama atau tepatnya di awal bulan Oktober PT Pertamina kemudian menarik minyak bersubsidi di Sukoharjo. Bagi industri kecil yang selama ini mengandalkan minyak bersubsidi, kondisi itu sempat membuat mereka kelabakan.

Anis Matta: Kita Kehilangan Tokoh dan Simbol Demokrasi

JAKARTA. Sekjen PKS Anis Matta dalam perjalanan menuju Doha Qatar, Rabu (30/12) malam, menyampaikan bela sungkawa dari dirinya pribadi dan partainya untuk Abdurrahman Wahid. Menurut dia, Indonesia tak hanya kehilangan tokoh intelektual seiring meninggalnya Gus Dur -panggilan kehormatan Abdurrahman- ini.

"Sebagai bangsa, kita bukan hanya kehilangan tokoh intelektual tetapi terutama kehilangan tokoh dan simbol demokrasi," kata Anis yang menelepon di jeda penerbangan.

Dia mengajak kita semua mendoakan Gus Dur. "Semoga diterima semua amalnya dan diampuni semua dosa besarnya," ujar dia. (palupi annisa auliani/pur)


Sumber: Republika Newsroom

Pengadaan Mobil=Biaya 184 Ribu Siswa SMP

JAKARTA. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan, anggaran pengadaan 150 mobil mewah bagi pejabat dapat menggratiskan biaya pendidikan 184 ribu siswa setingkat SMP. Rinciannya, biaya satu mobil Rp 1,325 milyar dapat menggratiskan biaya pendidikan sekitar 2.300 siswa setingkat SMP dalam setahun.

"Pengadaan mobil mewah bagi pejabat negara merupakan bentuk pengingkaran janji pemerintahan SBY jilid II kepada rakyat untuk mendorong efisiensi belanja negara diawal pemerintahannya," kata Roy dalam pernyataan tertulis, Rabu (30/12).

Dia mengatakan, pengadaan mobil mewah tidak memenuhi rasa keadilan publik. Sejatinya, ujar Roy, APBN digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Namun faktanya, APBN justru digunakan untuk menggemukkan birokrasi dan foya-foya pejabat dengan seribu alasan good governance," katanya. Padahal, dengan logika itu, anggaran mestinya lebih diefisienkan.

Menkominfo: Mobil Mewah Tak Pantas Diterima

KOMPAS.com. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai para menteri tidak pantas untuk mengambil mobil dinas, apabila mobil tersebut terlampau mewah dan tidak mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang sedang berkembang. Walau demikian, Tifatul mengaku belum tahu mobil jabatan menteri yang akan dibagikan tersebut adalah mobil mewah.

"Saya rasa kalau mewah ya tidak pantas. Tetapi kata Pak Hatta (Hatta Rajasa, Menko Perkonomian) mobilnya tidak mewah, lebih sempit dari Camry," kata Tifatul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/12/2009).

Tifatul yang menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengaku belum tahu bahwa mobil dinas para menteri yang segera dibagikan tersebut bermerk Toyota Crown atau varian mewah produksi Toyota. Harga mobil tersebut sebesar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta, plus pajak harga mobil itu menjadi antara Rp 1,2 miliar dan Rp 1,3 miliar.

Adapun harga Toyota Camry yang menjadi mobil dinas para menteri saat ini memiliki harga hanya setengah dari Toyota Crown. "Selama dua bulan saya menjadi menteri belum pernah pakai mobil dinas. Yang saya pakai adalah Toyota Fortuner, saya beli dengan hasil keringat sendiri," tandasnya.

Tifatul juga menyatakan dalam pandangan pribadi bahwa mobil dinas untuk para menteri adalah mobil milik negara sehingga hanya boleh dipakai pada saat tugas-tugas negara. Mobil tersebut tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi seperti untuk jalan-jalan yang bukan merupakan tugas dinas atau dipakai oleh keluarga. "Itu adalah aset negara, jadi harus dipakai untuk tugas-tugas negara," tandasnya.

Saat ditanya apakah dia akan menolak Toyota Crown sebagai mobil dinasnya, Tifatul mengaku belum tahu. Dia akan mencari tahu dulu apa benar Toyota Crown itu mobil mewah atau bukan.

Terima Jenazah Gus Dur, TK Lagi-Lagi Salah Ucap

Okezone, JAKARTA. Entah karena grogi atau karena tidak biasa melakukan upacara kenegaraan, Ketua MPR Taufiq Kiemas kembali salah mengucapkan kalimat. Ini terjadi saat pihak keluarga menyerahkan jenazah KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kepada negara.

Pantauan okezone di rumah Gus Dur di Ciganjur, Kamis (31/12/2009), setidaknya ada beberapa kalimat yang keliru diucapkan suami Megawati Soekarnoputri ini.

Jika seharusnya disebutkan Waktu Indonesia Barat (WIB), namun Taufiq mengucapkan Waktu Irian Barat. Kemudian, seharusnya diucapkan Tuhan Maha Pencipta, namun diucapkan Tahan Mamaha Pencipta.

Ini merupakan kesalahan ucap Taufiq untuk kesekian kali. Salah satunya, saat melantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Saat itu Taufiq seharusnya mengucapkan nama presiden lengkap, namun disingkat menjadi SBY. (kem)


Sumber: news.okezone.com

*** Selamat Jalan Guru Bangsa ***

“Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu” -Gus Dur-

Jakarta (Espos). Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Mantan Presiden ke-4, KH Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur, berpulang ke rahmatullah, di RSCM, Jakarta, Rabu (30/12) pukul 18.45 WIB. Pemerintah pun meminta rakyat mengibarkan bendera setengah tiang selama satu pekan penuh sebagai bentuk penghormatan.

Sebelum mengembuskan napas terakhir, kesehatan mantan Presiden Abdurrahman Wahid merosot pada pukul 11.00 WIB. Tim dokter Kepresidenan menyatakan Gus Dur meninggal dunia pukul 18.45 WIB. Gus Dur mengalami komplikasi dan kritis pada pukul 18.15 WIB sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir.

”Dengan ini kami beritahukan bahwa Gus Dur telah meninggal dunia pada hari Rabu 30 Desember pukul 18.45 WIB,” ujar dr Jusuf Misbach dari tim dokter Kepresidenan di RSCM, Jakarta Pusat. Jusuf menambahkan Gus Dur dirawat sejak 26 Desember 2009 lalu dan kondisinya sempat membaik. ”Namun pada Rabu hari ini pukul 11.30 WIB kondisinya memburuk dengan komplikasi penyakit stroke, diabetes, jantung dan pada pukul 18.15 WIB kondisinya kritis. Tepat pukul 18.45 WIB beliau meninggal,” tegas dia.
Pada pukul 18.15 WIB, Gus Dur kritis. Pada petang itu, Presiden SBY sempat menjenguk Gus Dur di RSCM. Setengah jam kemudian, Gus Dur mengembuskan napas terakhir.

Dukung pencalonan incumbent, Repdem PDIP siap sumbang 100.000 suara

Solo (Espos). DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Solo mentargetkan akan menyumbang 100.000 suara untuk pasangan incumbent pada Pilkada mendatang.

Organisasi sayap partai DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo ini juga meminta pasangan Walikota Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo untuk kembali maju dalam Pilkada 2010. Ketua DPC Repdem Kota Solo, Yosafat Agung Santoso, menegaskan hal itu di sela-sela acara pelantikan pengurus baru, di Sekretariat DPC PDIP Solo, Minggu (20/12).

Agung menegaskan rekomendasi tersebut berdasarkan kesepakatan yang dicapai saat digelar workshop Redpem pada Sabtu (19/12). “DPC Repdem Kota Solo merekomendasikan untuk mencalonkan kembali pasangan incumbent sebagai calon dari PDIP pada Pilkada 2010,” tandasnya.

Kontroversi program Tilik Desa,Golkar bela Bupati

Klaten (Espos). Fraksi Partai Golkar DPRD Klaten membela program Tilik Desa yang sempat disorot oleh anggota Komisi I legislatif setempat, dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2010.

Golkar menganggap program Tilik Desa bukan sebagai aksi politik, namun sebagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Klaten, FX Setyawan mengatakan, program tersebut justru sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Toh, kalaupun dianggap bernuansa politik, itu terjadi karena hajatan Pilkada semakin dekat. “Siapapun Bupati-nya, Tilik Desa tetap digelar,” kata dia di Gedung Dewan, Selasa (29/12).

Dia mengatakan, program tersebut telah berjalan baik sejak tiga tahun silam. Bahkan, masyarakat merasakan manfaatnya saat berada dekat dengan pucuk pimpinan Pemkab Klaten itu. “Hanya karena semakin dekat dengan Pilkada, sensitifitasnya menjadi semakin naik,” tandas dia.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan partai pengusung pasangan yang saat ini terpilih menjadi kepala daerah yakni Sunarna-Samiadji pada periode 2005-2010. Untuk Pilkada tahun depan, Golkar juga kembali mencalonkan Sunarna sebagai petarung di hajatan pesta demokrasi itu.

Pemkab temukan indikasi pelanggaran DAK Klaten

Klaten (Espos). Pemkab Klaten menemukan adanya indikasi pelanggaran penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009. Sejumlah sekolah yang menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan diketahui menggarap tidak melalui mekanisme swakelola. Padahal, dalam aturan terkait, pelaksanaan DAK harus dilaksanakan lewat swakelola.

Hal tersebut terungkap dalam jawaban Bupati Klaten Sunarna atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBD 2010, yang disampaikan Rabu (23/12), di ruang sidang DPRD Klaten. Pada kesempatan itu, Bupati membeberkan adanya sejumlah sekolah yang tidak melakukan proses swakelola. Temuan itu dia paparkan berdasarkan pengambilan sampel sekolah di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (Disdik) Ngawen, Gantiwarno dan Klaten Utara.

“Banyak dijumpai adanya perubahan RAB (Rencana Anggaran Belanja-red) dan adanya pelaksanaan kegiatan tidak dikerjakan secara swakelola,” jelasnya di hadapan para anggota DPRD setempat.

Bupati melakukan pengambilan sampel penerima DAK di empat Sekolah Dasar (SD) di Ngawen, tiga SD di Gantiwarno dan dua SD di Klaten Utara.
Bupati menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan sejumlah fraksi terkait pelaksanaan DAK tahun 2009 yang rentan penyimpangan.

Jelang Pilkada, KPU gencar sosialisasi pencalonan bupati-Wabup

Boyolali (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali mulai menggelar sosialisasi pencalonan pasangan bupati dan wakil bupati (Wabup) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali tahun 2010, Rabu (30/12).

Tahapan itu ditujukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pilkada Boyolali. Demikian dikemukakan Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Ribut Budi Santoso kepada wartawan di Boyolali, Selasa (29/12).

“Pendaftaran pasangan bakal calon (Balon) bupati dan Wabup, baik dari perseorangan maupun partai politik (Parpol) memang baru akan dimulai pada tanggal 2 hingga 9 Maret 2010 mendatang. Sedangkan tahapan sosialiasi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan seputar persyaratan pencalonan serta tahapan pendaftaran pasangan Balon bupati dan Wabup tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap Pilkada Boyolali,” ungkap Ribut.

Sesuai peraturan, Ribut menjelaskan pencalonan pasangan bupati dan Wabup independen atau dari perorangan (bukan dari Parpol-red), ditetapkan harus memenuhi kuota dukungan minimal 3% dari jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali. Sementara pencalonan dari Parpol, lanjutnya, harus memenuhi dukungan minimal 15% jumlah perolehan kursi DPRD atau 15% dari jumlah total suara sah Pemilu 2009 di Boyolali.

Hadapi Pilkada 2010, PGRI serukan jaga netralitas

Boyolali (Espos). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Boyolali menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk bersifat netral dalam menghadapi Pilkada Boyolali 9 Mei 2010 mendatang.

Demikian disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Boyolali Periode 2009-2014, Supana MPd saat ditemui wartawan sebelum acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pengurus PGRI Boyolali Periode 2004-2009 kepada kepengurusan periode 2009-2014, Senin (28/12), di Gedung PGRI Kabupaten Boyolali.

“Ada enam agenda utama pengurus PGRI tahun 2009-2014. Yang pertama yaitu menyerukan kepada seluruh anggota untuk bersifat netral pada Pilkada 2010,” ucap lelaki yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Cabang PGRI Kecamatan Juwangi.

Menurut Supana, jangan sampai anggota PGRI memihak kepada salah satu pasangan Calon Bupati (Cabup)-Calon Wakil Bupati (Cawabup). Anggota PGRI, imbuhnya, harus tetap netral meski ada di antara Cabup-Cawabup yang menjanjikan sesuatu.

Polemik rekrutmen CPNS FKN dan FPKS ngotot interpelasi

Sragen (Espos). Fraksi Karya Nasional (FKN) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ngotot mendesak seluruh anggota DPRD Sragen menyetujui penggunaan hak interpelasi mengatasi polemik amburadul-nya rekrutmen CPNS tahun ini.

Hak interpelasi dinilai lebih mujarab mendapatkan informasi secara detail guna mengusut benar tidaknya rumor ketidaktransparanan dan ketidakprofesionalan selama berlangsungnya rekrutmen dibandingkan hanya menggunakan hak tanya.

Ketua FKN Sragen, Giyanto mengaku sudah mengantongi sejumlah nama anggota Dewan yang menyetujui penggunaan hak interpelasi. Di samping itu, pihaknya juga siap membeberkan adanya indikasi ketidakberesan selama rekrutmen CPNS ketika interpelasi dilangsungkan.

Dia mengatakan, berdasarkan tata-tertib DPRD Sragen penggunaan usulan hak interpelasi harus disetujui tujuh anggota dari lebih satu fraksi yang ada di Dewan. Sejauh ini, sudah terdapat tujuh anggota Dewan dari beberapa fraksi yang dipastikan menyetujui usulan itu.

Anggaran minim, Pemkab Sragen terancam utang

Sragen (Espos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen terancam mengambil kebijakan utang daerah untuk menutup defisit anggaran yang diprediksikan antara Rp 57 miliar-Rp 60 miliar pada APBD 2010, lantaran sisa lebih pelaksanaan anggaran (Silpa) APBD 2009 tidak cukup untuk menutup defisit.

Pembahasan anggaran untuk menentukan besaran defisit APBD 2010 dalam rapat anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sragen, Senin (28/12) di Gedung Dewan masih alot. Sejumlah kegiatan yang menurut Dewan menjadi prioritas, justru bagi TAPD menjadi tidak prioritas.

Anggota Banggar DPRD Sragen, Aris Surawan kepada Espos, Senin kemarin, seusai rapat anggaran, menyatakan, penentuan defisit anggaran itu masih debatable antara Banggar dan TAPD, karena adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi prioritas kegiatan pada tahun depan. Menurut dia, angka defisit anggaran belum final, hanya angkanya kisaran Rp 57 miliar-Rp 60 miliar.

”Permasalahannya dengan defisit tersebut, ternyata prediksi Silpa APBD 2009 tidak mampu menutup defisit anggaran itu. Oleh karenanya jalan satu-satunya adalah utang daerah, di mana besaran utang daerah ini harus dipertimbangkan jumlahnya agar jangan sampai membebani APBD tahun 2011. Pada tahun tersebut beban daerah cukup berat dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bakal mengajukan anggaran Rp 24 miliar. Anggaran Pilkada itu akan dianggarkan pada perubahan APBD 2010 dan APBD 2011,” tegasnya.

Rekrutmen CPNS Sragen dinilai sarat KKN dan tidak transparan

Sragen (Espos). Fraksi PKS Sragen bakal mengusulkan terhadap unsur pimpinan DPRD untuk melakukan pemanggilan terhadap tim seleksi CPNS dalam waktu dekat.

Upaya pemanggilan dimaksudkan untuk meminta keterangan sekaligus mengklarifikasi beredarnya rumor terjadinya praktik KKN selama berlangsungnya tes tersebut.

Menurut Wakil Ketua F-PKS Sragen, Aris Surawan terdapat sejumlah peserta CPNS di Bumi Sukowati yang mengaku kesal dan emosi melihat isu dugaan KKN yang ada. Agar persoalan ini tidak berlangsung berlarut-larut dan tidak menimbulkan rasa dendam di masyarakat, mestinya tim seleksi CPNS bersedia melonggarkan waktu memberikan keterangan di hadapan anggota DPRD.

“Kami menantang tim seleksi untuk menjawab semua rumor tidak sedap yang ada. Dalam hal ini, PKS ikut prihatin dan merasa perlu mengusulkan untuk mendatangkan tim seleksi ke Dewan,” katanya kepada Espos, Rabu (23/12).

Tak sesuai spesifikasi, Dewan ancam bongkar bangunan Pasar Bunder

Sragen (Espos). DPRD Kabupaten Sragen mengancam bakal membongkar pekerjaan pembangunan Pasar Bunder senilai Rp 3,1 miliar, jika pelaksana pembangunan pasar itu tidak sesuai dengan kualitas dan standar spesifikasi material bangunan.

Ancaman itu disampaikan Dewan lantaran Dinas Perpajakan dan Perdagangan Daerah (DP2D) Kabupaten Sragen mengebut pekerjaan pembangunan pasar itu agar tidak terkena penalti.

Wakil Sekretarid Fraksi Karya Nasional (FKN) DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto kepada Espos, Jumat (11/12), mengungkapkan, silakan jika Pimpina Proyek (Pimpro) Pembangunan Pasar Bunder itu melakukan penambahan pekerja dan volume pekerjaan dengan sisa waktu yang tersisa, namun jangan sampai mengesampaingkan kualitas dan spesifikasi bangunan.

Dia mengancam bakal membongkar pekerjaan bangunan Pasar Bunder yang rencananya untuk relokasi pedagang basah Pasar Bunder, jika kualitas dan spesifikasi bangunan yang tertera dalam kontrak tidak ditaati.

Bangun Islamic Center, Pemkab butuh Rp 19 M

Wonogiri (Espos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri membutuhkan anggaran sedikitnya Rp 19 miliar untuk membangun pusat kegiatan agama atau Islamic Center, yang direncanakan dibangun di lapangan seluas 2,2 hektare di belakang Kantor Kelurahan Giriwono, Wonogiri mulai 2010 mendatang.

Kendati anggaran yang diperlukan cukup besar, Bupati Wonogiri, H Begug Poernomosidi memastikan tidak akan menggunakan dana dari APBD. Dalam pembangunan yang akan dilaksanakan bertahap itu, Begug mengatakan akan mencari bantuan dana dari donatur baik kalangan masyarakat maupun lembaga sosial di tingkat nasional maupun internasional.

Informasi yang dihimpun Espos menyebutkan Begug bahkan sudah mengajukan proposal bantuan pendanaan untuk pembangunan Islamic Center itu ke Qatar Charity, sebuah lembaga internasional non pemerintah yang bergerak di bidang pembangunan fasilitas umum, sosial dan ekonomi.

Selasa (29/12) kemarin, dalam kunjungannya untuk meresmikan sejumlah masjid yang didanai pembangunannya di Wonogiri, direktur Qatar Charity untuk wilayah Indonesia, Hasan Asykur, bersama koordinator mitra Qatar Charity untuk wilayah Jateng dan Jatim, Hamid Nur Yassin dan Bupati Begug Poernomosidi melakukan peninjauan ke lokasi bakal pembangunan Islamic Center di Giriwono.

Sang Pencerah, Obsesi Hanung tentang Ahmad Dahlan

JAKARTA. Tanyakanlah pada Hanung Bramantyo, obsesi apa yang sejak lama belum ia wujudkan sampai sekarang? Jika Anda berkesempatan bersua, maka sutradara kondang asal Yogyakarta ini bakal memberinya sebuah jawaban, obsesi membuat film Ahmad Dahlan!

"Saya memang sudah sejak lama menginginkan untuk bisa membuat (film) tentang tokoh pergerakan pendiri Muhammadiyah. Karena banyak hal yang bisa didapat dari beliau buat generasi muda saat ini," kata Hanung ketika ditemui Republika di Jakarta, Senin (28/12).

Hanung bersama dengan rumah produksi Multivision Plus saat ini tengah dalam proses untuk meretas obsesi lama mengangkat film biopic tentang Ahmad Dahlan. Suami dari Zaskia Mecca ini telah menyematkan sebuah judul untuk kisah mengenai Ahmad Dahlan, Sang Pencerah!

Untuk mewujudkan filmnya, alumnus Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ini mengaku, bukanlah perkara mudah. Setidaknya dalam penggarapan proses skenario, Hanung masih harus bolak-balik mengubahnya. "Sampai sekarang sudah masuk draft keenam. Ternyata skenarionya masih jauh dari kesempurnaan," kata Hanung yang terjun langsung menggarap naskah skenario.

Prita Divonis Bebas

TANGERANG. Prita Mulyasari (32) terdakwa pencemaran nama baik melalui surat elektronika (email) terhadap manajemen RS Omni Internasional, Tangerang, Banten, divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Arthur Hangewa pada sidang di PN Tangerang, Selasa. Amar putusan hakim menyebutkan Prita mengirimkan email kepada 20 alamat yang berisi 'Penipuan di RS Omni Internasional' agar diketahui orang lain.

Hakim mengatakan, bahwa tidak ada muatan penghinaan dalam email Prita dan didistribusikan kepada orang lain, maka pihak lain yang berkepentingan mengetahuinya. Hakim menyetujui pembelaan kuasa hukum Prita, Slamet Yuono dari Kantor OC Kaligis bahwa kliennya adalah korban dari suatu pelayanan medis RS Omni. Hakim berpendapat bahwa pencemaran nama baik melalui email tidak dapat dibuktikan sehingga harus dibebaskan dari tuntutan jaksa.

Prita tidak melakukan penistaan terhadap RS Omni, namun hanya memberikan kabar kepada pihak lain agar dapat menghindari dan berhati-hati terhadap praktik pada RS lainnya.
Dia pernah mendekam di LP Wanita Tangerang selama 21 hari karena dituduh mencemarkan nama baik RS Omni setelah mengirimkan email kepada rekannya berisikan keluhan akibat buruknya pelayanan.

Kematian Massal Bayangi Gaza

GAZA. Lembaga Bantuan Kemanusiaan Turki (IHH) memperingatkan bahwa kematian massal sedang mengancam penduduk Jalur Gaza sebagai akibat dari blokade yang terus dikenakan sejak lebih dari tiga tahun, dan menghalangi masuknya pasokan kebutuhan dan barang-barang pokok yang bisa menjamin kelangsungan hidup mereka.

Juru bicara IHH, Mohammed Kaya, dalam jumpa pers di Gaza, Selasa (29/12), meminta dunia dan organisasi-organisasi bantuan internasional segera bergerak cepat menyelamatkan Gaza. Dia menegaskan bahwa penduduk di Jalur Gaza mengalami penderitaan yang berlipat dan mereka tidak memiliki lagi ketahanan yang lebih besar menghadapi dampak dari blokade ini.

Direktur IHH Turki di Palestina ini mengatakan, "Kami berada di Jalur Gaza sejak setahun yang lalu. Sayangnya, kami tidak melihat aksi internasional yang serius untuk memaksa Israel menghentikan kejahatan dan agresinya terhadap orang-orang Palestina yang tak bersalah."

Sebuah Masjid di Inggris Dibakar Hingga Ludes

WEST MIDLANDS. Sebuah masjid dan pusat pendidikan Islam di Plant Street, Cradley Heathe, dekat West Midlands, akhir pekan lalu, habis terbakar dalam sebuah serangan vandalisme. Sepuluh orang kru pemadam kebakaran yang dikerahkan tidak mampu memadamkan api yang meludeskan kedua bangunan itu.

Serangan itu diperkirakan terjadi pada pukul 10.15 malam, waktu setempat, pada Hari Boxing. Para petugas mengatakan bahwa kebakaran tersebut terjadi karena kesengajaan, dan saat ini kepolisian setempat tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Ini bukanlah pertama kalinya kami menjadi target vandalis," ujar sekretaris masjid dan Islamic Center, Vasharat Ali seperti dikutip Telegraph Senin (28/12). "Pembakaran serupa juga pernah terjadi lima tahun silam," tambah dia.

PKS: Gurita Cikeas Tak Menakutkan

INILAH.COM, Jakarta. Buku 'Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century' menimbulkan kontroversi. Namun, buku ternyata tidak menakutkan bagi PKS.

Hal ini ungkapkan salah satu anggota pansus Century dari fraksi PKS Fahri Hamzah ketika dhubungi INILAH.COM di Jakarta, Selasa (29/12). Menurutnya, di era yang demikian maju ini, data dalam buku tersebut bisa di dapatkan dengan mudah melalui internet.

"Buku George ini hanya kompilasi dari artikel-artikel koran dan tidak ada yang istimewa," ujarnya.

Ketika disinggung terkait penggunaan buku ini sebagai panduan pansus Century, Fahri mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan. "Data yang dimiliki pansus Century jauh lebih baik. Sedangkan data George merupakan data kompilasi yang tidak dapat diaudit," katanya.

Ada 79 Mobil Dinas Baru, Mobil Lama Dilelang

JAKARTA. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengatakan bahwa jumlah mobil baru yang disediakan untuk menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pejabat tinggi negara adalah 79 unit. "Ada 79 unit yang keluar (mobil baru)," kata Sudi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima para peserta Musabaqah Hafalan Al Quran dan Hadits tingkat ASEAN.

Menurut Sudi, seluruh menteri dan pejabat tinggi akan menerima mobil dinas baru itu. "Semua dapat, kalau belum terima berarti karena dia sedang dinas luar belum kembali," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa mobil dinas yang lama akan dilelang oleh pemerintah dan uang hasil lelang dimasukkan ke dalam kas negara. Saat ditanya apakah pembelian mobil itu telah dikonsultasi dengan DPR, Sudi mengatakan bahwa anggaran itu telah dikonsultasikan melalui Menteri Keuangan dari anggaran Departemen Keuangan kepada DPR. "Itu proses (konsultasi) dimulai sejak awal pertengahan 2009 sebelum pemilu dan pemilihan presiden dan niatnya disiapkan untuk kabinet yang akan datang," katanya seraya mengatakan bahwa harga setiap mobilnya tidak mencapai Rp 1 miliar.

Menkominfo Bantah UU ITE Ancam Kebebasan Pers

Bahagia Prita Bebas

Jakarta. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai pasal 27 UU ITE dapat berpotensi menghancurkan kebebasan pers, khususnya media online. Namun hal itu dibantah oleh pihak pemerintah.

"Pers tidak bisa diberedel, harus ada etika. Tapi harus ada etika juga, kita tidak boleh memfitnah orang," ujar Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring di kantornya Jl Medan Merderka Barat, Selasa (29/12/2009).

Tifatul menambahkan, apabila UU ITE harus dikoreksi, maka pihaknya siap berdiskusi dan menerima masukan dari masyarakat.

"Kita akan diskusikan banyak dengan pakar dan ahli hukum. Kita juga menerima masukan dari masyarakat," jelas mantan presiden PKS tersebut.

PKS Jadikan Buku GJA Sekedar Masukan untuk Pansus

Jakarta, RMOL. Anggota Pansus Centurygate dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Rahmat, menolak buku Membongkar Gurita Cikeas karya George Junus Aditjondro dijadikan bahan acuan untuk membongkar skandal Century.

“Sebagai masukan boleh, tapi tidak sebagai data primer. Karena dalam buku itu masih banyak yang mesti diklarifikasi dan diverifikasi, apakah dia relevan atau tidak relevan dengan Pansus. Saya sendiri baru baca buku tersebut sekilas dari teman karena di pasaran tidak ada. Saya lihat data-datar saja isinya. Memang bagi sebagaian masyarakat ada hal baru dari buku itu, tapi bagi sebagian politisi itu sudah menjadi rumor sejak lama. Tapi memang Goerge menyebutkan beberapa data termasuk dari Rakyat Merdeka Online, hahaha. Dan tentu media lainnya. Ini kan susah juga untuk diklarifikasi, apa bukunya dulu atau sumber datanya dulu,” kata Andi Rahmat, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 29/12).

Selama ini, menurut Andi, Pansus Centurygate bekerja sesuai dengan data dari hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan beberapa dokumen tambahan termasuk lembaga audit idependen.

Perbaharui Rasa Sayang Kepada Ibu

Mother Day

PK-Sejahtera Online. Sebagai wujud kasih sayang terhadap sosok Ibu yang penuh dengan kasih sayang, pada hari Ibu yang jatuh pada hari ini selasa (22/12) bidang kewanitaan DPD PKS Brebes mengadakan serangkaian acara yang juga dikhususkan untuk para kaum Ibu.

Kegiatan yang merupakan program nasional bidang kewanitaan DPP PKS dengan tema “Sayangi Bumi, Selamatkan Generasi“ ini diawali dengan pembagian bunga kepada Ibu-ibu yang berada di sekitar alun-alun dan Pasar Brebes. Selanjutnya kegiatan serentak dilaksanakan di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Brebes seperti Ketanggungan, Bumiayu dan Larangan. Rangkaian kegiatan tersebut antara lain berupa pengajian umum untuk ibu-ibu yang berisikan juga seruan untuk peduli terhadap lingkungan.

Menurut Rahmawati, STP selaku koordinator kegiatan peringatan hari Ibu di Brebes mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk perhatian terhadap para kaum Ibu.

“Meskipun penghargaan yang diberikan hanya berupa pemberian bunga, namun hal tersebut kami lakukan dengan niatan besar kami untuk menghargai dan mengingatkan kepada masyarakat akan jasa seorang Ibu yang tercurah di setiap detik dan tahap kehidupan manusia,” urainya.

Mobil Mewah Potensial Diikuti Pejabat Daerah

JAKARTA. Pengadaan mobil mewah untuk para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II dinilai dapat membuat para pejabat daerah melakukan hal serupa. Karena, ungkap pakar administrasi negara UI, Eko Prasojo, pejabat pusat masih merupakan teladan pejabat daerah termasuk dalam hal gaya hidup.

Eko mengatakan, kepala daerah seperti gubernur, wali kota, atau bupati dapat mengadakan mobil mewah. "Sehingga APBD dapat terserap ke pengadaan mobil mewah tersebut," ungkapnya saat dikonfirmasi Republika pada Rabu (30/12). Begitupula pejabat setingkat eselon 1 atau 2. Menurut Eko, trend untuk menggunakan mobil mewah ini dapat menular ke pejabat negara yang ada di bawah menteri. "Kalau menteri Rp 800 juta, dirjen Rp 700 juta," jelas Eko.

Sebenarnya, ungkap Eko, ia tidak mempermasalahkan pengadaan mobil dinas untuk para menteri tersebut. Karena, mobil itu untuk mendukung kegiatan operasional menteri. Akan tetapi, jelasnya, yang menjadi masalah adalah ketika nominal untuk pengadaan mobil tersebut begitu besar, sehingga tidak mencerminkan kesederhanaan pejabat di mata rakyat.

Dana rehab sekolah disunat Rp 6 juta/sekolah

Sukoharjo (Espos). Komisi III menemukan dana alokasi khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Sukoharjo senilai total Rp 39 miliar untuk rehab sekolah dasar atau senilai Rp 222 juta per SD tidak diterima secara utuh melainkan telah dipotong senilai Rp 6 juta/sekolah.

Fakta tersebut ditemukan komisi III saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di tiga SD yaitu di Kecamatan Mojolaban serta Kecamatan Bendosari. Pemotongan Rp 6 juta/sekolah ini diketahui merupakan pemotongan resmi dari Dinas Pendidikan (Disdik) untuk biaya umum.

Kepala Sekolah Dasar Negeri Gayam III Sri Hadiyatmini, misalnya, mengaku telah menerima DAK tahap kedua sampai saat ini. Sedang DAK tahap ketiga baru dicairkan pada Rabu (20/12) di bank. Total DAK yang dicairkan dalam tiga tahap tersebut, imbuh Sri, senilai Rp 216 juta.

“Total DAK yang diterima sekolah kami sebenarnya senilai Rp 222 juta lebih. Tapi memang ada pengurangan senilai Rp 6 juta untuk biaya umum,” jelasnya kepada sejumlah anggota komisi III saat Sidak, Selasa (29/12).

Parpol malas kerja, artis digandeng untuk Pilkada

Jakarta. Ayu Azhari menambah panjang daftar artis yang akan maju dalam Pilkada. Partai pengusungnya dinilai malas dan hanya ingin mendulang suara.

“Itu partainya malas, nggak mau kerja keras. Maunya cari jalan pintas untuk mendapat suara,” ujar pengamat politik UI Prof Maswadi Rauf, Sabtu (26/12).

Ayu akan dimajukan sebagai bakal calon Wakil Bupati Sukabumi yang diusung PDIP. Strategi ini dinilai Maswadi efektif untuk memenangkan pilkada, tapi buruk untuk pemerintahan daerah dalam jangka panjang.

“Bisa menang lho itu. Tapi nanti yang rugi rakyat kalau mereka nggak bisa kerja,” kata guru besar ilmu politik UI ini.

Menurut dia seharusnya parpol menyaring dengan baik siapa kandidatnya, entah kader partai, tokoh daerah atau selebriti asalkan berdasarkan kemampuan. Dia meyayangkan juga masyarakat yang masih tergiur dengan popularitas seseorang.

Anggaran Pilkada Wonogiri dipangkas lagi Rp 1,9 miliar

Wonogiri (Espos). Anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 Wonogiri akhirnya benar-benar dipangkas lagi. Tak tanggung-tanggung, pemangkasan anggaran itu mencapai Rp 1,9 miliar menjadi hanya Rp 14 miliar untuk dua putaran.

Demikian hasil hearing (rapat dengar pendapat) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi I DPRD Wonogiri yang digelar di Gedung Dewan setempat, Rabu (23/12).

Sebagaimana diinformasikan, menyusul kondisi keuangan RAPBD 2010 yang mengalami defisit, serta adanya komitmen dari pihak eksekutif dan legislatif untuk menutup defisit senilai Rp 806,6 juta itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah memangkas sejumlah anggaran termasuk dari pos penyelenggaraan Pilkada 2010.

Ketua Komisi I DPRD Wonogiri, Soetarno, ditemui seusai hearing mengungkapkan untuk penyelenggaraan Pilkada tersebut, APBD hanya mampu menyediakan maksimal Rp 14 miliar. Untuk itu, KPU harus merasionalisasi lagi anggaran yang diajukan.

Tentukan ketua 25 PAC PDIP gelar rapat

Wonogiri (Espos). Sebanyak 25 pimpinan anak cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kabupaten Wonogiri selama dua hari, Minggu-Senin (20-21/12), menggelar rapat PAC untuk menentukan nama-nama calon Ketua DPC, DPD dan ketua umum DPP. Informasi sementara yang dihimpun, empat nama disebut-sebut bakal bersaing dalam bursa calon ketua DPC.

Keempat nama dimaksud adalah Ketua DPC PDI-P Wonogiri yang juga Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Wawan Setya Nugraha, Joko Sutopo, Edi Purwanto, dan Bupati Wonogiri Begug Poernomosidi. Kendati demikian, jumlah maupun nama calon tersebut masih bisa berkurang atau bertambah setelah semua PAC menyerahkan nama-nama calon.

Sekretaris Internal yang juga Kepala Kesekretariatan DPC PDI-P Wonogiri, Ernawati, ditemui di ruang kerjanya, Minggu, mengungkapkan, rapat PAC untuk menentukan ketua DPC, DPD dan Ketua Umum DPP itu digelar dua tahap. Tahap pertama, Minggu, dilaksanakan di 15 PAC, sedangkan tahap kedua, Senin, diselenggarakan di 10 PAC.

“Hasilnya nanti setiap PAC menyodorkan masing-masing satu nama calon untuk ketua DPC Wonogiri, ketua DPD Jateng dan ketua umum DPP. Setelah itu, seluruhnya akan direkap untuk mengetahui dari nama-nama calon yang diajukan PAC, siapa yang memperoleh suara terbanyak,” jelas Ernawati.

13.601 Lansia di Wonogiri telantar

Wonogiri (Espos). Sebanyak 13.601 orang lanjut usia (Lansia) di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan data terakhir tahun 2009, dilaporkan dalam kondisi telantar.

Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 11.774 orang. Bentuk penelantaran dimaksud di antaranya karena ketidakmampuan ekonomi, tidak adanya anggota keluarga yang mau merawat dan sebagainya.

Dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Lansia di Wonogiri yang mencapai 407.629 orang, jumlah Lansia telantar itu memang tergolong sedikit. Namun, hal itu menunjukkan fakta bahwa diperlukan perhatian yang lebih besar dalam penanganan para Lansia dan peningkatan kesejahteraan mereka.

Terlebih, hingga saat ini, seperti diungkapkan Kepala Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Siti Muchalimah SP, baru sebanyak 352 Lansia yang tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri pada 2008 dan sebanyak 245 Lansia yang tertangani pada 2009. Bentuk penanganan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu di dalam dan di luar panti wreda.

Pilkada Wonogiri, Mulyadi nekad maju, Gapensi usung calon sendiri

Wonogiri (Espos). Trah Karyodikormo akan pecah, menyusul nekadnya mantan Sekda Wonogiri, H Mulyadi untuk maju sebagai bakal calon bupati (Bacabup) Wonogiri periode 2010-2015. Mulyadi akan maju baik dari jalur partai ataupun perseorangan atau independen.

Tekadnya untuk maju sebagai Cabup Wonogiri didorong oleh rasa tanggungjawab kepada keluarga. Sebab lima tahun lalu, dalam rapat keluarga diputuskan agar Mulyadi maju sebagai Cabup, sehingga amanah keluarga lima tahun lalu akan diwujudkan saat Pilkada 2010 mendatang. Demikian dikemukakan H Mulyadi di rumahnya, Wonokarto, Wonogiri, Rabu (16/12).

“Kudangan (cita-cita) orangtua saat saya menjadi PNS adalah agar menjadi bupati. Untuk itu, dalam Pilkada 2010 mendatang, saya akan maju lagi sebagai bakal calon bupati Wonogiri. Tekad kami ini dilandasi oleh rasa tanggungjawab anak kepada orangtua, demi memakmurkan rakyat Wonogiri,” ujarnya.

Diceritakan oleh Mulyadi, lima tahun lalu di Hotel Borobudur, Jakarta seluruh keluarga berkumpul dan memutuskan agar ada keturunan (Alm) Darmo Sutarno untuk maju sebagai bupati. “Akhirnya saat itu diputuskan saya untuk menjadi senapati dan menjadi Sumantri ngenger (mengabdi), walau pada saat itu kami tetap ewuh pakewuh karena yang dihadapi Bupati Begug yang masih kuat. Keputusan keluarga itu akan tetap kami laksanakan, karena amanah yang harus dilaksanakan oleh seorang anak sehingga saya akan maju sebagai Cabup Wonogiri.”

PKS minta pengelolaan sumbangan dana PMI transparan

Wonogiri (Espos). Penggalangan dana sumbangan dari PMI Wonogiri disoal. Pengelolaan dana PMI diminta transparan, karena dana yang terkumpul dalam bulan dana PMI cukup besar. Pengalaman tahun lalu, mampu terkumpul sekitar Rp 300 juta.

Permintaan transparansi itu dikemukakan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Wonogiri, Abdullah Rabbani, Senin (14/12). Kepada Espos, dia mengaku dalam satu pekan terakhir ini dirinya mendapat keluhan dari masyarakat terkait pengedaran kupon bantuan kemanusiaan PMI 2009.

“Ada sekitar 10-an warga yang melapor ke kami. Inti laporan warga, di antaranya mengenai kupon PMI yang bersifat sukarela, namun dalam prakteknya sering terkesan memaksa,” ujarnya.

Selain itu, jelasnya, masyarakat juga mengeluhkan dugaan duplikasi pengeluaran dan kegunaan dana yang terkumpul dalam bulan dana PMI tersebut. Abdullah yang kini menjadi anggota DPRD Wonogiri mencontohkan, duplikasi pengeluaran yang dimaksud adalah soal pola penarikan yang dititipkan pada anak sekolah, Samsat ataupun perbankan.

Konfercab PDIP Karanganyar, 17 PAC bulat dukung Paryono

Karanganyar (Espos). Sebanyak 17 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Karanganyar sepakat mengusung Paryono sebagai calon tunggal Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam konferensi cabang partai itu yang dijadwalkan berlangsung Januari 2010.

Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar, Bibit Suwanto, dalam penjelasannya kepada wartawan menyebutkan dukungan 17 PAC tersebut diputuskan melalui rapat kerja di wilayah masing-masing yang digelar Minggu dan Senin (20-21/12). Dukungan bulat juga disampaikan kepada Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin partai moncong putih itu periode lima tahun mendatang.

“Jadi dalam Raker (rapat kerja) itu masing-masing PAC diberikan hak mengusulkan calon Ketua DPC, Ketua DPD, serta Ketua Umum. Di Karanganyar, dari Raker 17 PAC, semuanya kompak memberikan dukungan kepada Paryono sebagai Ketua DPC dan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum. Sedangkan untuk Ketua DPD Jateng diserahkan kepada Konfercab (konferensi cabang),” ungkapnya saat ditemui di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Karanganyar, Senin (28/12).

Bibit memaparkan, Rapat PAC dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat PAC, Konferensi Cabang (Konfercab), Konferensi Daerah (Konferda), dan Konggres dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Mengenai keberadaan peraturan itu, kata dia, telah disosialisasikan melalui Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang digelar, Sabtu (12/12) lalu atau satu pekan sebelum rapat PAC.

Tragedi Gunung Lawu, 2 jenazah dievakuasi dan 6 pendaki lainnya masih hilang

Karanganyar (Espos). Regu penyelamat mulai mengevakuasi dua jenazah pendaki Gunung Lawu yang tewas dalam pendakian, Minggu (27/12) sore. Kedua jenazah tersebut masing-masing bernama Mujirahman, 18, warga Candi, Todanan, Blora ditemukan meninggal dunia (MD), Minggu (27/12) pukul 16.30 WIB di Pasar Dieng karena hipotermia dan Djumain, 32, warga Demak ditemukan dalam kondisi MD di Bulak Paperangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Espos di lapangan, mereka ditemukan di bawah setengah jam dari puncak Gunung Lawu. Sementara enam pendaki lainnya masih dinyatakan hilang. Keenam pendaki ini adalah Nur Ahmadi, 25, warga Kudus; Fauzi, 20; Eko Suprianto, 19, warga Jambi; Puji, 25, warga Pati; Arif, 40, warga Candi Todanan, Blora; Muhklis, 30, warga Bojonegoro. Sedangkan 117 pendaki lainnya masih dirawat seadanya oleh tim leader Anak Gunung Lawu (AGL) di puncak.

“Regu penyelamat masih berupaya mencari enam pendaki lainnya yang juga dinyatakan hilang. Kami fokuskan pencarian di Jurang Mele, jurang tercuram di Gunung Lawu selain fokus pada evakuasi jenazah,” ujar Kabid Perlindungan Masyarakat Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Karanganyar, Aji Pratama Heru Kristanto kepada Espos, Senin (28/12).

Dikatakan Heru, pihaknya sudah memberangkatkan 80 orang relawan yang tergabung dalam Satlak Penanggulangan Bencana (Satlak PB) untuk melakukan pencarian. Mereka dibagi menjadi tim leader, penyapu, dan logistik.

Remaja hamil ditusuk, bayi dalam kandungan meninggal

Sukoharjo (Espos). Tragis nian nasib RIR, 16, warga Dukuh Cemani Lama, Desa Cemani Grogol. Gadis yang baru berusia 16 tahun tersebut nyaris dihabisi oleh rekannya NS, 17, warga Dukuh Pondongan, Desa Banaran, Grogol.

NS sendiri tak lain merupakan calon bapak bagi bayi yang sempat dikandungnya. Gara-garanya, NS pelajar sebuah SMK di kawasan Solo bagian barat tersebut menolak bertanggung jawab terhadap kehamilan RIR yang telah berusia enam bulan.

Keterangan yang dihimpun Espos, menyebutkan, peristiwa tragis percobaan pembunuhan yang dialami RIR bermula saat keduanya berkenalan melalui short message service nyasar. Dari SMS itu keduanya lalu bertemu dan akhirnya berlanjut hingga ke melakukan perbuatan yang tak semestinya hingga mengakibatkan RIR hamil.

Mengetahui kandungannya semakin membesar RIR akhirnya meminta NS untuk bertanggung jawab dan menikahinya. Untuk membicarakan hal itu, keduanya akhirnya sepakat bertemu, Senin (21/12). Namun, sebelum menjemput korban, pelaku malah pergi ke Pasar Kadipolo Solo untuk membeli pisau. Begitu keduanya bertemu, mereka kemudian pergi ke daerah Juwiring dengan menggunakan sepeda motor suzuki spin hitam AD6708VT lantaran pelaku berdalih ingin ziarah ke makam neneknya.

Masih banyak ditemukan makanan mengandung zat berbahaya

Sukoharjo (Espos). Sejumlah pedagang memilih mengacuhkan imbauan dari tim gabungan untuk tidak lagi menjual makanan yang mengandung zat pewarna berbahaya atau makanan yang tidak mencantumkan izin dari BPOM.

Sebaliknya, para pedagang tetap nekat menjual makanan-makanan tersebut ke konsumen dengan alasan yang mereka jual tersebut disukai masyarakat. Keuntungan yang lumayan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pedagang itu mengambil sikap demikian. Seperti yang dikatakan salah satu pedagang terasi, Suratmi.

Meski tim gabungan telah menginformasikan kepada wanita itu bahwa terasi yang ia jual diduga mengandung rhodamin dan selanjutnya tidak boleh dijual, Suratmi tetap nekat menjualnya. “Sebelumnya saya memang tidak tahu kalau terasi yang saya jual ini mengandung rhodamin. Tapi begitu bapak-bapak dari Pemda (Pemkab) tadi mengatakan kalau terasi ini berbahaya, ya saya baru tahu,” jelasnya ketika ditanya wartawan, Senin (21/12).

Meski sudah tahu, Suratmi mengaku, akan tetap menjual terasi yang ia dapatkan dari Pasar Legi itu kepada konsumen. “Bapak-bapak dari Pemkab tadi memang mengatakan tidak boleh dijual lagi. Tapi saya tidak mau soalnya pembeli suka terasi ini. Kalau yang dijual terasi cokelat cerah seperti anjuran bapak-bapak Pemda, barang dagangan saya nanti tidak laku,” tandasnya.

Dana hibah Kejari dan traktor lolos

Sukoharjo (Espos). Dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo senilai Rp 300 juta yang digunakan untuk kegiatan penyuluhan hukum diloloskan oleh Badan Anggaran (Banang) I hingga ke tingkat komisi.

Tak hanya dana hibah untuk Kejari, bantuan keuangan untuk pembelian traktor yang sebelum ini juga mendapat penolakan dari para kepala desa (Kades) juga diloloskan.

Dengan disetujuinya bantuan keuangan untuk pembelian traktor tersebut, bisa dipastikan APBD 2010 akan dibebani kegiatan belanja senilai Rp 2,25 miliar.

Anggota Banang, Sri Joko menjelaskan, anggaran untuk kegiatan penyuluhan hukum di Kejari memang diloloskan. “Berdasarkan hasil keputusan rapat Banang pertama, semua bantuan untuk instansi vertikal disetujui. Tapi dengan syarat, kegiatannya harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (16/12).

Dorong eksekutif laksanakan UU Perdes, FKPD 5/79 lobi Dewan

Sukoharjo (Espos). Perwakilan Forum Perangkat Desa (FKPD) 5/79 mendatangi Gedung Dewan untuk melobi komisi I mendorong eksekutif melaksanakan Undang-undang (UU) 5/79 Tentang Pemerintah Desa, Senin (14/12).

Lobi tersebut dilakukan perwakilan FKPD tidak secara langsung kepada keseluruhan anggota komisi I melainkan satu per satu berdasarkan latar belakang fraksi. Sambil mengadukan nasib mereka yang terkatung-katung akibat munculnya peraturan daerah (Perda) 5/2006 yang bertentangan dengan UU 5/1979, sejumlah dokumen juga telah mereka siapkan untuk dipelajari oleh anggota dewan yang baru.

Mengacu kepada UU 5/1979, masa pensiun Perdes adalah 65 tahun. Namun demikian, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengeluarkan Perda 5/2006 di mana di dalamnya diatur bahwa masa pensiun Perdes adalah 60 tahun, UU tersebut akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Hal itu selanjutnya mempengaruhi nasib sedikitnya 500 orang Perdes yang saat ini masih aktif bekerja di 150 desa.

Wakil Ketua FKPD 5/79, Paidi menjelaskan, pada awal bulan ini pihaknya sudah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait masa pensiun Perdes. Hal itu dilakukan lantaran munculnya Perda yang bertentangan dengan UU. Oleh staf Mendagri disebutkan bahwa kewenangan menentukan masa pensiun Perdes ada di tangan pemerintah kabupaten (Pemkab) bukan di pemerintah pusat.

Golkar, PKS dan PAN Bakal Dikocok Ulang

CENTURYGATE

Jakarta, RMOL. Kalkulasi SBY di awal 2010 akan mengarah pada perampingan mitra koalisi dan pemberian jatah kekuasaan yang lebih besar pada mitra yang masih bisa dipegang loyalitasnya.

Hal itu dikatakan analis politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi. Sebelumnya, Burhanuddin memprediksi di kuartal pertama 2010, Januari hingga April, situasi politik akan mengalami gejolak besar berkaitan dengan masa akhir proses penyelesaian skandal Century secara politis di DPR. Seperti diketahui, masa kerja Pansus Angket Century bakal habis di 4 Maret 2010 kecuali ada perpanjangan.

SBY pasti akan mengkalkulasi ulang mitra koalisinya di DPR untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan. Menurut Burhanuddin, saat ini ada dua partai yang masih bisa dipercaya loyalitasnya oleh SBY, yakni PPP dan PKB. Sementara PKS, PAN dan Golkar masih terlalu sulit untuk diatur. Memecah kekuatan koalisi diperkirakan menjadi skenario pertama yang bisa diambil SBY. Akan ada pertarungan di lingkungan mitra koalisi. Partai-partai koalisi akan berlomba-lomba masuk ke dalam lingkaran dalam SBY untuk melakukan tawar menawar.

“Kemungkinan ada dua partai yang bakal dibuang. Kalau utuh mitra koalisi memiliki kekuatan 75 persen di parlemen, tapi kalau dibuang dua masih melewati 50 persen. Demokrat kan memiliki 26 persen kekuatan di parlemen,” katanya saat dihubungi sesaat lalu (Senin, 28/12).

MUI Tidak Akan Keluarkan Fatwa Haram Infotainment

PBNU Haramkan Infotainment

Okezone, JAKARTA. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat dengan keputusan PBNU yang mengharamkan tayangan infotainment. Meski demikian, MUI tidak akan mengeluarkan fatwa yang sama.

"Tanpa dikeluarkan fatwa pun, ghibah atau gosip itu memang sudah haram. MUI sepakat dengan keputusan PBNU tapi kita tidak perlu menggelar rapat untuk ikut memberikan fatwa." terang Ketua MUI Pusat, Hamidan, saat berbincang dengan okezone, Minggu (27/12/2009).

Tayangan infotainment, kata dia, seharusnya lebih mengarah ke hal yang positif. "Jadi tidak melulu membicarakan aib orang, kasihan masyarakat kita," imbuhnya.

PBNU mengeluarkan fatwa haram terhadap tayangan infotainment. Fatwa haram tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama NU di Surabaya, Juli 2006 lalu.

PKS Dukung Infotainment Ghibah Distop

VIVAnews. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ikut prihatin dengan tayangan infotainment di televisi yang banyak menyajikan unsur ghibah atau gosip. Nasir Djamil mengaku mendukung dihentikannya tayangan tersebut untuk menjaga moral bangsa.

Menurut Nasir, infotainment yang sekarang banyak disiarkan di televisi, cenderung menumbuhkan budaya hedonisme dan permisifisme. Hal itu tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun dan menumbuhkan karakter bangsa yang didasari dengan nilai-nilai agama.

"Saya mengimbau kepada pemilik stasiun televisi segera menghentikan tayangan infointaiment yang destruktif. Sebagai gantinya hiburlah pemirsa dengan infotainment yang bernilai edukasi dan empati sosial," kata dia di Jakarta, Senin 28 Desember 2009.

"Media massa memiliki pengaruh dalam pembentukan opini dan selera masyarakat. Kembalikan fungsi edukasi media televisi agar kita bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya," ujar politisi PKS tersebut.

PKS: Toyota Crown Rp 1,3 M Masih Terlalu Mewah

Jakarta. Keputusan pemerintah mengganti seluruh mobil pejabat tinggi negara dengan Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc seharga Rp 1,3 miliar dikritik. PKS menilai mobil itu masih terlalu mewah.

"Toyota Crown seharga Rp 1,3 miliar memang mewah untuk ukuran sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk warga PKS," kata juru bicara PKS Mabruri di Jakarta, Senin (28/12/2009).

Namun menurutnya, bagi menteri PKS untuk menerima atau tidak diserahkan kepada masing-masing individu.

"PKS belum ada keputusan, ijtihad masing-masinglah. Biar urusan seperti ini mereka putuskan sendiri," terangnya.

Deptan: Kakao RI tak Mengandung Bahan Kimia

JAKARTA. Departemen Pertanian (Deptan) mengungkapkan tidak benar kakao Indonesia mengandung residu bahan aktif 2.4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) sebagaimana laporan pemerintah Jepang. Dirjen Perkebunan Deptan, Achmad Mangga Barani, di Jakarta, Senin, mengatakan, awal Maret lalu, Jepang mengirimkan nota keberatan kepada Singapura bahwa kakao yang diekspor ke negara tersebut mengandung residu bahan aktif 2,4-D melebihi batas toleransi yakni 0,01 ppm seperti yang ditetapkan Legislation on Food (Badan Pengawasan Makanan).

Namun, tambahnya, Singapura melalui Cocoa Association of Asia mengakui bahwa kakao tersebut berasal dari Indonesia, khususnya yang dihasilkan para petani kakao di Sulawesi dan Sumatera. "Selama ini, Indonesia tidak mengekspor kakao secara langsung ke Jepang, tapi melalui Singapura," katanya.

Mangga Barani menyatakan, sebagai respon klaim Singapura dan Jepang tersebut, pemerintah membentuk tim kajian penggunaan herbisida 2,4-D pada tanaman kakao.

Tim tersebut terdiri atas Departemen Pertanian, perguruan tinggi, Komisi Pestisida, Dewan Kakao Indonesia, dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. "Setelah tim bekerja, ternyata yang dituduhkan tersebut tak terbukti sama sekali," katanya.

Gilas Koruptor, PKS Ngaku Tak Berkhianat Pada SBY-Boediono

Jakarta, RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak merasa berkhianat kepada Partai Demokrat maupun SBY-Boediono sebagaimana dituduhkan sebagian pengamat dan politisi Partai Demokrat.

Menurut Ketua DPP PKS, Mantri Agoeng, sikap kritis PKS terhadap pemerintahan SBY-Boediono merupakan bagian dari kontrak politik PKS dan SBY-Boediono untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Sebagaimana diketahui, dua orang kader PKS yang kini duduk di Pansus Centurygate termasuk yang lantang mengimbau agar Wakil Presiden Boediono menonaktifkan diri.

“Ini bukan masalah khianat atau tidak. Ini masalah kontrak politik, bahwa kita komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih. Siapapun yang korup harus kita gilas,” kata Mantri Agoeng, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Rabu, 23/12).

PKS: Kalau Diajak Maling Kita Tidak Mau

PD Merasa Dikhianati

Jakarta. Pernyataan Pengurus DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang merasa artainya dikhianati oleh parpol koalisi berbuntut panjang. Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah heran partainya disebut berkhianat. PKS selalu dibelakang PD sepanjang tidak keluar dari jalur yang disepakati.

"Semuanya bersama-sama sebagai koalisi. Kalau diajak maling kita ya nggak mau dong, jadi harus tetap kritis," kata Fahri saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Rabu (23/12/2009).

Kalau karena kritis di pansus Century kemudian PD marah, lanjut Fahri, partainya tidak layak disalahkan. Sikap kritis PKS hanya melaksanakan amanah UU melalui pansus Century. "Masalahnya apa? Kita nggak boleh kekanak-kanakan dan harus serius menghadapi temuan BPK dengan dewasa. Jangan main-main," papar Fahri.

Fahri justru heran mengapa tiba-tiba PKS disebut memberontak. Menurutnya SBY menyambut positif sikap PKS. "Ga ada, Pak SBY tidak pernah ngomong begitu. Pak SBY orangnya prosedural, kalau sesuai prosedur harus jalan terus," beber Fahri.

Duet MAJU Diperkuat 2.300 Relawan

Jelang Pilkada Kabupaten Sukabumi

PK-Sejahtera Online. Persiapan pasangan Sukmawijaya–Akhmad Jazuli (MAJU) tampaknya tidak main-main menghadapi perhelatan Pilkada Kabupaten Sukabumi 2010. Untuk memenangkan pertarungan, pasangan yang diusung PKS dan Partai Hanura ini telah merekrut sedikitnya 2.300 relawan. Para relawan dihimpun dari mulai tingkat desa hingga kabupaten dengan identitas tercatat resmi di tim Pemenangan Sukma–Jazuli.

Data mengenai ribuan relawan pendukung Sukma–Jazuli diperlihatkan Sekretaris Tim Pemenangan MAJU, Melly Mulyana. Para relawan direkrut berdasarkan pembagian wilayah mulai tingkat desa, kecamatan, daerah pemilihan hingga kabupaten. Di setiap desa ditempatkan enam relawan sedangkan relawan kecamatan cukup tiga orang.

”Kalau menghitung jumlah desa yang ada di Kabupaten Sukabumi sebanyak 367 desa, maka relawan yang sudah kami himpun sudah lebih dari 2.000 orang. Para relawan direkrut berdasarkan kesediaan tanpa ada paksaan. Bahkan identitas relawan termasuk nomor kontaknya sudah kami miliki dan diarsipkan berdasarkan setiap daerah pemilihan,” kata Melly.

Menurut Melly, data ribuan relawan secara simbolis diserahkan dalam acara deklarasi pasangan Sukma–Jazuli yang akan berlangsung 18 Desember lalu di Gedung Disen Cisaat.