Permintaan transparansi itu dikemukakan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Wonogiri, Abdullah Rabbani, Senin (14/12). Kepada Espos, dia mengaku dalam satu pekan terakhir ini dirinya mendapat keluhan dari masyarakat terkait pengedaran kupon bantuan kemanusiaan PMI 2009.Wonogiri (Espos). Penggalangan dana sumbangan dari PMI Wonogiri disoal. Pengelolaan dana PMI diminta transparan, karena dana yang terkumpul dalam bulan dana PMI cukup besar. Pengalaman tahun lalu, mampu terkumpul sekitar Rp 300 juta.
“Ada sekitar 10-an warga yang melapor ke kami. Inti laporan warga, di antaranya mengenai kupon PMI yang bersifat sukarela, namun dalam prakteknya sering terkesan memaksa,” ujarnya.
Selain itu, jelasnya, masyarakat juga mengeluhkan dugaan duplikasi pengeluaran dan kegunaan dana yang terkumpul dalam bulan dana PMI tersebut. Abdullah yang kini menjadi anggota DPRD Wonogiri mencontohkan, duplikasi pengeluaran yang dimaksud adalah soal pola penarikan yang dititipkan pada anak sekolah, Samsat ataupun perbankan.
“Kesannya memberatkan masyarakat bawah, sebab saat membayar pajak kendaraan pasti diberi kupon PMI, belum lagi anak-anak sekolah yang juga diminta menarik sumbangan sukarela PMI. Jadi satu orang bisa terkena lebih dari satu kali.”
Dicontohkannya, dirinya menyekolahkan anak tiga tempat dan semuanya memberikan kupon sumbangan sukarela PMI. Selain itu, juga membayar pajak motor dan mobil.
Abdullah mengatakan, mungkin pengurus PMI sudah melaporkan pemasukan dan pengeluarnnya, namun belum diketahui secara publik.
Sumber: www.solopos.com/wonogiri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar